petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

kera4d slot

mbcslot88 246Jutaan kata 126384Orang-orang telah membaca serialisasi

《kera4d slot》

Intelijen Australia sebut ada mantan politisi jadi mata******

Intelijen Australia sebut ada mantan politisi jadi mata-mata asing
Ilustrasi spionase. (ANTARA/Ilustrator/Kliwon)
Ankara (ANTARA) - Badan Intelijen Keamanan Australia (ASIO) mengungkapkan adanya seorang mantan politisi negara tersebut yang "menjual" negaranya dan menjadi mata-mata intelijen asing, dilaporkan media setempat, Kamis (29/2).

Direktur Jenderal ASIO Mike Burgess, sebagaimana diwartakan SBS News, menyatakan bahwa jaringan mata-mata asing telah mengincar warga Australia, termasuk seorang mantan politisi yang kemudian "menjual Australia".

"Politisi tersebut menjual negaranya, partainya, dan mantan koleganya demi kepentingan rezim asing," kata Burgess.

Temuan tersebut menyebabkan kondisi politik di negara tersebut memanas, dan para politisi mendesak Burgess untuk dapat menyebut nama mantan politisi yang menjadi antek intelijen asing itu.

Pemimpin oposisi di Parlemen Australia Peter Dutton mendesak badan intelijen untuk membeberkan siapa politisi "pengkhianat" yang direkrut oleh mata-mata asing tersebut.

Menteri Dalam Negeri Australia Clare O'Neil mengatakan bahwa memang ada pemerintah asing yang berupaya menyusup ke pucuk pimpinan politik Australia.

"Setiap politisi di negara ini harus mengerti bahwa kerja yang mereka lakukan dan informasi yang mereka miliki sangat berharga di mata pemerintah asing," ucapnya kepada ABC News.

"Mereka akan berupaya memanfaatkan baik persahabatan, jaringan, maupun teknologi untuk mengambil informasi tersebut," tambah O'Neil.

Sementara itu, Alex Turnbull, anak mantan perdana menteri Malcolm Turnbull, mengakui bahwa seorang agen dari China sempat mendekatinya pada 2017. Agen tersebut, kala itu, menawarkan investasi untuk sebuah proyek infrastruktur.

"Saya tidak tertarik (dengan tawaran tersebut) dan langsung melaporkan hal tersebut secara rinci kepada otoritas berwajib," kata Turnbull, sebagaimana dilaporkan Sky News.

Pernyataan Turnbull disampaikan untuk merespons pernyataan Burgess yang tidak menyebut negara asing atau mantan politisi yang disebutkan kepala dinas intelijen itu.

Baca juga: China bantah dukung spionase ke jaringan komputer Kemenhan Belanda
Baca juga: Dua anggota AL AS ditangkap diduga beri informasi rahasia ke China
Baca juga: Rusia tuduh mantan pegawai konsulat AS menjadi mata-mata

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Nabil Ihsan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional******

Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo memimpin jalannya sidang perkara nomor 116/PUU-XXI/2023 mengenai uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Gedung MK, Jakarta, Kamis (29/2/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/Spt/am.
Semarang (ANTARA) - Di tengah rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 yang dijadwalkan hingga 20 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pemohon terkait dengan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) minimal 4 persen dari suara sah secara nasional.

Meski rekapitulasi secara manual belum selesai, publik bisa mengikuti perkembangan hasil real countKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) atau tinggal klik pemilu2024.kpu.go.id.

Publik pun bisa memprediksi partai politik mana saja yang memenuhi ambang batas parlemen, khususnya pada Pemilu Anggota DPR RI, yang diikuti 18 partai politik nasional. Pada pemilu anggota legislatif (pileg) ini tercatat 9.918 calon anggota DPR RI yang memperebutkan 580 kursi DPR RI di 84 daerah pemilihan (dapil).

