pinjol mahasiswa ipb

Jueji

Cadangan Beras Menipis, Bulog Bakal Beli Beras Petani Harga Berapa Pun******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah melalui Bulogakan membeli berasdari petanidengan harga berapa pun. Pasalnya, cadangan beras menipis.

"Beras memang sudah ratas (rapat terbatas) ditugaskan oleh presiden agar Bulog segera membeli panen dari petani dengan harga berapa pun," ungkapnya, usai acara Konferensi Maju Digital GoTo, dikutip dari detikcom, Jumat (28/10).

Meski dibeli dengan harga berapa pun, beras yang dijual harus sesuai dengan batas harga Bulog, yaitu Rp 9.000 per kilogram (kg).

Cadangan beras pemerintah (CBP) saat ini memang belum mencapai 1,2 juta ton.

Kepala Badan Pangan Nasional (BPN) Arief Prasetyo Adi sebelumnya mengatakan stok CBP Bulog per September 2022 sekitar 791 ribu ton. Karenanya, diperlukan peningkatan stok beras menjadi 1,2 juta ton sampai dengan Desember 2022.

Sebelumnya, guna meningkatkan CBP, Bulog, BPN, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar pertemuan Optimalisasi Penyerapan Gabah/Beras Dalam Negeri Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Selasa (20/10).

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan penandatanganan Komitmen Penyerapan Beras oleh seluruh Kabupaten/Kota, para mitra penggilingan, serta Bulog.

Hal tersebut dilakukan guna memenuhi kebutuhan pelaksanaan program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) atau operasi pasar, antisipasi tanggap darurat, serta alokasi untuk kebutuhan mendesak lainnya.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya memperkirakan total produksi beras tahun ini bakal meningkat menjadi 32,07 juta ton. Proyeksi itu tumbuh 2,26 persen dari realisasi tahun lalu yang tercatat 31,36 juta ton.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto mengatakan prediksi kenaikan ini sejalan dengan luas panen yang juga meningkat.

"Luas panen pada 2022 diprediksi juga naik sebesar 1,87 persen menjadi 10,61 juta hektare (ha) dibanding 2021 (10,41 ha)," katanya dalam konferensi pers virtual, Senin (17/10).

Menurutnya, untuk bisa mencapai produksi panen yang diinginkan, maka potensi panen hingga tiga bulan ke depan perlu dijaga. Begitu juga dengan luas lahannya. Dengan begitu, produksi padi hingga beras tidak menurun yang signifikan.

Berdasarkan data BPS, sampai saat ini produksi beras terbesar masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera dengan masing-masing kontribusi 56,12 persen dan 20,41 persen ke total produksi beras di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Pak, saya akan bertengkar di rumah

Disnakertrans: Gaji Pekerja Penerima BSU Tidak Boleh Dipotong******

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta (Disnakertrans DIY) dengan tegas menyebut pemotongan gaji atau upah karyawan Waroeng SS (Spesial Sambal) penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) telah menyalahi aturan.

"Bahwa pekerja penerima bantuan pemerintah berupa BSU, tidak boleh dilakukan pemotongan gaji/upahnya dengan alasan apapun," ujar Kepala Disnakertrans DIY Aria Nugrahadi dalam keterangan resmi, Senin (31/10).

Aria mengatakan ketentuan ini termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022.

Hasil dari rapat itu ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Khusus terhadap perusahaan tersebut yang kemudian mendapati pelanggaran pada PP Nomor 36 Tahun 2021 dan Permenaketrans Nomor 10 Tahun 2022 itu.

Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Disnakertrans DIY Amin Subargus melanjutkan tim khusus yang terdiri dari Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator Hubungan Industrial dan Petugas Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) BPJS Ketenagakerjaan telah dibentuk menyikapi kasus ini.

Tim ini melakukan kegiatan pemeriksaan khusus mulai 31 Oktober 2022 atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Waoreng SS sebagai upaya penegakan hukum norma ketenagakerjaan.

"Melalui upaya tersebut ditegaskan agar pihak WSS membatalkan rencana pemotongan upah bagi pekerja penerima BSU," tegas Amin.

