youtube slot gacor hari ini

biksu perang terakhir

Rektorat UNS Solo Bertemu BEM, Ini Hasilnya******

SOLO—Pihak Rektorat Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo menerima audiensi yang dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNS terkait aksi yang dilakukan di depan gedung rektorat setempat, Kamis (8/6/2023).

Plt. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, Bisnis dan Informasi, Irwan Trinugroho, mengatakan tujuh tuntutan yang dibawa oleh BEM UNS Solo akan ditindaklanjuti.

Promosi UMKM Expo(rt) Brilianpreneur Buka Jalan Produsen Aksesori Go Internasional

“Teman-teman mahasiswa audiensi mereka punya beberapa pendapat dan kita tindak lanjuti. Tapi tadi ada beberapa yang sudah clear,” kata dia kepada wartawan di UNS Solo, Kamis.

Termasuk tuntutan terkait sarana dan prasarana yang menurut BEM UNS masih kurang memadai. Irwan menyebut akan ada mekanisme terkait hal tersebut.

“Kalau sarana dan prasarana kan ada mekanismenya, kalau dicek ternyata memang begitu ya sudah kita tindak lanjuti,” tutur dia.

Irwan mengatakan tetap akan memilah beberapa tuntutan yang diajukan BEM UNS Solo. Menurut dia, ada poin tuntutan yang sudah diselesaikan pihak kampus.

“Dari tujuh tuntutan tentu kita pilah-pilah, misal ada yang sudah terlaksana seperti kekerasan seksual kan sudah ada satgasnya, kita sudah mengikuti arahan kementerian,” kata dia.

Sebelumnya, ratusan Mahasiswa Universitas Maret (UNS) Solo melakukan aksi di depan Rektorat kampus setempat, Kamis.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNS Solo, Hilmi Ash Shiddiqi mengatakan ada tujuh tuntutan, di antaranya:

1. Transparansi pengelolaan UKT, serta menjamin pemberian golongan UKT sesuai kemampuan ekonomi masing-masing mahasiswa.
2. Menerapkan transparansi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) dan mempublikasikannya setiap tahun.
3. Mengembalikan kebijakan biaya jaket almamater bagi mahasiswa baru yang sudah dimasukan ke UKT, karena mekanisme saat ini dinilai melanggar Permenristekdikti Nomor 39 Tahun 2017.
4. Melakukan perbaikan sekaligus peningkatan kualitas layanan, pengadaan sarana prasarana kampus, dan kemudahan dalam pelayanan birokrasi kampus.
5. Melakukan transparansi jumlah kuota semua jalur penerimaan mahasiswa baru dan menjamin tidak ada penambahan kuota mandiri.
6. Mendesak UNS untuk membuat Peraturan Rektor terkait kekerasan seksual di lingkungan kampus, menerapkan Permendikbud tentang Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus, dan bersikap tegas terhadap setiap tindakan kekerasan seksual di UNS.
7. Melakukan pencairan dana prestasi, dana delegasi, dan dana kegiatan yang telah dijanjikan dalam audiensi terakhir.

Penguasa Naga Putih dari Dunia Lain

Hampir 100 Negara Anggota PBB Serukan Gencatan Senjata di Gaza******

JENEWA — Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk Pengungsi Filippo Grandi para Rabu (13/12/2023) membuka Forum Global untuk urusan Pengungsi (Global Refugee Forum)dengan seruan “gencatan senjata kemanusiaan segera dan berkelanjutan” di Gaza.

“Bencana kemanusiaan besar sedang terjadi di Jalur Gaza, dan sejauh ini, Dewan Keamanan (PBB) telah gagal menghentikan kekerasan tersebut,” ujar Grandi di Jenewa, saat berpidato dalam forum yang berlangsung selama tiga hari tersebut.

Promosi UMKM Expo(rt) Brilianpreneur Buka Jalan Produsen Aksesori Go Internasional

Ia menyatakan bahwa kejadian yang terjadi sejak 7 Oktober itu “di luar mandat UNHCR,” katanya:

“Namun, kami memperkirakan akan ada lebih banyak kematian dan penderitaan warga sipil, dan juga pengungsian lebih lanjut yang mengancam wilayah tersebut.” UNHCR adalah badan PBB yang menangani urusan pengungsi.

