pinjam uang darurat

Susah memanjakan istri manja Pak Li, tolong ambil alih

Masih Ada Waktu buat Gak Ketinggalan Diskon Transmart Full Day Sale******

Pesta diskon Transmart Full Day Sale masih berlangsung hari ini hingga jam tutup toko pukul 22.00 waktu setempat.

Yuk, mumpung masih ada waktu, serbu gerai Transmart terdekat buat dapatin diskonnya.

Lihat Juga : Siap-siap, Kejutan Transmart Full Day Sale Hadir Lagi Hari Ini!

Mulai dari kebutuhan pokok, kosmetik, produk elektronik, furnitur, fesyen, sampai mainan anak.

Nah, jika Anda bayar belanjaannya menggunakan Allo Prime, Allo PayLater, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah, nanti dapat ekstra diskon 20 persen per transaksi.

Masih belum punya Allo Bank? Langsung aja unduh aplikasinya di Apps Store atau Play Store dan upgrade akun ke Allo Prime untuk mengaktifkan Allo Paylater supaya bisa belanja sekarang bayar belakangan.

Atau bisa juga mengajukan pembukaan kartu kredit instan Bank Mega atau Mega Syariah yang tersedia di setiap gerai Transmart. Jangan sampai ketinggalan diskonnya, ya!

Datang menemui Anda dengan romansa di tangan

Plt Mentan Perintah Anak Buah Genjot Produksi Padi******

Plt Menteri Pertanian (Mentan)Arief Prasetyo Adimemerintahkan jajaran Kementerian Pertanian (Kementan) meningkatkan produksi padi. Dengan begitu, harga beras bisa turun.

Arief meminta agar produksi padi meningkat dari 31,5 juta ton menjadi 35 juta ton. Ia mengatakan produksi padi memang surplus tapi hanya 1,3 juta ton.

"Kalau panen rayanya ada di semester I, maka kita pastikan bahwa di semester akhir atau tiga bulan terakhir produksi rendah, akan rebutan GKP (gabah kering panen) di tingkat sawah, dan itu yang memicu kenaikan harga beras," katanya dalam penandatanganan pakta integritas Kementan, Kamis (12/10).

"Jadi Bulog tugasnya bantu simpan. Kebetulan saya yang menugasi Bulog. Kita buat sama-sama," katanya.

Sebelumnya, Arief mengatakan permasalahan harga beras naik terletak pada kesulitan penggilingan dalam mendapatkan GKP.

"Challenge-nya hari ini, saudara kita penggiling padi tidak dapat GKP dengan cukup dan harga pastinya akan naik," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (24/8).

Arief mengatakan produksi beras di semester dua tahun ini memang diprediksi lebih rendah dari semester sebelumnya. Mengatasi kondisi itu, pemerintah berusaha meningkatkan cadangan pangan pemerintah.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Ahli Nujum yang Menakjubkan

Jokowi Minta Masalah Rempang Diselesaikan dengan Kekeluargaan******

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan persoalan pembangunan Rempang Eco-City di Batam, Kepulauan Riau secara kekeluargaan. 

Jokowi ingin hak dan kepentingan warga sekitar menjadi prioritas. Ia ingin pendekatan lembut yang digunakan dalam pembangunan di Rempang.

"Bapak Presiden dalam arahan, rapat pertama, adalah untuk penyelesaian masalah Rempang harus dilakukan secara baik, secara betul-betul kekeluargaan," kata Bahlil setelah rapat dengan Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/9).

Pemerintah akan menyediakan lokasi baru di Tanjung Banun bagi warga Rempang yang terdampak pembangunan. Pemerintah menyediakan rumah tipe 45 sebagai ganti untuk warga.

Selain itu, ada uang tunggu Rp1,2 juta per orang sampai rumah baru terbangun. Ada pula uang Rp1,2 juta per kepala keluarga untuk menyewa rumah selama pembangunan rumah dilakukan.

"Yang sampai dengan kemarin dari total sekitar 900 KK yang terdaftar kurang-lebih, sudah hampir 300 KK mereka melakukan pendaftaran sukarela untuk bisa melakukan relokasi," ujarnya.

Sebelumnya, Proyek Strategis Nasional Rempang Eco-City menimbulkan bentrokan warga dengan polisi. Warga menolak digusur untuk proyek tersebut.

Pemerintah berencana menggunakan Rempang untuk pabrik kaca dan panel surya. Perusahaan China Xinyi Group hendak berinvestasi Rp381 triliun untuk mendirikan pabrik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Bentrokan di Rempang menjadi perhatian nasional. Jokowi mengakui ada masalah komunikasi dalam kebijakan itu. Ia mengutus Bahlil untuk menengahi persoalan yang ada.

"Ya itu bentuk komunikasi yang kurang baik. Kalau warga diajak bicara, diberikan solusi. Karena di sana sebenarnya sudah ada kesepakatan," ucap Jokowi di Cilegon, Selasa (12/9).

[Gambas:Video CNN]

Ada pintu ke ruang bawah tanah

Pemerintah Akan Permudah Syarat Pendaftaran Waralaba******

Pemerintah akan mempermudah syarat pendaftaran waralaba. Hal itu akan mereka lakukan dengan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. 

Direktur Bina Usaha Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Septo Soepriyatno menyebutkan melalui revisi ini, syarat pelaku usaha mendapatkan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) akan diperpendek.

"Demi memajukan bisnis waralaba kita, nah yang direvisi itu ialah pada syarat untuk pelaku usaha mendapat STPW dari sebelumnya minimal lima tahun, dipersingkat menjadi tiga tahun saja," katanya, Rabu (11/10) seperti dikutip dari Antara.

