jalatogel

Dewa Dharma One Piece ingin mengatakan sesuatu

10 Daerah dengan Pengangguran Terbanyak, Nomor Satu Jabar******

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis daftar daerah denganpengangguran terbanyak di Indonesia per Agustus 2022. Jawa Barat (Jabar) berada di urutan pertama.

BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Agustus 2022 mencapai 5,86 persen. Jika dirinci, ada 8,42 juta pengangguran yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 6 orang penganggur.

Berdasarkan jenis kelamin, ada 5,93 persen pengangguran laki-laki dan 5,75 persen lainnya wanita. Kendati demikian, TPT pada 2022 ini turun dibandingkan dengan Agustus 2021, yakni 0,81 persen untuk laki-laki dan 0,36 persen wanita.

Lebih lanjut jika dilihat berdasarkan kelompok umur, penduduk berusia 15-24 tahun tercatat dalam kategori TPT sebesar 20,63 persen pada tahun ini. Jumlah itu lebih banyak ketimbang penduduk usia 25-29 tahun (3,36 persen) dan 60 tahun ke atas (2,85 persen).

Untuk daerah dengan pengangguran terbanyak di Indonesia, BPS membaginya berdasarkan provinsi. Berikut 10 daerah atau provinsi dengan pengangguran tertinggi di Indonesia per Agustus 2022:

1. Jawa Barat (8,31 persen)
2. Kepulauan Riau (8,23 persen)
3. Banten (8,09 persen)
4. DKI Jakarta (7,18 persen)
5. Maluku (6,88 persen)
6. Sulawesi Utara (6,61 persen)
7. Sumatra Barat (6,28 persen)
8. Aceh (6,17 persen)
9. Sumatra Utara (6,16 persen)
10. Kalimantan Timur (5,71 persen)

[Gambas:Video CNN]

Kota Akademi Seni Bela Diri

Adhi Karya Serap Rp2,6 T dari Rights Issue******

PTAdhi Karya (Persero) Tbk berhasil menyerap dana sebesar Rp2,6 triliun dari prosesrights issue atau Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

Direktur Utama ADHI Enthus Asnawi mengungkapkan perolehan dana ini meningkatkan ekuitas ADHI senilai Rp8,8 triliun. Perolehan juga akan memperbaiki struktur permodalan ADHI serta rasio utang terhadap ekuitas perusahaan (DER)

Ia menambahkan dana itu selanjutnya akan digunakan untuk melaksanakan beberapa Proyek Strategis Nasional.

"Penerimaan dana PMN dan Rights Issue ini mampu memperbaiki rasio keuangan ADHI. ini ditandai dengan menguatnya ekuitas yang dimiliki perseroan. Selain itu, dana yang dihasilkan dari PMN danrights issueini juga akan kami gunakan untuk mendanai percepatan pekerjaan PSN," ungkapnya seperti dikutip dari Keterbukaan Informasi yang dirilis perusahaan Jumat (11/11) ini.

[Gambas:Video CNN]

Ia berharap upaya-upaya yang dilakukan perusahaan melalui langkah itu selain bisa mengembangkan bisnis bisa memberikan manfaat bagi pemerintah, negara dan masyarakat.

"Melalui Peningkatan PDB/PDRB, penambahan lapangan kerja, peningkatan pajak dan dividen. Dampak lain yang dapat dirasakan ialah membantu konektivitas wilayah, salah satunya akses dari dan menuju daerah pariwisata," katanya.

Warisan serba profesional dari dunia lain

China Borong 1 Juta Ton CPO, Produk Pertanian dan Perikanan RI******

Indonesia dan Chinameneken MoU kerja sama sebagai tindak lanjut komitmen Negeri Tirai Bambu untuk memborong 1 juta ton CPO serta produk pertanian dan perikanan RI.

Penandatanganan MoU tersebut dilakukan di Gedung Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI, Jumat (11/11). Mendag Zulkifli Hasan (Zulhas) menghadiri acara tersebut secara virtual.

"Tahun ini hubungan diplomatik Indonesia-RRT (China) telah menginjak 72 tahun. Acara penandatanganan ini merupakan bentuk realisasi tindak lanjut pertemuan bilateral antara kedua negara pada akhir Juli lalu terkait komitmen pembelian RRT 1 juta produk CPO dan juga produk pertanian dan perikanan Indonesia," terang Zulkifli dalam sambutannya.

"Kami juga berharap dukungan dan peran serta pemerintah Tiongkok dalam meningkatkan kerja sama perdagangan yang seimbang, saling menguntungkan, dan berkesinambungan bagi kepentingan kedua negara," jelasnya.

