situs terpercaya judi bola

Pencuri besar

Bandara I Gusti Ngurah Rai Layani 7,8 Juta Penumpang hingga Mei 2023******

Bandara I Gusti Ngurah Rai melayani 7,8 juta penumpangselama periode Januari-Mei 2023. Rinciannya, 4,18 juta penumpang internasional dan 3,64 juta penumpang domestik.

Khusus Mei 2023, jumlah penumpang yang dilayani bandara di Pulau Dewata ini mencapai 1,75 juta penumpang. Sebanyak 804,61 ribu di antaranya merupakan penumpang domestik dan 947,5 ribu penumpang internasional.

"Selama bulan Mei 2023, Bandara I Gusti Ngurah Rai melayani 1.752.119 penumpang baik domestik maupun internasional. Kami juga mencatat 11.429 pergerakan pesawat pada Mei," kata General Manager BandaraI Gusti Ngurah Rai, Bali Handy Heryudhitiawan, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/6).

Menurut Handy, momen hari libur menjadi faktor pendukung tingginya jumlah penumpang pada Mei lalu.

"Kami mencatat pada beberapa momen libur nasional terdapat kenaikan jumlah penumpang domestik hingga 25 persen," sebutnya.

Kemudian, pada Mei 2023 didominasi rute Jakarta yang menjadi destinasi domestik dengan jumlah pergerakan penumpang tertinggi yakni 398,06 ribu penumpang. Dilanjutkan, Surabaya dengan 114.145 penumpang dan Makassar dengan 44.271 penumpang.

Untuk rute internasional, Singapura menjadi rute paling sibuk dengan melayani 223.504 penumpang dan diikuti dengan Kuala Lumpur dengan 122.882 penumpang, dan Melbourne dengan 73.252 penumpang.

"Selama bulan Mei, terdapat satu penambahan maskapai internasional yakni Aero Dili dengan rute Dili-Denpasar-Dili. Dengan demikian, saat ini kami melayani 29 destinasi internasional dengan 36 maskapai," ujarnya.

Selanjutnya, warga Australia masih menjadi warga negara asing (WNA) yang paling banyak datang ke Pulau Bali di bulan Mei 2023.

Berdasarkan catatan Kantor Imigrasi Khusus Kelas I TPI Ngurah Rai, terdapat 109,87 ribu WNA Australia datang melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai dan dilanjutkan WNA India sebanyak 48.652 orang, dan WNA Tiongkok sebanyak 24.146 orang.

"Di bulan Mei, kami juga melakukan pelayanan kepada pesawat-pesawat peserta KTT ASEAN, serta melakukan berbagai persiapan untuk menerima kedatangan pesawat penumpang terbesar di dunia yaitu Airbus A380 yang mendarat dengan aman dan lancar pada tanggal 1 Juni lalul," ujarnya.

Lebih lanjut, ia berharap momentum dan kinerja positif di sepanjang tahun 2023 ini menjadi pertanda bahwa dunia aviasi dan pariwisata segera kembali normal.

Cinta rahasia itu membuat ketagihan, menyayangi istrimu itu beracun

KKP Rilis Kepmen Harga Pasir Laut 2 Tahun Sebelum Izin Jokowi Terbit******

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono rupanya sudah menerbitkan aturan soal hargapasir lautdua tahun sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan ekspor pasir laut dibuka lagi.

Izin Jokowi tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, yang diteken 15 Mei 2023.

Sementara, Sakti Wahyu menerbitkan aturan soal harga acuan pasir laut melalui Keputusan Menteri KKP (Kepmen KKP) Nomor 82 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Pasir Laut Dalam Perhitungan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang ia tandatangani pada 18 September 2021.

Dalam beleid tersebut, Sakti Wahyu juga membuka peluang harga pasir laut bisa berubah berdasarkan evaluasi paling lambat 12 bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila pertimbangan tertentu.

Lihat Juga : Tak Punya WA, Basuki SMS Menkeu Minta Cairkan Rp14,6 T Perbaikan Jalan

Adapun pertimbangannya antara lain yang dimuat dalam diktum ketiga sebagai berikut:

a. harga pasar;
b. harga pasir laut di lokasi pengambilan;
c. harga pengiriman pasir laut.

CNNIndonesia.comberupaya mengonfirmasi Kepmen KKP yang terbit sebelum PP Jokowi terbit kepada Sakti Wahyu dan Staf Khusus Menteri KKP Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Wahyu Muryadi. Hingga berita ini tayang, keduanya belum memberikan tanggapan.

Foto: jdih.kkp.go.id Harga Patokan Pasir Laut

Jokowi mengizinkan ekspor pasir laut lagi melalui PP Nomor 2 Tahun 2023 Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia. Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia.

