petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

situs petir 138

warna paito taiwan 113Jutaan kata 872668Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs petir 138》

Lembaga sensor akan ubah batas usia penonton film dewasa, bukan 17 tahun lagi******

Lembaga sensor akan ubah batas usia penonton film dewasa, bukan  17 tahun lagi
Konferensi pers Lembaga Sensor Film (LSF) di Jakarta, Senin (18/12/2023). (ANTARA/Pamela Sakina)
Jakarta (ANTARA) - Lembaga Sensor Film (LSF) sedang dalam upaya mengubah batas usia minimum kategori dewasa untuk menyaksikan film, dari semula 17 tahun ke atas (17+) menjadi 18 tahun ke atas (18+).

“Kami sudah membentuk tim untuk itu, dan kami sudah menyusun narasi-narasi berdasarkan dasar-dasar akademik yang ada, hari ini memang sudah masuk di Prolegnas (Program legislasi Nasional),” ujar Wakil Ketua LSF Ervan Ismail kepada ANTARA pada jumpa pers di Jakarta, Senin.

Perubahan tersebut dilakukan atas dasar penelitian terbaru LSF dengan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA) berjudul "Perfilman, Kriteria Penyensoran dan Budaya Sensor Mandiri" yang menemukan bahwa publik menginginkan LSF untuk mengubah kategori batas usia tersebut menjadi minimum 18 tahun.

Baca juga: Sebagian besar pengaduan ke LSF soal konten film

Selain itu, sebelumnya usia minimum kategori dewasa yang ditetapkan LSF (17 tahun) berbeda dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dalam UU No 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 tentang Perlindungan Anak disebutkan, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan ini, Ervan mengatakan LSF berupaya untuk menyeragamkan batasan kategori usia dewasa dengan undang-undang yang berlaku.

“Kami lihat dari hasil-hasil penelitian dan diskusi, bahwa ada anak-anak yang sekarang itu masih belum sanggup menalar adegan-adegan dewasa, jadi ini menjadi pilihan yang cukup rasional, karena ini juga diadopsi oleh teman-teman di Komisi Perlindungan Anak dan lembaga-lembaga negara yang lain,” Ervan menambahkan.

Ervan mengatakan hingga saat ini proses dokumen pengajuan perubahan kategori batas usia minimum film tersebut sedang diperiksa oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan telah masuk dalam Prolegnas.

Namun, dia menyebut, memerlukan waktu beberapa tahun ke depan untuk akhirnya batas usia tersebut resmi ditetapkan, mengingat pengajuan masuk daftar Prolegnas urutan ke-100.

Hingga saat ini, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film, ada empat klasifikasi usia penonton untuk film. Keempatnya adalah semua umur (SU), 13+ (di atas 13 tahun), 17+ (dewasa di atas 17 tahun), dan 21+ (dewasa di atas 21 tahun).

Baca juga: LSF luncurkan Bioskop Sadar Sensor Mandiri

Baca juga: LSF sebut sensor film tidak kekang kreativitas

Baca juga: Sineas perlu atur waktu syuting jika libatkan anak

Pewarta: Pamela Sakina
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2023

Satgas UUCK Sosialisasikan Kemudahan Perizinan bagi UMKM Bandung******

Satgas UU Cipta Kerja mendorong pelaku usaha agar secara aktif memberi masukan terhadap berbagai kebijakan yang ada saat ini.
Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta. (Foto: Arsip Satgas UU Cipta Kerja)
Jakarta, CNN Indonesia--

Satgas UU Cipta Kerja (UUCK) menyatakan bahwa UU Cipta Kerja (UUCK) hadir untuk mempermudah peraturan aktivitas investasi pelaku usaha, baik dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun dari masyarakat seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Melalui UU Cipta Kerja, ada usaha deregulasi sehingga persyaratan perizinan menjadi lebih cepat, lebih mudah, lebih handal, dan terintegrasi melalui satu pintu saja yaitu OSS (Online Single Submission)," kata Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta.