Zulkifli juga menyebutkan penandatanganan MoU ini dilakukan oleh 8 asosiasi antara Indonesia dan China.

Perwakilan asosiasi sawit di Indonesia, antara lain Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI), dan Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (Apolin).

Sementara, asosiasi pelaku usaha perikanan terdiri dari Asosisasi Produsen Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I), Asosiasi Pengelolaan Ranjungan Indonesia (APRI), Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI), dan Asosiasi Demersal Indonesia (ADI).

"China Chamber of Commerce for Food, Native Produce and Livestock Import and Export (CFNA) semua, hanya satu," kata Direktur Pengembangan Ekspor Produk Primer Merry Maryati kepada wartawan seusai acara soal wakil China.

Lebih lanjut, Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kementerian Perdagangan Farid Amir menjelaskantimelinerealisasi dari penandatanganan MoU ini.

"Tentunya (ekspor) bisa dilaksanakan segera ya di kuartal keempat tahun ini. Kalau kami perhatikan mereka (China) sudah komitmen di awal, sekarang hanya signing MoU di publik dan sekarang berjalan," jelasnya.

Farid juga mengatakan bahwa 1 juta ton tersebut adalah komitmen awal China. Informasi terbaru, jumlah tersebut bisa saja bertambah.

"Ini CPO dan turunannya, belum dapat detail, info terakhir minimal US,1 miliar hingga US,5 miliar. Terakhir ada produk perikanan juga," ujar Farid soal total nilai komoditas yang akan diekspor ke China.

Kendati, kuantitas dan jenis komoditas yang akan diekspor Indonesia ke China belum dirinci lebih lanjut.

[Gambas:Video CNN]

Peri Rubah Kecil Dewa Perang Merah

INA Gandeng Perusahaan China Suntik Green Fund Baterai Listrik******

Lembaga Pengelola Investasi (LPI) alias Indonesia Investment Authority(INA) menaruh investasi  bersama dengan perusahaan pembuat baterai listrik ChinaContemporary Amperex Technology Co Limited (CATL) dan CMB International, membentuk Green Fund guna ekosistem kendaraan listrik.

Hingga kini, total investasi yang sudah ada adalah sebesar US miliar atau Rp31 triliun (asumsi kurs Rp15.500 per dolar AS)  

CEO INA Ridha Wirakusumah mengatakan investasi tersebut sebagai persiapan Indonesia dalam menyiapkan bahan baku kendaraan listrik (EV) di dalam negeri.

Investasi tersebut diwujudkan dalam penandatanganan kerjasama dirinya sebagai CEO INA dengan pemimpin kedua perusahaan tersebut yang disaksikan langsung oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di sela-sela perlaksanaan Presidensi G20.

"Dalam kesempatan ini kita melakukan penandatanganan yang disaksikan oleh bos saya dan juga Menteri BUMN," imbuhnya.

Ridha menjelaskan tiga alasan mengapa INA memilih untuk berinvestasi dalam rantai pengembangan baterai listrik tersebut. Pertama,untuk mengurangi emisi karbon sekaligus mendorong perkembangan kendaraan listrik di Indonesia.

Kedua,agar Indonesia tidak tertinggal jauh dalam perkembangan kendaraan listrik. Diharapkan, dalam dua tahun ke depan kendaraan listrik bisa setara dengan konvensional.

"Kerja sama ini salah satu tujuannya untuk efisiensi biaya baterai. Pembuatan baterai merupakan keahlian CNTL, jadi kita bekerja sama agar bisa membuat baterai listrik di dalam negeri," jelasnya.

Ketiga,karena kendaraan listrik bakal makin berkembang dan Indonesia tak bisa menunggu lebih lama lagi sampai bisa mengembangkan baterai listrik sendiri. Karenanya, kerjasama dengan kedua perusahaan dianggap sangat penting untuk dilakukan.

Indonesia sebagai penghasil nikel terbesar di dunia dinilai perlu belajar dan bekerja sama dengan perusahaan yang mempunyai kemampuan menciptakan baterai listrik terbaik dunia agar bisa merebut pasar di masa depan.

"Nikel adalah bahan penting dalam sel baterai lithium ion yang digunakan di sebagian besar kendaraan listrik. Dalam 10 tahun, Indonesia diharapkan menjadi pemasok nikel rafinasi terbesar dengan lebih dari separuh produksi nikel rafinasi dunia. Dan saya mendapat kesempatan untuk berbicara di situs dan ketua CATL. Jadi ini kesempatan," ujarnya.

