pinjaman online dengan tenor panjang

Protagonis wanita melakukan serangan balik, protagonis pria silakan pergi

Kapan Pekerja Bisa Bergaji Rp10 Juta Hingga RI Bisa Naik Kelas 2045?******

Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto menyebut minimal gaji pekerja Indonesia harus mencapai Rp10 juta per bulan untuk mendukung Indonesia menjadi negara maju pada 2045.

Ia mencatat saat ini pendapatan per kapita Indonesia ada di angka US.700 atau setara Rp73 juta (asumsi kurs Rp15.693 per dolar AS). Lalu, pendapatan per kapita Indonesia ditargetkan naik ke US.500 atau Rp86 juta di 2024 dan US ribu alias Rp156 juta selepas 2030 hingga 2045.

Menurut Airlangga, Indonesia akan mengandalkan sektor manufaktur di masa mendatang, di mana saat ini kontribusinya 18 persen ke ekonomi tanah air. Pada 2030, sektor ini ditargetkan menyumbangkan 25 persen, terlebih digitalisasi dan industri 4.0.

"Artinya kita harus naik industrinya ke sofistikasi (kompleks), lebih tinggi. Atau kita lihat industri yang bisa menaikkan industri-industri dasar, seperti tekstil and footware, itu pada produk-produk yang punya nilai lebih tinggi. Kita harusmove awaydari industri yang bisa dikerjakan negara lain, seperti Bangladesh dan lain-lain," imbuhnya.

Lantas, kapan gaji pekerja Indonesia bisa minimal Rp10 juta?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai cita-cita gaji rata-rata pekerja Indonesia bisa mencapai Rp10 juta per bulan masih angan-angan.

Menurut perhitungannya, dengan pertumbuhan upah 1,8 persen per tahun, diperkirakan rata-rata upah pekerja baru mencapai Rp10 juta per bulan pada tahun 2092. Angka pertumbuhan 1,8 persen tersebut ia peroleh dari kenaikan upah Februari 2022 ke Februari 2023.

Sementara, menurut Bhima, untuk mencapai upah Rp10 juta per bulan pada 2045 maka dibutuhkan kenaikan upah rata-rata pekerja 6 persen setiap tahunnya.

Ia mengatakan negara-negara dengan pendapatan perkapita tinggi atau gaji pekerja tinggi biasanya adalah negara dengan struktur ekonomi yang kuat yang tercermin dari porsi industri pengolahan terhadap produk domestik bruto (PDB)-nya.

"Negara agraris ditunjukkan juga oleh kontribusi sektor pertaniannya yang punya nilai tambah dan juga pemanfaatan teknologinya. Itu bisa mendukung industrialisasi dan sektor pertanian. Di dua sektor itulah pertanian dan industri pengolahan tempat serapan tenaga kerja yang besar," jelas Bhima kepada CNNIndonesia.com, Rabu (11/10).

"Jadi kalau industrinya bisa tumbuh tinggi dan berkualitas, maka akan berpengaruh juga terhadap gaji para pekerjanya," sambungnya.

Jika sektor pertanian Indonesia meningkat, bahkan bisa menyumbang ketahanan pangan, hal ini tentu akan berkorelasi. Menurut Bhima, meningkatnya sektor pertanian bisa membuat pekerja di sektor itu berpenghasilan tinggi.

Kemudian apa tantangan bagi pemerintah dalam memperoleh penghasilan yang tinggi?

Bhima mengatakan pemerintah harus selektif memilih investasi industri yang memiliki nilai tambah, transfer teknologi, dan juga transfer skill bagi para pekerja lokal.

Lalu, ia menganjurkan pemerintah untuk tidak mengeluarkan investasi secara ugal-ugalan dan memberikan insentif pajak secara sembarangan kepada investasi yang berkualitas rendah.

"Pelajarannya adalah sekarang momentum untuk menarik relokasi investasi atau relokasi industri. Terutama sejak adanya perang Ukraina dan juga perang dagang, dan adanya gejolak di Timur Tengah ini. Jadi ini kesempatan untuk menarik ke Indonesia. Ya berarti semua perangkat regulasinya disiapkan untuk itu," jelasnya.

