claim bonus new member 100

Cinta dan kebencian penyihir tergila-gila pada cinta

Pengembang Jawab Polemik Status Tanah KPR cuma HGB: Itu Ketentuan UU******

Di media sosial muncul polemik terkait status kepemilikan tanah atas rumah yang dibeli melalui Kredit Perumahan Rakyat (KPR). Ternyata, statusnya cuma hak guna bangunan (HGB), bukan sertifikat hak milik (SHM).

Menjawab polemik itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menjelaskan badan hukum atau perseroan terbatas (PT) memang tidak boleh memiliki SHM, hanya diizinkan berstatus HGB. Ia menyebut aturan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

"PT (developer) hanya bisa memberikan hak guna bangunan (HGB). Hampir semua proyek yang kemudian menjual rumah, maka sertifikat seharusnya adalah HGB, sesuai dengan ketentuan UU" kata Joko saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (24/11).

Ia menuturkan ketika sudah terjadi jual-beli, maka yang berhak untuk mengajukan kenaikan status hak tanah itu adalah pemegang KPR.

"Jadi ketika melalui developer pun, surat-suratnya yang bertanda tangan adalah pemilik atau pemegang KPR," ujarnya.

Joko menambahkan ketika rumah yang dibeli melalui KPR itu lunas dan masih berstatus HGB, maka pembeli dapat meningkatkan statusnya menjadi hak milik. Pemegang KPR bisa mengajukan ke perbankan yang memberikan pinjaman beli rumah.

"Ada prosedurnya di perbankan, karena sertifikat masih jaminan. Mudah (prosesnya)," ungkap Joko.

"Kemudian ketika sudah dibeli maka konsumen atau developer juga suka menawarkan mau hak milik atau tidak. Tapi dengan HGB yang 30 tahun itu, maka pemilik ataupun pemegang KPR itu sudah memiliki hak yang kuat di mata hukum," jelas Joko.

Bahkan, imbuh Joko, pembeli rumah pun bisa menaikkan status rumahnya dari HGB ke SHM bahkan ketika cicilannya belum lunas.

"Ketika dalam masa KPR belum lunas, itu konsumen juga bisa menaikkan SHGB (sertifikat hak guna bangunan)-nya, haknya atas tanah itu, menjadi hak milik (SHM)," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Shihuang Daluo

UMP Buruh di Yogyakarta Naik Rp144 Ribu Jadi Rp2,12 Juta di 2024******

Pemerintah Daerah IstimewaYogyakarta(DIY) mengumumkan UpahMinimum Provinsi (UMP) di wilayah mereka naik 7,27 persen menjadi Rp2.125.897,61 pada tahun depan.

"Naik 7,27 persen, atau sebesar Rp144.115,22," kata Sekda DIY Beny Suharsono di Gedhong Pracimasono, Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Selasa (21/11).

Beny menuturkan, penghitungan UMP DIY tahun 2024 didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Berdasarkan kajian, anggota Dewan Pengupahan DIY mempertimbangkan kondisi perekonomian di DIY, khususnya laju inflasi yang dipengaruhi secara dominan oleh beberapa komoditas bahan pokok serta demi mempertahankan daya beli pekera atau buruh, dilakukan rasionalisasi nilai inflasi sebesar 5,70 persen.

Selanjutnya, dengan nilai inflasi yang telah dirasionalisasi itu dilakukan penghitungan menggunakan ketentuan formula sesuai PP Nomor 51 Tahun 2023.

"Naiknya cukup signifikan, walaupun di sana-sini ada dinamikanya," katanya.

Beny menegaskan UMP 2023 ini menjadi acuan atau batas minimal untuk penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di DIY selambat-lambatnya tujuh hari ke depan.

"UMK semestinya lebih tinggi daripada UMP, dasar rujukannya itu. Paling lambat 28 November besok sudah diputuskan UMK masing-masing kabupaten/kota. Nanti 30 November UMK se-DIY disampaikan Bapak Gubernur," pungkasnya.

Dasar perhitungannya UMP 2024 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.

Dalam PP tersebut, besaran UMP dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, UMP tahun sebelumnya, dan nilai indeks tertentu (alpha) yang ditetapkan di kisaran 0,1-0,3.

[Gambas:Video CNN]

Penyelamat Pesawat

Anak Buah Airlangga Ungkap Bisnis Dulang Cuan Jelang Pemilu 2024******

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso yakin sejumlah sektor industri mendulang cuan saat Pemilu 2024.

Susi mengatakan siklus lima tahunan ini semestinya menjadi momentum positif bagi pertumbuhan ekonomi.

