situs judi paling gacor

Mahkota Bersalah dikendalikan oleh saudari tertentu

Nelayan Pertanyakan Rencana Menteri KKP Batasi Kuota Penangkapan Ikan******

Nelayan mengaku tak diajak bicara soal rencana pembatasan penangkapan ikan berbasis kuota yang bakal diterapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Januari 2023.

Sekretaris Jenderal Serikat Nelayan Indonesia (SNI) Budi Laksana menegaskan pemerintah perlu payung hukum yang jelas jika ingin memberlakukan pembatasan kuota penangkapan ikan.

"Terlalu terburu-buru dan saya kira kalau ditanya ke nelayan yang biasa menangkap (ikan), mereka gak tahu juga bagaimana sistem kuota segala macam," tegas Budi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (27/12).

Permasalahan soal definisi kuota penangkapan ikan hingga bagaimana para nelayan memenuhi kuota tersebut dianggap belum jelas. Ketidakjelasan ini bahkan menimbulkan spekulasi nelayan dilarang menangkap ikan.

Simpang siur yang muncul menimbulkan kekhawatiran dalam kelompok nelayan di seluruh Indonesia, termasuk ancaman kehilangan mata pencaharian.

"Selama ini SNI tidak pernah diajak komunikasi yang seperti itu. Teman-teman juga khawatir. Jadi di daerah itu bertanya bagaimana kuota tadi. Lalu kalau kami nganggur, kami mau makan apa nanti? Itu kan pertanyaan sederhana yang sebenarnya harus dijawab sebelum (aturan) itu dilaksanakan," jelas Budi.

Ada empat poin utama yang dipertanyakan SNI. Pertama, belum ada kejelasan dan keterangan rinci seperti apa pembatasan penangkapan ikan berbasis kuota. Kedua, aturan main di mana kalaupun benar ada pembatasan maka harus diikuti dengan penegakkan hukum terhadap pelanggar.

Ketiga, kuota tersebut secara rinci diberikan kepada siapa dan berapa besarannya. Budi mempertanyakan apakah nelayan, kelompok nelayan, dan pengusaha bakal mendapatkan kuota yang sama. Jika benar, ini mencerminkan ketidakadilan di mana pengusaha besar diberikan kuota yang sama dengan nelayan kecil.

Keempat, siapa yang bakal mengeluarkan aturan pembatasan kuota tersebut. Apakah KKP, Kemenko Bidang Maritim dan Investasi, atau ada badan khusus yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Selama ini kementerian punya data, badan itu (Komisi Nasional Kebijakan Penangkapan Ikan) punya data, lalu yang mau kami rujuk yang mana? Jadi itu tadi yang mengeluarkan data kalau bisa datanya harus tunggal yang menjadi rujukan sehingga jelas kalau mau terukur segala macam," ujarnya Budi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Khawatir Keluar Uang Tambahan

Sembilan putaran sangat indah

Harga Naik, Warga AS Bayar Lebih Mahal untuk Belanja Natal******

Pengeluaran belanja warga Amerika Serikat (AS) naik selama libur natal tahun ini. Kenaikan ini dipicu mahalnya harga-harga akibat inflasi yang tinggi. Selama musim liburan, konsumen terpaksa membayar lebih mahal untuk barang kebutuhan sehari-hari maupun kuliner.

Mastercard Spending Pulse melaporkan pada periode 1 November hingga 24 Desember, penjualan ritel AS tercatat meningkat 7,6 persen, dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Data diperoleh dengan melacak penjualan ritel di toko-toko maupun penjualan daring, dengan berbagai metode pembayaran, tanpa memasukkan penjualan otomotif.

Jumat lalu, Kementerian Perdagangan melaporkan indeks Pengeluaran Konsumsi Pribadi (PCE) naik 5,5 persen pada November, dibanding tahun sebelumnya.

"Konsumen dan retailermenjalani musim dengan baik, ini menunjukkan ketahanan di tengah meningkatnya tekanan ekonomi," ujar Kepala Ekonom Mastercard Economics Institute, Michelle Meyer, dikutip CNN Business, Rabu (28/12).

[Gambas:Video CNN]

Temuan Mastercard, konsumen mendiversifikasi pengeluaran mereka untuk mengatasi mahalnya harga-harga dan memprioritaskan makan di luar. Penjualan di restoran tumbuh lebih dari 15 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Konsumen AS juga menunjukkan preferensi yang meningkat untuk berbelanja online. Penjualan onlinetumbuh 10,6 persen dari tahun ke tahun.E-commercemenyumbang 21,6 persen dari total penjualan ritel, naik dari 20,9 persen pada tahun 2021.