Hal itu diungkapkan dalam sosialisasi kebijakan terkait perizinan berusaha dalam workshop bertema Peran dan Manfaat UU Cipta Kerja bagi Pelaku Usaha di Bandung, Jawa Barat pada Selasa (20/2).

Ketua Pokja Strategi dan Sosialisasi Satgas UU Cipta Kerja, Dimas Oky Nugroho, menambahkan bahwa penyampaian saran dan kritik terkait kebijakan bisa dilakukan melalui media sosial @satgasciptakerja.

"Masukan dan kritik yang disampaikan akan menjadi bahan analisis kami untuk perbaikan-perbaikan ke depan baik dari sisi penyempurnaan aturan, atau dari sisi implementasinya," paparnya.

Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Merry Ruslina Ambarita menyebut, setelah UU Cipta Kerja disahkan, perizinan pariwisata diintegrasikan hanya melalui OSS.

"Kalau dulu kan, perizinan operasional ada di kementerian A, lalu perizinan lain ada di kementerian B, jadi buat pusing pelaku usaha," katanya.

Dirinya mengakui, perlu ada beberapa perbaikan dalam peraturan standar usaha untuk pariwisata dan ekonomi kreatif dalam Permenparekraf No. 4 tahun 2021.

Sementara, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Direktorat Deregulasi Penanaman Modal, Delfinur Rizky menjelaskan bahwa penerbitan NIB semenjak adanya UU Cipta Kerja semakin mudah. Sektor investasi pun mengalami tren peningkatan mencapai US ribu.

"Per hari ini, sudah ada 7,53 juta NIB terbit dengan sebagian besar terbit di Jawa Barat dengan proyek usaha mikro kecil," ujar Rizky.

Tak hanya terkait penerbitan NIB, UU Cipta Kerja juga menggratiskan sertifikasi halal dan mempercepat penerbitan SNI, kemudahan perizinan bagi PT Perseorangan, serta kemudahan dalam sistem kemitraan antara usaha besar dengan UMKM.

Salah satu contohnya, adalah kemitraan antara Nestle dan peternak sapi perah di Jawa Timur, di mana peternak mengalami peningkatan pendapatan dan usaha besar mendapatkan retribusi pajak.

Perwakilan Kamar Dagang dan Industri Indonesia Jawa Barat, Riswandi, menyarankan agar sosialisasi implementasi perizinan digiatkan ke pemerintah daerah.

Menurutnya, kejadian di lapangan tidak sesuai dengan peraturan. Riswandi juga mendorong revisi PP 5 tahun 2021 segera diselesaikan.

Merespons Riswandi, Arif berjanji bahwa revisi peraturan akan segera diselesaikan dan sosialisasi kepada pemerintah daerah akan digencarkan.

"Yang penting bagi pelaku usaha kan jelas secara prosedur dan harga, sehingga satgas berkomitmen untuk menampung aspirasi dari masyarakat dan menyampaikan kepada Kementerian dan Lembaga terkait." ujarnya.

(rea/rir)

[Gambas:Video CNN]




bab terbaru:slot383

Perbarui waktu:2024-07-07

Daftar bab terbaru
trik fafafa
slot 138 gacor
daftar pinjol legal 2022
situs game slot online
tafsir mimpi 2d bergambar mbah barong
depo 77 slot
air 88 slot
judi gacor hari ini
turbo303
Daftar isi semua bab
Bab 1 gacor4d
Bab 2 go slot 888
Bab 3 rtp ohtogel
Bab 4 pembayaran ditolak akulaku
Bab 5 cara pinjam dana cicil di akulaku
Bab 6 situs slot jackpot maxwin
Bab 7 digital slot login
Bab 8 sc88slot
Bab 9 mendapatkan uang dari shopee
Bab 10 bisaqq
Bab 11 slot spadegaming demo
Bab 12 kelinci777
Bab 13 game hijau slot
Bab 14 erek erek buku mimpi terlengkap
Bab 15 mola88
Bab 16 bk 77 slot
Bab 17 situs terpercaya dan gacor
Bab 18 slot play 77
Bab 19 link gacor member baru
Bab 20 cara pengajuan pinjaman di kredivo
Klik untuk melihattersembunyi di tengah3738bab
kampusBacaan TerkaitMore+