Selain itu, ia berpendapat bahwa Undang-Undang (UU) Cipta Kerja masih banyak yang perlu diperbaiki. Menurutnya, di dalam UU tersebut justru terdapat banyak pasal di kluster ketenagakerjaan yang berisiko menurunkan upah.

"Ini yang jadi masalah nih. Kita mau jadi negara maju, upahnya naik, tapi banyak aturan, termasuk terkait dengan outsourcing, terkait dengan formulasi upah minimum misalnya, di dalam UU Ketenagakerjaan ini yang kontradiksi dengan cita-cita tadi. Nah, berarti harus ada perubahan regulasi dimulai dari UU cipta kerja," lanjut Bhima.

Jika berfokus pada sektor pertanian, menurut Bhima, salah satu masalah dalam mengangkat upah pekerja termasuk porsi impor yang dinilai terlalu besar. Hal ini menurutnya membuat orang malas untuk masuk di sektor pertanian karena pendapatan petani dinilai tidak berkembang.

Pada saat yang sama, ia menilai tingkat korupsi di sektor pertanian masih tinggi. Sehingga bantuan-bantuan kepada para petani dianggap tidak efektif dan tidak tepat sasaran. Salah satu insidennya termasuk Eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang baru-baru ini terjerat kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian.

"Harusnya ini kan, ada korelasi lah, ngasih subsidi pupuk, ngasih bantuan alat pertanian pendampingan petani dengan masalah ketahanan pangan produksi berasnya naik, ini kan enggak nih. Jadi kita malah mundur sekarang. Akhirnya apa? Generasi mudanya yang existing di sektor pertanian semakin sedikit," kata dia.

Sementara sektor pertanian di Indonesia tidak menjadi sektor yang menarik. Padahal, kata Bhima, negara-negara dengan upah yang cukup tinggi memiliki basis pertanian kuat, seperti Selandia Baru dan Denmark.

Selain itu, menurut dia, uang yang seharusnya digunakan untuk industri dan pertanian kini banyak terserap masuk ke kas pemerintah. Hal ini bisa terjadi karena kondisi pemerintah yang membutuhkan dana untuk pembangunan sehingga menerbitkan utang dan diserap oleh bank.

"Logikanya adalah, oke pemerintah yang akan jadi motor pertumbuhan. Proyek-proyek infrastrukturnya banyak yang bermasalah, yang tidak menyelesaikan masalah utama pertumbuhan biaya logistik kita," jelas dia lebih lanjut.

"Jadi, memang untuk mencapai Rp10 juta itu, kalau sekarang dengan kondisi struktur ekonomi yang ada, kita juga bergantung naik turunnya harga komoditas seperti batu bara, sawit, yang kita tau kapan dia akan naik, kapan dia akan turun. Ya, itu yang membuat kita susah untuk lepas dari pendapatan yang rendah seperti sekarang," sambung Bhima.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Middle Income Trap dan Tuntutan Transformasi Ekonomi

Putri Berubah

Pengusaha Ungkap Bahaya Perang Israel******

Asosiasi PengusahaIndonesia (Apindo) mengungkap bahaya dari perang Israel-Palestina ke dunia usaha Tanah Air.

Ketua Bidang Industri Manufaktur APINDO Bobby Gafur Umar mengatakan dampak bahaya perang yang mulai terasa adalah kenaikan harga energi.

Menurutnya, kenaikan harga energi lalu berimbas pada tingginya harga bahan baku industri. Hal ini katanya, cukup berbahaya bagi Indonesia.

"Kami masih membutuhkan, kalau itu (bahan baku) mahal dan barangnya tidak tersedia seperti kejadian pandemi kemarin, maka bisa mengganggu iklim dari pertumbuhan industri," ucapnya dalam konferensi pers, Rabu (11/10).

Bob juga mewanti-wanti kenaikan harga gas imbas perang. Ia menilai Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) khusus pelaku industri yang sebesar US per MMBTU, bisa saja naik.

Jika hal itu terjadi, maka iklim industri juga bakal terganggu.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Apindo Shinta Kamdani mengingatkan pemerintah untuk bisa menjaga stabilitas nilai tukar rupiah saat perang berlangsung.