Sesuai dengan nomor urut peserta Pemilu 2024: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Terkait dengan putusan MK saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tengah berlangsung di tingkat kabupaten/kota, sontak publik pun ada yang beranggapan semua partai politik peserta Pemilu Anggota DPR RI bakal lolos ke Senayan (Gedung MPR/DPR/DPD RI), asalkan meraih suara terbanyak di daerah pemilihan (dapil), meski tak capai parliamentary threshold.

Namun, sebelum syak wasangka berlanjut terkait dengan putusan MK yang akan meloloskan partai tertentu ke Senayan, alangkah baiknya membaca Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 secara saksama.

Dalam putusan MK itu ditegaskan bahwa ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional. Dengan demikian, hanya peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional yang diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Partai politik peserta Pemilu 2024 yang tidak mencapai parliamentary thresholdtidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap dapil, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Seperti diketahui bahwa Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati (Ketua Pengurus Yayasan Perludem) dan Irmalidarti (Bendahara Pengurus Yayasan Perludem) mengajukan permohonan pengujian UU No. 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu Anggota DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu Anggota DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Mahkamah, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ketentuan dalam norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera ada perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain:

Pertama, didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; kedua, perubahan norma ambang batas parlemen, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Ketiga, perubahan itu dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; keempat, perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; kelima, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Merespons putusan MK itu, pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini berharap, ke depan, pembentuk undang-undang harus merumuskan ambang batas parlemen secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pembentuk undang-undang, dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI, perlu memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai. Selain itu, menggunakan metode yang terukur dan jelas, sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga.

Pemberitaan sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo ketika membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK di Jakarta, Kamis (29/2), mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional, sebagaimana termaktub dalam UU No. 7/2017. (Sumber: ANTARA, Kamis, 29 Februari 2024)

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4 persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak pada konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.

Pada Pemilu 2004, misalnya, suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18 persen dari suara sah secara nasional.

Kebijakan ambang batas parlemen telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika perolehan suara lebih banyak, namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen.

Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung maupun tidak, telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih.

Berdasarkan hal tersebut, kata Saldi, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai, pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah.

Sementara itu, rekomendasi norma yang diajukan oleh Perludem dalam petitum, tidak dapat dikabulkan oleh MK karena hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang untuk dirumuskan lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menyatakan bahwa dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

Jadwal Senin: Bali United vs Barito Putera hingga Liga Champions Asia******

Jadwal Senin: Bali United vs Barito Putera hingga Liga Champions Asia
Arsip - Pesepak bola Persija Jakarta Rayhan Hannan (kanan) berebut bola dengan pesepak bola Dewa United Alta Ballah (kiri) pada pertandingan BRI Liga 1 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu (2/3/2024). ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/nym.
Jakarta (ANTARA) - Sejumlah pertandingan akan digelar hari ini, Senin, mulai dari Liga 1 Indonesia yang menyajikan dua laga sengit hingga perempat final Liga Champions Asia.

Bali United akan menghadapi Barito Putera sore hari ini pada laga ke-27 Liga 1 Indonesia 2023/2024 di Stadion Sultan Agung Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pelatih Kepala Bali United Stefano Cugurra, dalam konferensi pers Minggu (3/3) mengatakan lebih fokus pada pemulihan para pemain dan mengumpulkan tenaga lebih banyak di tengah jeda yang sempit untuk menghadapi Barito Putera.

Pelatih asal Brasil tersebut menjelaskan skuad dengan julukan Serdadu Tridatu itu memiliki tiga hari jeda setelah menuntaskan laga ke-26 menjamu Persis Solo dengan memetik kemenangan 3-2 pada Kamis (29/2) malam.

Karena jeda istirahat yang singkat, ia memutuskan fokus memberikan waktu untuk pemulihan fisik dan latihan yang tidak banyak menguras tenaga.

Liga 1 Indonesia juga menyajikan laga Persis Solo vs PSM Makassar malam hari ini. Seementara itu, dari mancanegara perempat final liga Champions Asia mempertemukan Al Nassr kontra Al Ain.