"Kalau kita lihat kampanye 2,5 bulan mulai 28 November (2023), pasti akan positif untuk beberapa sektor, mulai dari konveksi, percetakan, periklanan, media, kemudian transportasi, logistik, makanan minuman," ujarnya dalam Hajatan Politik & Arah Ekonomi Bisnis 2024 di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (23/11).

Susi mengatakan profit di sederet sektor tersebut akan berdampak langsung pada komponen produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Ia memprediksi PDB di sektor konsumsi akan naik 0,7 persen hingga 1 persen.

Ada juga dampak tidak langsung yang akan muncul dari ingar-bingar Pemilu 2024. Susi mengatakan efeknya akan terasa pada komponen Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT).

"Karena lembaga politik atau ormas ada di situ. LNPRT kita proyeksikan di 2023 mungkin naik 4,5 persen-5 persen dan di 2024 mestinya lebih tinggi," ramal Susi.

"Yang lain, konsumsi rumah tangga juga pasti terdorong naik. Kita berharap ada tambahan PDB di 2023 maupun 2024 (sebesar) 0,2 persen-0,25 persen, kita bisa dorong. Artinya aktivitas pemilu berdampak positif terhadap pertumbuhan PDB kita," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Ekonom BCA David Sumual menegaskan perlu ada 'jualan' yang ditawarkan ketiga pasangan calon di Pilpres 2024.

Ia mencontohkan pada Pilpres 2014 lalu ada kandidat yang 'berjualan' infrastruktur, kemudian di Pilpres 2019 beralih ke aktivitas hilirisasi (downstreaming).

"Dari ketiga kandidat ini jualannya apa? Karena kalau setiap kita mau dorong ekonomi, perlu ada katalis. Kalau tidak ada bahan, kita sulit juga nanti, apa pendorongnya di 2024 ke depan?" tutur David.

Ia juga mengomentari dana pemilu yang sangat besar, mulai dari 'menjaga suara' di tingkat desa hingga pusat. Selain itu, ada pengeluaran yang tak kalah jumbo dari para paslon untuk iklan.

"Jadi yang penting di sini antara produktivitas dan peredaran uangnya. Kalau jumlah uang beredar meningkat, tapi produktivitas menurun, tentu akan berpengaruh ke inflasi. Apalagi produktivitas menurun dan barangnya banyak dari luar, ini juga tambahan tekanan untuk inflasi karena ada tekanan tambahan dari kurs," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Saya kembali dari ruang dewa utama

Perbandingan Biaya Haji Tahun Ini dan Tahun Depan******

Biaya hajidi Indonesia mengalami kenaikan dalam beberapa tahun terakhir. Untuk 2024, Kementerian Agama(Kemenag) telah mengusulkan kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) menjadi Rp105 juta per jemaah.

Jika dibandingkan dengan tahun ini, usulan BPIH tersebut naik Rp15 juta dari penetapan tahun sebelumnya, yakni Rp90 juta per jemaah.

"Untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah Rp105.095.032," ujar Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Senin (13/11), dikutip dari Antara.

Adapun BPIH meliputi komponen biaya penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, Armuzna, embarkasi/debarkasi, keimigrasian, dokumen perjalanan, hingga biaya hidup.

Lantas bagaimana perbandingan biaya haji tahun ini dan tahun depan?

Per Februari silam, Kemenag dan Komisi VII DPR RI secara resmi menyepakati total BPIH sebesar Rp90.263.104 per jemaah.

Dari total BPIH itu, 55,3 persen atau Rp49,812.700 dibebankan langsung kepada jemaah haji atau yang dikenal dengan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih). Sementara 44,7 persen sisanya ditanggung oleh dana nilai manfaat sebesar Rp40.237.937.

Untuk tahun ini, Panitia Kerja (Panja) Komisi VII DPR RI merinci Bipih sebesar Rp49,8 juta tersebut meliputi biaya penerbangan, biaya hidup dan sebagian biaya paket layanan masyair.

Kemudian, biaya dari nilai manfaat sebesar Rp40,2 juta digunakan untuk akomodasi, konsumsi, transportasi, pelayanan di Armuzna, perlindungan, dokumen perjalanan serta biaya penyelenggaraan ibadah haji di dalam negeri.

"Secara keseluruhan nilai manfaat yang digunakan sebesar Rp8.090.360.327.213,67," kata Marwan.

Untuk tahun depan, Yaqut menjelaskan BPIH disusun dengan asumsi nilai tukar kurs dolar AS terhadap rupiah sebesar Rp16 ribu. Sementara asumsi nilai tukar SAR terhadap rupiah sebesar Rp4.266.

Ia mengatakan kebijakan formulasi komponen BPIH diambil untuk menyeimbangkan besaran beban jamaah dengan keberlangsungan nilai manfaat di masa yang akan datang.

