erek erek 2d abjad az

Seminari Super: Matahari Besar di Langit

RI Gugat Uni Eropa Terkait Kebijakan Antidumping dan Sawit******

Indonesia menggugat Uni Eropa(UE) ke World Trade Organization (WTO) terkait antidumping. Sementara itu, dua gugatan soal kelapa sawitbakal menyusul.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Septian Hario Seto untuk untuk antidumpung, gugatan dilakukan karena produk Cold Rolled Stainless Steel (CRS)Indonesia dikenakan antidumping oleh Eropa.

Sementara itu soal sawit, gugatan dilayangkan sebagai bentuk perlawanan RI terhadap tindakan semena-mena UE.

"Di sawit juga kami akan masukkan dua gugatan baru ke UE. Trade defencekita harus ditingkatkan, tidaak bisa diam-diam saja dikenakan antidumping dan segala macam, tidak. Banyak negara berkembang sikapnya seperti itu, jangan, ini semena-mena. Harus kami challenge, bawa ke WTO," imbuhnya.

Seto menegaskan sejatinya antidumping terhadap CRS  tersebut adalah hal alami karena UE juga memproteksi industri dalam negerinya. Namun, gugatan ke WTO adalah bentuk pertahanan perdagangan RI.

RI ingin mempertanyakan ketepatan pengenaan antidumping tersebut. Ia menegaskan kebijakan itu memang yang dirugikan adalah perusahaan. Tapi karena perusahaan tak bisa menggugat langsung ke WTO, maka akhirnya pemerintah yang menggugatnya.

Oleh karena itu, perusahaan harus bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan keadilan tersebut.

"Bulan depan kami akan tanya ke UE kenapa Anda memperlakukan antidumping. Sawit mungkin dua bulan lagi kami submit," jelas Seto.

[Gambas:Video CNN]

Petani terkuat

Pengusaha Kecewa Soal Larangan Jual Minyakita di Ritel Modern******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengaku kecewa dengan keputusan Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang melarang Minyakita dijual di ritel modern.

Ketua Umum Roy N. Mandey membantah alasan Kemendag yang mengatakan konsumen beralih dari minyak goreng premium ke Minyakita sehingga membuat minyak goreng besutan pemerintah itu langka.

"Kami sangat menyayangkan karena ritel akhirnya tidak terbagi (Minyakita). Kalaupun dibilang ada shifting konsumen minyak premium ke Minyakita, kami enggak dapatkan datanya di ritel," ujar Roy di Balai Sudirman, Jakarta, Kamis (23/2).

Kendati demikian, Roy mengatakan tidak adanya peralihan dari minyak goreng premium ke Minyakita terjadi di konsumen ritel modern. Ia mengaku tidak mengetahui apakah hal itu terjadi di konsumen lainnya.

"Ini bicara di retail ya, saya enggak tahu di luar itu. Tapi kalau switching di retail dari konsumen yang minyak goreng premium ke Minyakita itu tidak ada datanya. Tidak bisa dibuktikan," katanya.

Di lain sisi, Roy mengatakan sebelum adanya larangan penjual Minyakita di ritel modern, minyak goreng kemasan memang sering habis karena 15 hingga 20 persen dari konsumen merupakan masyarakat kelas menengah bawah.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan Minyakita akan diprioritaskan di pasar tradisional dan tidak boleh di ritel modern dan marketplace Langkah itu dilakukan untuk mengatasi kelangkaan MinyakKita.

"Di supermarket enggak ada. Ya memang kita untuk di pasar-pasar ini. Dan online enggak ada dan memang enggak boleh" tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

evolusi pasang surut

Pengusaha Mulai Kesulitan Bangun Mal Baru di Jakarta******

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mengaku kesulitan untuk membuka malbaru di DKI Jakarta beberapa waktu ke depan. Pasalnya, harga tanahdi DKI makin melambung tinggi.

Untuk itu, Ketua Umum APPBI Alphonsus Widjaja menyebut pembangunan mal harus diikuti dengan bangunan lain seperti apartemen, perkantoran, hotel dan lainnya.

