bonus new member 2018

perjalanan penyihir

Erick Thohir Copot Dirut Taspen Antonius Kosasih******

Menteri BUMN Erick Thohir telah menonaktifkan Antonius NS Kosasih dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT Taspen (Persero).

Kosasih dinonaktifkan usai terseret dugaan korupsi dalam kegiatan investasi fiktif yang ada di PT Taspen (Persero) TA 2019 yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Arahan dari Pak Erick sehubungan kasus Taspen yang terjadi di awal-awal 2019 maka Pak Erick sudah melalukan langkah-langkah supaya kita terus mendukung kasus yang terjadi di KPK. Supaya proses juga bagus dan baik maka Pak Erick kemarin sudah menonaktifkan Dirut Taspen," kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga, Jumat (8/3).

Arya menjelaskan keputusan diambil oleh Erick Thohir sebagai langkah mendukung proses hukum yang tengah dilakukan KPK.

"Jadi ini langkah-langkah supaya yang dilakukan oleh KPK bisa berjalan baik, semua langkah-langkah untuk pembersihan Taspen berjalan dengan baik jadi ini langkah Kementerian BUMN," pungkasnya.

Sebelumnya, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi di PT Taspen tahun anggaran 2019. Kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan.

Lihat Juga : Dugaan Korupsi Rumah Jabatan DPR, KPK Taksir Kerugian Miliaran Rupiah

"Saat ini tengah dilakukan proses pengumpulan alat bukti terkait penyidikan dugaan korupsi dalam kegiatan investasi fiktif yang ada di PT Taspen (Persero) TA 2019 dengan melibatkan perusahaan lain," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri.

Ali mengungkap dugaan korupsi ini telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah.

"Timbul kerugian keuangan negara dari pengadaan tersebut mencapai ratusan miliar rupiah dan sedang dilakukan proses penghitungannya real nilai kerugiannya," jelas dia.

Baca selengkapnya disini.

Dewa Memasak Satu Pukulan

Buat Jokowi Marah, Hotman Paris Desak Pemda Ubah Aturan Pajak Hiburan******

Hotman Paris mendesak pemerintah daerah merevisi aturan kenaikan pajak hiburan40-75 persen karena klaimnya, kebijakan itu telah membuat Presiden Jokowi marah.

Pengacara kondang itu mengklaim Jokowi marah karena tak tahu detail soal kenaikan tarif pajak hiburan di UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Itulah yang menjadi alasan Hotman, Inul Daratista, dan para pebisnis di bidang jasa hiburan lainnya masif melayangkan protes.

"Pemda berhak kalau sudah keburu keluarkan (peraturan daerah), pemda dia berhak membatalkan itu. Dengan mengatakan kembali kepada perda yang lama," ucap Hotman usai bertemu Airlangga di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (22/1).

Hotman juga mengutip Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Menurutnya, ini memperkuat desakan pengusaha agar pemda tak mengerek tarif pajak hiburan.

Berdasarkan audiensi dengan Menko Perekonomian Airlangga dan terbitnya SE mendagri, Hotman mengimbau para pejabat pemerintah daerah segera kembali ke aturan pajak lama.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi kepada semua pemda sudah boleh kau menerapkan, kau sudah boleh tidak patuh untuk melaksanakan yang 40 persen. Kau (pemda) berwenang kembali ke tarif pajak lama sesuai dengan perintah Presiden Jokowi melalui menteri dalam negeri yang dasarnya adalah pasal 101 (UU HKPD)," tandasnya.

Terpisah, Airlangga mengatakan insentif fiskal itu ditetapkan melalui peraturan kepala daerah (perkada) dengan memberitahukan kepada DPRD. Menurutnya, keringanan yang diatur di pasal 101 UU HKPD membuat bupati atau wali kota bisa mematok tarif lebih rendah dari 75 persen, bahkan di bawah batas minimal 40 persen.

"Penerapan insentif fiskal dilaksanakan sesuai karakteristik wilayah, dengan pertimbangan budaya dan penerapan syariat Islam (seperti di Aceh). Sehingga beberapa daerah tetap dapat meneruskan tarif pajak yang ada, sedangkan daerah berbasiskan pariwisata dapat menetapkan tarif sebagaimana tarif pajak sebelumnya," kata Airlangga dalam keterangan resmi, Sabtu (20/1).

Dua dunia dihubungkan oleh W

Aneh Logika Kalau Penyeludupan Jadi Alasan Buka Ekspor Benur Lagi******

Wacana pemerintah membuka keran ekspor benih lobsterkembali menguat. Hal itu seiring pernyataan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono yang menyebut larangan ekspor benih lobstermasih belum membuahkan hasil.

