pinjol legal tanpa verifikasi wajah

Reinkarnasi di semua alam

Cak Imin Kritik Efektivitas Omnibus Law ke Percepatan Investasi******

Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengkritik efektivitas Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja terhadap percepatan investasi di Indonesia.

Cak Imin menilai UU Ciptaker belum mampu memberikan rasa nyaman dan tindak lanjut kepada investor yang hendak berinvestasi di Indonesia. Hal itu disampaikan dalam acara "Dialog Interaktif Cawapres Mencuri Hati Kawula Muda" pada Rabu (6/12).

Lihat Juga : Timnas AMIN Kritik Hilirisasi Nikel Jokowi: Pasar Tak Mau Disandera

"Pelayanan yang diberikan untuk investasi jauh dibanding misalnya Tiongkok," ujar dia.

[Gambas:Video CNN]

"Mereka (China) betul-betul pelayanan yang memadai sehingga investasi yang besar akan melahirkan industri, industri yang tumbuh akan melahirkan pertumbuhan ekonomi," sambungnya.

Muhaimin Iskandar merupakan calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Ia kini juga
menjabat sebagai Ketua Umum PKB.

Pada 2020, PKB menjadi salah satu partai koalisi pemerintah yang menyetujui pengesahan UU Cipta Kerja.

Selain PKB, Undang-undang yang sempat melahirkan kontroversi dalam pengesahannya itu juga disetujui oleh NasDem, Gerindra, Golkar, PPP, PDIP dan PAN. Hanya PKS dan Demokrat yang menolak pengesahan regulasi sapujagat itu.

Bintang besar yang paling mempesona

Bisakah Gratis PPh Pekerja Buat IKN dan Investasinya Makin Semarak?******

Pemerintah mengeluarkan beberapa jurus supaya IKNke depan sukses dan ramai. Jurus teranyar, mereka siap memberlakukan kebijakan insentif bebas PajakPenghasilan 21 (PPH Pasal 21) bagi seluruh pekerjayang ditempatkan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Pemberian insentif tersebut bertujuan demi menarik minat pekerja pindah ke ibu kota baru tersebut. Dengan insentif itu, PNS dan pegawai swasta yang bekerja di IKN bakal mendapatkan gaji penuh, tanpa potongan pajak dan lainnya.

Hal itu disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yon Arsal di hadapan para calon investor. Kata dia, insentif gratis pajak penghasilan itu akan diberlakukan sampai 2035.

"Yang pindah ke sana, kerja dan domisili di sana, karyawan, PPh-nya ditanggung pemerintah. Jadi, karyawan yang bersangkutan dapat menerima penghasilan secara penuh, pajaknya ditanggung pemerintah," sambungnya.

Selain itu, Yon menyebut ada sederet insentif lain, termasuk pajak pertambahan nilai (PPN), yang juga ditanggung pemerintah.

Meski begitu, Yon memastikan seluruh insentif yang diberikan negara tetap memperhatikan tata kelola dengan baik. Hal tersebut juga akan disampaikan dalam laporan realisasi APBN secara berkala.

Ia menyebut ada empat fokus yang menjadi landasan pemerintah dalam mengobral insentif di IKN.

Pertama, keberlangsungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia sadar banyaknya insentif yang ditanggung pemerintah perlu terus memperhatikan stabilitas kas negara.

Kedua,pemerintah tetap mendorong penggunaan produk-produk dalam negeri.

Ketiga, negara terus mendukung masuknya investasi baru di IKN.

Keempat, mendorong konsep green environment dan smart city.

Lantas apakah iming-iming pemerintah ini untuk mendatangkan banyak pekerja ke IKN bisa efektif?

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai insentif bebas PPH belum tentu menarik minat para pekerja untuk pindah dan meramaikan IKN.

Bhima mengatakan bagi pekerja swasta non-BUMN, insentif bukan menjadi prioritas utama pindah ke IKN seiring banyak realisasi investasi yang belum berjalan.

Dengan kata lain insentif pajak itu kemungkinan tak akan berpengaruh banyak terhadap mereka.

Bhima justru berpendapat kebijakan ini malah nantinya dapat memicu terjadinya ketimpangan dengan masyarakat lokal. Pasalnya, sebagian pekerja lokal di IKN bekerja di sektor informal, seperti di perkebunan atau pertanian yang kemungkinan tak akan sepenuhnya menikmati dampak dari PPH yang dipotong.

"Sehingga nanti khawatir manfaat PPH yang dipotong lebih banyak pekerja yang didatangkan dari luar wilayah IKN atau Penajam Paser, dan itu berarti juga memperburuk ketimpangan dengan pekerja sekitar," ucap Bhima kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (6/12).