"Kalau di DKI Jakarta ini dalam beberapa waktu ke depan saya kira belum bisa menemukan mulai mulai baru yang dibangun karena di DKI Jakarta ini membangun mal tidak bisa berdiri sendiri, harus konsepnyamixed-useatausuperblok. Misalnya digabung dengan hotel, apartemen, perkantoran dan sebagainya," katanya di Jakarta Pusat, Kamis (23/2).

"Saya kira akan ada lebih dari lima mal di tahun ini di Bodetabek," kata Alphonsus.

Ia menjelaskan pembangunan itu pun berbentuk kerja sama antar pengembang. Beberapa di antaranya seperti Sinarmas Land bekerja sama dengan Kawan Lama untuk membangun pusat perbelanjaan di kota wisata (Bogor). Sinarmas Land juga bekerja sama dengan AEON untuk membangun pusat perbelanjaan di Deltamas, Bekasi.

"Kemudian Pakuwon sedang membangun mall di Bekasi, kemudian Bintaro juga sedang melakukan Perluasan. Jadi depan banyak ada pembangunan mall di Bodetabek, bukan Jakarta," ucapnya.

Lebih jauh, menurutnya, pembangunan pusat perbelanjaan itu biasanya membutuhkan waktu rata-rata 2-4 tahun. Termasuk ketika pandemi Covid-19, pembangunan pusat belanja tidak berhenti.

"Sekarang ada beberapa pusat belanja yang sedang dibangun juga, dan kemungkinan targetnya akhir tahun ini atau awal depan," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Kelahiran Kembali Kapitalis Besar di Dunia Lain

Pontjo Sutowo Gugat Menteri ATR Soal Hak Kelola GOR Senayan******

Pontjo Sutowo menggugat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto terkait hak kelola gelanggang olah raga (GOR) Senayan.

Gugatan dari putra mantan direktur utama PT Pertamina (persero) Ibnu Sutowo itu terdaftar di PTUN Jakarta pada Selasa (28/2) dengan nomor perkara 71/G/2023/PTUN.JKT.

Pontjo menunjuk Erwin Ardianto Utomo sebagai kuasa hukum. Dalam petitumnya, ia meminta pengadilan untuk menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/hpl/bpn/89 tentang Pemberian Hak Kelolaan atas nama Sekretariat Negara Republik Indonesia CQ Badan Pengelola Gelanggang Olah Raga Senayan tertanggal 15 Agustus 1989.

Lalu, Hak Guna Bangunan Sertifikat Nomor 27/Gelora Sisa atas nama Perseroan Terbatas Indobuild.Co berkedudukan di Jakarta haknya berakhir 4 Maret 2003 (SKPT tanggal 20 Juni 89 Nomor 583/VI/JP/1989), Letak Tanah Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Wilayah Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pontjo juga meminta pengadilan untuk mewajibkan atau memerintahkan Hadi untuk mencabut keputusan di atas. Selanjutnya, ia pun meminta pengadilan untuk mewajibkan atau memerintahkan Hadi menerbitkan keputusan perubahan data atau perbaikan terhadap Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tadi.

Pontjo juga meminta pengadilan untuk mewajibkan atau memerintahkan Hadi CQ Kakanwil ATR/BPN Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Keputusan Pembaruan Hak Guna Bangunan (HGB) No. 26/Gelora atas nama PT. Indobuild.Co seluas 57.120 meter persegi yang terletak di Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Kemudian, Hak Guna Bangunan (HGB) No. 27/Gelora Atas Nama PT. Indobuild.Co seluas 83.666 meter persegi yang terletak di Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pontjo juga meminta pengadilan menghukum Hadi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

CNNIndonesia.com berupaya menghubungi Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN Yulia Jaya Nirmawati untuk meminta keterangan lebih lanjut terkait gugatan ini. Namun, yang bersangkutan belum memberikan respons.

[Gambas:Video CNN]

Memanggil Miliaran Dewa dan Iblis dari Dunia Lain

Daftar BUMN yang Dibubarkan di Era Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja membubarkan dua perusahaan BUMN dalam waktu yang bersamaan. Dua perusahaan itu yakni PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) dan PT Kertas Leces (Persero).