Catatan Pengaduan

https slot
OJK mengungkap ada tiga modus penipuan online yang marak jelang Ramadan, termasuk adanya uang yang tiba-tiba masuk ke rekening.
OJK mengungkap ada tiga modus penipuan online yang marak jelang Ramadan, termasuk adanya uang yang tiba-tiba masuk ke rekening. Ilustrasi. (Foto: iStock/fizkes)
Jakarta, CNN Indonesia--

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan tigamodus penipuan onlinejelang Ramadan, termasuk adanya sejumlah uang yang tiba-tiba masuk ke rekening.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan memang banyak modus penipuan menjelang puasa dan lebaran. Pasalnya, kebutuhan dan keinginan masyarakat meningkat di momen tersebut.

Wanita yang akrab disapa Kiki ini menyebut modus pertama adalah aksi pinjaman online (pinjol) ilegal. Biasanya, pinjol ilegal akan menggunakan modus mengirim sejumlah uang ke rekening orang tertentu, yang sebenarnya tak pernah mengajukan pinjaman.

Ia mengatakan pengaduan terkait pinjol ilegal saat ini berada di kisaran 1.400 kasus. Namun, tidak menutup kemungkinan jumlah aduan tersebut akan bertambah.

Kiki menyarankan korban modus pinjol ilegal ini melapor kepada pihak bank dan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK). Selain itu, ia mengimbau korban agar melapor ke Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) sehingga bisa ditindaklanjuti dengan cepat.

"Kemudian, jangan juga dipakai kalau gak pernah mengajukan (pinjaman). Terus minta blokir sama bank untuk jumlah dana tersebut, kemudian blokir nomor debt collector yang menagih dan diabaikan saja," tambahnya.

Selain pinjol ilegal, modus kedua adalah penawaran paket tertentu dengan harga dan diskon yang tak wajar. Ia mencontohkan marak penawaran cicilan perjalanan wisata, umrah, dan lain-lain yang harganya tidak masuk akal.

Ketiga, akan banyak modus berupa kiriman bingkisan atau parsel. Kiki mewanti-wanti penipuan berupa penyadapan informasi penting seseorang.

"Banyak juga terjadi di Ramadan banyak orang mengirim parsel. Ini kita melihat juga akan kemungkinan orang mengirim informasi via WhatsApp dan lain-lain untuk kita membuka satu aplikasi, yang ternyata seperti modus sniffing, tindakan penyadapan oleh hacker menggunakan jaringan internet," jelasnya.

"Tujuan utamanya untuk mencuri data kita, informasi penting, seperti username, password m-banking, informasi kartu kredit, password email, dan lain-lain. Hati-hati deh jangan sembarang mengunduh aplikasi dan sembarang membuka kalau kita tidak yakin," tutup Kiki.

[Gambas:Video CNN]



(skt/pta)

usia fantasi

erek erek mimpi
Vaksin dengue sudah ada, ini batas usia penerimanya
Ketua Satuan Tugas Imunisasi Dewasa Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) Dr dr Sukamto Koesnoe, SpPD-KAI, FINASIM (kiri) bersama Ketua Umum Pengurus Besar PABDI Dr dr Sally A. Nasution, SpPD, KKV, FINASIM, FACP dalam dalam peluncuran Rekomendasi Jadwal Imunisasi Dewasa tahun 2023 dari PAPDI di Jakarta, Senin (18/12/2023). (ANTARA/Lia Wanadriani Santosa)
Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Prof Dr dr Samsuridjal Djauzi, SpPD-KAI, FINASIM mengatakan vaksin dengue bisa diberikan dua dosis mulai usia enam tahun hingga 45 tahun sebagai pencegahan demam berdarah.