Cristiano Ronaldo membawa Al Nassr ke perempat final Liga Champions Asia setelah tim Saudi Pro League itu mengalahkan rival domestik Al Fayha dengan skor 2-0 (agregat 3-0) di Al Awwal Park pada Rabu (21/2).

Dari cabang olahraga bola basket, liga bola basket putra Amerika NBA masih bergulir dengan sejumlah pertandingan digelar hari ini, termasuk Raptors vs Hornets.

Berikut jadwal pertandingan Senin (4/3).
Sepakbola
Liga 1 Indonesia
15.00 WIB Barito Puter vs Bali United
19.00 WIB Persis Solo vs PSM Makassar

Perempat final Liga Champions Asia
23.00 WIB Al Ain vs Al Nassr

Bola basket
NBA
06.00 WIB Magic vs Pistons
06.00 WIB Raptors vs Hornets
07.00 WIB Spurs vs Pacers
07.00 WIB Cavaliers vs Knicks

Baca juga: Bali United kumpulkan tenaga untuk hadapi Barito Putera

Pewarta: Arindra Meodia
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:kekayaan kakek zeus

Perbarui waktu:2024-07-10

Daftar bab terbaru
waw4d
pola dan jam gacor slot
holyplay17
50 bonus 50 to kecil
pinjam uang tenor 12 bulan
pinjol dengan limit besar
situs slot 69 terbaru
slot jp maxwin
kaisar777
Daftar isi semua bab
Bab 1 kredivo jambi
Bab 2 cara tarik tunai kredivo di alfamart
Bab 3 cara daftar kredivo yang sudah ditolak
Bab 4 trik slot megaways
Bab 5 pinjol gampang cair
Bab 6 slot 138 terbaru
Bab 7 slot798
Bab 8 pinjam tanpa bi checking
Bab 9 slot online hari ini
Bab 10 game terbaru slot
Bab 11 slot yang lagi gacor
Bab 12 zombie carnival pragmatic
Bab 13 menang hoki slot
Bab 14 voucher dominos pizza
Bab 15 alexabet88 situs slot resmi
Bab 16 gacor slot gacor
Bab 17 pola jitu maxwin
Bab 18 situs slot online terbaik
Bab 19 juara138
Bab 20 semua slot
Klik untuk melihattersembunyi di tengah6177bab
FantasiBacaan TerkaitMore+

Sistem transformasi dimensi

juragan4d
Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo memimpin jalannya sidang perkara nomor 116/PUU-XXI/2023 mengenai uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Gedung MK, Jakarta, Kamis (29/2/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/Spt/am.
Semarang (ANTARA) - Di tengah rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 yang dijadwalkan hingga 20 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pemohon terkait dengan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) minimal 4 persen dari suara sah secara nasional.

Meski rekapitulasi secara manual belum selesai, publik bisa mengikuti perkembangan hasil real countKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) atau tinggal klik pemilu2024.kpu.go.id.

Publik pun bisa memprediksi partai politik mana saja yang memenuhi ambang batas parlemen, khususnya pada Pemilu Anggota DPR RI, yang diikuti 18 partai politik nasional. Pada pemilu anggota legislatif (pileg) ini tercatat 9.918 calon anggota DPR RI yang memperebutkan 580 kursi DPR RI di 84 daerah pemilihan (dapil).

Sesuai dengan nomor urut peserta Pemilu 2024: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Terkait dengan putusan MK saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tengah berlangsung di tingkat kabupaten/kota, sontak publik pun ada yang beranggapan semua partai politik peserta Pemilu Anggota DPR RI bakal lolos ke Senayan (Gedung MPR/DPR/DPD RI), asalkan meraih suara terbanyak di daerah pemilihan (dapil), meski tak capai parliamentary threshold.