Ia menilai perang bisa membuat nilai tukar rupiah kian terpuruk. Selain itu, pemerintah juga harus bisa menjaga level inflasi RI agar tidak naik.

"Sebenarnya ini semua berkaitan ya kalau kita mengatakan, Indonesia sendiri kan sekarang cukup baik dari segi makro prudentialnya. Tapi memang konflik-konflik seperti ya secara tidak langsung pasti ada dampak," jelas Shinta.

Pemerintah Israel resmi mengeluarkan pernyataan perang setelah adanya serangan dari pasukan militan Palestina, Hamas, pada Sabtu (7/10).

Diberitakan CNN, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersumpah Israel akan "melakukan balas dendam yang besar" atas serangan yang dilakukan pasukan Hamas.

Hampir lima hari sejak perang Israel dan militan Palestina Hamas, jumlah korban tewas mencapai total 2.100 orang dan luka-luka terus bertambah.

Dari total tersebut, korban tewas dari sisi Israel adalah 1.200 orang, sementara di sisi Palestina ada 900 orang yang meninggal dunia, termasuk ratusan anak-anak.

[Gambas:Video CNN]

Keabadian

Pontjo Sutowo Gugat Pratikno Cs Buntut Kisruh Hotel Sultan******

Pontjo Sutowo kembali menggugat pemerintah terkait sengketa Hotel Sultan. Gugatan ia layangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Gugatan terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (9/10) kemarin dengan nomor perkara 667/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

Gugatan diajukan atas nama PT Indobuildco yang merupakan perusahaan milik Pontjo Sutowo.

Kedua, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno. Ketiga, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto.

Keempat, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Kuasa Hukum Pontjo Sutowo Hamdan Zoelva mengatakan gugatan diajukan dengan tuduhan pemerintah telah melakukan pelanggaran hukum terkait sengketa Hotel Sultan.

Pelanggaran hukum dilakukan terkait penutupan jalan, akses masuk ke Hotel Sultan dan pemasangan spanduk oleh BPGBK di area Hotel Sultan.

"Karena PT Indobulico adalah penghuni dan pemilik sah atas persil tersebut berdasarkan HGB 26-27/Senayan. PT Indobuilco juga menggunggat BPN karena yang berhak atas persil tersebut adalah PT Indobuilco, bukan BPGBK, sesuai hukum pertanahan menganai pemberian HGB," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (10/10).

CNNIndonesia.com berupaya meminta tanggapan ke Kementerian ATR/BPN melalui Staf Ahli Menteri ATR/BPN dan Selaku Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat Yulia Jaya Nirmawati terkait gugatan tersebut. Namun, sampai dengan saat ini, konfirmasi belum berbalas. 

Direktur Umum PPKGBK Hadi Sulistia yang mewakili Mensesneg Pratikno mengatakan bahwa masalah gugatan itu sedang dilihat kuasa hukum pemerintah.

"Terkait legal formal sedang direview oleh kuasa hukum kita. Tapi yang pasti, lahan Blok 15 sudah clean dan clear aset milik negara," katanya.

"Apa yang kami lakukan kemarin adalah deklarasi atas lahan/tanah. Operasional hotel masih menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak Indobuildco," katanya.

Pontjo Sutowo dan pemerintah memang tengah ribut soal pengelolaan Hotel Sultan. Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006.
Kala itu, ia lewat perusahaannya melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

[Gambas:Video CNN]

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Aku membunuh Long Aotian

Arief Curhat Usai Jadi Plt Mentan: Tak Libur Demi Kementan Keren******

Plt Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi curhat tidak ada libur usai ditunjuk PresidenJoko Widodo menggantikan Syahrul Yasin Limpo(SYL) yang terseret kasus dugaan korupsi.

Arief mendapat dua tugas utama dari Jokowi terkait posisi barunya tersebut, yakni; soal beras dan pupuk. Khusus untuk pupuk, ia ingin memastikan 26 ribu titik outlet lebih milik Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) tersedia pupuk komersial dan subsidi jelang musim tanam (MT) berikutnya.