"Vaksin dengue ini sudah ada di Indonesia, siap digunakan, merupakan vaksin hidup digunakan pada usia 6 hingga 45 tahun," kata dia dalam peluncuran Rekomendasi Jadwal Imunisasi Dewasa tahun 2023 dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) di Jakarta, Senin.

Samsuridjal menuturkan jarak pemberian vaksin pertama dan kedua yakni selama tiga bulan. Setelah itu, pemberian vaksin ulangan dalam jangka waktu empat tahun kemudian belum diperlukan karena antibodi masih tinggi.

Baca juga: Kemkes kaji vaksin DBD untuk jadi program vaksinasi nasional

Dalam kesempatan yang sama Ketua Satuan Tugas Imunisasi Dewasa Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) Dr dr Sukamto Koesnoe, SpPD-KAI, FINASIM mengatakan alasan 45 tahun sebagai usia batasan seseorang diberikan vaksin merujuk pada tinjauan Badan POM.

"Kami sangat tertib dengan rekomendasi atau izin edar dari Badan POM, sehingga kami in-linedengan kebijakan Pemerintah dalam hal ini Badan POM supaya masyarakat tidak bingung," kata dia.

Vaksin dengue dikontraindikasikan pada wanita hamil, menyusui dan kelompok dengan imunodefisiensi seperti HIV yang terbukti dengan adanya gangguan imun, imunodefisiensi bawaan atau yang didapat seperti penggunaan steroid dosis tinggi dan imunoterapi.

Sukamto merujuk studi jangka panjang selama 4,5 tahun setelah vaksinasi mengatakan vaksin dengue dapat mencegah keparahan dan tingkat rawat inap hingga 84 persen serta perlindungan secara keseluruhan terhadap demam berdarah dengan gejala hingga 61 persen.

Dia mewakili PAPDI berharap rekomendasi jadwal imunisasi baru, salah satunya yang memasukkan vaksin dengue dapat membuat semakin banyak masyarakat menyadari pentingnya perlindungan diri dengan vaksinasi.

"Kami mengajak masyarakat untuk berkonsultasi dengan dokter masing-masing untuk mendapatkan perlindungan dengan vaksinasi, terlebih dengan situasi musim hujan saat ini di mana kasus DBD cenderung meningkat, menjadikan pencegahan DBD menjadi semakin penting bagi masyarakat," ujar dia.

Sukamto mengingatkan semua orang berisiko terkena demam berdarah tanpa melihat usia, lokasi tinggal dan gaya hidup. Merujuk Kementerian Kesehatan, sebanyak 143.000 kasus demam berdarah yang tercatat sepanjang tahun 2022.

Sebanyak 39 persen dari jumlah itu merupakan golongan produktif dan dewasa dari rentang umur 15-44 tahun.

"Orang yang usia produktif banyak terkena, tren kasus meningkat dan ada 3M sudah kita lakukan, tetap diupayakan lebih optimal pengawasan dan pembinaanya. Kemudian ada inovasi untuk pencegahan demam berdarah yaitu vaksinasi," demikian pesan Sukamto.

Baca juga: Terapkan 3M dan tingkatkan daya tahan tubuh untuk cegah DBD

Baca juga: Vaksin DBD kini dapat dilakukan di Indonesia, apa syaratnya?

Baca juga: Takeda dan Good Doctor berkolaborasi perluas layanan vaksinasi DBD

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2023

Salam terakhir pada peringatan 10 tahun

iblis4d
Astra International kembali menggelar SATU Indonesia Awards yang ke-15 dan menyediakan dana bimbingan alias hadiah Rp65 juta.
Astra International kembali menggelar SATU Indonesia Awards yang ke-15 dan menyediakan dana bimbingan alias hadiah Rp65 juta. (Foto: CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia--

PTAstra International Tbk kembali menggelar program Semangat Astra Terpadu Untuk atau SATU Indonesia Awards yang ke-15 demi bangunkan kehidupan masyarakat yang berkelanjutan.