"Karena ada insentif PPH, tidak ada insentif PPH bagi pekerja lokal mungkin tidak terlalu ada perbedaan. Karena strukturnya banyak didominasi pekerja yang sifatnya informal," sambungnya.

Bhima menganggap perpindahan para pekerja ke IKN bukan hanya perihal pembebasan PPH, tetapi infrastruktur dasar harus disiapkan terlebih dahulu. Ia menilai minat masyarakat lebih kepada ketersediaan hunian, sanitasi atau air bersih, akses transportasi, hingga peluang usaha yang potensial.

"Jadi masih banyak pertimbangan sekali bagi para pekerja, terutama yang sudah berumah tangga, sudah memiliki rumah, anaknya sudah sekolah di luar dari IKN, untuk memutuskan pindah ke sana. Pertimbangannya sangat banyak," ucap Bhima.

Tak cuma itu, Bhima menilai obral insentif pajak ini membahayakan rasio pajak yang kemudian dapat menjadi celah penghindaran pajak. Misalnya, satu perusahaan seolah mengerjakan sebuah proyek di IKN pada waktu yang singkat, kemudian semua pekerjanya mendapat insentif pajak dalam beberapa tahun ke depan.

"Siapa yang mau cek kejelasan lokasi proyeknya kan susah sekali bagi petugas pajak. Jadi ada bahaya dari insentif pajak di IKN," katanya.

Lagipula, menurut dia, era sekarang merupakan era global minimum taxdan pembatasan insentif pajak. Bhima heran kenapa IKN malah race to the bottomatau balapan ke bawah.

Menurut dia, menurunkan standar dan obral insentif faktanya sampai sekarang belum efektif dan tidak banyak menarik investor.

Jaminan Kepastian Proyek IKN Lanjut Meski Jokowi Sudah Diganti

Tahun itu, jangkrik itu, pedang itu

Melihat Konsorsium Bentukan Gibran yang Diklaim Perbaiki SMK di Solo******

Calon wakil presiden nomor urut 2 sekaligus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming mengatakan telah membentuk konsorsium untuk mengawal perbaikan fasilitas SMK di daerah yang ia pimpin tersebut.

Konsorsium tersebut, katanya, dibentuk dengan menggandeng beberapa perusahaan besar dengan harapan SMK di Solo nantinya bisa sejalan dengan perkembangan dunia industri.

Hal itu ia sampaikan saat mengunjungi Pondok Pesantren Assshiddiqiyah, Tangerang, Senin (4/12). Saat itu, salah satu santriwati mengeluhkan teknologi yang tersedia di pondok pesantren tidak sesuai dengan perkembangan di dunia kerja.

"Mohon maaf komputernya masih jadul, atau alat-alatnya itu masih sangat tidak ter-update. Ini kita update semuanya," imbuhnya.

Dalam kesempatan lain, Ganjar menanggapi sentilan putra sulung Jokowi tersebut. Menurutnya, sarana dan prasarana yang dianggap jadul di SMK di Jawa Tengah itu terbukti bisa menghasilkan lulusan yang siap bekerja.

"Jadul aja bisa menghasilkan tenaga kerja siap pakai ya, apalagi modern," kata Ganjar usai mengunjungi Pasar Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (6/12).

Lihat Juga : TKN soal Kubu AMIN Kritik Hilirisasi: Tom Lembong Tak Tahu Nikel

Ganjar mengungkapkan bahwa dirinya dan Gibran sebenarnya telah membentuk konsorsium perusahaan-perusahaan besar untuk meningkatkan sarana prasarana di SMK.

Lantas seperti apa konsorsium yang diklaim dibentuk Gibran untuk memperbaiki kualitas SMK di Solo?

Mengutip situs resmi Pemkot Surakarta, Gibran sempat menghadiri audiensi Konsorsium Dunia Usaha, Industri dan Dunia Kerja (Dudika) pada 2021 lalu. Saat itu, ia mengapresiasi berdirinya ruang laboratorium multimedia, yang merupakan bantuan bakti sosial dari perusahaan Sinarmas dan Astra.

"Bapak, Ibu, saya berterima kasih atas bantuannya, ini sudah jadi yang di SMK 2, SMK 5, SMK 6. Ini butuh uluran tangan, kerja sama dan sentuhan dari industri, terima kasih atas bantuannya untuk pendidikan di Kota Solo" ujarnya.

Gibran berharap perbaikan infrastruktur harus diimbangi dengan peningkatan skill sumber daya manusia (SDM). Ia ingin lebih banyak lagi SMK yang terbantu dengan adanya konsorsium itu.

"Harapannya SMK-SMK lain disentuh juga. Kami tidak ingin SMK jadi pabrik pencetak pengangguran. Selesai sekolah bisa langsung bekerja, tidak perlu di training lagi, selesai sekolah bisa langsung jadi wirausahawan" katanya.

