gacor268 slot

Penjahat super yang tak terkalahkan di alam semesta

Proyek Tambahan Patimban Ditargetkan Rampung 2025******

Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Patimban Dian Wahdiana mengatakan proyek tambahan Pelabuhan Patimban bakal rampung akhir 2025.

Mulai dari paket 5 atau proyek penambahan kapasitas terminal kendaraan hingga paket 6 alias konstruksi terminal peti kemas.

"Saya yakin Patimban pasti selesai tepat waktu. Ini loan Jepang walau pelan, tapi progresnya jelas. Contoh, sekarang paket 5 dan 6 itu sesuai, on track. Dari sisi anggaran semua sudah siap. Menurut saya, anggaran itu tahun depan baru kami gunakan. Kalau sekarang kami gunakan IP-577 (nomor kesepakatan pinjaman JICA) dan IP-583," tutur Dian dalam Forum Group Discussion Patimban Connection di Hotel Mercure, Karawang, Rabu (12/7).

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Arif Toha Tjahjagama mengatakan lahan tersebut nantinya juga bisa digunakan para pelaku usaha untuk menunjang operasi bisnisnya di Pelabuhan Patimban.

"Bapak/Ibu sekalian agar dapat berpartisipasi dan berinvestasi serta melakukan kegiatan bisnis di Pelabuhan Patimban. Di samping Patimban yang sedang dalam pengerjaan, juga tersedia back up area kurang lebih 300 hektare dapat digunakan kegiatan pendukung di Patimban karena sangat tersedia lahan cukup luas yang dapat digunakan dalam melakukan kegiatan usaha," kata Arif.

Lihat Juga : Penghapusan Dana Wajib 5 Persen Dinilai Bakal Bebani BPJS Kesehatan

Beberapa potensi bisnis di back up area tersebut, antara lain penyimpanan komponen besar kendaraan, manajemen inventaris, perakitan, pengelolaan suku cadang, hingga jasa pergudangan di sektor fast moving consumer good (FMCG).

Di sisi lain, Dian menilai terkait demonstrasi warga lokal di Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat hal itu merupakan pengaruh dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Ia menyebut hampir setiap hari dirinya rapat membahas proyek Pelabuhan Patimban. Pembahasannya macam-macam, mulai dari koordinasi dengan kontraktor hingga bicara dengan warga lokal.

"Karena sebentar dikit, LSM dan teman-teman non-governmental organization (NGO), ah sudah tuh. Lalu, masyarakat lokal seperti itu, sebentar-sebentar mau demo," ungkap Dian.

"Tapi kami humble lah, mencoba mencari solusi terbaik. Toh, ke depan ini juga meningkatkan perekonomian dari Patimban atau Subang itu sendiri," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Dahuanglu

Cara Daftar Naik LRT Jabodebek dengan Tarif Rp1 di 12 Juli******

LRT Jabodebek akan melakukan soft launching atauuji cobapada 12 Juli hingga 15 Agustus mendatang. Masyarakat yang ingin menjajal kereta ini harus mendaftar terlebih dahulu.

Manajer Humas LRT Jabodebek Kuswardoyo mengatakan masyarakat yang ikut uji coba akan dikenakan tarif Rp1. Masyarakat yang ingin ikut uji coba bisa mendaftar di link yang akan dicantumkan di media sosial LRT Jabodebek pada 10 Juli. Setelah mengklik link pendaftaran, ada formulir yang harus diisi.

Setelah itu, masyarakat akan mendapat konfirmasi dari KAI yang disampaikan melalui e-mail atau SMS.

Setelah itu, masyarakat harus menunjukkan bukti konfirmasi kepada petugas di stasiun keberangkatan. Adapun tiga stasiun keberangkatan yang bisa dipilih antara lain Dukuh Atas, Harjamukti, dan Jatimulya.

Untuk mengantisipasi lonjakan masyarakat yang ingin mencoba LRT Jabodebek, KAI akan membatasi satu orang hanya bisa ikut sekali perjalanan uji coba kereta.

"Kami mohon kepada siapapun masyarakat yang sudah mendapat kesempatan mohon untuk tidak mendaftar lagi. Beri kesempatan yang lain," kata Kuswardoyo.