[Gambas:Video CNN]

Peralatan dari dunia lain

Pos Indonesia dan Lion Air Rilis Tol Udara & Darat Demi Permudah UMKM******

Pos Indonesia Group melalui anak perusahaannya Pos Logistik Indonesia bekerja sama dengan Lion Air Group meluncurkan 'tol udara' dan 'tol darat' untuk mempermudah UMKM.

Kolaborasi ini bernama Ekosistem Direct Trading. Fokus utamanya adalah pengiriman serta pendistribusian produk dari petani, peternak, nelayan, serta para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kepada para konsumen secara langsung.

"Jadi karena sudah ada tol laut, kerja sama hari ini saya jawab tambahan 'tol udara' dan 'tol darat'. Jadi port to port (rute penerbangan) dan post to post (jaringan pos darat)," kata Direktur Utama Pos Logistik Indonesia Ardian Cholid di Posbloc, Jakarta, Rabu (28/12).

Program yang terintegrasi dengan layanan kurir digital milik Pos Indonesia Group Pos Aja! juga membantu para pelaku bisnis memasarkan ikan hidup yang bisa dikirim antarpulau.

Di lain sisi, Presiden Direktur Lion Air Group Capt. Daniel Putut Kuncoro Adi menyambut baik program kerja sama ini. Ia mengatakan kapabilitas masing-masing perusahaan bisa memperlancar arus pengiriman barang.

"Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus daya saing produk di pasar regional dan global," ungkap Daniel.

[Gambas:Video CNN]

Undian amplop merah langsung

Kementan Jamin Stok Bahan Pangan Pokok Aman Jelang Tahun Baru******

Kementerian Pertanian (Kementan) menjadi ketersediaan 12 bahan pangan pokok, khususnya komoditas peternakan dalam kondisi aman dan mencukupi jelang pergantian tahun.

"Alhamdulillah 12 bahan pangan pokok, khususnya untuk komoditas peternakan itu cukup dari sisi produksi dan itu bisa kami yakinkan, sehingga rakyat tidak perlu khawatir karena komoditas peternakan surplus pada 2022," ucapnya seperti dikutip dari keterangan resmi, Kamis (29/12).

Selain itu, Kementan juga bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyediakan bahan pangan berkualitas dengan harga terjangkau melalui kegiatan 'Serbu Pangan Murah'.

Selain komoditas peternakan, kegiatan itu juga menyediakan komoditas pangan lainnya, seperti beras, cabai, bawang merah, bawang putih, gula pasir, dan minyak goreng.

"Kami mengapresiasi Komandan Rindam Jayakarta beserta seluruh jajaran untuk berkolaborasi untuk pelaksanaan kegiatan ini" ungkap Nasrullah.

Ia menyebut pihaknya berupaya menggencarkan peningkatan konsumsi protein hewani dengan penyediaan bahan pangan dengan akses yang mudah dan terjangkau, salah satunya melalui kegiatan Serbu Pangan Murah tersebut.

Menurutnya, kegiatan itu juga merupakan tindak-lanjut arahan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk mendekatkan produsen dengan konsumen agar bisa menyediakan pangan dengan harga terjangkau dalam masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan tahun baru 2023.

"Alhamdulillah dari segi produksi 12 bahan pangan pokok dalam kondisi tercukupi sehingga harapan saya masyarakat dapat memanfaatkan keberadaan Serbu Murah ini dengan baik, beli secukupnya, tidak perlu khawatir karena pemerintah akan selalu mengawal ketersediaan dan pasokan bahan pangan agar semua masyarakat dapat menikmatinya," imbuh Nasrullah.

Ia menambahkan kegiatan serupa juga telah dilaksanakan bersama stakeholderterkait di beberapa titik sejak 18 Desember 2022 hingga nanti tanggal 31 Desember 2022.

Sementara itu, Kepala Bagian Umum Rindam Jaya Letkol INF Audy Komontoy mengungkapkan kerjasama TNI dan Kementan terus dilakukan dan saling bersinergi dalam menjaga ketahanan pangan bagi masyarakat Indonesia.

"Kerja sama TNI dengan Kementan sudah lama dilakukan, mulai dari hulu hingga hilir dalam menjaga ketahanan pangan, saat ini pada kegiatan Serbu pangan Murah, kami memfasilitasi tempat untuk masyarakat dalam mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan," ucap Audy.