Sementara, tercatat sebanyak 1.871 karyawan WSS yang terdaftar sebagai peserta di BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta. Namun, di luar jumlah tersebut masih ada pekerja yang belum terdaftar.

Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta Teguh Wiyono menyampaikan data kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan tersebut adalah acuan calon penerima BSU.

Menurutnya, dari jumlah 1.871 tersebut usai dilakukan Verifikasi dan Validasi Data Calon Penerima Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah ke pihak perusahaan, tercatat 1.869 orang yang datanya valid kemudian diusulkan sebagai calon penerima BSU.

"Selain itu, WSS ini sejak tahun 2020 telah masuk dalam daftar obyek perusahaan yang melakukan pelanggaran Norma Ketenagakerjaan dan dilakukan Pengawasan Terpadu. Pada November 2021 dilakukan penyampaian Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi DIY," kata Teguh tanpa merinci bentuk pelanggaran WSS.

Sebelumnya, viral Waroeng SS yang memotong gaji pegawai yang menerima BSU sebanyak Rp300 ribu atau 50 persen dari total bantuan tersebut. Pemotongan gaji dilakukan untuk periode November dan Desember 2022.

Direktur WSS Yoyok Hery Wahyono pun membenarkan hal itu. "Benar itu kebijakan saya, keputusan saya yang siap saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Allah SWT, hukum negara dan kebenaran atau keadilan," terang Yoyok, Minggu (30/10), dikutip dari detikcom.

Dalam surat edaran yang ditandatangani Yoyok itu disebutkan pertimbangan Waroeng SS memotong gaji karyawan Rp300 ribu bagi penerima BSU demi keadilan dan pemerataan fasilitas kesejahteraan. Pasalnya, tidak semua karyawan Waroeng SS mendapat bantuan tersebut.

"Sebagian dapat, sebagian tidak, malah jadi tidak rukun mereka, akan jadi polemik, September 2021 pernah terjadi seperti ini. Panjang sekali penjelasannya, kalau pun harus sampai di meja hijau akan saya jelaskan di sana," imbuh Yoyok.

Lebih lanjut, Yoyok menuliskan dalam surat tersebut bahwa karyawan yang keberatan dengan kebijakan pemotongan gaji ini dipersilakan untuk mengajukan surat pengunduran diri.

Belum diketahui berapa karyawan penerima BSU yang terdampak pemotongan gaji Rp300 ribu/bulan. Kendati, kebijakan ini berlaku di 102 cabang Waroeng SS seluruh Indonesia di mana terdapat 4.128 karyawan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pun telah merespons kasus ini. Ia mengatakan saat ini Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) dan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3) sedang menindaklanjuti kejadian tersebut.

"Ini sudah kami tindaklanjuti. Dua dirjen ini ya. Dirjen PHI Jamsos, karena yang mengelola anggaran BSU ini kan Dirjen PHI Jamsos, dengan pengawasan ada Dirjen Binwasnaker yang akan melakukan," ujar Ida di Istana Presiden, Jakarta.

[Gambas:Video CNN]

Kepala Penyihir

Erick Bakal Gabung 103 Hotel BUMN******

Menteri BUMN Erick Thohir akan menggabungkan 103 hotel BUMNdan menggandeng UMKM agar produknya bisa terserap.

"Kami sedang mengonsolidasikan 103 hotel yang ada di BUMN, makanya saya bilang BUMN jangan masing-masing bikin hotel sendiri," ujarnya seperti dikutip dari Antara, Jumat (28/10).

Erick menjelaskan tahap pertama penggabungan ini dilakukan terhadap 23 hotel pelat merah. Adapun pada tahap selanjutnya akan ada 40 hotel lagi yang digabung.

Menurut Erick, upaya menggandeng UMKM sebagai pemasok bagi kebutuhan-kebutuhan hotel BUMN tersebut guna menuju kemandirian dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor.

Sebelumnya, Konsultan properti Jones Lang LaSalle (JLL) memperkirakan volume investasi bisnis hotel di Indonesia akan mencapai 300 juta dolar AS pada 2023.