Sementara di Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[Gambas:Video CNN]

Lotere film dan televisi paling kuat

BEI Ancam Setop Sementara Perdagangan Saham Krakatau Steel******

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengancam akan menghentikan perdagangan sahamsementara atau suspensi saham PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) apabila mereka tidak menyampaikan laporan keuangan tahun buku 2022 sampai dengan akhir Juni 2023.

"Apabila belum menyampaikan atau belum bayar denda, KRAS bisa di-suspend," ujar Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna seperti dikutip dari Antara, Senin (12/6).

Nyoman menyebut pihaknya telah memberikan Surat Peringatan Pertama (SP1), serta Surat Peringatan Kedua (SP2) yang disertai dengan pemberian denda sebesar Rp50 juta kepada KRAS, karena keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahun buku 2022.

Sampai saat ini, PT Krakatau Steel Tbk belum menyampaikan penjelasan terkait keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahun buku 2022 teraudit.

Namun demikian, Krakatau Steel telah menyampaikan laporan keuangan kuartal I- 2023 pada 30 April 2023, yang mencatatkan rugi bersih senilai US,263 juta atau memburuk dibandingkan membukukan laba bersih US,459 juta pada periode sama 2022.

Perseroan membukukan pendapatan yang meningkat 2,05 persen (yoy) menjadi US9,8 juta pada kuartal I-2023, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar US5,9 juta.

Berdasarkan Ketentuan II.6.2 Peraturan Bursa Nomor I-H tentang Sanksi, BEI memberikan Peringatan Tertulis II dan denda sebesar Rp50 juga kepada perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan Teraudit yang berakhir 31 Desember 2022 sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

[Gambas:Video CNN]

Tianzhimen

Kemenhub Dikabarkan Tolak Kereta Cepat Beroperasi 18 Agustus******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dikabarkan menolak menolak rencana PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) memulai operasi komersial penuh proyek kereta cepatJakarta-Bandung (KCJB) pada 18 Agustus mendatang.

Dilaporkan Reuters, Kamis (8/6), Kemenhub dan tiga konsultan proyek tersebut, Mott Macdonald, PwC, dan Umbra menolak proyek bernilai US,3 miliar itu beroperasi sesuai target KCIC. Kemenhub dan konsultan menyarankan operasi penuh KCJB dimulai pada Januari 2024.

Penolakan itu diketahui dari dokumen internal bertajuk Laporan 'Progress Update' tertanggal 14 Mei 2023.

Tak hanya itu, dokumen juga menyebut KCIC menginginkan sertifikat kelayakan operasi penuh untuk jalur tersebut, meskipun stasiun tidak lengkap alias belum rampung semua. 

Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti mengatakan pada tahap awal KCJB akan dilakukan soft launching. Nantinya, masyarakat dapat mencoba layanan KCJB dengan tujuan untuk memperkenalkan moda transportasi dengan kecepatan hingga 350 km/jam ini.

Lihat Juga : Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dilanda Masalah Baru

"Masyarakat nantinya bisa mencoba menggunakan layanan KCJB dari Halim ke Padalarang, termasuk di dalamnya mencoba integrasi KCJB dengan LRT Jabodebek yang menghubungkan Stasiun KCJB Halim ke semua Stasiun pelayanan LRT Jabodebek serta KA feeder,yang mengintegrasikan Stasiun KCJB Padalarang dengan Stasiun KAI Bandung dan Cimahi," ujar Emir melalui keteran resmi, Kamis (8/7).

Ia menyebut masa pengenalan operasional KCJB tersebut direncanakan akan diterapkan sampai September 2023. Adapun terkait tata cara dan skema pendaftaran untuk masyarakat dapat menggunakan jasa KCJB dalam masa pengenalan operasional tersebut sedang dibahas dan akan segera diumumkan.

Emir menuturkan pada masa pengenalan tersebut, stasiun yang akan melayani naik turun penumpang jumlahnya masih terbatas dan akan ditambah secara bertahap.

Selanjutnya, pengoperasian KCJB akan dijalankan secara normal sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku. Lebih lanjut, Emir menuturkan saat ini KCIC sedang berfokus pada testing dan commissioning KCJB menggunakan CIT atau kereta inspeksi.

Setelah sebelumnya seluruh aliran listrik pada jalur dimatikan guna penyempurnaan prasarana, pada pertengahan Juni 2023 diharapkan kereta inspeksi sudah mulai diujicobakan dengan kecepatan hingga 300 km/jam.

Emir menyebut kecepatan kereta inspeksi akan terus ditambah secara bertahap melalui pengujian yang kini tengah dilakukan. Kecepatan akan ditambah dari yang saat ini 180 km/jam, 300 km/jam, 350 km/jam, hingga mencapai puncak kecepatan teknisnya di 385 km/jam.

Setelah tahapan tersebut dapat dilalui, diharapkan di pertengahan Juli 2023 KCIC akan melakukan trial run menggunakan rangkaian EMU atau kereta penumpang. Di sana akan dilakukan pengetesan menyesuaikan dengan jadwal operasional KCJB sehari-hari nantinya.