[Gambas:Video CNN]

Saya membunuh Guru

Kemenhub Akan Basmi Truk 'Obesitas' di 2023******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan segera menerapkan kebijakan bebas truk kelebihan muatan dan dimensi (zero over dimension overload/ODOL) di 2023.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi yang dipertegas oleh Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno dalam Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 dan Outlook Kegiatan 2023.

"ODOL itu kami cukup intensif bagaimana secara antisipatif dan detail melakukan (pengawasan), memang ini tantangan," kata Budi di Kantor Kemenhub, Selasa (27/12).

Hendro mengamini bahwa kalangan pengusaha sudah berkali-kali meminta penundaan dari awal dikenalkan kebijakan zero ODOL pada 2017, berujung pelaksanaan yang molor sampai sekarang.

Namun, permintaan penundaan tidak diikuti dengan pengurangan jumlah truk obesitas, malah semakin bertambah. Padahal, Hendro mengatakan ODOL menyumbang 20 persen kecelakaan lalu lintas atau kedua terbesar setelah sepeda motor sebesar 73 persen.

"Sampai hari ini belum ada kebijakan penundaan atau pencabutan zero ODOL di 2023. Kami akan tetap berlakukan zero ODOL dengan tahapan-tahapan yang akan kami rumuskan, bagaimana bisa terlaksana dengan baik, tapi situasi bisa di-manage tanpa ada gejolak," tegas Hendro.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah untuk memperhatikan insentif untuk memastikan penerapan kebijakan bebas truk kelebihan muatan dan dimensi (zero ODOL) berjalan.

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan pemerintah harus menentukan prioritas antara zero ODOL yang mulai berlaku 2023 atau subsidi mobil listrik yang masih membutuhkan infrastruktur.

"Prioritas yang menentukan pemerintah. Sekarang melihat prioritasnya mana, karena kalau penetapan zero ODOL itu Januari 2023, kalau mobil listrik kan masih membutuhkan infrastruktur juga, tidak langsung, ada persiapan," ujar Hariyadi di Kantor Apindo, Rabu (21/12).

Kebijakan zero ODOL diterapkan untuk menghapus truk yang biasanya membawa muatan yang berlebih. Namun, alokasi dana yang harus dikeluarkan pengusaha cukup besar untuk investasi truk baru.

Hariyadi mengatakan pemerintah bisa melakukan intervensi dari sisi fiskal dengan pembebasan pajak impor karena pengusaha akan mengganti alat angkutnya.

[Gambas:Video CNN]

Tian Yun Xian Yuan

Jokowi Beri Restu, Erick Thohir Bakal Bubarkan BUMN PT PANN******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merestui pembubaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (PANN) yang sudah direncanakan Menteri BUMN Erick Thohirpada 2020 lalu.

Restu pembubaran itu tercermin dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023 yang diteken Jokowi pada 23 Desember 2022.

Dalam beleid itu, pemerintah berencana menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengembangan Armada Nasional.

Pada 2020 lalu, Erick Thohir memang gencar menyatukan hingga membubarkan BUMN yang serupa dan bermasalah atau rugi. Salah satunya yang direncanakan dan masuk dalam daftar pembubaran ataupun merger adalah PT PANN.

Apalagi, PANN disebut sebagai perusahaan rugi dan dengan jumlah karyawan hanya tujuh orang termasuk direksi dan komisaris. Karenanya, pada saat itu Erick berencana menyatukan perusahaan tersebut dengan holding perhotelan.

"Disebutkan Komisi VI, PANN pegawainya 7 orang dan punya dua bisnis hotel. Jadi, bisnis hotel itu bagi hasil dengan mitra menjadi uang, kemudian digunakan buat kegiatan," kata dia.

Perluasan yang dimaksud adalah fungsi dari Kementerian BUMN untuk melikuidasi dan merger perusahaan yang masuk dalam kategori dead weightalias sekarat.

Selain merger PANN, Erick juga membeberkan dua perusahaan BUMN yang akan ditutup alias likuidasi. Keduanya berstatus sekarat.

"Jadi kalau memang tidak ada pilihan, mohon maaf dengan segala kerendahan hati, kalau harus dilikuidasi ya memang harus dilikuidasi. Kalau tidak, akan menjadi beban berkelanjutan yang akhirnya tidak ada jalan keluar," kata Erick pada 21 Februari 2020 lalu.

Namun, upaya merger tersebut terhambat karena masih menunggu persetujuan perluasan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk Badan Hukum BUMN.

[Gambas:Video CNN]