Namun, sebelum syak wasangka berlanjut terkait dengan putusan MK yang akan meloloskan partai tertentu ke Senayan, alangkah baiknya membaca Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 secara saksama.

Dalam putusan MK itu ditegaskan bahwa ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional. Dengan demikian, hanya peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional yang diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Partai politik peserta Pemilu 2024 yang tidak mencapai parliamentary thresholdtidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap dapil, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Seperti diketahui bahwa Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati (Ketua Pengurus Yayasan Perludem) dan Irmalidarti (Bendahara Pengurus Yayasan Perludem) mengajukan permohonan pengujian UU No. 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu Anggota DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu Anggota DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Mahkamah, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ketentuan dalam norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera ada perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain:

Pertama, didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; kedua, perubahan norma ambang batas parlemen, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Ketiga, perubahan itu dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; keempat, perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; kelima, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Merespons putusan MK itu, pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini berharap, ke depan, pembentuk undang-undang harus merumuskan ambang batas parlemen secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pembentuk undang-undang, dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI, perlu memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai. Selain itu, menggunakan metode yang terukur dan jelas, sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga.

Pemberitaan sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo ketika membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK di Jakarta, Kamis (29/2), mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional, sebagaimana termaktub dalam UU No. 7/2017. (Sumber: ANTARA, Kamis, 29 Februari 2024)

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4 persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak pada konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.

Pada Pemilu 2004, misalnya, suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18 persen dari suara sah secara nasional.

Kebijakan ambang batas parlemen telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika perolehan suara lebih banyak, namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen.

Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung maupun tidak, telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih.

Berdasarkan hal tersebut, kata Saldi, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai, pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah.

Sementara itu, rekomendasi norma yang diajukan oleh Perludem dalam petitum, tidak dapat dikabulkan oleh MK karena hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang untuk dirumuskan lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menyatakan bahwa dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

Keturunan Master Bumi

eurotogel
TII sebut penggunaan Sirekap baik, bagian dari keterbukaan Pemilu
Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono. ANTARA/ Dokumentasi Pribadi
Jakarta (ANTARA) - Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Arfianto Purbolaksono menilai tujuan penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) sangat baik, yakni sebagai bagian dari keterbukaan data Pemilu.

"Hal ini sangat penting untuk dilakukan agar memperkuat integritas Pemilu," kata Arfianto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Kendati demikian, menurutnya, persoalan masih lemahnya sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur seharusnya dapat ditanggulangi oleh KPU jauh sebelum implementasi Sirekap pada Pemilu 2024 ini.

Pasalnya, penggunaan Sirekap mendapatkan banyak sorotan dari masyarakat. Menurut Arfianto, KPU seharusnya dapat serius mengimplementasikan Sirekap dengan memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis yang baik kepada petugas KPPS sehingga bisa meminimalisasi persoalan teknis di lapangan.

Sementara itu, Chief Technology Office Dattabot, Imron Zuhri mengatakan Sirekap bukanlah aplikasi yang rumit dan permasalahan yang dihadapi juga bukan permasalahan yang baru.

Sebab, KPU pernah melakukan evaluasi terhadap penggunaan Sirekap di tahun 2020, sehingga hal-hal seperti ini bisa diantisipasi.

“KPU seharusnya dapat transparan dan membuka seluas-luasnya kepada publik terkait persoalan teknis dari penggunaan Sirekap," ujar Imron.

Hal ini penting agar semua orang dapat memberikan masukkan kepada KPU untuk perbaikan Sirekap ke depannya.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Selanjutnya, untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.
Baca juga: Peneliti nilai semua pihak harus tahan diri terkait hasil hitung cepat
Baca juga: TII ajak semua pihak untuk mencegah kecurangan Pemilu 2024
 

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran kembali dan tamparan setiap hari di wajah

kredinesia legal atau ilegal
Vietnam sambut 3 juta wisatawan di 2024 berkat kebijakan visa baru
Ilustrasi - Wisatawan berkunjung ke negara Vietnam. ANTARA/tiket.com/am.
Hanoi (ANTARA) - Vietnam menyambut lebih dari 3 juta wisatawan internasional pada periode Januari-Februari 2024 berkat kebijakan visa baru yang lebih menguntungkan warga negara asing.

