slot paling gacor saat ini 743Jutaan kata 521547Orang-orang telah membaca serialisasi
《nemo4d》
Partisipasi masyarakat Palangka Raya pada pemilu lebih 80 persen******
"Partisipasi pemilih di Palangka Raya untuk pemilu ini ada 80 sekian persen. Artinya memang dari sisi partisipasi cukup baik," kata Joko di Palangka Raya, Minggu.
Baca juga: Polda Kalteng gelar apel pemberangkatan 335 personel PAM TPS
Dia menambahkan, sementara untuk daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 di daerah setempat ditetapkan 211.423 pemilih. Terdiri dari 104.994 pemilih laki-laki dan 106.429 pemilih perempuan.
Joko mengatakan, tingginya partisipasi itu tidak lepas dari peran berbagai pihak dalam partisipasi-nya menyosialisasikan dan menggelorakan pelaksanaan pesta demokrasi serentak tahun ini.
Baca juga: DPR RI: Jaga kerukunan antar umat beragama jelang hari H Pemilu 2024
Menurut dia, tingginya partisipasi pemilih ini disebabkan karena pengaruh pemilihan presiden dan wakil presiden. Sementara masih adanya warga yang tak menggunakan hak pilih ini di antaranya dikarenakan sedang berada di luar kota saat hari pemungutan suara lalu.
"Keadaan ini juga akan menjadi perhatian khusus, sehingga dalam Pilkada nanti partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak suaranya diharapkan semakin bertambah dari saat pemilu ini," katanya.
Baca juga: Polresta Palangka Raya giatkan latihan pengamanan Pemilu 2024
Pihaknya pun mengapresiasi partisipasi para pihak yang turut serta menyukseskan agenda pemilu termasuk peran Pemda, Bawaslu, Forkopimda, Parpol dan pihak keamanan mampu menjaga suasana kondusif mulai dari distribusi logistik, pemungutan suara hingga selesainya rekapitulasi di tingkat kota.
"Berkat peran semua pihak tujuan pemilu damai dapat terwujud, meskipun dalam pelaksanaan pemilihan terjadi pemungutan suara ulang di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS)," kata Joko.
Baca juga: Pj Wali Kota Palangka Raya larang ASN beri "like" peserta Pemilu
Pj Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu pun mengapresiasi pelaksanaan Pemilu 2024 yang sejak tahap awal pelaksanaan sampai rapat pleno terbuka berjalan lancar dan kondusif.
"Baik penyelenggara, pihak-pihak terkait dan masyarakat berhasil menciptakan suasana Pemilu 2024 yang kondusif, aman dan lancar. Jika pun ada kekurangan atau kecurangan harus menjadi evaluasi pada pelaksanaan Pilkada mendatang," katanya.
Baca juga: Irwasum Polri ingatkan Polda Kalteng jaga netralitas di Pemilu 2024
Baca juga: Bawaslu Palangka Raya gandeng FKUB dan ormas awasi Pemilu 2024
Pewarta: Rendhik Andika
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024
Pakar: Berisiko tak indahkan putusan MK******
"Saya kira Pemerintah dan DPR RI tidak mungkin memajukan pelaksanaan pilkada serentak yang semula November menjadi September 2024," kata Titi Anggraini yang juga dosen Hukum Pemilu pada Fakultas Hukum UI ketika menjawab pertanyaan ANTARA di Semarang, Minggu pagi (3/3).
Sebelumnya, pada Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan IX Tahun Sidang 2022—2023 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (21 November 2023), menyepakati rancangan undang-undang itu menjadi RUU inisiatif DPR. Salah satu poin krusial adalah memajukan pelaksanaan pilkada yang semula pada bulan November 2024 menjadi September 2024.
Namun, lanjut Titi, setelah Putusan MK Nomor 12/PUU-XXII/2024, pelaksanaan pilkada sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yakni November 2024.
Selain berpotensi terjadinya konflik politik dan legitimasi pilkada taruhannya, menurut dia, akan berisiko baik bagi Presiden RI Joko Widodo maupun DPR RI.
Sebelumnya, anggota Dewan Pembina Perludem ini mengatakan bahwa MK menekankan dua substansi penting dalam putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, salah satunya pilkada serentak tahun ini tetap berlangsung pada November 2024 sesuai dengan jadwal secara konsisten.
Mahkamah Konstitusi, lanjut Titi, menyebutkan bahwa mengingat pentingnya tahapan penyelenggaraan pilkada yang telah ditentukan yang ternyata membawa implikasi pada makna keserentakan pilkada secara nasional, Mahkamah perlu menegaskan ihwal jadwal yang telah ditetapkan dalam Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada.
Baca juga: Titi: MK tekankan Pilkada 2024 sesuai jadwal pada November 2024
Baca juga: MK tolak permohonan Bupati dan Wabup Talaud soal UU Pilkada
Pewarta: D.Dj. Kliwantoro
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
Label:pinjol legal 2021 cepat cair、buku mimpi 4d bergambar lebih lengkap、daget77
Terkait:slot gacor bonus new member 100 di awal、wongtogel、gurita4d、slot selalu maxwin、pinjol aman dan bunga rendah、rtp slot server thailand、link prediksi togel jitu、cara pasang togel、nusantara88a、situs slot terbaik
bab terbaru:link alternatif mansion77(2024-07-12)
Perbarui waktu:2024-07-12
Pewarta: Riadi Gunawan
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Dedi
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Irwan Suhirwandi
Copyright © ANTARA 2024
Gerakan ini merupakan sinergi antara Kementerian ATR/BPN, pemerintah daerah, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung percepatan PTSL.Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkapkan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) dapat mempercepat kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL.
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024
Tugas kami sesuai dengan undang-undang adalah mengawasi pesta demokrasi ini.Sentani (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jayapura, Papua, memandang perlu KPU setempat menjelaskan perihal tidak melakukan pemilihan suara ulang (PSU) di 48 tempat pemungutan suara (TPS).
Pewarta: Yudhi Efendi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024
《nemo4d》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,terbaru slot gacorHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《nemo4d》bab terbaru。