Sementara itu, Ganjar Pranowo juga sempat meresmikan program revitalisasi SMK hasil komitmen Konsorsium Pengusaha Peduli Sekolah Vokasi RI (Konsorsium Pengusaha RI) pada Maret 2023 lalu.

Konsorsium Pengusaha RI itu terdiri atas 10 perusahaan yaitu Indofood, Sinar Mas, Yayasan Bakti Barito, iForte, Wings, Agung Sedayu, Triputra, Garudafood, Ciliandra, dan Astra. Konsorsium didirikan sejak 2021.

Hingga awal 2023, Konsorsium Pengusaha RI telah merevitalisasi 10 SMK di Jawa Tengah yaitu SMKN 2, 4, 5, 6, 8 Surakarta, SMK Mandala Bhakti Surakarta, SMKN 2 Sukoharjo, SMKN 3 Semarang, SMKN 2 Kendal, dan SMK Tunas Harapan Pati.

Kemudian enam SMK baru yang akan direvitalisasi di antaranya SMKN 1 Warungasem, SMKN Jateng Purbalingga dan SMK Theresiana Semarang, dan tiga SMK lain sedang dalam proses seleksi.

Sehingga pada akhir 2023 akan ada 16 SMK yang direvitalisasi dengan total biaya Rp58 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Gila Abadi

Erick Kejar Kesepakatan Harga Saham Divestasi Vale Kelar 2 Bulan******

Menteri BUMN Erick Thohir mengungkap belum ada kesepakatan harga divestasi14 persen saham PT Vale Indonesia Tbk.

Erick menyebut head of agreement(HoA) terkait divestasi sudah diteken saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke San Francisco, AS, yakni di sela-sela KTT APEC 2023.

Kendati, belum ada kesepakatan soal harga sahamnya.

Jika urusan harga tersebut sudah selesai, kepemilikan saham holding BUMN tambang MIND ID di Vale akan naik menjadi 34 persen.

Erick menyebut perusahaan pelat merah itu bakal menjadi pemegang saham terbesar di Vale.

Di lain sisi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif belum mau membocorkan porsi 14 persen diambil dari kepemilikan siapa. Apakah Vale Canada Limited (VCL) atau Sumitomo Metal Mining Co. Ltd (SMM), ia hanya menegaskan porsinya 14 persen.

Arifin mengatakan porsi divestasi saham lebih banyak tergantung pihak mana yang rela.

"Kan sudah dikasih komisaris utama dan direktur utama, mau apalagi terus?" jelas Arifin di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (17/11) soal MIND ID yang bakal bisa memilih komut dan dirut Vale Indonesia.

"Nanti kan ini management board, keputusan utama tentu nanti dewan komisaris, itu dari MIND ID. Kan segala sesuatunya dalam kerja sama harus sepakat, fairness, kalau enggak jadi gak stabil kalau korporasi manajemennya gak solid. Bisa jatuh sahamnya kalau berantem mulu," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Terlahir kembali sebagai istri militer

Isi Bahasa Langit Kemenkeu Soal Manfaat Tol Usai Anies Kritik JTTS******

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuanganmembantu menjelaskan dengan 'bahasa langit' manfaat pembangunan jalan toldi era Presiden Joko Widodo, termasuk Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Mulanya, Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan DJKN Kemenkeu Meirijal Nur menjelaskan strategi pembangunan infrastruktur Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Ia kemudian merinci dampak pembangunan infrastruktur di Indonesia, yakni menghubungkan kawasan produksi dengan distribusi, mempermudah ke akses kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

"Dulu waktu sebelum ada tol, Palembang-Lampung 10 jam atau 11 jam, itu daerah rawan. Jalan lintas Sumatra itu banyak bajing loncat, rampok di tengah jalan, tidak aman, lama lagi. Begitu ada Tol Trans Sumatra, Palembang-Lampung itu ditempuh dalam 2 jam sampai 3 jam. Itu contoh yang sangat terasa dampaknya," tegas Meirijal.

Dia menuturkan para turis Palembang tersebut meningkatkan permintaan oleh-oleh dari Lampung. Bahkan, Meirijal mengklaim ada momen di mana pisang Lampung habis diborong turis Palembang.

"Jadi, nilai tambah ekonominya di situ. Berapa logistic costdan pertumbuhan regional akibat adanya infrastruktur terbangun. Ini tujuan RPJMN kita dan pemerataan ekonomi," pungkasnya.

Proyek tol era Jokowi kerap dikritik beberapa pihak. Salah satu sosok yang vokal mengkritik Jokowi adalah calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan.

