onestepwin

Sistem saya lemah. Jangan bawa saya turun gunung.

Luhut, Mimpi BBM Sawit di 2045 dan Ancaman 'Mematikan' Bagi Petani******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan punya ambisi; Indonesia bisa setop impor bahan bakar fosil dan beralih ke BBM sawit di 2045.

Ia yakin ambisi itu bisa tercapai. Dan bahkan keyakinannya menyatakan minyak sawit RI bakal digunakan untuk pangan dan BBM.

"Kami sedang riset soal minyak kelapa sawit, karena kami percaya pada 2045 bisa produksi sekitar 100 juta ton minyak sawit. 30 persennya akan diarahkan untuk pangan dan sisa 70 persennya kami bisa lakukan riset dan bikin etanol. Jadi tidak perlu mengimpor minyak fosil pada saat itu," kata Luhut, Selasa (17/1) waktu setempat.

'Menteri serba bisa' itu menyebut pengembangan bahan bakar alternatif menjadi satu dari lima pilar ekonomi hijau yang tengah digenjot Indonesia.

Kemudian, empat pilar lainnya adalah dekarbonisasi sektor kelistrikan, transportasi rendah karbon yang salah satunya berupa adopsi kendaraan listrik, industri hijau, serta carbon sinksyang meliputi carbon capturedan carbon offset market.

Menanggapi ambisi Luhut, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mempertanyakan dasar perhitungan tersebut. Menurutnya, apa yang disampaikan Luhut baru sebatas keinginan di masa depan.

"Saya tidak tahu asumsi yang dipakai Pak Luhut. Dengan kondisi sekarang di mana produksi mencapai 46 juta ton sampai 48 juta ton, meningkatkan produksi 100 juta ton berisiko menaikkan deforestasi," ujar Fabby kepada CNNIndonesia.com, Kamis (19/1).

Fabby mengutip sebuah kajian dari Institut Lingkungan Stockholm (Stockholm Environment Institute/SEI) yang menemukan bahwa setiap kenaikan 1.000 ton crude palm oil(CPO) bisa menaikkan risiko deforestasi atau kerusakan hutan sebesar 3,24 hektare.

Selain itu, ia skeptis soal permintaan CPO di masa mendatang. Fabby mempertanyakan apakah memang ada permintaan 100 juta ton minyak sawit di 2045 atau bahkan 2050, terlebih untuk penggunaan bahan bakar jika melihat perkembangan teknologi kendaraan sekarang.

Fabby menekankan tidak paham dengan asumsi perhitungan Luhut, meski menilai sang Menko Marinves tampaknya mengantongi data-data yang membuat pede target itu bisa tercapai. Namun, ia mengingatkan sederet faktor yang harus dipertimbangkan pemerintah.

Ia menyinggung soal bagaimana ketersediaan lahan untuk menggenjot produksi minyak sawit sebesar itu, dampak pada deforestasi, hingga permintaan CPO untuk bahan pangan, oleochemical, dan bahan bakar, serta faktor-faktor lain.

"Menurut saya, yang perlu dilakukan adalah tidak saja menetapkan target, tapi mempertimbangkan faktor-faktor yang membatasi pencapaian target itu dan dampak sosial, lingkungan, ekonomi dari pencapaian target tersebut," tegasnya.

Bicara soal dampak lingkungan hingga ekonomi, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet melihat wacana ini sarat akan peluang deforestasi.

Yusuf menilai beberapa kalangan mengatakan pembukaan lahan sawit merupakan salah satu bentuk dari deforestasi. Kendati, ia menganggap tuduhan tersebut bisa diperdebatkan.

"Namun, saya pikir pemerintah dan juga pelaku usaha masih bisa menggunakan lahan sawit yang sudah ada tanpa harus membuka lahan baru sehingga ini bisa sedikit meminimalisir tuduhan deforestasi yang selama ini memang ditujukan ke sektor kelapa sawit," saran Yusuf.

Sementara itu, Yusuf menilai dari sisi ekonomi rencana kebijakan pemerintah ini harus dijalankan berbarengan dengan kolaborasi antara pengusaha dan petani sawit. Terlebih, sektor perkebunan menjadi salah satu yang didorong produk hilirisasinya dalam beberapa tahun mendatang.

Dengan asumsi terjadi kolaborasi antara pengusaha besar dan petani sawit, Yusuf menilai pembuatan BBM sawit bakal menguntungkan kedua belah pihak. Tidak hanya digunakan untuk pembuatan etanol sebagai campuran solar, tetapi juga pemrosesan produk turunan lainnya.

Namun, ia menyinggung soal harga CPO yang cenderung fluktuatif. Ketika ada gejolak harga komoditas, harga CPO bakal meningkat. Yusuf mewanti-wanti adanya aksi cari cuan dari para pengusaha.