Untuk program ini, Astra menyediakan dana bimbingan alias hadiah sebesar Rp65 juta.

Head Of Corporate Communication Astra Boy Kelana Soebroto mengatakan pada gelaran SATU Indonesia Awards tahun lalu, ada sekitar 15 ribu anak muda yang mendaftar. Ia mengajak kaum muda kembali berpartisipasi sebagai peserta pada tahun ini.

Tema SATU Indonesia Awards 2024 ini mendukung ciptakan kehidupan berkelanjutan di bidang Kesehatan, Pendidikan, Lingkungan, Kewirausahaan, dan Teknologi.

"Kalau kita lihat bersama temanya (Bersama, Berkarya, Berkelanjutan), kita harap SATU ini bisa ajak anak muda untuk ikut kontribusi dan sebarluaskan manfaat bagi Indonesia melalui 5 bidang ini," kata Head of Environment & Social Responsibility Astra Diah Suran Febriyanti.

Dalam acara tersebut, hadir pula Penerima Apresiasi SATU Indonesia Awards 2023, yakni Rengkuh Banyu Mahandaru. Ia turut membagikan cerita perjalanannya bersama Astra. Rasa pedulinya ditunjukkan dari solusi penyimpanan makanan yang ramah lingkungan berbahan pelepah pohon pinang bernama Plepah.

"Bermula di 2018, kita sudah dimudahkan untuk lakukan delivery makanan dari rumah. Pesan makan, lalu datangnya dalam bentuk sytrofoam, pasti dampaknya kurang baik bagi tubuh. Dari situ mikir buat bungkus makanan dari bahan natural," ujar Rengkuh.

Lihat Juga :
Asabri Buka-bukaan soal Uang Pensiun Prabowo dari Militer

Pendaftaran SATU Indonesia Awards 2024 bisa dilakukan melalui www.astra.co.id mulai 4 Maret hingga 4 Agustus 2024. Astra membolehkan masyarakat mendaftarkan diri sendiri atau orang lain yang penuhi syarat SATU Indonesia Awards.

Adapun beberapa syarat dan ketentuan penerima apresiasi SATU Indonesia Awards 2024, yaitu:

- Program diinisiasi secara individu atau kelompok

- Ketua kelompok berusia maksimal 35 tahun

- Kegiatan harus orisinal

- Kegiatan telah berlangsung minimal 1 tahun

- Tidak pernah menerima manfaat dari Grup Astra

- Belum pernah menerima penghargaan nasional/internasional

- Selaras dengan aspek sustainability ESG (Environmental, Social, Governance)

- Bukan karyawan Astra dan Mitra SATU Indonesia Awards.

[Gambas:Video CNN]

(wlm/pta)

Jalannya menghadap ke langit

slot super maxwin
KPK panggil Dirjen AHU Kemenkumham Cahyo Rahardian
Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Cahyo Rahardian Muzhar sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan dokumen di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ( Ditjen AHU).

"Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum (AHU) Cahyo Rahardian Muzhar," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Selain Cahyo, penyidik KPK hari ini juga turut memanggil dua pejabat Ditjen AHU lainnya untuk dimintai keterangan terkait perkara yang sama, yakni Direktur Perdata Kemenkumham RI Santun Maspari Siregar dan Fungsional Analis Hukum Kelompok Badan Hukum Direktorat Perdata Ditjen AHU Kemenkumham RR Rahayu Lestari Sukesih.

Meskipun demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai keterangan apa saja yang akan didalami penyidik KPK dalam pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.

Dalam perkara tersebut, penyidik KPK telah menahan Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan (HH) sebagai tersangka pemberi suap.