Bahkan, Anies terang-terangan menyindir pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Ia mengatakan lebih baik menghadirkan fasilitas transportasi umum kereta double track ketimbang membangun tol.

Anies menganalogikan kereta api merupakan kendaraan untuk semua lapisan masyarakat. Selain hemat biaya, kereta api juga dapat membuat para penggunanya saling berbagi ruang.

"Naik kereta api, kita bisa belajar berbagi ruang. Di dalam kereta api, yang kaya dan miskin duduk setara bersama," ujar Anies saat dialog kebangsaan di Universitas Malahayati di Kota Bandarlampung, Kamis (7/12).

"Tanpa disadari, pembangunan jalan tol membuat terseleksi pemakainya. Kalau kereta api itu, adalah kendaraan rakyat yang mempersatukan sehingga siapa saja bisa menggunakan kereta api," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Mulai sekarang aku akan menjadi Tuhan

BPK Temukan Masalah Signifikan di 11 BUMN******

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa 11 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau anak perusahaannya dengan permasalahan signifikan.

Pemeriksaan itu terungkap dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2023. Ketua BPK Isma Yatun membacakan penggalan hasil laporan tersebut dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-10 Masa Persidangan II 2023-2024.

"Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam IHPS 2023, di antaranya atas pendapatan biaya dan investasi pada 11 BUMN atau anak perusahaannya dengan permasalahan signifikan, antara lain pemberian uang muka perikatan perjanjian jual beli gas (PJBG) tidak didukung mitigasi risiko dan jaminan memadai," kata Isma di saat Rapat Paripurna di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/12).

Sejumlah BUMN atau anak perusahaan yang diperiksa BPK, antara lain PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), hingga PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Pemeriksaan ini meliputi kegiatan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi 11 BUMN tersebut pada kurun waktu 2017-2022.

BPK menemukan bahwa PJBG sebesar US juta oleh PT PGN kepada PT IAE tidak didukung dengan mitigasi risiko memadai. Ada 4 catatan dari hasil temuan BPK.

Pertama, PJBG tidak mengacu pada kajian tim internal atas mitigasi risiko dan cost benefitanalysis. Kedua, tidak didukung dengan jaminan yang memadai, yakni dokumen parent company guaranteetidak dieksekusi oleh PT PGN dan nilai jaminan fidusia berupa jaringan pipa PT BIG senilai Rp16,79 miliar yang jauh lebih kecil dibandingkan nilai uang muka yang diberikan.

Ketiga, PGN tidak memperhatikan kebijakan pemerintah atas larangan transaksi gas secara bertingkat karena pembelian gas kepada PT IAE yang bukan produsen gas.

Keempat,tidak melalui analisis keuangan dandue diligenceyang memadai. Ini ditunjukkan dengan nilaicurrent liabilityPT IAE yang lebih besar dibandingkancurrent asset-nya.

"Akibatnya, sisa uang muka sebesar US,19 juta berpotensi tidak tertagih yang dapat membebani keuangan perusahaan," jelas BPK dalam IHPS.

"Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan direksi PT PGN untuk mengoptimalkan pemulihan piutang uang muka kepada PT IAE sebesar US,19 juta dan berkoordinasi dengan direksi PT Pertamina dan Kementerian BUMN untuk melaporkan permasalahan ini kepada aparat penegak hukum (APH)," tandasnya.

CNNIndonesia.com telah menghubungi Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga untuk meminta tanggapan atas temuan BPK dan upaya tindak lanjut Kementerian BUMN. Kendati demikian, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum meresponsnya.

[Gambas:Video CNN]

PLN Berikan Respons

Terkait pemberitaan media mengenai hasil pemeriksaan, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK, terkait pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti terkait PLN adalah mengenai pengenaan tarif untuk keperluan layanan khusus (Tarif L) berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 28 Tahun 2016 dan hal tersebut sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.

Sebelumnya kebijakan tarif Layanan Khusus cukup beragam disesuaikan dengan kekuatan daya beli dan standar pelayanan dimasing-masing golongan tarif. Untuk itu PLN menindaklanjuti hasil rekomendasi BPK dengan implementasi yang dilaksanakan secara bertahap sampai dengan akhir tahun.

Selain itu ketentuan mengenai Layanan Khusus sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan peraturan perubahannya yaitu Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2020 telah diturunkan melalui Peraturan Pelaksana di PLN berupa pelaksanaan kebijakan single tarif layanan prioritas di mana hal tersebut mengakomodir kebutuhan pelanggan di semua golongan tarif.

PLN pun mengapresiasi langkah-langkah BPK RI yang terus memberikan rekomendasi guna perbaikan kinerja dan operasional perseroan, demi meningkatkan layanan yang prima kepada pelanggan.