"Ketika (harga CPO) meningkat, berdasarkan pengalaman, para pelaku usaha tentu akan mempunyai kecenderungan untuk mengekspor produksi mereka dibandingkan dengan menjual di dalam negeri karena harganya lebih menguntungkan," ungkap Yusuf.

Selain itu, Yusuf menilai kebijakan CPO kerap kali berubah dan berada pada rentang waktu yang pendek. Ia menilai akan banyak faktor yang bisa mengubah suatu kebijakan untuk rentang waktu yang lebih panjang, termasuk perubahan kepemimpinan pemerintahan.

Petani sawit pun terbelah dengan bola liar yang disampaikan Luhut. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mengatakan target 100 juta ton minyak sawit adalah target realistis. Tapi, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menilai rencana Luhut tidak masuk akal.

Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat Manurung menilai rencana ini bisa menyetarakan petani sawit dengan korporasi. Dengan catatan, produktivitas tinggi harus didukung harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang melejit tajam serta diserap efisien untuk sektor pangan dan energi.

"Katakan saja luas (perkebunan) sawit Indonesia di 2045 tetap sama dengan tahun ini 16,38 juta hektare dan luas tanaman menghasilkan (TM) 70 persen, maka 100 juta ton itu mudah tercapai," ujar Gulat.

Namun, Gulat mensyaratkan rata-rata produksi TBS per bulan adalah 3 ton dan rendemen TBS sebesar 24 persen hingga 26 persen. Catatan tersebut masih perlu didukung capaian target program peremajaan sawit rakyat (PSR) minimal 70-80 persen dalam lima tahun ke depan.

Gulat juga menegaskan soal pentingnya strategi intensifikasi untuk meningkatkan produktivitas 2-3 kali lipat tanpa harus menambah luas lahan. Menurutnya, roh intensifikasi terlaksana melalui program PSR yang digalakkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan Kementerian Pertanian (Kementan).

"Jika kita bersepakat dengan strategi intensifikasi dan menerapkan good agricultural practices (GAP), maka interaksi industri hulu-hilir sawit dari 3 dimensi, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan akan semakin terjaga," katanya.

Di lain sisi, Sekjen SPKS Nasional Mansuetus Darto mengatakan target produksi 100 juta ton minyak sawit per tahun bisa terwujud dengan asumsi produktivitas CPO 6 ton per hektare. Sedangkan saat ini luas kebun sawit RI 16,8 juta hektare dengan rata-rata produktivitas CPO 2,5 ton per hektare.

Jika produktivitas tetap tidak berubah pada 2045, maka harus ada penambahan sekitar 20 juta hektare lahan sawit untuk memenuhi target yang disampaikan Luhut Binsar Panjaitan.

"Akan ada lahan baru, tapi Luhut bilang mau menaikkan produktivitas sampai 8-10 ton per hektare, entah caranya gimana ini yah. Hampir mayoritas perusahaan tidak akan bisa penuhi ini, apalagi kalau lahan replanting dan kelas tanah yang berbeda-beda. Tidak masuk akal," kritik Darto.

Darto menilai akan banyak tantangan memenuhi ambisi tersebut. Ia menyoroti standar keberlanjutan perkebunan sawit RI yang masih sangat minim serta tidak kompatibel dengan permintaan pasar global. Bahkan, banyak konflik sosial dengan masyarakat adat hingga konflik perusahaan dengan petani.

Ia menuntut pemerintah menyiapkan roadmap serius jika ingin mewujudkan rencana tersebut. Darto skeptis dengan target 100 juta ton yang dipatok Luhut dan mempertanyakan bagaimana kondisi pasar di masa mendatang.

"Kalau tidak ada pasar, 100 juta ton itu sama halnya membunuh petani sawit karena over produksi. CPO melimpah, tapi tanpa pembeli atau terserap akhirnya buah sawit petani tidak ada lagi yang beli. Akhirnya petani tergerus kemiskinan permanen," jelasnya.

Ancaman Merusak Visi Indonesia Emas 2045

Melawan Kaisar Jiwa Xuan

YLKI Terima 200 Ribu Aduan Tahun Lalu, Terbanyak soal Jasa Keuangan******

Yayasan Lembaga Keuangan Indonesia (YLKI) mencatat aduan konsumen paling banyak terjadi di sektor jasa keuangansepanjang 2022.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi memaparkan pada 2022 terdapat 882 kasus aduan individu dan 32 persen di antaranya adalah keluhan jasa keuangan. Hal ini juga ditunjukkan oleh lebih dari 200 ribu aduan kelompok soal jasa keuangan.