Vice President, Investment Sales Asia JLL Hotels & Hospitality Group JLL Julien Naouri mengatakan pemulihan pariwisata di Indonesia diperkirakan akan lebih menyeluruh. Pasalnya, sebagian besar negara-negara di kawasan sekitarnya telah mencabut aturan pembatasan perjalanan.

Terkait sentimen investasi hotel pada tahun ini, hingga September Indonesia memimpin dalam hal volume dengan total nilai US4 juta.

JLL juga melihat hingga Agustus 2022, angka kedatangan wisatawan mancanegara di kota-kota utama seperti Jakarta dan Bali telah melampaui 2021.

[Gambas:Video CNN]

legenda kosong

Mengenal Perpres yang Mengatur Kewenangan Negara Kuasai 11 Bahan Pokok******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan PanganPemerintah yang akan menguasai 11 bahan pokok. 

Munculnya beleid ini berawal dari masalah krisis pangan dan gejolak harga di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Sebab itu, pemerintah perlu menyiapkan cadangan pangan demi menanggulangi krisis dan gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial atau keadaan darurat.

"Selain jenis pangan pokok tertentu sebagaimana dimaksud, Presiden dapat menetapkan jenis pangan pokok tertentu lainnya sebagai cadangan pangan pemerintah," kata Jokowi sebagaimana dikutip dari aturan tersebut, Jumat (28/10).

Penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah atas 11 bahan pokok tersebut akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama akan dilakukan terhadap beras, jagung dan kedelai.

Untuk pengadaan cadangan pangan akan dilakukan melalui pembelian produksi dalam negeri, termasuk pembelian dari stok komersial Perum Bulog atau BUMN pangan yang mengacu pada harga acuan pembelian atau HPP yang ditetapkan oleh kepala badan.

"Dalam hal rata-rata harga pasar setempat di tingkat produsen di bawah harga acuan pembelian atau HPP, dilakukan pembelian dengan mengacu pada harga acuan pembelian atau HPP," kata Jokowi.

Sementara itu, terkait jumlah cadangan pangan, Jokowi mengatakan akan diatur oleh Bulog atau BUMN Pangan dengan mempertimbangkan 5 faktor, yaitu;

a. Produksi pangan pokok tertentu secara nasional
b. Penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan pangan
c. Pengendalian dan stabilisasi harga dan pasokan pangan pokok tertentu pada tingkat produsen dan konsumen
d. Pelaksanaan perjanjian internasional dan bantuan pangan kerja sama internasional
e. Angka kecukupan gizi yang dianjurkan

Semua sumber pendanaan yang diperlukan untuk menyelenggarakan cadangan tersebut nantinya akan diambilkan dari dana APBN dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

"Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud, pemerintah memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh Perum Bulog dan/ atau BUMN pangan, termasuk margin yang diharapkan sesuai dengan tingkat kewajaran," katanya.

Melalui perpres ini, pemerintah menambah kewenangan BUMN Holding Pangan atau ID Food untuk menyerap hasil produksi bahan pokok dari petani maupun peternak dalam negeri.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan sebelumnya penyerapan hasil petani hanya dilakukan oleh Bulog. Namun, dalam aturan baru ini, ID Food ikut andil.

Arief menjelaskan dengan masuknya BUMN Holding Pangan ini, maka penugasan penyerapan pangan ke petani dibagi dua. Bulog nantinya bertugas menyerap atau mengamankan produk jagung, beras, dan kedelai.

"Sisanya yang komersial kita akan berikan kepada ID Food, BUMN Holding Pangan untuk menyerap dan membantu tugas Bulog. Diharapkan ini akan mempercepat penyerapan produksi pangan," katanya kepada CNNIndonesia.com,Kamis (27/10).

[Gambas:Video CNN]

Rasa hormat yang tinggi terhadap siswa

Menaker Juga Pastikan UMP 2023 Naik******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memberi sinyal positif soal upahminimum provinsi (UMP) 2023.

Ida menyebut akan ada kenaikan UMP. Namun, ia masih merahasiakan besaran kenaikan tersebut.

"Ada beberapa (persen kenaikannya)," kata Ida dalam acara Festival Pelatihan Vokasi, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (30/10).