“Saya tidak bisa membuka forum pengungsi global tanpa terlebih dahulu menggemakan seruan oleh Sekretaris Jenderal PBB (Antonio Guterres) untuk gencatan senjata kemanusiaan segera dan berkelanjutan,” ucap Grandi, dilansir Antara.

Grandi juga meminta pembebasan para sandera dan menekankan perlunya dimulai kembali dialog yang sejati akan membawa “perdamaian dan keamanan nyata bagi rakyat Israel dan Palestina.”

Sebelumnya, Majelis Umum PBB pada Selasa (12/12/2023) mengadopsi rancangan resolusi yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza, Palestina.

Resolusi tidak mengikat tersebut, diusulkan oleh Mesir yang didukung hampir 100 negara, termasuk Turki, dan lolos dengan 153 dukungan saat 193 anggota Majelis Umum berkumpul untuk sidang khusus darurat mengenai Palestina.

Sepuluh negara, termasuk Amerika Serikat, Israel dan Austria, menentang resolusi tersebut, sementara 23 negara termasuk Inggris, Jerman, Italia dan Ukraina memilih abstain.

Sebagai tambahan atas tuntutan gencatan senjata, resolusi tersebut juga menyampaikan keprihatinan atas “bencana situasi kemanusiaan” di Jalur Gaza dan penderitaan warga sipil Palestina.

Resolusi itu juga menekankan bahwa warga sipil Palestina dan Israel “harus dilindungi” sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional sambil meminta semua pihak harus mematuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional, termasuk hukum kemanusiaan internasional, terutama yang berkaitan dengan perlindungan warga sipil.

Rancangan resolusi tersebut juga menuntut “pembebasan segera dan tanpa syarat” atas seluruh sandera serta memastikan akses kemanusiaan.

Resolusi tersebut mengacu pada tujuan dan prinsip Piagam PBB serta resolusi mengenai masalah Palestina.

Mengingat semua resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan, laporan ini juga mencatat penerapan Pasal 99 Piagam PBB oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk kali pertama sejak ia menjabat posisi teratas organisasi tersebut pada 2017 untuk menetapkan gencatan senjata.

Resolusi tersebut juga mencatat surat dari Philippe Lazzarini, Komisaris Jenderal Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat, kepada presiden Majelis Umum untuk memperhatikan situasi kemanusiaan yang memburuk.

Sebelumnya, AS mengusulkan amandemen terhadap resolusi tersebut untuk mengutuk kelompok Palestina Hamas atas serangannya pada 7 Oktober terhadap Israel, sementara Austria mengusulkan klarifikasi bahwa para sandera “ditahan oleh Hamas dan kelompok lain.” Kedua usulan tersebut ditolak di Majelis Umum PBB.

Hal ini terjadi setelah AS memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB pada Jumat yang menuntut gencatan senjata segera untuk menghentikan pertumpahan darah yang sedang terjadi di Jalur Gaza seiring terus bertambahnya korban jiwa.

Pada Oktober, Majelis Umum menyetujui rancangan resolusi yang menyerukan “gencatan senjata kemanusiaan segera, dalam jangka panjang dan berkelanjutan yang mengarah pada penghentian permusuhan” dengan 121 negara mendukung dan 14 negara menentang – termasuk AS – dan 44 negara abstain. Resolusi Majelis Umum PBB tidak mengikat secara hukum, namun memiliki bobot politik.

Tuan Kerajaan Dao

Untuk Kali Pertama Plt. Rektor UNS Solo Chatarina Lepas 900 Wisudawan******

SOLO —Untuk kali pertama Pelaksana Tugas (Plt.) Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Chatarina Muliana, melepas 900 lulusan dalam prosesi wisuda di Auditorium G.P.H. Haryo Mataram kampus setempat, Sabtu (27/1//2024).

Chatarina mengatakan proses wisuda dengan memindahkan tali kuncir topi toga dari kiri ke kanan merupakan simbol yang memiliki arti yang menggambarkan kualitas lulusan.