"Ini satu fenomena yang kita sayangkan dan kita mendorong agar ini jadi perhatian serius oleh regulator khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena pengaduan jasa finansial masih sangat dominan," kata Tulus dalam konferensi pers daring, Jumat (20/1).

Dalam lima tahun terakhir, jasa keuangan terus menjadi sektor yang paling banyak mendapat aduan konsumen di YLKI.

Secara berurutan dari 2018-2022, jasa keuangan mendapatkan keluhan sebesar 50 persen, 46,2 persen, 33,5 persen, 49,6 persen, dan 39 persen.

Angka ini lebih tinggi dibandingkan sektor e-commerce, perumahan, listrik, dan telekomunikasi yang hanya berkisar 1 persen hingga 20 persen.

Salah satu penyebabnya adalah jasa keuangan meliputi banyak aspek seperti pinjaman online, bank, uang digital, asuransi, leasing, dan investasi.

Dari 39 persen total keluhan itu, didominasi oleh pengaduan pinjol ilegal sebesar 44 persen. Kemudian disusul oleh perbankan 25 persen, dan diikuti uang elektronik, asuransi, dan investasi.

"Terakhir ada investasi, kerugiannya sangat tinggi. Kerugian bagi konsumen mencapai triliunan, karena yang terlibat investasi nggak cuma 1-2 orang tapi ratusan dan ribuan orang terlibat," ucapnya.

Untuk pinjaman online, para konsumen mengadukan cara penagihan yang berlebihan, permohonan keringanan, dan informasi tidak sesuai.

"Pengawasan-pengawasan yang dilakukan oleh regulator terkait jasa keuangan (dibandingkan) dengan tingginya pengaduan yang diterima YLKI, ini menandakan belum efektif untuk menangani masalah yang masuk, khususnya pinjol ilegal," tegas Tulus.

[Gambas:Video CNN]

Dewa gila pertama

Buwas Tuding Mafia Mainin Harga Beras Bulog, Bikin Mahal******

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau Buwas menuding ada mafia yang menjual beras Bulog kepada pedagang dengan harga mahal. Mafia tersebut sengaja menghalangi pedagang membeli beras langsung dari Bulog.

Buwas mengatakan Bulog menjual beras Rp8.300 per kg, sehingga seharusnya beras tersebut dijual paling mahal ke konsumen sesuai harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp9.400.

Namun, penjual yang terhalangi membeli beras dari Bulog harus membeli beras dari mafia dengan harga di atas Rp8.300 per kg. Hal ini membuat harga di tingkat konsumen mahal.

"Tidak ada (lagi) mafia-mafiaan, ngapain kumpulin pedagang diintimidasi. Jangan dipikir saya tidak tahu, ada rekamannya semua, siapa yang hadir saya tahu, di mana tempatnya saya tahu. Masalah beras untuk masyarakat dipakai mainan. Jangan merasa hebat, ngancam-ngancam," tegas Buwas di Kantor Bulog, Jumat (20/1).

Maka dari itu, Buwas mengatakan seluruh pedagang beras sekarang bisa langsung membeli beras ke Bulog dengan harga beras Rp8.300 per kg. Ia pun menegaskan tidak akan memberikan beras kepada para mafia tersebut.

"Orang yang mengintimidasi (pedagang) tidak akan saya kasih sebutir (beras) pun," lanjutnya.

Buwas mengatakan masalah mafia tersebut ia serahkan kepada pihak berwenang. Ia pun yakin masalah tersebut akan terungkap.

Dalam kesempatan itu, Buwas juga kembali menjelaskan alasan Bulog mengimpor 500 ribu ton beras. Ia mengatakan beras impor digunakan untuk cadangan beras pemerintah (CBP) karena produksi dalam negeri tidak mencukupi.

"Impor bukan maunya Bulog karena itu perintah negara. Kenapa keputusan itu dibuat? Karena situasi beras sedang tidak normal," ujar Buwas.

Bulog sebelumnya mengimpor 500 ribu ton yang terbagi atas 200 ribu ton pada tahap pertama dan 300 ribu ton tahap kedua yang digunakan sebagai bridging untuk memenuhi kebutuhan beras sebelum panen raya.

Adapun beras impor tahap kedua sebesar 300 ribu ton berasal Vietnam, Thailand, Pakistan, dan Myanmar.

Sementara itu, beras impor tahap pertama sebanyak 200 ribu ton yang awalnya ditargetkan rampung masuk pada Desember lalu, saat ini baru masuk 120 ribu ton karena kendala cuaca.

Seluruh beras impor ditargetkan masuk ke Indonesia paling lama Februari mendatang, sebelum panen raya.

[Gambas:Video CNN]

Raja yang Terlahir Kembali untuk Semua Orang

Saingi Malaysia, Zulhas Ingin Bappebti Punya Harga Acuan CPO Sendiri******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan mendorong Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) untuk membentuk referensi harga komoditi di bursa berjangka milik Indonesia sendiri, salah satunya minyak kelapa sawit mentah (CPO).