"KCIC bersama seluruh stakeholder akan terus melakukan percepatan pembangunan dengan tetap mengutamakan keselamatan untuk dapat menyelesaikan proyek strategis nasional ini sesuai target-target yang telah ditetapkan," tutup Emir.

[Gambas:Video CNN]

Menjadi dewa leluhur di dunia fantasi

29,2 Juta Produk Belum Bersertifikat Halal******

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal(BPJPH) menyatakan sebanyak 30 juta produk usaha belum memiliki sertifikasi halal.

"Sebanyak 30 juta produk usaha membutuhkan sertifikasi halal. Namun hingga kini, baru sekitar 725 ribu produk yang bersertifikat halal dan 405 ribu di antaranya berasal dari sektor UMKM," ungkap Kepala BPJPH M. Aqil Irham melalui keterangan resmi, Kamis (8/6).

Menurutnya, jika dibandingkan dengan total UMKM di Tanah Air yang mencapai 64,2 juta. Jumlah ini masih sangat kecil sehingga dibutuhkan sinergi dari berbagai pihak untuk mendorong akses sertifikasi halal.

Kewajiban ini berlaku secara bertahap dimulai sejak 17 Oktober 2019. Khusus untuk makanan dan minuman, batas waktu wajib bersertifikat halal adalah pada 2024.

Dengan demikian, hal ini menjadi tantangan semua pihak untuk memperjuangkan agar para pelaku usaha, terutama yang bergerak di bidang makanan dan minuman khususnya UMKM untuk segera melakukan sertifikasi halal.

Oleh karena itu, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) mengadakan kegiatan Festival Syawal yang diselenggarakan dengan tajuk 'Jaminan Halal dimulai dari Hulu'.

Acara ini merupakan event yang diselenggarakan sebagai bentuk kepedulian LPPOM MUI terhadap kehalalan produk yang beredar di Indonesia, dimulai dari sumber awal rantai produksi halal untuk dipastikan kehalalannya, sebagai hulu atau sumber awal dari produksi halal selanjutnya.

Direktur Utama LPPOM MUI Muti Arintawati mengungkapkan tantangan besar dalam sertifikasi halal terkait pasokan bahan baku turunan hewani.

"Riset KNEKS bersama Halal Science Center IPB pada tahun 2021 menunjukkan bahwa 85 persen RPH (rumah potong hewan) belum memiliki sertifikat halal. Tentu ini bisa menjadi tantangan besar bagi Indonesia yang bercita-cita melakukan sertifikasi 10 juta produk halal," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Muti menuturkan gelaran Festival Syawal LPPOM MUI 1444H (2023) telah diikuti oleh 2.282 peserta bimbingan teknis dan 30 RPH yang sedang dalam proses sertifikasi.

Adapun RPH diantaranya, yang berlokasi di RPH Rawa Terate, Jakarta Timur, akan dilakukan penyerahan Sertifikat Halal (SH) hari ini.

"Diharapkan akan memicu kesadaran melakukan sertifikasi halal untuk RPH/RPU (rumah potong unggas) di seluruh Indonesia," pungkas Muti.

Cincin bela diri abadi

Menteri PUPR Respons Dugaan Manipulasi Laporan Keuangan Waskita******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono buka suara soal dugaan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan PT Waskita Karya Tbk dan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA).

Menurut Basuki, pihaknya hanya mengevaluasi performa pengerjaan kontrak-kontrak proyek yang digarap dua BUMN Karya tersebut. Adapun keuangan maupun aksi korporasi merupakan kewenangan Kementerian BUMN, bukan Kementerian PUPR.

"Kalau kami evaluasinya kan dari kontrak-kontrak yang didapatkan dari PUPR. Itu yang kita selamatkan untuk dikerjakan. Kalau yang tentang laporan dan kondisi keuangan, itu kan sudah domainnya corporate action, itu domainnya di Kementerian BUMN," beber Basuki, dikutip DetikFinance, Rabu (7/6).

Dugaan manipulasi laporan keuangan Waskita dan WIKA ini dihembuskan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo. Ia menyampaikan kecurigaan tersebut di depan Komisi VI DPR RI.

Tiko, sapaan akrabnya, mengatakan dua BUMN karya itu selalu mengklaim untung dalam laporan keuangannya. Padahal, cash flow perusahaan tidak pernah positif.

"Sebenarnya ini apakah memang pelaporan keuangan selama ini riil atau jangan-jangan perlu restatement karena selama ini laporan keuangannya tidak riil. Ini kami akan ada restatement," ungkapnya dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/6).

Saat ini pihaknya tengah melakukan investigasi bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait manipulasi laporan keuangan tersebut.

[Gambas:Video CNN]