Di Indonesia, pasar kendaraan listrik juga terus berkembang dan diharapkan bisa terjual sebanyak 2,1 juta unit sepeda motor listrik dan 400 ribu unit mobil listrik pada 2025 mendatang.

Awal tahun ini, CATL telah mengumumkan proyek baterai listrik senilai US miliar di Indonesia dan akan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan Tanah Air.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Redaksi: Redaksi mengubah judul artikel ini pada Selasa (15/11) jam 18.40 WIB terkait dengan klarifikasi pihak terkait.

Saya adalah Permaisuri Rencana Pengembangan Sistem

Menaker Sebut Rumus UMP 2023 Pakai PP 36/2021 yang Diusung Pengusaha******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan penetapan upahminimum provinsi (UMP) masih tetap mengacu pada PP Nomor 36/2021.

Padahal, belum lama ini buruh menuntut agar besaran UMP kembali disesuaikan dengan PP 78/2015.

"Iya dong (PP 36/2021). (PP 78/2015) kan sudah tidak berlaku karena ada UU Cipta Kerja," kata Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari usai acara penandatangan kerja sama pelatihan vokasi bersama Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Republik Austria, di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Menaker Ida Fauziyah sebetulnya hadir langsung dalam penandatanganan kerja sama tersebut. Namun, ia menolak mengeluarkan sepatah kata pun untuk menjawab pertanyaan wartawan seputar buruh.

Kendati, Ida sudah memastikan UMP 2023 bakal lebih tinggi dari tahun ini. Ia tengah mempertimbangkan tuntutan kenaikan 13 persen yang disampaikan buruh.

"Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan upah minimum 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi," kata Ida dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11).

Ida menjelaskan sudah melakukan koordinasi dengan dewan pengupahan daerah sejak 1 November. Ia juga mengaku sudah mendengarkan pandangan Apindo dan Kadin selaku perwakilan pengusaha serta pandangan dari pekerja dan serikat buruh.

"Nanti kita lihat (potensi kenaikan 13 persen). Kita sedang memfinalisasi aspirasi dan pandangan dari semua stakeholder. Kami tidak akan mempercepat atau memperlambat proses penetapan itu," ujar Ida kepada wartawan selepas rapat dengan Komisi IX DPR RI.

Buruh dan pengusaha memang berselisih paham soal penetapan upah minimum. Unsur pengusaha tetap menginginkan penentuan upah minimum menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 karena dianggap lebih realistis.

Sementara, buruh memberi masukan yang bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh kelompok pengusaha. Buruh tetap berpegang teguh bahwa PP Nomor 36 Tahun 2021 tidak bisa jadi dasar penetapan upah minimum dan mendesak penggunaan PP Nomor 78 Tahun 2015.

[Gambas:Video CNN]

Hubungi Rasul Terakhir

10 Daerah dengan Pengangguran Terbanyak, Nomor Satu Jabar******

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis daftar daerah denganpengangguran terbanyak di Indonesia per Agustus 2022. Jawa Barat (Jabar) berada di urutan pertama.

BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Agustus 2022 mencapai 5,86 persen. Jika dirinci, ada 8,42 juta pengangguran yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 6 orang penganggur.

Berdasarkan jenis kelamin, ada 5,93 persen pengangguran laki-laki dan 5,75 persen lainnya wanita. Kendati demikian, TPT pada 2022 ini turun dibandingkan dengan Agustus 2021, yakni 0,81 persen untuk laki-laki dan 0,36 persen wanita.

Lebih lanjut jika dilihat berdasarkan kelompok umur, penduduk berusia 15-24 tahun tercatat dalam kategori TPT sebesar 20,63 persen pada tahun ini. Jumlah itu lebih banyak ketimbang penduduk usia 25-29 tahun (3,36 persen) dan 60 tahun ke atas (2,85 persen).

Untuk daerah dengan pengangguran terbanyak di Indonesia, BPS membaginya berdasarkan provinsi. Berikut 10 daerah atau provinsi dengan pengangguran tertinggi di Indonesia per Agustus 2022:

1. Jawa Barat (8,31 persen)
2. Kepulauan Riau (8,23 persen)
3. Banten (8,09 persen)
4. DKI Jakarta (7,18 persen)
5. Maluku (6,88 persen)
6. Sulawesi Utara (6,61 persen)
7. Sumatra Barat (6,28 persen)
8. Aceh (6,17 persen)
9. Sumatra Utara (6,16 persen)
10. Kalimantan Timur (5,71 persen)

[Gambas:Video CNN]