Kantor Statistik Umum (GSO) mencatat jumlah kedatangan wisatawan internasional ke Vietnam pada dua bulan pertama tahun ini mencapai tiga juta orang lebih, meningkat 68,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu atau setara dengan 98,5 persen dibandingkan sebelum COVID-19.

Dari total jumlah pengunjung internasional ke Vietnam, wisatawan yang datang melalui transportasi udara menyumbang 84,2 persen, 1,6 kali lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2023.

Kemudian, wisatawan yang menggunakan jalur darat menyumbang 12,8 persen, serta wisatawan yang menggunakan transportasi laut menyumbang tiga persen.

Pendapatan dari akomodasi dan layanan makan turut meningkat sebesar 14 persen. Pendapatan pariwisata inbounddiperkirakan mencapai VN9 triliun (sekitar Rp5.731 triliun), naik 35,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Pendapatan pada dua bulan pertama tahun 2024 di beberapa daerah juga meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Secara khusus, Hà Nam berada di urutan teratas dengan peningkatan sebesar 88 persen, diikuti oleh Da Nang dengan 86,3 persen, Ha Noi 49,8 persen, HCM City 23 persen, dan Qung Ninh 21,5 persen.

Lonjakan kunjungan dan peningkatan dari sektor pariwisata tersebut merupakan hasil dari kebijakan visa yang menguntungkan, program stimulus pariwisata, serta upaya pemerintah, perusahaan pariwisata dan masyarakat dalam mempromosikan dan meningkatkan pariwisata.

Administrasi Pariwisata Nasional Vietnam di bawah Kementerian Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata telah resmi menerbitkan kebijakan visa baru berupa e-visa untuk warga negara semua negara sejak 15 Agustus 2023.

Melalui kebijakan terbaru visa tersebut, Vietnam memperpanjang masa tinggal sementara dari 30 hari menjadi 90 hari dan memperpanjang masa tinggal sementara dari 15 hari menjadi 45 hari bagi warga negara bebas visa yang memasuki Vietnam.

Peningkatan jumlah kedatangan internasional ke Vietnam pada bulan-bulan terakhir 2023 berkontribusi terhadap pencapaian penerimaan 12,6 juta pengunjung internasional sepanjang tahun, hampir 3,5 kali lebih tinggi dibanding 2022.

Sumber : VNA

Baca juga: Menengok festival kaligrafi China di Hanoi
Baca juga: Rayakan Hari Perempuan, Vietnam akan gelar pekan pakaian tradisional
Baca juga: Presiden Vietnam : seniman berperan penting dalam pembangunan nasional
 

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Kronik Ultraman

pion303
Jerman diadukan ke ICJ, dituding "memfasilitasi" genosida di Gaza
Arsip foto - Istana Perdamaian di Den Haag, Belanda, yang menjadi tempat Mahkamah Internasional (ICJ) berada, Jumat (26/8/2005). ANTARA/UN Photo/ICJ/Jeroen Bouman/am.
... Jerman memudahkan genosida terjadi,
Istanbul (ANTARA) - Nikaragua pada Jumat (1/3) mengadukan Jerman ke Mahkamah Internasional (ICJ/International Court of Justice) atas tuduhan "memudahkan" genosida di Gaza.

"Nikaragua berpendapat bahwa.... Jerman memudahkan genosida terjadi, tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan segala upaya guna mencegah genosida," kata ICJ melalui pernyataan.

Menurut Nikaragua, kata ICJ, "fasilitasi" itu ditunjukkan Jerman dengan memberikan dukungan politik, keuangan, dan militer kepada Israel.