"Kemudian pembayaran (pupuk) yang harus dilakukan. Kemarin tim sudah saya kumpulkan semua, kemarin hari apa, Minggu (8/10) ya? Kayaknya gak ada liburnya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu. Tadi malam juga sampai malam semua teman-teman eselon 1 dan 2," kata Arief di Gedung A Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (9/10).

Ini adalah pertama kalinya Arief memimpin rapat pimpinan (rapim) di Kementan usai ditunjuk Jokowi menggantikan SYL pada Kamis (5/10) lalu. Dijadwalkan tiba pada pukul 11.00 WIB di Gedung A Kementan, Arief baru hadir sekitar pukul 11.57 WIB.

Ia telat karena mengaku ada agenda lain terlebih dahulu. Plt Mentan Arief tiba menggunakan mobil Toyota Alphard berpelat RI 37.

[Gambas:Video CNN]

Sebelum kedatangan Arief, sudah tiba lebih dahulu Wamentan Harvick Hasnul Qolbi di Gedung A Kementan sekitar pukul 11.51 WIB.

"Ini semua eselon 1, 2, ada dirjen pun semua. Saya lagi minta quick windalam 3 bulan. Jadi, dalam 2 hari terakhir ini saya minta beliau-beliau semua mempersiapkan. Saya mau kawal eksekusinya detail satu per satu," jelas Arief soal isi rapim hari ini.

Legenda tangan dan mata

Beras Sintetis Beredar di Bukittinggi, Warga Pusing Usai Konsumsi******

Warga Bukittinggi, Sumatera Barat, menemukan beras berbahan plastik atau sintetis.

Salah satu warga bernama Dessi mengatakan beras tersebut terlalu putih, cepat mengeras dan basi, serta berderai. Ia pun mengalami sejumlah gejala usai mengonsumsi beras yang dijual Rp5.000 per kg itu.

"Radang tenggorokan, pusing, dan demam tinggi. Itu yang saya rasakan selama dua pekan setelah memakan beras ini," kata Dessi, dikutip dari Antara, Rabu (4/10).

Warga juga diminta untuk tidak panik dan membeli beras hanya dari agen resmi.

"Kita mengimbau agar masyarakat membeli beras di tempat langganan dan terpercaya, serta jangan tergiur dengan beras yang murah, selain dari program pemerintah dan lembaga resmi," kata Walikota Bukittinggi Erman Safar.

[Gambas:Video CNN]

Sistem roh bela diri yang mistis

Plt Mentan ke Pejabat Kementan: Lupakan Kemarin, Buat Lembaran Baru******

Plt Menteri Pertanian (Mentan) Arief Prasetyo Adi meminta agar seluruh jajaran Kementerian Pertanian (Kementan) memulihkan integritas dan kepercayaan publik.

Para pejabat eselon I dan II Kementan pun dikumpulkan untuk menandatangani pakta integritas pada Kamis, (12/10).

Dalam arahannya, Arief mengatakan para jajaran Kementan harus memperbaiki hal-hal tidak baik sebelumnya.

Arief mengatakan ia ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai Plt mentan untuk mengembalikan integritas kementerian itu hingga dipilihnya menteri pertanian definitif. Ia mengatakan penunjukan PLT dilakukan karena situasi genting.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) itu membantah memiliki ambisi menjadi menteri pertanian. Saat ini pun, ia tidak menggunakan fasilitas menteri pertanian untuk menghormati Syahrul Yasin Limpo.

"Jangan punya pikiran Pak Arief mau jadi menteri pertanian. Saya hanya melaksanakan tugas pak presiden sampai dengan definitif," katanya.

"Makanya plat nomor saya bukan RI 37, tapi B1 NFA (National Food Agency/Bapanas). Saya tidak berkantor di lantai dua karena menghormati saudara saya Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang sekarang perlu kita support sama-sama," katanya.

Arief ditunjuk sebagai Plt Mentan usai Syahrul terlibat dugaan kasus korupsi. KPK telah resmi menetapkan Syahrul sebagai tersangka bersama dua anak buahnya yaitu Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta.

[Gambas:Video CNN]