Promosi Semakin Populer di Internasional, BRI & Pegadaian Dukung UMKM Kopi Go Global

“Memindahkan tali kuncir itu menandakan bahwa jika semasa kuliah lebih banyak menggunakan otak kiri atau hardskill, maka setelah kalian lulus diharapkan akan lebih banyak menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan imajinasi, inovasi, kreativitas, hingga softskilllainnya,” kata dia dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu.

Menurutnya, kemampuan tersebut diyakini dapat mendorong munculnya ide-ide baru dan segar, yang akan mendukung kemampuan bersaing dan kesuksesan karier di masa depan. 

“Nilai IPK [indeks prestasi kumulatif] yang tinggi, prestasi cumlaudeyang kalian raih  sekadar pintu masuk untuk meraih pekerjaan yang lebih layak. Tetapi nilai-nilai karakter yang kalian miliki yang ada pada diri kalian merupakan kunci kesuksesan karier dan hidup saudara,” kata dia.

Chatarina menjabat sebagai Plt. Rektor UNS setelah rektor sebelumnya, Jamal Wiwoho, mengundurkan diri pada 16 Januari 2024 lalu. Sebelumnya, Chatarina adalah Inspektur Jenderal di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi [Kemendikbudristek].

Keputusan Chatarina Muliana menjadi Plt Rektor UNS Solo berdasarkan Surat Perintah Mendikbud Nadiem Makarim bernomor 2055/M/06/2024 tertanggal 18 Januari 2024 dan ditandatangani Mendikbud Nadiem Makarim.

Chatarina bakal merangkap jabatan sebagai Plt. Rektor UNS Solo sampai rektor definitif sudah terpilih melalui mekanisme pemilihan rektor yang diselenggarakan oleh Majelis Wali Amanat (MWA). Saat ini proses pemilihan anggota MWA masih berjalan.

Latar belakang pendidikan Chatarina sendiri adalah seorang doktor di bidang hukum. Berdasarkan data Kemendikbudristek, dia pernah kuliah S1 Hukum di Universitas Brawijaya (1995), S1 Akuntansi di STIE YAI Jakarta (1997), S2 Hukum di Universitas Padjadjaran (1997), dan S3 Hukum di Universitas Airlangga (2019).

Dia juga pernah berkarier di bidang hukum sebagai jaksa di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari 2005 sampai 2011. Lalu menjabat sebagai Kepala Bagian Perancangan Peraturan, Biro Hukum KPK (2011-2023) dan Kepala Biro Hukum KPK (2013-2015). Dia juga sempat menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi pada 2015.

Dia kemudian hijrah ke bidang pendidikan dengan menjabat sebagai Staf Ahli Mendikbudristek Bidang Regulasi pada 2015 sampai 2020. Kemudian pada 2020 dia menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kemendikbudristek dan merangkap Plt. Staf Ahli Mendikbudristek Bidang Regulasi. Kini dia juga merangkap Plt. Rektor UNS Solo.

gerbang emosional

Menlu RI: Palestina Berhak Merdeka Berdasarkan Solusi Dua Negara******

JAKARTA — Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan bahwa bangsa Palestina memiliki hak untuk merdeka berdasarkan solusi dua negara.

Ketika berbicara dalam pertemuan PBB di New York, Amerika Serikat, pada Rabu (29/11/2023), Retno mengatakan bahwa jeda kemanusiaan yang menghentikan sementara pertempuran Israel dan kelompok Hamas Palestina di Gaza, adalah saat yang tepat untuk memulai kembali proses perdamaian tersebut.

Promosi BRI Bayarkan Dividen Interim Rp12,7 Triliun, Negara Kantongi Rp6,8 Triliun

“Dan mengingat hari ini kita memperingati Hari Solidaritas Internasional dengan Rakyat Palestina, maka kita jangan menutup mata atau tinggal diam terhadap perjuangan rakyat Palestina,” kata Retno dalam video pernyataan persnya, dilansir Antara.

Tahun ini, lanjut dia, semua menlu Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang berada di New York menghadiri peringatan Hari Solidaritas Internasional dengan Rakyat Palestina yang jatuh tiap 29 November.