Pembubaran itu tak lepas dari kondisi pailit atau kondisi keuangan tidak sehat perusahaan-perusahaan pelat merah tersebut. Selain Merpati Airlines dan Kertas Leces, pemerintahan Jokowi pernah melikuidasi BUMN lain yang sudah lama tidak beroperasi.

Berikut daftar perusahaan BUMN yang dibubarkan Jokowi:

"Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Perhubungan Udara Daerah dan Penerbangan Serbaguna 'Merpati Nusantara' menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) bubar karena dinyatakan pailit," demikian bunyi Pasal 1 PP yang diteken Jokowi pada 20 Februari 2023.

Adapun penyelesaian pembubaran Merpati Airlines termasuk likuiditas dilaksanakan paling lambat 5 tahun sejak Merpati dinyatakan pailit. Semua kekayaan sisa hasil likuidasi disetorkan ke kas negara.

Lihat Juga : Amarah Sri Mulyani Lihat Kelakuan Anak Pegawai Pajak dan Rubicon

Kertas Leces

Kertas Leces bernasib sama dengan Merpati Airlines. Perusahaan ini dibubarkan setelah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2O18IPN Niaga Sby. Jo Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2O14lPN Niaga Sby, pada 25 September 2018.

Jokowi meresmikan pembubarannya melalui PP Nomor 9 tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces.

"Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun l982 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Kertas Leces Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) bubar karena dinyatakan pailit," demikian bunyi Pasal 1 PP tersebut.

Penyelesaian pembubaran Kertas Leces, termasuk likuiditas dilaksanakan paling lambat 9 tahun terhitung sejak dinyatakan pailit. Semua kekayaan sisa hasil likuidasi perseroan disetorkan ke kas negara.

PT PANN

PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (PANN) dibubarkan Jokowi setelah pegawainya cuma tersisa 7 orang, mencakup direksi dan komisaris.

Restu pembubaran tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023, yang diteken Jokowi pada 23 Desember 2022.

"Pengaturan mengenai Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengembangan Armada Nasional oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis Keppres No. 25/2022 tersebut.

Peraturan yang bakal diterbitkan untuk memayungi pembubaran tersebut sudah disusun dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengembangan Armada Nasional. Alas hukumnya, Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN yang akan diprakarsai oleh Kementerian BUMN.

PT Kertas Kraft Aceh, PT Industri Gelas (Persero), dan PT Industri Sandang Nusantara (Persero)

Menteri BUMN Erick Thohir akan membubarkan tiga 'BUMN hantu' alias perusahaan yang sudah lama tidak beroperasi. Ketiganya adalah PT Kertas Kraft Aceh, PT Industri Gelas (Persero), dan PT Industri Sandang Nusantara (Persero)

Ia mengatakan PT Kertas Kraft Aceh berhenti beroperasi sejak 2008, Iglas setop sejak 2015, dan Industri Sandang Nusantara sejak 2018.

Erick mengklaim pembubaran dilakukan dengan baik, termasuk isu kepegawaian. Pembubaran ketiganya akan efektif berlaku setelah terbit PP mengaturnya.

[Gambas:Video CNN]

Keterlibatan dengan kekuasaan

Kripto Terbakar Jelang Akhir Pekan, Bitcoin Longsor ke US Ribu******

Mayoritas asetkripto berkapitalisasi pasar terbesar kompak melemah pada perdaganganJumat (24/2).Bitcoin yang kemarin masih di harga US ribu, kini merosot ke US ribu.

Mengutipcoinmarketcap.com, Bitcoin terjun ke harga US23.967 per keping setelah merosot 2,2 persen. Namun, Si Raja Koin ini masih menguat 0,4 persen dalam sepekan.

Ethereum juga tergelincir 1,1 persen ke US.650 per koin. Dalam sepekan, koin penguasa pasar nomor dua ini turun tipis 0,9 persen.

Dogecoin amblas 1,9 persen ke harga US<句子>.08 per koin. Polygon pun melemah 4,1 persen ke US,35 per koin.

Tether, USD Coin dan Binance USD masih setia sebagai koin berharga US. Trio koin stabil ini berfluktuasi tipis di bawah 1 persen.

Pemerintah masih melarang penggunaan kripto sebagai alat pembayaran. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga bisa digunakan sebagai aset investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Selain itu, aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

[Gambas:Video CNN]