slot39

Dewa Raja Sepuluh Arah

Gelar Workshop, Satgas Cipta Kerja Beri Kemudahan Akses Izin Usaha******

Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja menggelar Workshop Kemudahan Perizinan Berusaha: Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Acara tersebut digelar di Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa (18/7) kemarin.

Ketua Pokja Sinergi Substansi Sosialisasi Satgas Undang-Undang Cipta Kerja, Tina Talisa mengatakan, workshop ini digelar dalam rangka memberikan kemudahan akses perizinan berusaha secara langsung (on the spot) bagi nelayan tradisional dan perempuan pengolah hasil laut. Tujuannya untuk mendorong partisipasi ekonomi dari berbagai kelompok masyarakat.

Menurutnya, pemerintah memandang bahwa pelaku UMKM di bidang perikanan dan kelautan sebagai 'investor' yang berperan menekan angka pengangguran dengan cara membuka lapangan kerja.

"Acara ini penting sekali bagi kami khususnya bagi pelaku usaha sektor perikanan di Indonesia." tuturnya.

Menurut Dani, Undang-Undang Cipta Kerja berperan sangat krusial dalam memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha. Tak terkecuali pelaku usaha perikanan.

"Workshop ini untuk memastikan usaha-usaha yang dilakukan dapat mendapat perizinan yang oleh Undang-Undang Cipta Kerja dipermudah," terang Dani.

Adapun workshop dengan format talkshow ini menghadirkan narasumber dari berbagai badan dan lembaga negara. Di antaranya Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Kementerian Investasi dan BKPM, Agus Prayitno; Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Siti Aminah; FPM Ahli Madya BPOM, Sarmauli Nopeda Purba; dan Muhammad Salim, perwakilan dari Kementerian Kelautan Perikanan Sumatera Utara.

Dalam kesempatan tersebut, Agus Prayitno turut menyosialisasikan pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) demi mendukung kemajuan sebuah usaha. Menurutnya, NIB merupakan entitas berusaha yang wajib dimiliki pelaku usaha karena sudah mewakili keseluruhan dokumen.

"Dengan adanya NIB, Pemerintah mengakui keberadaan usaha bapak dan ibu," lanjutnya.

Agus menyampaikan kemudahan proses pengurusan NIB ini merupakan manfaat yang dihasilkan Undang-Undang Cipta Kerja. Para pelaku usaha cukup mengakses OSS.go.id untuk bisa mendapatkan NIB dengan syarat cukup memiliki KTP elektronik

"Untuk pengurusan NIB sifatnya gratis atau tidak ada biaya sama sekali," ucapnya.

Sementara itu, Sarmauli menjelaskan perihal Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Menurutnya Undang-Undang Cipta Kerja mempersingkat durasi pengurusan SPP-IRT yang tadinya membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan, namun kini bisa selesai dengan cepat.

"Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, pengurusan SPP-IRT yang tadinya dalam hitungan bulan, sekarang hanya butuh waktu 1 hari bahkan dalam hitungan menit," ujarnya.

Sarmauli juga mengatakan bahwa digitalisasi dalam proses pembuatan SPP-IRT sudah dilakukan dengan membuat dan mengmaksimalkan aplikasi SPP-IRT yang aktif melayani segala kebutuhan masyarakat mengenai SPP-IRT dari senin-jumat.

Selanjutnya, Siti Aminah menjelaskan, bahwa kebutuhan para pelaku usaha membuat sertifikat halal hari ini sangat mendesak. Karena mulai 18 Oktober 2024 mendatang, semua produk yang masuk dan beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal.

"Pada 18 Oktober 2024 produk yang tidak memiliki sertifikat halal tidak akan bisa beredar," papar Siti.

Karenanya, menurut Siti, workshop yang digelar Satgas UU Cipta Kerja ini sangat berperan dalam penting dalam menghadapi tantangan sertifikasi halal tersebut. Yakni dengan memberikan fasilitas langsung bagi para pelaku usaha dalam membuat sertifikasi halal.