Dalam peringatan tersebut, Presiden Indonesia Joko Widodo juga menyampaikan pesan tertulis yang intinya menegaskan kembali dukungan Indonesia bagi perjuangan bangsa Palestina.

Kemudian, dalam pertemuan khusus dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, para menlu OKI menekankan pentingnya dihasilkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang lebih tegas, dengan fokus utama mengenai isu kemanusiaan.

“Isu penting terkait gencatan senjata kembali disampaikan. Dan dibahas pula mengenai penjajakan pembukaan akses lain untuk pengiriman bantuan kemanusiaan, serta pentingnya penyederhanaan pengecekan keamanan agar bantuan kemanusiaan dapat lebih cepat tersalurkan karena memang kebutuhannya sangat mendesak,” tutur Retno.

Sementara itu, dalam pertemuan bilateral dengan Menlu China Wang Yi, Retno menyatakan kedua pihak berbagi pandangan yang sama mengenai pentingnya gencatan senjata, akses bantuan kemanusiaan yang tanpa hambatan, dan juga pentingnya dimulainya kembali proses perdamaian.

Dalam pertemuan dengan Menlu China, yang saat ini menjabat Presiden DK PBB, Menlu Retno juga meminta perhatian diberikan ke Tepi Barat, di mana kekerasan terus terjadi dan semakin meningkat, bahkan selama jeda kemanusiaan.

Retno mengkritisi tahanan yang dibebaskan oleh Israel selama jeda kemanusiaan dengan Hamas, jumlahnya hampir sama dengan warga Palestina yang baru-baru ini ditangkapi di Tepi Barat. 

“Karena itu lah pesan kuat harus keluar dari DK PBB dan penghentian kekerasan dan kekejaman harus dilakukan sekarang,” tutur dia.

Legenda Pahlawan yang Berakhir

Media Israel Beberkan Poin******

YERUSALEM — Media Israel membeberkan rincian perjanjian gencatan senjata untuk pembebasan sandera antara Israel dan kelompok perlawanan Palestina, Hamas, di Jalur Gaza yang disepakati hari ini.

Menurut laporan stasiun televisi Channel 12, kesepakatan tersebut diperkirakan mulai berlaku Kamis atau Jumat pekan ini.

Promosi Lebih Praktis, Begini Cara Kirim Uang ke Luar Negeri melalui BRImo

Dilansir Antara, berdasarkan perjanjian yang ditengahi Qatar itu, 50 warga Israel yang ditahan Hamas akan dibebaskan dengan imbalan pembebasan 150 tahanan Palestina dari penjara-penjara Israel.

Kesepakatan itu juga meliputi jeda pertempuran selama empat hari dan masuknya 300 truk berisi bantuan kemanusiaan, termasuk bahan bakar, ke Jalur Gaza.

Perjanjian tersebut juga memungkinkan gencatan senjata diperpanjang dan kemungkinan pembebasan anak dan perempuan yang ditahan oleh kedua belah pihak yang lebih banyak.

Saluran TV tersebut melaporkan bahwa warga Israel yang akan dibebaskan meliputi 30 anak-anak, delapan ibu, dan 12 perempuan lainnya.

Sebagai imbalannya, Israel akan membebaskan tiga tahanan Palestina dengan imbalan setiap orang Israel yang dibebaskan.

Sementara itu, menurut laporan Channel 13, antara 12 dan 13, sandera Israel akan dibebaskan setiap hari selama empat hari gencatan senjata.

Sebanyak 20 sandera Israel lainnya bisa dibebaskan jika gencatan senjata diperpanjang selama dua hari, kata lembaga penyiaran itu. Israel memperkirakan 30 sandera lainnya dibebaskan dari tawanan Hamas.

“Tentara Israel akan terus mengendalikan bagian utara Jalur Gaza,” kata saluran tersebut. “Bahan bakar hanya akan diizinkan masuk Gaza selama periode gencatan senjata,” lapor Channel 13.

Channel 12 juga melaporkan bahwa 10 sandera Israel akan dibebaskan pada tahap pertama, yang akan diikuti dengan pembebasan kelompok tahanan Palestina yang pertama.