Ia juga mengatakan syarat lima tahun justru menjadi penghambat keinginan pelaku usaha mikro dalam negeri menjalankan skema bisnis waralaba.

Sementara itu berdasarkan data Kemendag tercatat pada 2021 ada sebanyak 31.188 gerai usaha mikro di dalam negeri yang beroperasi dan mampu menyerap sebanyak 53.670 tenaga kerja. 

Itu meningkat 40 persen ketimbang 2020.

Namun, ia menyebutkan, dari jumlah gerai usaha tersebut saat ini tercatat baru sebanyak 142 waralaba dalam negeri yang memiliki STPW. Padahal katanya, masih banyak usaha yang potensial untuk menjalankan skema bisnis tersebut.

"Lisensi ini langkah awal menuju waralaba, buktinya meski demikian tahun ini sudah tumbuh lima persen (Penerbitan STPW). Jadi ini merupakan solusi supaya pengusaha pemula dan menciptakan iklim usaha yang positif," kata dia.

Septo pun berharap, pelaku usaha tidak hanya tumbuh mengembangkan bisnis waralaba dengan membuka cabang di dalam negeri tapi juga di luar negeri.

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jumlah UMKM Indonesia yang membuka waralaba di luar negeri hingga 2023 mencapai 1.241 unit.

Di antaranya seperti Kopi Kenangan (Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, dan Amerika Serikat), Martabak Bossku (Malaysia dan Singapura), Ayam Geprek Bensu (Malaysia dan Singapura), Soto Betawi H Mamat (Malaysia dan Singapura).

"Potensi ini sangat terbuka lebar, seiring kemajuan teknologi informasi pelaku usaha dalam negeri pun kian kreatif dan inovatif kita dukung mereka," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Saya hanyalah seorang kultivator iblis yang lewat

Pemerintah Wajibkan Perusahaan Lapor Lowongan Kerja******

Pemerintah mewajibkan perusahaan melapor lowongan kerjamelalui sistem informasi ketenagakerjaan.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan.

Dalam peraturan yang ditandatangani pada 25 September 2023 itu, perusahaan wajib melaporkan lowongan kerja dalam dan luar negeri.

Pasal 5 aturan tersebut menyatakan pelaporan lowongan kerja harus memuat informasi, seperti identitas pemberi kerja, nama jabatan dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, dan masa berlaku lowongan pekerjaan.

Selanjutnya, pelaporan lowongan kerja juga harus memuat informasi jabatan yang meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan, keterampilan atau kompetensi, pengalaman kerja, upah dan gaji, domisili wilayah kerja, dan informasi terkait lainnya.

"Dalam hal lowongan pekerjaan telah terisi, pemberi kerja wajib melaporkan kepada menteri melalui sistem informasi ketenagakerjaan," demikian bunyi Pasal 6 aturan tersebut.

Sementara, lowongan pekerjaan yang berasal dari luar negeri dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.

Pemerintah menyebut aturan ini diterbitkan demi meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam satu kesatuan pasar kerja. Selain itu, informasi lowongan pekerjaan dari pemberi kerja juga perlu diketahui oleh masyarakat.

Pemerintah juga bakal memberikan penghargaan bagi para pemberi kerja yang melaporkan lowongan pekerjaan. Adapun penghargaan yang diberikan dalam bentuk piagam atau bentuk lainnya.

Sebaliknya, pemerintah juga bakal memberikan sanksi bagi pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan lowongan pekerjaan.

[Gambas:Video CNN]

Cincin bela diri abadi

Mentan SYL Usul Joint Task Force di Spanyol Saat KPK Geledah Rumahnya******

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) berada di Spanyol untuk membahas kerja sama di sektor pertaniansaat rumah dinasnya sedang digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Pertanian pada Sabtu (30/9), Syahrul mengusulkan ke Menteri Pertanian dan Perikanan Spanyol Luis Planas Puchades untuk membuat MoU dalam bentuk Joint Taskforce untuk memajukan sektor pertanian kedua negara.

Menurutnya, ada banyak aspek yang bisa dikerjasamakan antara Indonesia dan Spanyol.

Ia menyampaikan Jokowi terus mendorong hilirisasi produk turunan bermutu agar bisa bersaing di pasar domestik maupun internasional.

"Karena itu, kami terus berkolaborasi dengan asosiasi bisnis maupun korporasi swasta. Bulan lalu, kami bekerjasama dengan Pemerintah Denmark untuk menguatkan produksi susu dan keju organik. Sementara di hortikultura, kami mendorong pengembangan dan komersialisasi produk herbal dari hulu ke hilir," katanya.

Lihat Juga : Geledah Kantor Kementan, KPK Amankan Dokumen dan Bukti Elektronik

Sementara itu, rumah dinas Syahrul di Jalan Widya Chandra V Nomor 28, Jakarta Selatan digeledah KPK sejak Kamis (28/9) sore. KPK menemukan uang total senilai Rp30 miliar saat menggeledah rumah dinas Syahrul.

Uang puluhan miliar itu dibawa penyidik lembaga antirasuah untuk kepentingan proses penyidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian yang menyeret nama Syahrul Limpo.

"Total uangnya Rp30 miliar," kata salah satu sumber CNNIndonesia.com di KPK, Jumat (29/9) malam.

Sumber itu menyatakan uang tersebut diduga berasal dari para kepala dinas pertanian berbagai pemerintah daerah untuk promosi dan mutasi jabatan.

Menurutnya, para kepala dinas itu butuh rekomendasi agar mendapat persetujuan dari gubernur ataupun bupati dan wali kota.

"Sedang didalami dugaan penerimaan uang lain," ujarnya.