Selain itu, KPK juga telah menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej (EOSH), pengacara Yosi Andika Mulyadi (YAM), dan asisten pribadi EOSH Yogi Arie Rukmana (YAR).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan konstruksi dugaan korupsi tersebut berawal dari terjadinya sengketa dan perselisihan internal di PT CLM dari tahun 2019 hingga 2022 terkait status kepemilikan.

Menurut dia, untuk menyelesaikan sengketa tersebut, HH selaku Direktur Utama PT CLM berinisiatif mencari konsultan hukum dan sesuai rekomendasi yang diperoleh yang tepat adalah EOSH.

Alex menjelaskan bahwa sebagai tindak lanjut atas hal tersebut, sekitar April 2022 dilakukan pertemuan di rumah dinas EOSH yang dihadiri HH bersama staf dan PT CLM.

Hasil pertemuan tersebut dicapai kesepakatan yaitu EOSH siap memberikan konsultasi hukum untuk AHU PT CLM. EOSH, kata Alex, menugaskan YAR dan YAM sebagai representasi dirinya.

Alex mengatakan bahwa besaran uang yang disepakati untuk diberikan HH kepada EOSH sejumlah sekitar Rp4 miliar.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa HH juga mengalami permasalahan hukum di Bareskrim Polri dan untuk itu EOSH bersedia dan menjanjikan proses hukumnya dapat dihentikan melalui SP3 dengan adanya penyerahan uang sejumlah sekitar Rp3 miliar.

Menurut dia, HH juga meminta bantuan EOSH selaku Wamenkumham pada saat itu untuk membantu proses buka blokir hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT CLM dan atas kewenangan EOSH proses buka blokir akhirnya terlaksana.

Ia mengatakan bahwa HH kembali memberikan uang sejumlah sekitar Rp1 miliar untuk keperluan pribadi EOSH maju dalam pencalonan Ketua Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PP Pelti).

KPK, menurut dia, menjadikan pemberian yang sejumlah sekitar Rp8 miliar dari HH kepada EOSH melalui YAR dan YAM sebagai bukti awal untuk terus ditelusuri dan didalami hingga dikembangkan.

HH sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Baca juga: KPK tahan pihak swasta dalam kasus dugaan suap di Kemenkumham
Baca juga: KPK periksa tersangka pemberi suap ke Eddy Hiariej
 

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2023

Dewa Pedang Kekacauan

induk303
TNI nilai keberadaan ajudan Prabowo Mayor Teddy tak langgar aturan
Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda TNI Julius Widjojono di Markas Besar TNI, Jakarta, Kamis (26/10/2023) (ANTARA/Genta Tenri Mawangi)
Jakarta (ANTARA) - Mabes TNI menilai keberadaan Mayor Teddy Indra Wijaya, ajudan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, dalam kegiatan Prabowo sebagai calon presiden (capres) tidak melanggar aturan karena ia hanya menjalankan tugas sebagai ajudan.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda TNI Julius Widjojono menjelaskan Mayor Teddy hanya seorang ajudan yang menjalankan tugasnya mengikuti kegiatan Prabowo.

“(Mayor Teddy) tidak mewakili institusi TNI atau kepentingan pribadi. Situasinya berbeda jika yang bersangkutan atau prajurit aktif lainnya, misalnya karena kehendaknya sendiri ikut kampanye,” kata Julius saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Dia menambahkan kehadiran Teddy, misalnya saat acara debat capres atau kegiatan kampanye Prabowo, sebatas sebagai ajudan.

“Dia tidak punya pengaruh ke dalam atau keluar terhadap partai atau proses pemilihan presiden (pilpres). Sangat berbeda, misalnya, anggota TNI aktif ikut kampanye sebagai pribadi atau jabatan di luar tupoksi-nya,” kata Kapuspen TNI.

Julius kembali menegaskan posisi ajudan Prabowo itu pun melekat pada setiap kegiatan, baik sebagai menteri pertahanan maupun capres.