Ia menambahkan Kemnaker melalui Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Indah Anggoro Putri pun telah menjalin komunikasi dengan kaum buruh untuk memfinalkan besaran kenaikan upah minimum 2023.

"Saya sudah minta ke Bu Dirjen untuk mendengarkan aspirasi para buruh, sekarang dalam proses memfinalisasi pandangan dari aspirasi tersebut," pungkasnya.

Sebelumnya, kepastian soal kenaikan UMP buruh pada tahun depan juga sudah dipastikan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor.

Ia mengatakan kenaikan UMP akan disesuaikan dengan inflasi. Menurutnya, besaran kenaikan akan sejalan dengan inflasi dan kondisi perekonomian yang kemungkinan terjadi di tahun depan. Selain itu, juga mempertimbangkan kondisi pelaku usaha.

[Gambas:Video CNN]

"Pasti ada kenaikan dong, tapi persentasenya sesuai dengan inflasi. Karena keuangan negara juga, artinya pemerintah swasta dan lain-lain ini berdampak pada krisis yang sekarang gitu," ujarnya dalam Pembukaan Festival Pelatihan Vokasi dan Job Fair Nasional di JCC, Jumat (28/10).

Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional Adi Mahfudz Wuhadji menyebut pengumuman UMP 2023 akan dilakukan paling lambat 21 November 2022.

Menurutnya, pengumuman akan dilakukan langsung oleh Menaker Ida Fauziyah berdasarkan hasil koordinasi bersama pengusaha, buruh, dan dewan pengupahan nasional.

"UMP akan ditetapkan paling lambat 21 November untuk dilaksanakan mulai 1 Januari 2023. Ini diumumkan oleh Bu Menaker," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/10).

Adi menuturkan Kemnaker sudah melakukan diskusi dengan dewan pengupahan dan nantinya perhitungan UMP 2023 akan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.

Detektif Conan: Pemilik Kedai Kopi

Ekspor Kopi RI ke Jepang Terancam Usai Terdeteksi Kandung Isoprocarb******

Ekspor kopiIndonesia ke Jepangterancam usai bea cukai Negeri Matahari Terbit itu mendekteksi kandungan kimia isoprocarb, bahan kimia aktif cemaran residu pestisida, pada kopi Indonesia melebihi batas 0,01 ppm.

Pasalnya, sejak temuan itu, importer Jepang mulai melakukan pengecekan sampel atas kopi Indonesia. Hasil pengecekan mendeteksi kandungan isoprocrarb melebihi batas MRL (maximum residue limit) 0,01 ppm.

Gabungan Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (GAEKI) menyebutkan akibat pengecekan itu, jumlah kontainer kopi Indonesia yang ditolak Jepang bertambah.

Bahkan end userdan industri di Jepang, berencana mengubah formulasi mereka untuk mengganti kopi Indonesia dengan kopi Vietnam.  Hal tersebut, menyebabkan Indonesia terancam kehilangan devisa sebesar US juta.

Ketua Umum Gabungan Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (GAEKI), Hutama Sugandhi mengatakan, statistik ekspor kopi ke negara Jepang tahun 2022 tidak terlihat turun drastis, karena pengiriman tahun ini (2022) merupakan hasil penjualan 2021 lalu.

"Sejak Januari hingga sekarang, pihak Jepang sudah tidak lagi membeli kopi Indonesia khususnya kopi robusta dari Lampung. Sehingga dampak penurunan ekspor kopi ini, akan terlihat tahun depan,"kata dia dalam keterangan tertulisnya yang diterima CNN Indonesia.com, Senin (31/10).

Hutama menyebutkan, pada 2023 mendatang, ekspor kopi pastinya akan turun drastis sampai 50 persen bahkan lebih.

Dengan demikian, Indonesia akan merugi lantaran volume ekspor kopi yang hilang itu mencapai lebih dari 18 ribu metrik ton atau minimal senilai US juta.

"Pemerintah Indonesia harus bergerak cepat, kalau November mendatang masih belum bisa berjualan kopi karena masalah isoprocrarb, pasar kita di Jepang akan diserobot Vietnam. Kemungkinan industri-industri di Jepang, menggantikan formulasi mereka,"ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]