Fasilitasi Jerman itu, menurut Nikaragua, juga dilakukan dengan menghentikan pendanaan ke Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa urusan Pekerjaan dan Pemulihan bagi Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA).

Nikaragua meminta ICJ untuk mengambil langkah-langkah sementara "sehubungan dengan 'partisipasi Jerman dalam genosida'".

Nikaragua menganggap Jerman melakukan 'pelanggaran serius terhadap hukum kemanusiaan internasional dan norma-norma hukum internasional lainnya, seperti yang sedang berlangsung di Jalur Gaza'.

Israel telah menewaskan lebih dari 30.000 orang melalui serangan-serangan yang dilancarkannya ke Jalur Gaza sejak kelompok perlawanan Palestina, Hamas, melakukan penyerbuan ke Israel pada 7 Oktober 2023.

Gempuran militer Israel itu menimbulkan pengungsian besar-besaran serta menyebabkan para warga terancam kelaparan.

Pada akhir 2023, Afrika Selatan juga mengajukan kasus ke ICJ dengan membawa tuduhan bahwa Israel tidak memenuhi mandat Konvensi Genosida 1948.

ICJ pada Januari mengeluarkan putusan sementara, yang menyatakan bahwa pendapat-pendapat yang diajukan Afrika Selatan masuk akal.

Badan kehakiman PBB itu kemudian mengeluarkan perintah sementara terhadap pemerintah Israel untuk berhenti melakukan genosida.

Israel juga diperintahkan mengambil langkah-langkah yang menjamin para warga sipil di Gaza dapat menerima bantuan kemanusiaan.

Sumber: Anadolu

Baca juga: Afrika Selatan desak kesaksian global kasus genosida Israel di ICJ

Baca juga: Pemenuhan hak Palestina yang menentukan nasib sendiri adalah kewajiban

Penerjemah: Tia Mutiasari
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2024

gerbang emosional

slot situs win
PT Semen Indonesia raih ESG Rating terbaik di Asia Tenggara
Proses revegetasi lahan pascatambang dengan sistem alur di SIG Pabrik Tuban. Teknik ini dilakukan dengan membuat lubang berbentuk alur memanjang seperti parit dengan dimensi tertentu sebagai media tanam, sehingga lebih efektif dan efisien. ANTARA/HO-SIG
Sebagai perusahaan yang bergerak dalam industri bahan bangunan dengan potensi-potensi risiko yang ada, SIG menempatkan faktor ESG sebagai landasan operasional
Jakarta (ANTARA) - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) menempati peringkat ESG Rating terbaik pertama kategori construction materialsdi Asia Tenggara, melalui capaian predikat Medium Risk dengan skor 22,9. Capaian tersebut diperoleh dalam penilaian kinerja lingkungan, sosial dan tata kelola atau Environmental, Social, Governance (ESG) Rating yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat internasional, Sustainalytics. "Sebagai perusahaan yang bergerak dalam industri bahan bangunan dengan potensi-potensi risiko yang ada, SIG menempatkan faktor ESG sebagai landasan operasional kami,” kata Direktur Utama SIG Donny Arsal di Jakarta, Jumat.

Predikat Medium Risk dari Sustainalytics yang diraih SIG menandakan implementasi ESG dalam operasi bisnis SIG berjalan dengan baik sehingga dinilai memiliki kemampuan bahkan mencapai peningkatan dalam pengelolaan risiko. SIG juga memperkuat komitmen untuk peningkatan kinerja keberlanjutan dengan menetapkan Sustainability Road Map 2030 dan pembentukan Sustainability Committee.