“Ini adalah kesepakatan terbaik yang bisa Anda dapatkan saat ini,” demikian laporan saluran televisi tersebut, mengutip seorang pejabat keamanan Israel yang tidak disebutkan namanya.

Semua sandera yang akan dibebaskan oleh Hamas adalah yang berkewarganegaraan Israel, kata sumber politik Israel kepada lembaga penyiaran publik KAN.

“Jika Hamas melepaskan warga negara asing, itu di luar kesepakatan,” kata sumber itu. “Selama periode gencatan senjata, serangan udara akan dihentikan selama enam jam sehari,” tutup sumber tersebut.

luar biasa mulia

Awal Mula Penyebab Konflik Rohingya hingga Diusir dari Myanmar******

SOLO —Awal mula penyebab konflik etnis Rohingya hingga bisa diusir dari Myanmar membuat penasaran masyarakat mengingat mereka mengungsi ke berbagai daerah, termasuk Aceh.

Pada Sabtu (2/12/2023), sebanyak 139 imigran etnis Rohingya terdiri dari laki laki, perempuan dewasa dan anak anak menumpang kapal kayu kembali mendarat di Pulau Sabang Aceh. Para imigran Rohingya tersebut mendarat di pesisir Sabang itu sekitar pada Sabtu (2/12/2023) dini hari sekitar pukul 02.30 WIB.

Promosi Solo Technopark & Penajam Paser Utara Kerja Sama Siapkan Tenaga Kerja Kompeten

Kedatangan para pengungsi tersebut mendapat penolakan dari warga setempat, dan meminta pihak terkait untuk segera menangani atau memindahkan mereka dari sana. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sendiri menyebut adanya dugaan kuat keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam arus pengungsian Rohingya di Indonesia.

“Saya memperoleh laporan mengenai pengungsi Rohingya yang semakin banyak yang masuk ke wilayah Indonesia, terutama Provinsi Aceh,” kata Presiden Jokowi dalam konferensi pers tentang pengungsi Rohingya di Indonesia yang diikuti dalam jaringan di Jakarta, Jumat (8/12/2023), sebagaimana dilansir Antara.

Hal ini membuat publik semakin penasaran dengan awal mula penyebab konflik Rohingya hingga bisa diusir dari Myanmar.

Mengutip penelitian yang diterbitkan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Rohingya merupakan etnis penganut Islam dan mereka menetap di negara bagian Rakhine, Myanmar. Mereka mengalami diskriminasi secara terstruktur, pembunuhan, pemerkosaan, perampasan hak-hak, penghancuran kampung-kampung mereka, juga dimusuhi oleh pemerintah Myanmar dan mayoritas masyarakat Myanmar yang beragama Buddha.

Oleh karena itu, etnis Rohingya yang awalnya menetap di Myanmar, terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka itu dan mengungsi ke berbagai wilayah negara-negara di sekitarnya. Mereka mengungsi dengan mengarungi lautan dan terpencar ke beberapa negara, seperti Malaysia, Thailand, dan mayoritas berada di Bangladesh.

Untuk mengetahui awal mula konflik dan penyebab etnis Rohingya hingga diusir dari Myanmar, masyarakat harus memahami akar permasalahan dari masa lalunya. Asal-usul mereka berawal jauh sebelum berdirinya Myanmar. Rohingya adalah keturunan penduduk muslim yang tinggal di Arakan jauh sebelum Inggris menguasai Myanmar dan Arakan.

Setelah kemerdekaan Myanmar, pada masa kepemimpinan Jenderal Aung San, Rohingnya menjadi salah satu etnis yang memiliki peranan penting di pemerintahan Myanmar. Bahkan, ada warga Rohingnya yang menjadi menteri di pemerintahan Myanmar pada tahun 1940-1950.

Namun, pada tahun 1962 ketika Jenderal Ne Win melakukan kudeta hingga pada akhirnya menjadi Presiden di Myanmar, sistem politik Myanmar berubah menjadi lebih otoriter. Konflik yang kerap muncul di Myanmar yang melibatkan antar etnis terjadi dalam kurun 1991 sampai sekarang. Hal ini pula yang mempengaruhi keberadaan etnis Rohingya di Myanmar.