Ia menargetkan harga referensi pertama yang akan dibuat adalah untuk produk kelapa sawit. Adapun bursa CPO itu ditargetkan bisa selesai pada Juni 2023.

Zulkifli mengatakan saat ini Indonesia masih merujuk pada bursa Malaysia terkait harga CPO. Padahal, produksi CPO RI jauh lebih besar dari Negeri Jiran.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PAN itu menuturkan dalam sidang kabinet pihaknya disinggung terkait patokan harga CPO yang masih bergantung pada Malaysia.

"Yang jelek siapa? Ya Bappebti. Punya Bappebti tapi kok ikuti Malaysia. Loh, Bappebti nya ngapain aja kan gitu," kata Zulkifli.

Menurutnya, Bappebti harus bisa membuat referensi harga komoditi di bursa berjangka milik Indonesia sendiri. Dengan begitu patokan harga komoditas tersebut tidak perlu lagi mengacu pada bursa Malaysia.

Setelah CPO, kata Zulkifli, Bappebti juga membentuk bursa untuk karet, kopi, hingga lada.

[Gambas:Video CNN]

Perjuangan dalam Perjalanan ke Barat

Hilang Minat ke Apartemen, Konsumen Meikarta Kekeh Minta Refund******

Sejumlah konsumen Apartemen Meikartamengatakan tidak lagi menginginkan huniannya diserahkan. Mereka memilih pengembalian uang (refund) yang sudah mereka serahkan secara cashkepada PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pemilik proyek, maupun secara kredit kepada bank.

"Kami anggota perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta intinya sudah tertarik lagi dengan unitnya, dan sepakat memohon untuk mengembalikan hak-hak kami dalam bentuk refund," ujar Ketua Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Aep Mulyana dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Rabu (18/1).

Aep menjelaskan konsumen yang membeli apartemen Meikarta baik secara cashmaupun kredit tak kunjung menerima unit yang awalnya dijanjikan pada 2018-2020 lalu. Sampai saat ini hunian tersebut masih mangkrak dan sebagian masih berbentuk tanah.

"Kami terus secara persuasif mendatangi pihak Meikarta, tapi tetap dihadapkan dengan salesnya. Kebetulan manajemen nya tidak mau turun. Dengan kata-kata 'kami komitmen akan terus melanjutkan pembangunan'. Seperti itu terus, tetap tidak ada kepastian penyelesaian unitnya," ujar Aep.

Menanggapi kasus Meikarta tersebut, Komisi VI DPR mendorong Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk melindungi konsumen Meikarta dan mengawal penyelesaian hak konsumen dengan stake holder terkait, khususnya untuk membatalkan putusan yudikatif atas PKPU.

Komisi VI DPR juga akan segera mengundang pihak Meikarta untuk membahas kasus tersebut.

"Komisi VI DPR RI mengusulkan rapat gabungan Komisi VI, Komisi VII dan Komisi IX bersama mitranya untuk menyelesaikan masalah korban penipuan Apartemen Meikarta untuk melawan kezaliman oligarki," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR Mohamad Hekal.

CNNIndonesia.com telah menghubungi Corporate Communication Lippo Karawaci Paulus, tetapi yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.

[Gambas:Video CNN]

rencana penyelamatan sampah

Erick Thohir: Agen BRILink per Bulan Rp20 Juta, Gaji Menteri Rp19 Juta******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan gaji menterisaat ini hanya sebesar Rp19 juta. Menurutnya, gaji ini bahkan lebih kecil dari agen BRILink di beberapa kelas.

"Agen BRILink itu yang kelasnya sudah namanya apa kemarin, juragan kalau nggak salah itu incomeper bulannya bersih Rp20 juta. Gaji menteri Rp19 juta," kata Erick dalam acara Investor Appreciation Night dikutip daridetikcom, Jumat (20/1).

BRILink merupakan perluasan layanan Bank BRI di mana BRI menjalin kerja sama dengan nasabahnya sebagai agen yang dapat melayani transaksi perbankan menggunakan fitur EDC mini ATM BRI. Adapun kerja sama ini menerapkan konsep sharing fee.

"Inilah yang kita bilang ada continue pekerjaan yang berkelanjutan," tambahnya.

Selain itu, BUMN juga memiliki Program Makmur untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Lewat program ini petani mendapatkan akses pembiayaan, bibit, hingga pupuk non subsidi tepat waktu.

"Di situlah kita dorong namanya Makmur ini, 250 ribu ha, 160 ribu petani, pendapatannya naik 34 persen," ungkap Erick.

[Gambas:Video CNN]