Baca juga: SIG dorong kinerja UMKM melalui pendampingan dan pembinaan intensif

Baca juga: SIG: Transformasi berbasis teknologi jadi keunggulan perusahaan

SIG Sustainability Road Map 2030 menjadi panduan bagi seluruh entitas usaha SIG, yang berisi strategi, target dan inisiatif perusahaan dalam mencapai keberlanjutan. Peta jalan tersebut menjadi panduan dalam mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam keseluruhan strategi bisnis perusahaan.
 SIG berkomitmen untuk terus menjalankan praktik bisnis terbaik berbasis ESG guna meningkatkan kemampuan pengelolaan risiko, sekaligus optimalisasi setiap potensi yang mendukung pertumbuhan bisnis perusahaan. "SIG bangga menjadi yang terbaik dalam implementasi ESG di Asia Tenggara untuk kategori perusahaan 'construction materials'," ujar Donny. ESG Rating yang dilakukan oleh Sustainalytics menjadi rujukan bagi para investor terhadap kinerja keberlanjutan emiten atau public listed companies pada aspek ESG. Penilaian dilakukan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam mengelola risiko serta dampak yang ditimbulkan dari operasi bisnis terhadap lingkungan, sosial dan tata kelola. Sustainalytics membagi penilaian ESG Rating ke dalam 5 kategori, meliputi Negligible Risk 0-10, Low Risk 10 - 20, Medium Risk 20-30, High Risk 30-40 dan Severe Risk lebih dari 40.

Baca juga: SIG bantu pemasaran produk UMKM yang jalankan prinsip keberlanjutan

Baca juga: SIG gencarkan penggunaan EBT pabrik di Tuban 

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Panduan Pengguna Cincin Penyimpanan

bts4d
Presiden harap Bank Kaltimtara di IKN bentuk konsorsium BPD
Presiden Joko Widodo meresmikan peletakan batu pertama pembangunan Bank Kaltimtara di IKN, Kalimantan Timur, Jumat (1/3/2024). ANTARA/Novi Abdi/am.
Saya berharap nantinya Bank Kaltimtara ini membentuk konsorsium dengan BPD-BPD yang lain di kawasan Kalimantan,....
Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo berharap Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (BPD Kaltimtara) yang berada di Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat membentuk konsorsium dengan BPD yang lain.

"Saya berharap nantinya Bank Kaltimtara ini membentuk konsorsium dengan BPD-BPD yang lain di kawasan Kalimantan, dan Bank Kaltimtara bisa menjadi koordinatornya, sehingga kekuatan modalnya menjadi semakin kuat dan bisa bersaing dengan bank-bank lainnya," kata Presiden Jokowi dalam sambutannya pada peletakan batu pertama pembangunan Bank Kaltimtara di IKN, Kalimantan Timur, Jumat.

Presiden Jokowi menjelaskan bahwa peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Bank Kaltimtara merupakan bagian dari klaster industri keuangan di Kawasan IKN.

Baca juga: Jokowi tinjau pembangunan menara perumahan untuk ASN di IKN

Sebelumnya, Presiden telah melakukan groundbreaking bank Himbara (himpunan bank milik negara) di IKN, yakni Bank Mandiri, BNI, dan BRI.

Bank Kaltimtara sebagai BPD dengan modal terbesar di Tanah Air itu juga sudah menggunakan perbankan digital sebagai upaya dalam transformasi ekonomi.

"Semuanya masuk ke 'digital banking' yang ada di IKN. Itu yang memang kita konsepkan bahwa di sini adalah akan menjadi ekonomi baru, akan menjadi transformasi ekonomi Indonesia, sehingga semuanya memang harus masuk ke digital banking," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi tinjau perkembangan pembangunan Kantor Presiden di IKN

Presiden pun berpesan agar bank-bank Himbara dapat bersinergi dengan Bank Kaltimtara untuk memberikan pelayanan keuangan kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM.

Dengan bertumbuhnya UMKN, Presiden berharap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah, khususnya Pulau Kalimantan semakin baik.

Kepala Negara meyakini bahwa investasi di IKN akan semakin baik dan berkembang, apalagi setelah pembangunan jalan tol Balikpapan-IKN yang ditargetkan selesai pada Juli mendatang.

 

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024