Pasalnya, meski sudah dilarang ekspornya  ternyata budidaya lobster di Vietnam masih berkembang. Celakanya, 100 persen bibit budidaya lobster di Vietnam berasal dari Indonesia.

Hal itu katanya janggal. Pasalnya, ekspor benur di Tanah Air dilarang sejak terbitnya Permen KP Nomor 17 Tahun 2021.

"Yang aneh, kita sudah tutup sedemikian rupa melalui Peraturan Menteri nomor 17, tetapi kok di sana produksinya jalan terus," lanjutnya.

Menurutnya, benur yang kemudian dibudidaya di Vietnam diperoleh dari Tanah Air lewat jalur ilegal alias hasil penyelundupan.

Karenanya, ia mengatakan Presiden Jokowi dalam lawatan ke Vietnam beberapa waktu lalu menyinggung isu ini dan mengajak pemerintah Negeri Naga Biru untuk berkolaborasi.

Kemitraan ini dinilainya membawa prospek cerah dalam mengikutsertakan Indonesia ke pusaran global supply chainatau rantai pasok lobster dunia.

"Kalau global supply chainartinya gini, jangan kamu aja dong yang menikmati, kami juga dong kebagian. Kan asalnya dari kami, bagaimana kalau kita saling kolaborasi, salah satunya itu dengan mengundang mereka untuk investasi di sini," tutur Sakti.

"Nah sekarang sedang proses G to G (Government to Government)untuk kemudian bisa menjadi bagian dariglobal supply chain," pungkasnya.

Pernyataan Sakti itu tak lama muncul setelah Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar.

"(Nilai) US,62 miliar ini sangat banyak tapi tidak masuk dalam pendapatan negara, budidaya juga tidak masuk, maka kita kombinasikan, budidaya bisa, negara dan network juga tetap bisa berjalan dengan baik, tech diadop," tutur Haeru dalam acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Hotel Fairmont, Senin (5/2).

"Aspek-aspek ini dikemas dan concern mengundang investor dari Vietnam untuk budidaya," imbuhnya.

Kendati demikian, Haeru menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah. Saat ini, KKP tengah melakukan audiensi dengan nelayan lobster apakah sepakat dengan rencana ini serta menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Selain itu, pemerintah juga perlu merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP).

"Kita coba win win dan lain-lain ini memang tidak mudah tapi menerima semua saran stakeholders dan asosiasi. Ini yang sedang dilakukan. Insyaallah doakan agar revisi Permen lobster kepiting rajungan bisa secepatnya tuntas juga harus didukung PKS, sedang dikomunikasikan," jelasnya.

Larangan ekspor benih lobster awalnya ditetapkan oleh eks Menteri KP Susi Pudjiastuti pada 2016 lewat Permen Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur.

Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster dengan alasan adanya penyelundupan.

[Gambas:Video CNN]

Lantas tepat kah penyelundupan jadi alasan pemerintah itu?

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan alasan penyelundupan untuk membuka ekspor menunjukkan ketidaklogisan cara berpikir menteri kelautan dan perikanan.

Menurutnya, kebijakan ekspor hanya akan membuat negara semakin rugi di tengah eksploitasi lobster lokal yang saat ini terjadi.

Hasil kajian Komnas Pengkajian Sumberdaya Ikan (Komjiskan), sambungnya, menunjukkan sumber daya lobster di beberapa wilayah pengelolaan perikanan sudah dalam status eksploitasi berlebihan.

"Semestinya hasil kajian Komnas Kajiskan tersebut bisa dijadikan sebagai panduan bagi menteri kelautan dan perikanan dalam membuat sebuah kebijakan yang sejalan dengan spirit keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan pembudidaya lobster di dalam negeri," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/2).

Alih-alih membuka ekspor, ia mengatakan pemerintah seharusnya menindak tegas penyelundup benur. Setelah itu, pemerintah harus melanjutkan langkah dengan memperbaiki kinerja usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri dan melakukan pendampingan kepada masyarakat pesisir mengenai keunggulan budidaya lobster lokal.

Pemerintah, sambungnya, juga bisa menyediakan insentif kepada pelaku usaha pembudidayaan lobster lokal yang berhasil.

Abdul berpandangan penyelundupan terjadi karena tidak adanya peta jalan dari KKP terkait target usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri. Hal ini yang kemudian menyulitkan pemerintah daerah.

Alhasil, usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri selalu dihadapkan pada persoalan hulu-hilir yang tidak pernah terhubung.

"Pembudidaya menghendaki dibesarkan di dalam negeri. Dikarenakan tidak ada keberpihakan pemerintah dan kelangkaan benur di dalam negeri, walhasil ada dorongan untuk alih profesi menjadi penangkap benur lobster untuk dijual ke luar negeri," imbuhnya.