Secara keseluruhan, total penumpang pada uji coba LRT dibatasi maksimal 600 orang per hari. Jumlah itu dibagi ke dalam 4 trainset dengan kapasitas 150 orang.

Sebelumnya, Kuswardoyo seluruh sistem LRT Jabodebek saat uji coba bakal sama dengan saat beroperasi.

"Terkait nanti tanggal 12 Juli saat soft launching, nanti rencana pada 10 Juli kami akan menempatkan link pendaftaran di media sosial. Saat uji coba nanti kami akan mencoba semua sistem seperti saat akan beroperasi," katanya di kantor pusat PT Kereta Api Indonesia (KAI), Bandung, Jawa Barat, Rabu (7/6).

[Gambas:Video CNN]

Akulah Kaisar Dewa Sembilan Surga

Ganggu Ekosistem Mangrove, Proyek Reklamasi Ilegal Ditutup di Batam******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menutup proyek reklamasi tak berizin diBatam, Kepulauan Riau, pada Kamis (6/7). Lahan reklamasitersebut diketahui milik PT DIA yang rencananya akan dibangun kawasan pemukiman serta fasilitas penunjang lainnya.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Adin Nurawaluddin mengungkapkan, berdasarkan temuan tim di lapangan, pembangunan reklamasi itu merusak ekosistem mangrove.

"Hasil sidak kami bersama Ketua Komisi IV, Ditjen PKRL, dan Ditjen Gakkum KLHK di lapangan, telah ditemukan dugaan kegiatan pemanfaatan ruang laut tanpa izin, reklamasi tanpa izin, hingga perusakan ekosistem mangrove," terang Adin dalam keterangan resmi yang dikutip dari Detik, Senin (10/7).

"Mengacu pada UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, tindakan yang dilakukan PT DIA dapat dikategorikan pelanggaran pidana. Untuk itu, akan kami akan lakukan proses hukum lebih lanjut sesuai aturan yg berlaku," ujarnya.

Untuk kepentingan proses hukum lebih lanjut, operasional proyek PT DIA dihentikan dengan dilakukan Pemasangan Garis Polsus dan Papan Penutupan Lokasi oleh Polsus PWP3K.

Menurut Adin, selain proses pemeriksaan untuk dugaan pelanggaran pidana, kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh PT DIA juga diduga telah memenuhi kriteria pelanggaran administratif.

"Terkait pelanggaran reklamasi dan ruang laut badan jalan yang sudah eksisting, akan dikenakan sanksi administratif mengacu pada PP 21 tahun 2021, Permen KP 28 tahun 2021, dan Permen KP 31 tahun 2021 yang mengatur sanksi Administratif," ungkapnya.

Selanjutnya, KKP akan melakukan pemeriksaan terhadap Penanggungjawab PT DIA untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, reklamasi tanpa izin dan perusakan mangrove dapat dikenakan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama sepuluh tahun, juga pidana denda paling sedikit Rp2 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.

[Gambas:Video CNN]

rencana penyelamatan sampah

Bos Pos Minta Dukungan DPR Agar Ditunjuk KPU Urus Logistik Pemilu 2024******

PT Pos Indonesia (Persero) berharap dukungan Komisi VI DPRRI supaya pihaknya ditunjuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai mitra resmi logistik Pemilu 2024.

Direktur Utama Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi menyebut pihaknya sudah menandatangani Memorandum of Understanding(MoU) dengan KPU soal urusan logistik Pemilu 2024. Bahkan, Pos mengaku sudah menyiapkan lebih dari 10 ribu armada untuk menyukseskan pesta demokrasi tersebut.

"Karena sudah ada klaster logistik, mohon dukungan untuk kesuksesan penyelenggaraan pemilu dengan menunjuk lagi Pos Indonesia sebagai official logistic partnerPemilu 2024," katanya dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/7).

Faizal mengungkapkan syarat mengikuti tender tersebut adalah terdaftar di e-Catalogue Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk katalog sektoral.