"Pembebanan Bipih (biaya perjalanan ibadah haji) harus menjaga prinsip istithaah dan likuiditas penyelenggaraan ibadah haji di tahun-tahun berikutnya," ucapnya.

Meski usulan BPIH tahun depan lebih besar dari tahun ini, namun formulasi Bipih dan nilai manfaat untuk penyelenggaraan haji 2024 belum diputuskan.

Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi mengatakan usulan besaran BPIH tersebut akan menjadi bahan awal untuk pembahasan lebih lanjut dalam rapat-rapat Panja BPIH.

Pangeran yang rendah hati memanjakan selirnya

Mimpi Hyperloop Elon Musk, Mobil Terbang hingga Pecel Lele di IKN******

Otorita Ibu Kota Negara (IKN) saat ini terus menggeber pembangunan ibu kota di Nusantara, Kalimantan Timur. Bukan sekadar pembangunan fisik, namun juga penyiapan sistem tata kota untuk mewujudkan Nusantara menjadi smart city. Kota yang bukan cuma layak ditinggali (liveable) namun juga kota yang dicintai (loveable).

Untuk menjadikan nusantara jadi kota cerdas, sejumlah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) hingga penjajakan terus dilakukan. MoU yang baru-baru diteken bakan dilakukan langsung di pusat teknologi dunia, Silicon Valley di San Francisco, California, Amerika Serikat.

Perusahaan-perusahaan digital seperti Cisco, Autodesk, ESRI, hingga Microsoft sepakat bekerja sama di Nusantara. Penjajakan dengan Meta, induk dari Facebook, Instagram, dan Whatsapp juga tengah dilakukan.

Lihat Juga : LAPORAN DARI AMERIKA SERIKATJokowi 'Jualan' SDA, Energi Hijau hingga IKN di APEC 2023

Nusantara kata Bambang sudah selayaknya disiapkan setara dengan kota-kota besar di negara maju lain. Karena itu kerja sama dengan perusahaan-perusahaan teknologi kelas dunia terus dilakukan.

"Harapannya sistem yang kita bangun bukan sistem kaleng-kaleng," ujarnya.

Namun sistem yang sustainable hingga 2045 dan tahun-tahun berikutnya. Memang menurutnya terkesan masih utopis rencana-rencana tersebut. Namun mau tidak mau kita harus menuju ke sana.

Selain perusahaan yang sudah digandeng saat ini, Bambang mengatakan pembicaraan dengan penyedia teknologi tingkat tinggi lainya juga akan dibahas.

Terang-terangan mantan Wakil Menteri Perhubungan ini menyatakan salah satu perusahaan yang berminat untuk menjajaki kerja sama adalah hyperloop.

Lihat Juga : Laporan dari Amerika SerikatOtorita IKN Teken MoU dengan 3 Perusahaan Teknologi Dunia

"Hyperloop ini alat transportasi seperti ketapel dalam tabung, punya Elon Musk, bisa memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat sekali seperti pesawat jet," kata Bambang.

Alat transportasi ini menurutnya bakal dipakai di Neom, kota masa depan di Arab Saudi yang tengah disiapkan Pangeran Mohammed bin Salman (MbS). Kota dengan ukuran lebar hanya sekitar 200 meter ini, bakal dibangun ke atas setinggi 500 meter dan ke bawah 500 meter dengan panjang 170 km.

"MbS inginend to enditu cuma 20 menit, berarti kan pakai Hyperlopp," ujarnya.

Lihat Juga : Laporan dari Amerika SerikatWujudkan Smart City, Para Pejabat IKN Kunjungi Silicon Valley

Mobil Terbang Hyundai

Bukan cuma dari Amerika Serikat, perusahaan teknologi dari negara-negara lain seperti Korea Selatan dan Jepang juga bakal digandeng IKN.

Bambang mencontohkan Hyundai akan bekerja sama soal penyediaan mobil terbang.

Sebelumnya Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital IKN Mohammed Ali Berawi mengatakan sistem mobil otonom dan taksi terbang akan mulai diuji coba di IKN tahun depan.

"OIKN juga sudah melakukan memorandum of understanding (MoU) dengan salah satu provider teknologi dari Korea Selatan untuk mengembangkan urban air mobility atau taksi terbang (sky taxi). Uji coba tersebut siap kita lakukan juga pada tahun depan," kata Ali seperti dilansir dari Antara.

Perusahaan asal Korea Selatan, Hyundai Motor Group, telah menandatangani nota kesepahaman dengan OIKN untuk pengembangan ekosistem Urban Air Mobility (UAM) ini.

Foto: CNN Indonesia/Suriyanto Rombongan Otorita IKN saat mengunjungi booth taksi terbang Wisk milik Boeing di APEC 2023 San Francisco, Kamis (16/11).