Selain itu, Siti menambahkan, berkat UU Cipta Kerja ini juga membuat masa berlaku sertifikasi halal menjadi seumur hidup.

"Acara ini penting karena dijadikan sarana membantu pelaku UMKM mendapatkan sertifikat halal gratis," tutur Siti.

Nona Junhuan

Gelar Workshop, Satgas Cipta Kerja Beri Kemudahan Akses Izin Usaha******

Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja menggelar Workshop Kemudahan Perizinan Berusaha: Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Acara tersebut digelar di Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa (18/7) kemarin.

Ketua Pokja Sinergi Substansi Sosialisasi Satgas Undang-Undang Cipta Kerja, Tina Talisa mengatakan, workshop ini digelar dalam rangka memberikan kemudahan akses perizinan berusaha secara langsung (on the spot) bagi nelayan tradisional dan perempuan pengolah hasil laut. Tujuannya untuk mendorong partisipasi ekonomi dari berbagai kelompok masyarakat.

Menurutnya, pemerintah memandang bahwa pelaku UMKM di bidang perikanan dan kelautan sebagai 'investor' yang berperan menekan angka pengangguran dengan cara membuka lapangan kerja.

"Acara ini penting sekali bagi kami khususnya bagi pelaku usaha sektor perikanan di Indonesia." tuturnya.

Menurut Dani, Undang-Undang Cipta Kerja berperan sangat krusial dalam memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha. Tak terkecuali pelaku usaha perikanan.

"Workshop ini untuk memastikan usaha-usaha yang dilakukan dapat mendapat perizinan yang oleh Undang-Undang Cipta Kerja dipermudah," terang Dani.

Adapun workshop dengan format talkshow ini menghadirkan narasumber dari berbagai badan dan lembaga negara. Di antaranya Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Kementerian Investasi dan BKPM, Agus Prayitno; Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Siti Aminah; FPM Ahli Madya BPOM, Sarmauli Nopeda Purba; dan Muhammad Salim, perwakilan dari Kementerian Kelautan Perikanan Sumatera Utara.

Dalam kesempatan tersebut, Agus Prayitno turut menyosialisasikan pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) demi mendukung kemajuan sebuah usaha. Menurutnya, NIB merupakan entitas berusaha yang wajib dimiliki pelaku usaha karena sudah mewakili keseluruhan dokumen.

"Dengan adanya NIB, Pemerintah mengakui keberadaan usaha bapak dan ibu," lanjutnya.

Agus menyampaikan kemudahan proses pengurusan NIB ini merupakan manfaat yang dihasilkan Undang-Undang Cipta Kerja. Para pelaku usaha cukup mengakses OSS.go.id untuk bisa mendapatkan NIB dengan syarat cukup memiliki KTP elektronik

"Untuk pengurusan NIB sifatnya gratis atau tidak ada biaya sama sekali," ucapnya.

Sementara itu, Sarmauli menjelaskan perihal Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Menurutnya Undang-Undang Cipta Kerja mempersingkat durasi pengurusan SPP-IRT yang tadinya membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan, namun kini bisa selesai dengan cepat.

"Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, pengurusan SPP-IRT yang tadinya dalam hitungan bulan, sekarang hanya butuh waktu 1 hari bahkan dalam hitungan menit," ujarnya.

Sarmauli juga mengatakan bahwa digitalisasi dalam proses pembuatan SPP-IRT sudah dilakukan dengan membuat dan mengmaksimalkan aplikasi SPP-IRT yang aktif melayani segala kebutuhan masyarakat mengenai SPP-IRT dari senin-jumat.

Selanjutnya, Siti Aminah menjelaskan, bahwa kebutuhan para pelaku usaha membuat sertifikat halal hari ini sangat mendesak. Karena mulai 18 Oktober 2024 mendatang, semua produk yang masuk dan beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal.

"Pada 18 Oktober 2024 produk yang tidak memiliki sertifikat halal tidak akan bisa beredar," papar Siti.