"Kebetulan Pos Indonesia saat ini sudah ada di katalog nasional. Namun, nanti kami juga harus masuk ke katalog sektoral. Semua yang mengikuti tender harus ada di situ," bebernya.

Ia juga memamerkan keberhasilan Pos menyalurkan bantuan sosial (bansos) berupa beras hingga telur ke berbagai daerah. Selain itu, Faizal memamerkan distribusi vaksin covid-19, terutama ke wilayah Timur Indonesia.

Namun, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Sonny Danaparamita heran mengapa Bos Pos Indonesia itu malah pamer soal penyaluran bansos dan vaksin. Ia mempertanyakan di mana letak success storyPos dalam mengamankan logistik Pemilu.

"Kenapa yang dimunculkan distribusi vaksin, daging, sembako. Tidak menunjukkan success storydistribusi logistik selama pemilu karena mendistribusikan sembako dengan logistik pemilu itu jauh berbeda," kritik Sonny.

Kritikan juga datang dari Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PAN Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio. Ia heran mengapa Pos malah lebih cepat mendistribusikan surat suara ke pemilih luar negeri ketimbang daerah-daerah terpencil di Indonesia.

Ia juga berharap jangan sampai muncul pemilih ganda jika Pos Indonesia terpilih menjadi mitra resmi logistik Pemilu 2024.

"Yang saya takutkan adalah terjadinya pemilih ganda. Pada 2019 saja banyak temuan keterlambatan (surat suara), malah di luar negeri duluan pencoblosan. Saya bingung nih," ucap Eko.

Senada, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Demokrat Muslim menyoroti persiapan Pos Indonesia menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Muslim mengingatkan Pos Indonesia agar masalah logistik tidak menjadi celah kecurangan Pemilu 2024.

"Kecurangan bukan hanya persoalan sumber daya manusia (SDM), tapi logistik juga. Ketika hari pelaksanaan tiba-tiba logistik belum sampai atau nyangkut di mana. Ini harus menjadi catatan," pesannya.

Merespons hal tersebut, Direktur Bisnis Kurir dan Logistik Pos Indonesia Siti Choiriana menyebut pihaknya sudah pernah terlibat di empat era pemilu berbeda, mulai dari 2004, 2009, 2014, dan 2019.

Pada Pemilu 2004 dan 2009, Pos Indonesia ditunjuk sebagai mitra resmi untuk pengiriman logistik domestik dan internasional. Namun, pada gelaran Pemilu 2014 dan 2019 perusahaan pelat merah ini tidak bertindak sebagai official partner, melainkan hanya membantu.

Pada akhir RDP, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung yang memimpin rapat tersebut membacakan kesimpulan, di mana salah satu poinnya menyebutkan DPR mendukung Pos Indonesia menjadi mitra resmi KPU dalam urusan logistik Pemilu 2024 mendatang.

[Gambas:Video CNN]

Su Xian'er Han Jin

2 Harapan Pengusaha Pada Pemilu dan Presiden Terpilih 2024******

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyampaikan harapan bagi perekonomian menjelang pemilu 2024, yakni stabilitas politik dan keamanan.

Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid mengatakan dua stabilitas tersebut perlu dijaga. 

Menurutnya, dengan terjaganya stabilitas politik, maka ekonomi akan tumbuh positif. Tak hanya itu, jika pemilu 2024 nantinya berjalan damai, maka akan meningkatkan kepercayaan dunia terhadap Indonesia.

Ia mengatakan terciptanya lapangan kerja merupakan tantangan yang dihadapi Indonesia. Apalagi RI akan mengalami bonus demografi pada 2030. Maka dari itu, dibutuhkan investasi yang masuk demi terciptanya lapangan kerja.

Arsjad menambahkan presiden terpilih selanjutnya harus membawa kemajuan. Untuk mencapai kemajuan, diperlukan adanya kesinambungan dari pemerintahan sebelumnya.

"Bukan berarti semua harus diikuti, tapi kontinuitas itu penting supaya investor atau dunia usaha enggak bingung tiba-tiba, 'aduh diubah lagi, kok gini ya, kan dulu katanya gini'. Jangan dong. Kalau yang kurang diperbaiki, jangan fundamentalnya diubah," kata Arsjad.