Saat menghadiri Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) 2023 di San Francisco, Bambang juga sempat melihat-lihat taksi Wisk, terbang otonom yang dikembangkan oleh raksasa industri penerbangan, Boeing.

Kendaraan tenaga listrik ini dikembangkan sejak 2010. Mempunyai kemampuan lepas landas secara vertikal, kendaraan berkapasitas 4 orang ini punya kecepatan 110 sampai 120 knot. Bentang 14 meter sayapnya dipasangi 12 baling-baling.

Taksi terbang ini bisa mengudara 2.500 hingga 4.000 kaki dengan pengawasan penuh operator saat digunakan.

Lihat Juga : Laporan dari Amerika SerikatBambang Pastikan Pembangunan IKN Tak Terpengaruh Hiruk Pikuk Pilpres

Sementara Jepang melalui perusahaan Sumitomo Forestry akan ambil bagian soal hutan yang berkelanjutan.

Dilansir dari situs resmi perusahaan, Sumitomo bergerak di bidang penyediaan material kayu yang ramah lingkungan. Selain itu di Indonesia perusahaan ini juga sudah menjalankan bisnis kehutanan skala besar di Kalimantan Barat.

Sumitomo mengklaim mendapatkan pengakuan atas inisiatif mengelola lahan gambut dengan cara efektif, mempertahankan bisnis sekaligus berhasil mengurangi emisi gas rumah kaca.

Bambang juga mengatakan, di IKN nantinya akan dibuat rumah teknologi. Tempat ini nantinya akan menggodok teknologi apa yang paling pas untuk diterapkan di IKN.

Foto: CNN Indonesia/Suriyanto Rombongan Otorita IKN saat mengunjungi booth taksi terbang Wisk milik Boeing di APEC 2023 San Francisco, Kamis (16/11).

UMKM Cita Rasa Lokal

Bukan cuma investor dalam negeri, IKN juga membuka kesempatan luas pada investor dalam negeri untuk berperan, bahkan di level usah mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Di tingkat pengusaha dalam negeri, telah terbentuk konsorsium untuk membangun IKN seperti rumah sakit, perkantoran, hotel dan proyek-proyek strategis lain.

Terdapat setidaknya 10 taipan dalam negeri dipimpin Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan. Presiden Jokowi menyebut para pengusaha itu menggelontorkan Rp20 triliun untuk investasi di IKN.

Lihat Juga : Laporan dari Amerika SerikatKepala IKN soal Rem Investasi Asing: Kawasan Inti Kental Warna RI

Para pengusaha dalam negeri ini nantinya akan fokus di kawasan inti ibu kota baru. Sementara di luar kawasan inti nantinya akan bersama-sama dengan investor asing.

Selain itu, kata Bambang, UMKM juga akan dilibatkan di sana. "Misalnya nanti kita akan bangun tempat makan pecel lele, gudeg, soto banjar dan lain-lain. Itu nanti kan jadi bagian Nusantara" katanya.

Bambang menegaskan, ini adalah wujud IKN milik bersama, bukan milik orang per orang dan tak terkait dengan kepentingan politik. Apalagi pembentukan IKN sudah dipayungi undang-undang.

[Gambas:Video CNN]

Alih Teknologi dan Pendidikan Nusantara

Saya kembali dari ruang dewa utama

Bupati Bekasi Usul Upah Buruh Naik 13 Persen Jadi Rp5,8 Juta******

Penanggung Jawab Bupati Bekasi Dani Ramdan merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Baratuntuk menaikkan upah buruhdi daerahnya sebesar 13,99 persen dari Rp5.137.575,44  menjadi Rp5.856.324 pada tahun depan.

Rekomendasi diketahui dari Surat Nomor TK.04.03/10398/Disnaker yang didapat CNNIndonesia.

Rekomendasi itu disampaikan dengan beberapa pertimbangan. Salah satunya, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Maka Pj. Bupati Bekasi menyampaikan rekomendasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bekasi Tahun 2024 naik sebesar 13,99 persen dari 2023 sebesar Rp5.137.575,44 menjadi Rp5.856.324," katanya seperti dikutip dari surat tersebut.

Sementara itu Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan rekomendasi yang diberikan oleh Pemkab Bekasi tersebut menunjukkan bahwa buruh sudah memenangkan perjuangan. Pasalnya, kenaikan upah yang diusulkan Pemkab Bekasi sudah mendekati tuntutan buruh sebesar 15 persen.

"Bupati Bekasi sudah memutuskan UMK Bekasi 2024 naik 13,99 persen. Maka gubernur Jabar tidak boleh mengubah rekomendasi itu,"katanya.

Selain itu, ia meminta Pemporv DKI untuk merevisi naik UMP 2024 mendekati 15 persen seperti langkah yang dilakukan Pemkab Bekasi. 

[Gambas:Video CNN]