Karenanya, menurut Siti, workshop yang digelar Satgas UU Cipta Kerja ini sangat berperan dalam penting dalam menghadapi tantangan sertifikasi halal tersebut. Yakni dengan memberikan fasilitas langsung bagi para pelaku usaha dalam membuat sertifikasi halal.

Selain itu, Siti menambahkan, berkat UU Cipta Kerja ini juga membuat masa berlaku sertifikasi halal menjadi seumur hidup.

"Acara ini penting karena dijadikan sarana membantu pelaku UMKM mendapatkan sertifikat halal gratis," tutur Siti.

Peningkatan monster terkuat

Perusahaan Terkait Gita Wirjawan Digugat PKPU Imbas Honor Rp76,6 M******

PT Tatamulia Nusantara Indah melayangkan gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT Narendra Interpacific Indonesia selaku pengembangHotel Shangri-La Resort & Spa, The Maj Nusa Dua, Balike Pengadilan Niaga Surabaya.

Perusahaan yang digugat tersebut terkait mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan. PT Narendra Interpacific Indonesia merupakan tempat atau perusahaan di mana Gita menjadi komisaris. 

Ia tercatat menjadi saksi dalam perjanjian kerja sama antara Tata Mulia dengan Narendra dalam pengembangan Hotel Shangri-La Resort & Spa. Begitu juga dengan Hotel Shangri-La Resort & Spa, The Maj Nusa Dua. 

Kuasa hukum Tatamulia Nusantara Frank Alexander Hutapea mengatakan gugatan PKPU dilayangkan karena hingga saat ini Narendra belum membayarkan honor kontraktor Rp76,664 miliar yang harusnya menjadi hak kliennya. 

Ia menambahkan sidang pertama gugatan telah dilangsungkan pada 14 Juli 2023 lalu.

"Klien kami dan masih menunggu jawaban Debitur," ujar Frank melalui keterangan resmi, Kamis (20/7).

Frank menuturkan pihak Narendra sudah menunggak utang honor kontraktor sejak 31 Desember 2018. Namun, hingga saat ini tidak ada pelunasan yang dilakukan serta selalu menghindar ketika diajak bertemu.

"Mohon dicek apa benar untuk sewa tanah lapangan golf di mana ada Hotel Shangri-La tersebut juga masih menunggak kepada ITDC sebagai pemilik tanah?," ucap Frank.

CNNIndonesia.com telah berupaya menghubungi Gita Wirjawan. Namun, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum memberikan respons.

[Gambas:Video CNN]

Penjelasan Guru yang Sebenarnya

Pameran AOE 2023 Resmi Ditutup, Bahlil Apresiasi Transformasi Apkasi******

Pameran Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2023 resmi ditutup oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, setelah berlangsung selama tiga hari di Hall 3 ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Sabtu (22/7).

Acara yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) ini berhasil menarik perhatian dengan hadirnya transformasi dalam konteks pelayanan publik dan pengembangan ekonomi wilayah.

Dalam pidatonya, Bahlil memberikan apresiasi tinggi terhadap Apkasi karena upaya mereka dalam menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru.

Sementara itu, pada 2023 Presiden memerintahkan target investasi sebesar Rp1.400 triliun untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen.

Bahlil juga menyoroti pentingnya hilirisasi dalam sektor industri. Ia memberikan contoh kesuksesan hilirisasi pada sektor bahan baku nikel, yang meningkatkan nilai ekspor hingga 10 kali lipat.

Dia pun menegaskan bahwa hilirisasi bukan hanya tentang meningkatkan nilai tambah, tetapi juga merupakan bentuk kedaulatan negara dan independensi ekonomi.

Dalam upaya meningkatkan investasi, Bahlil juga berkomitmen untuk membantu daerah di luar Pulau Jawa agar memiliki keunggulan komparatif dan kesempatan yang sama dengan wilayah lain.

Menurutnya, saat ini investasi di luar Pulau Jawa telah meningkat signifikan, mencapai 53 persen. Hal ini menjadi langkah positif dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi para bupati di daerah tersebut.