Arsjad berharap presiden terpilih di 2024 mendatang melihat apa yang sudah dilakukan pemerintahan sebelumnya. Lalu, meneruskan apa yang sudah baik dan memperbaiki apa yang kurang secara cepat karena dunia saat ini bergerak dengan cepat

"Jadi kecepatan menjadi kunci. Karena ujungnya dengan cepat dan kita mempertahankan ekonomi larinya untuk rakyat," kata Arsjad.

[Gambas:Video CNN]

Yi Ming Li Yueyue

Cuaca Ekstrem, Penyeberangan Ketapang******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), dan stakeholder terkait membatasi penyeberangan Ketapang-Gilimanuk hanya untuk kendaraan tertentu hingga 17 Juli 2023. Bahkan, ASDP tak menjual tiket penyeberangan untuk sementara waktu.

Langkah tegas ini diambil untuk mengurai antrean panjang kendaraan menuju Pulau Bali melalui Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Antrean yang terjadi sejak pekan lalu itu imbas tingginya volume kendaraan dan gangguan cuaca buruk yang berdampak pada terganggunya pelayanan penyeberangan.

Kesepakatan bersama ini diambil dalam rapat koordinasi pimpinan Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno.

Hadir pula Direktur Utama ASDP Ira Puspadewi, Direktur Komersial dan Pelayanan ASDP M Yusuf Hadi, Kepala BPTD Wilayah XI Jawa Timur, Wakapolres Banyuwangi, Korsatpel Pelabuhan Penyeberangan Ketapang BPTD Wilayah XI, Kasatlantas Banyuwangi, dan Kadishub Provinsi Bali.

"Untuk percepatan layanan, kami fokuskan layanan penyeberangan di Ketapang menuju Gilimanuk untuk kendaraan penumpang serta truk logistik yang mengangkut bahan sembako dan energi (BBM) hingga 17 Juli 2023. Untuk kendaraan lain yang mengangkut barang nonesensial, ditunda dulu," tegas Hendro dalam keterangan resmi, Minggu (8/7).

Di lain sisi, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) menambah armada kapal di dermaga MB 1, 2, dan 3 dari semula 15 unit menjadi 18 kapal. Sedangkan di dermaga LCM ditambah menjadi 15 kapal dari 12 unit.

ASDP juga mengoperasikan KMP Jatra II mulai Jumat (7/7) lalu. Kapal ini melayani lintasan penyeberangan jarak jauh rute Ketapang-Lembar sebagai kapal perbantuan untuk mengurai kepadatan di lintas Ketapang-Gilimanuk.

Lihat Juga : Tak Pakai APBD, Pengembangan Pelabuhan Gilimanuk Butuh Rp360 Miliar

Meski begitu, ASDP mengimbau masyarakat untuk menunda sementara rencana perjalanan dengan kapal ferry lintas Ketapang-Gilimanuk. Hal ini dikarenakan alasan operasional dan antisipasi cuaca ekstrem, khususnya di perairan Selat Bali.

"Saat ini, untuk sementara kami tidak membuka penjualan tiket online Ferizy untuk lintas Ketapang-Gilimanuk, hingga antrean kendaraan yang memadati pelabuhan dapat diatasi. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Untuk sementara agar dapat menunda perjalanan hingga kondisi kembali kondusif," imbau GM ASDP Cabang Ketapang Syamsudin.

Sementara itu, jumlah penumpang yang sudah menyeberang dari Jawa ke Bali melalui Pelabuhan Ketapang pada Jumat (7/7) hingga Sabtu (8/7) pukul 08.00 WIB ada 23.783 orang dengan total 5.315 unit kendaraan. Sebaliknya, jumlah penumpang yang menyeberang dari Bali ke Jawa melalui Pelabuhan Gilimanuk menyentuh 23.041 orang dengan 5.437 unit kendaraan.

Berdasarkan data Posko Ketapang, sejak 27 Juni 2023 hingga 7 Juli 2023, jumlah kapal yang beroperasi menyentuh 35 unit. Sedangkan realisasi total penumpang mencapai 277.283 orang atau naik 41 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni 196.857 orang.