“Ajudan melekat, karena tupoksinya demikian. Bisa tidak melekat kalau atasannya tidak berkenan,” kata Julius.

Keberadaan Mayor Teddy pada kegiatan kampanye Prabowo, termasuk saat debat capres, menjadi sorotan, termasuk di media sosial. Beberapa menilai keberadaan Teddy, yang juga sama-sama mengenakan pakaian berwarna sama seperti tim sukses Prabowo, melanggar aturan karena status Teddy saat ini masih menjadi prajurit aktif.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tepatnya pada Bagian Keempat Larangan Kampanye Pasal 280 ayat (2) huruf g mengatur pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan anggota TNI dan Polri.

Laksamana TNI Yudo Margono, saat masih menjabat Panglima TNI, saat ditanya mengenai status ajudan/sekretaris pribadi dari prajurit yang bertugas mendampingi pejabat publik yang juga peserta pemilu menjelaskan TNI akan membuat aturan teknis untuk menjamin para prajurit tetap netral saat menjalankan tugasnya sebagai ajudan.

Walaupun demikian, saat Julius ditanya mengenai aturan itu, dia menjawab sejauh ini belum ada aturan khusus yang mengatur soal ajudan yang mendampingi pejabat publik sekaligus capres/cawapres.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2023

Obat besar

41 di erek erek
Menteri BUMN Erick Thohir buka suara usai diminta calon presiden Prabowo Subianto untuk memberikan saran soal sosok yang cocok menjadi dirjen pajak.
Menteri BUMN Erick Thohir buka suara usai diminta calon presiden Prabowo Subianto untuk memberikan saran soal sosok yang cocok menjadi dirjen pajak. (CNN Indonesia/ Muhammad Naufal).
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri BUMN Erick Thohir buka suara usai diminta calon presiden Prabowo Subianto untuk memberikan saran soal sosok yang cocok menjadi direktur jenderal (dirjen) pajak.

Ia mengaku kaget saat diminta masukan oleh pria yang juag menjabat sebagai menteri pertahanan itu. Menurut Erick, Prabowo ingin dibantu oleh orang-orang yang terbaik di bidangnya.

"Saya kaget ketika minta masukan, ya pasti gak saya saja, Pak Chatib (Chatib Basri) diminta masukan, ya mungkin kita coba lihat siapa yang terbaik" ujarnya di sela Mandiri Investment Forum 2024 di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (5/3).

"Kan beliau (Prabowo) menekankan bahwa perpajakan ini harus terus (mendorong) pertumbuhan ekonomi, di mana salah satunya ratio pajak, bisa gak sekarang 10 persen jadi 16 persen? dibandingkan menaikan pajak pribadi atau korporasi sehingga kita kalah bersaing dengan negara tetangga," ujar Erick.

Prabowo sebelumnya meminta saran ke Erick hingga Menteri Keuangan 2013-2014Chatib Basrisoal sosok yang pantas menjadidirektur jenderal pajakKementerian Keuangan.

"Pak Erick, Pak Darmawan (Direktur Utama Mandiri Darmawan Junaidi), Pak Kartika (Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo), Pak Chatib mohon berikan saran kepada saya, siapa yang kira-kira bisa dijadikan Dirjen Pajak?" ujar Prabowo dalam forum investasi yang sama.

Mulanya, Prabowo bercerita soal tax ratioIndonesia yang sekitar 10 persen. Padahal, ia meyakini rasio pajak itu masih bisa ditingkatkan.

Ketua Umum Partai Gerindra itu membandingkan dengan tax rationegara tetangga yang berada di level 16 persen, seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, hingga Kamboja.

"Dari angka 10 persen (tax ratio) kalau bisa kita tingkatkan ke 16 persen seperti di Thailand, maka kenaikan 6 persen dari US.500 miliar produk domestik bruto (PDB), ini akan menjadi angka yang signifikan. Ini mencapai US miliar," ujar Prabowo.

[Gambas:Video CNN]



(skt/sfr)