Senada, Kepala Center of Industry Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menyebut adanya penyelundupan ke Vietnam tidak bisa dijadikan sebagai alasan pemerintah membuka ekspor. Yang dirugikan dari ekspor, katanya, adalah Indonesia sendiri.

Kerugian itu bisa timbul dari berbagai sisi. Pertama, harga jual benih lobster jauh lebih rendah dibanding lobster yang telah dewasa. Kedua, suplai lobster dalam negeri akan turun. Ujungnya, para produsen akan menaikkan harga.

"Mereka yang menyuplai ke restoran atau tempat makan pasti akan menaikkan harga karena keterbatasan suplai dalam negeri," kata nya.

Terkait penyelundupan ke Vietnam, Andry mengatakan KKP seharusnya berkoordinasi dengan otoritas setempat karena sudah masuk kategori Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing alias penangkapan ikan secara ilegal. Ia mengatakan IUU Fishing merupakan kejahatan internasional.

"Fokusnya seharusnya ke arah sana bukan membuka keran ekspor. Kalau ekspor dibuka sama saja melegalkan kejahatan internasional," imbuhnya.

Siswa Lurus A

Little Bangkok di Tanah Abang, Surganya Fesyen Impor Thailand******

Pengelola Pasar Tanah Abang menghadirkan Little Bangkok yang menawarkan produkimpordengan bahan berkualitas asal Thailand dan China.

Little Bangkok merupakan inovasi pedagang maupun pengelola agar pembeli kembali ramai mendatangi pusat grosir tekstil terbesar di kawasan Asia Tenggara tersebut, setelah sebelumnya sempat sepi terlibas TikTok Shop.

Harga yang kompetitif dan pilihan yang menarik telah mendorong pada reseller untuk berbelanja di Little Bangkok.

Mereka berjualan dengan cara melakukan live shopping dan streaming sambil menjajakan produk-produk yang mereka temukan di Little Bangkok.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, Little Bangkok terbagi menjadi tiga lorong dengan lebar sekitar 2,5 meter.

Kendati suasana ramai gegara Little Bangkok, pengunjung tetap bisa melihat ke kiri-kanan toko dengan nyaman dan leluasa.

Selain menghadirkan fesyen kekinian yang bervariasi, Little Bangkok juga digelar dengan mengadakan fashion show di tengah koridor toko.

Kalau dulu Tanah Abang karena kalah dengan TikTok Shop, kini para pedagangnya berinovasi mengikuti tren belanja online.

Kembalinya TikTok Shop yang sempat ditutup pemerintah rupanya disambut baik oleh para pedagang di Tanah Abang. Mereka memanfaatkan kekuatan platform digital itu untuk menumbuhkan bisnis.

Jastiper maupun pedagang Tanah Abang yang sedang live streaming sambil menawarkan produk merupakan pemandangan lumrah di Little Bangkok.

[Gambas:Video CNN]

Ratapan Ksatria

Mo Ibrahim, Putra Sudan Berharta Rp18,8 T Lawan Korupsi di Afrika******

Sir Mohammed Fathi Ahmed Ibrahim (Mo Ibrahim) merupakan sosok konglomeratdi balik berdirinya salah satu jaringan telepon seluler terbesar di Afrika, Celtel, dan dikenal antikorupsi.

Forbes mencatat, per Sabtu (2/3), Ibrahim memiliki total kekayaan mencapai US,2 miliar atau sekitar Rp18,8 triliun (asumsi kurs Rp15.700 per dolar AS).

Dilansir dari berbagai sumber, pria berkewarganegaraan Inggris ini lahir di Sudan pada 3 Mei 1946. Orang tuanya bekerja sebagai pegawai di perusahaan perdagangan kapas.

Saat remaja, ia dan keluarganya pindah ke Kairo, Mesir. Ia melanjutkan studi di Universitas Alexandria hingga akhirnya meraih gelar sarjana teknik.

Setelah itu, Ibrahim kembali ke Sudan dan bekerja sebagai insinyur di perusahaan telekomunikasi pelat merah, Sudan Telecom.

Ibrahim merantau ke Inggris pada 1974 untuk meraih gelar master di bidang elektronik dan teknik elektro di Universitas Bradford. Tak puas, ia melanjutkan S3 dan memperoleh gelar PhD dalam komunikasi seluler dari Universitas Birmingham, tempat sempat mengajar.

Pada 1983, Ibrahim memutuskan untuk meninggalkan dunia akademis dan menjadi direktur teknis Cellnet, yang menangani operasi nirkabel untuk raksasa telekomunikasi Inggris BT.