"Indonesia harus menjadi Indonesia Sentris, bukan Jawa Sentris. Saya rubah kebijakan ini untuk menciptakan keadilan antara Pulau Jawa dan daerah lainnya," imbuh dia.

Dalam kesempatan penutupan, Bahlil memberikan apresiasi kepada Apkasi yang telah menyelenggarakan pemilihan Putri Otonomi Indonesia 2023.

"Kita harus terus dorong anak-anak kita, generasi muda kita untuk menjadi entrepreneur dalam rangka menciptakan dunia usaha baru yang akan menjaga kedaulatan bangsa kita," tegas Menteri Bahlil dalam penutupannya.

Sebagai informasi, pameran AOE 2023 yang dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah kabupaten, kementerian, swasta, UMKM, dan media, telah sukses menarik 10 ribu pengunjung.

Acara ini juga dilengkapi dengan beragam side event, termasuk business matching, fashion showWastra Nusantara, dan Anugerah Jurnalistik Apkasi (AJA) 2023 yang memberikan apresiasi kepada para jurnalis yang telah aktif mempublikasikan liputan tentang pembangunan di daerah.

Dari rangkaian pameran dan acara, berbagai kabupaten telah meraih penghargaan atas standterbaik, kreatif, inspiratif, komunikatif, desain & dekorasi, inovatif, atraktif, edukatif, serta kategori hospitality. Kabupaten Mimika dinobatkan sebagai juara umum dalam AOE 2023.

Pameran ini memberikan gambaran jelas tentang komitmen pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia, serta memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk menjadi entrepreneur dan menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Diharapkan, melalui investasi yang baik, Indonesia akan terus maju dan menjaga kedaulatannya di panggung dunia.

Raja Zhou yang terlahir kembali bukanlah seorang yang kesepian, tidak pilih-pilih, atau tidak bermoral

Ditikung Lagi, Mengapa Tesla Tak Kunjung Investasi di Indonesia?******

Perusahaan Tesla milik Elon Musktak kunjung berinvestasi di Indonesia hingga saat ini. Padahal pemerintah telah 'merayu' miliarder nomor wahid itu sejak beberapa tahun terakhir.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan telah bertemu dengan Musk pada Mei 2022 lalu. Saat itu, Jokowi didampingi Presiden Direktur Bakrie & Brother Anindya Novyan Bakrie dan Duta Besar Indonesia Untuk AS Rosan Roeslani.

Melalui akun LinkedIn-nya, Anindya mengatakan pertemuan itu bertujuan meyakinkan Tesla untuk bekerja sama dengan Indonesia terkait penyediaan dan pemrosesan nikel sebagai bahan baterai kendaraan listrik.

Terbaru, Luhut mengatakan akan bertemu Musk bulan depan. Pertemuan itu untuk menyikapi investasi Tesla di Malaysia yang sedang ramai dibahas dalam beberapa waktu terakhir.

"Belum ada Tesla juga (di Malaysia). Saya mau ketemu Elon nanti (tanggal) 2 bulan depan (Agustus)," kata Luhut di Menara Danareksa, Jakarta Pusat, Senin (24/7).

"Ya itu, kita mau finalkan. Makanya tadi pertanyaan dia itu berkaitan dengan itu," imbuh Luhut.

Sebelum menyasar Malaysia, Tesla juga menyatakan berminat berinvestasi di India. Kabar itu ia sampaikan usai bertemu Perdana Menteri India Narendra Modi.

Lihat Juga : Kembangkan Bursa Karbon, Indonesia Terima Hibah Rp52 M dari Inggris

Menurutnya, India sangat bagus untuk investasi energi surya. Ia pun berencana mengunjungi India tahun depan untuk menjajaki investasi Tesla.

"Kami akan melakukannya sesegera mungkin. Kami tidak ingin terburu-buru pada pengumuman, tetapi kemungkinan akan ada investasi yang signifikan dalam hubungan dengan India," katanya.