Kemudian, pada 1989, Ibrahim mengundurkan diri untuk mendirikan Mobile Systems International, sebuah perusahaan yang merancang jaringan seluler. Perusahaan tersebut ia jual kepada perusahaan telekomunikasi Marconi dengan harga lampaui 0 juta.

Pada 1998, Ibrahim memutuskan untuk mengatasi kekurangan jaringan telepon seluler pan-Afrika dengan mendirikan MSI Cellular Investments, yang kemudian berganti nama menjadi Celtel International. Lewat kesuksesan perusahaan ini, nama Ibrahim semakin terkenal sebagai salah satu pengusaha sukses.

Salah satu prinsip Ibrahim adalah membangun bisnis tanpa suap yang diberikan atau diterima. Hal ini berlawanan dengan transaksi standar di banyak perusahaan Afrika.

Mo Ibrahim merupakan sosok konglomerat di balik berdirinya salah satu jaringan telepon seluler terbesar di Afrika, Celtel, dan dikenal antikorupsi. (FADEL SENNA / AFP).

Dengan prinsip itu, Celtel sukses berkembang pesat menjadi salah satu perusahaan penyedia layanan komunikasi seluler terbesar di Afrika, dengan menawarkan jangkauan ke 14 negara dan ratusan juta orang.

Pada 2005, Ibrahim memutuskan untuk menjual Celtel ke MTC Kuwait senilai US,4 miliar di mana US,4 miliar di antaranya masuk ke kantong pribadinya. Ia masih menjabat sebagai Chairman Celtel hingga 2007, sebelum akhirnya pensiun dari dewan direksi.

Filantropi dan Investasi

Usai pensiun, Ibrahim memutuskan untuk menaruh perhatian sepenuhnya pada Yayasan Mo Ibrahim yang ia dirikan pada 2006. Lewat yayasan itu, Ibrahim ingin mendorong perbaikan tata kelola (good governance) dan menjadikan negara-negara di Afrika bersih dari korupsi.

"Afrika adalah benua terbesar kedua di dunia dan memiliki sumber daya yang sangat besar, namun masyarakatnya tergolong miskin. Pertanyaannya adalah "mengapa kita miskin" jika kita memiliki daratan, lautan, pantai yang indah? Kita menjadi miskin karena pemerintahan yang salah, karena pemerintahan yang buruk," ujar Ibrahim dalam Skoll World Forum yang dirilis Forbespada 2013 lalu.

Karenanya, yayasan yang saat ini dipimpin oleh putrinya itu memberikan penghargaan Ibrahim Prize for Achievement in African Leadership.

Penghargaan yang dimulai sejak 2007 itu diberikan kepada pemimpin di Afrika yang dianggap Dewan memenuhi standar dan berkontribusi terhadap upaya perbaikan tata kelola pemerintahan.

Nominal hadiahnya tak main-main dan dianggap sebagai salah satu yang terbesar untuk individu. Penerima penghargaan akan menerima US juta untuk satu dekade beserta tunjangan tambahan.

Penghargaan itu sudah diberikan sebanyak lima kali. Penerima penghargaan pertama adalah Nelson Mandela dan terbaru diterima oleh Presiden Nigeria Mahamadou Issoufu pada 2021 lalu. Tak hanya itu, yayasan itu juga merilis Indeks Tata Kelola Pemerintah Afrika.

Selain kegiatan filantropi, Ibrahim menaruh minat pada bidang investasi. Saat ini, ia tercatat sebagai Chairman Satya Capital, perusahaan private equity yang berinvestasi di sektor bisnis, pendidikan hingga kesehatan di Afrika.

[Gambas:Video CNN]

Desa Pedang Peri

Stanford University Akan Bangun Kampus di IKN Mulai Mei 2024******

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan Stanford Universitydari Amerika Serikat mulai membangunkampusdi Ibu Kota Nusantara atau IKNpada Mei 2024.

"Kita juga bekerja sama dengan sekolah internasional ternama yakni Stanford University, mudah-mudahan nanti pada Mei mereka mulai membangun kampus," ujar Kepala OIKN Bambang Susantono dalam seminar daring yang dipantau di Jakarta, Jumat (8/3), seperti dikutip dari Antara.

Bambang menambahkan bahwa Stanford University mulai membangun kampus untuk riset terlebih dahulu di IKN.

Sementara itu Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Mohammed Ali Berawi mencatat selain Stanford terdapat 7-8 kampus internasional yang akan berinvestasi di IKN.

Mereka antara lain;  Universitas Leiden, Delft, Rotterdam dari Belanda. Namun belum jelas kapan mereka akan masuk ke IKN.

[Gambas:Video CNN]