Lantas mengapa Tesla tak kunjung berinvestasi di Indonesia?

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan Tesla memang tidak hanya bernegosiasi dengan RI untuk berinvestasi, tetapi juga dengan Malaysia dan India. Kedua negara itu dinilai menjadi saingan berat bagi RI dalam beberapa konteks.

Dalam ekosistem kendaraan atau otomotif, kedua negara itu sudah punya pengalaman dalam membangun industri sendiri.

Kondisi itu didukung oleh kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni serta dukungan politik.

Lihat Juga : Sri Mulyani Klaim Indonesia Diminta Dunia Berbagi Cara Tarik Investasi

"Menurut saya ini juga kemudian dilihat sebagai pertimbangan oleh Tesla," kata Yusuf kepada CNNIndonesia.com.

Yusuf menilai Tesla tak kunjung berinvestasi di Tanah Air lantaran ekosistem atau infrastruktur kendaraan listrik yang belum sepenuhnya terbangun.

Kondisi itu membuat investasi yang diharapkan bisa menggaet pasar domestik tidak bisa terpenuhi, setidaknya dalam jangka waktu pendek.

Maka dari itu, ia menilai pemerintah harus memperbaiki terlebih dahulu ekosistem kendaraan listrik dalam negeri. Kemudian juga memastikan regulasi terkait ekosistem kendaraan listrik berkelanjutan.

"Artinya, siapapun pemimpin baru nanti, bisa memastikan bahwa program hilirisasi nikel atau ekosistem kendaraan listrik bisa berlanjut," katanya.

Yusuf menilai wajar jika pemerintah ngotot agar Tesla berinvestasi di Indonesia karena merupakan perusahaan mobil listrik terbesar di dunia.

Jika bisa mendapatkan investasi Tesla, maka peluang RI untuk masuk ke dalam rantai pasok global kendaraan listrik semakin besar.

Ekspor ilegal hingga cadangan nikel dikuasai perusahaan smelter China

Tahta Dewa Darah Asli

Dave Willner Tinggalkan Jabatan Kepala Kepercayaan dan Keamanan OpenAI******

Kepala bagian kepercayaan dan keamanan (trust and safety) OpenAI Dave Willner mundur dari jabatannya, pada Kamis (20/7).

Willner telah memimpin tim kepercayaan dan keamanan kecerdasan buatan perusahaan sejak Februari 2022. Pengunduran dirinya ia ungkapkan dalam postingan di Linkedin.

Ia berencana beralih ke peran sebagai penasihat dan menghabiskan waktu lebih banyak bersama keluarga.

CEO OpenAI Sam Altman meminta regulasi AI dalam sidang panel Senat pada Maret.

Dia memberi tahu para pembuat kebijakan bahwa potensi AI untuk digunakan untuk memanipulasi pemilih dan menyebarkan disinformasi adalah area kekhawatiran terbesarnya.

Lihat Juga : Bos Badan Pangan soal India Setop Ekspor Beras: Harus Waspada

Seorang juru bicara OpenAI tidak segera merespons permintaan komentar mengenai pengunduran diri Willner atau pertanyaan tentang siapa yang akan menggantikan perannya.

Pengunduran diri Willner datang ketika OpenAI terus bekerja sama dengan regulator di Amerika Serikat dan di tempat lain untuk mengembangkan pengaman dan pembatasan seputar teknologi AI yang berkembang pesat.

OpenAI adalah salah satu dari tujuh perusahaan AI terkemuka yang pada hari Jumat melakukan komitmen sukarela yang disetujui oleh Gedung Putih untuk membuat sistem dan produk AI lebih aman dan dapat dipercaya.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, perusahaan-perusahaan tersebut setuju untuk menguji sistem AI baru dengan pihak luar sebelum mereka dirilis secara publik, dan untuk dengan jelas menandai konten yang dihasilkan oleh AI, demikian diumumkan oleh Gedung Putih.

[Gambas:Video CNN]