pinjaman online 250 juta

Permainan berburu

Cak Imin: Tempel Stiker Paslon di Beras Bansos Niretika, Memalukan!******

SOLO —Calon Wakil Presiden (cawapres) RI Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyebut pasang calon presiden dan wakil presiden yang menempel stiker pada karung beras untuk bantuan sosial (bansos) termasuk paslon yang niretika.

“Kalau ada pasangan calon nomor berapa pun yang menempelkan stiker/gambar pada bansos itu niretika, tidak punya etika, memalukan, tidak punya harga diri,” kata Cak Imin usai konsolidasi bersama pendukung di Kabupaten Badung, Bali, Jumat (26/1/2024).

Promosi Diulas dalam Harvard Business Review, Ini Konsep Pemberdayaan Ultra Mikro BRI

Cak Imin tak segan-segan menjuluki paslon tersebut dengan sebutan miskin etika. Dalam kesempatan itu, dia juga meminta calon anggota legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan pendukung Anies-Muhaimin tidak meniru dengan menumpang kampanye melalui hak rakyat.

Menurut dia, menyalurkan bantuan sosial (bansos) merupakan sebuah tanggung jawab, bukan justru ditunggangi untuk kepentingan sendiri. Hal ini disampaikan ketika disinggung soal beredarnya beras SPHP milik Bulog dengan tempelan stiker salah satu peserta Pilpres 2024.

“AMIN menang, bantuan sosial akan diperbaiki, kualitasnya makin baik, penyebarannya makin baik, serta diberikan kepada yang paling membutuhkan dan yang paling berhak. Insyallah, bantuan sosial plus akan jadi model yang terbaik dari yang sekarang,” ujar Ketua Umum PKB itu sebagaimana dilansir Antara.

Selain meminta pendukung dan kadernya tak mencurangi bantuan sosial, Muhaimin Iskandar juga melontarkan pujian kepada kader-kader yang memiliki komitmen antikorupsi.

Diketahui beredar baliho calon anggota legislatif dari partai tersebut yang bertuliskan siap ditembak mati jika terbukti korupsi, menurut Cak Imin, ini hal yang bagus.

“Ya, bagus, pokoknya komitmen antikorupsi dibuktikan dengan perbaikan sistem, peningkatan aparat yang bersih itu yang paling pokok, jangan sampai koruptor menangkap koruptor,” kata dia.

Dalam orasinya di hadapan warga Bali, Cak Imin menawarkan program-program berkaitan dengan upaya adil terhadap masyarakat kecil.

Beberapa yang disinggung soal rencananya memudahkan permodalan bagi UMKM, penyediaan pupuk bagi petani, menghentikan food estate, dan membentuk pendidikan yang baik dalam mewujudkan sumber daya manusia unggul.

Berkeliaran tanpa akhir

Soal Presiden Boleh Kampanye, Puan Maharani: Biar Rakyat yang Menilai******

MAKASSAR –Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani buka suara terkait Presiden Joko Widodo bisa ikut berkampanye dengan alasan aturannya ada di dalam Undang-undang Pemilu. Dia mengatakan hal itu akan diserahkan kepada rakyat untuk menilai.

“Biar rakyat yang menilai, sebaiknya itu, presiden itu apakah menjadi Presiden Republik Indonesia ataukah kemudian diperbolehkan untuk memihak,” kata Puan seusai menghadiri acara memperingati Harla PPP ke-51 tahun di GOR Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (27/1/2024).

Promosi Edukasi Transaksi Digital UMKM di Papua, Volume Transaksi QRIS-BRI Naik 587,3%

Sebab, kata Puan, hal ini berkaitan dengan pemberian dukungan kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Gibran merupakan anak sulung dari Jokowi.

Hal ini berkenaan dengan penyataan Presiden Jokowi sebelumnya mengenai presiden boleh berkampanye untuk menjawab pertanyaan wartawan dan menganggap itu sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

“Itu kan ada pertanyaan dari wartawan mengenai menteri boleh kampanye atau tidak, saya sampaikan ketentuan dari peraturan perundang-undangan,” kata Joko Widodo dalam keterangan yang disampaikan melalui video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat, sebagaimana dipantau di Jakarta.

Presiden kemudian menunjukkan sebuah kertas yang menunjukkan ketentuan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

“Ini saya tunjukkin [menunjukkan kertas]. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 jelas dalam pasal 299 menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye, jelas?” ujar Presiden.

Dia menegaskan apa yang disampaikannya beberapa waktu lalu terkait presiden boleh melakukan kampanye adalah ketentuan yang ada dalam Undang-undang Pemilu.

“Itu yang saya sampaikan ketentuan mengenai Undang-undang Pemilu. Jangan ditarik ke mana-mana. Kemudian juga pasal 281 juga jelas, bahwa kampanye, pemilu yang mengikutsertakan Presiden dan Wakil Presiden harus memenuhi ketentuan, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan, kecuali fasilitas pengamanan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara,” tegasnya.

Dia pun kembali meminta agar pernyataannya beberapa waktu lalu tidak ditarik atau diinterpretasikan ke mana-mana, karena dirinya hanya menyampaikan ketentuan perundang-undangan.

Di sisi lain, Calon Presiden (capres) nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengatakan haram hukumnya untuk penyalahgunaan kekuasaan bagi pejabat yang sedang mengemban jabatan.

“Buat kami integritas paling utama, buat kami jabatan itu bukanlah selama-lamanya, jabatan itu ada batasnya. Maka, siapapun yang memegang jabatan di republik ini ada batasnya, maka ketika semua mendapatkan amanah, haram hukumnya untuk penyalahgunaan kekuasaan,” katanya saat menghadiri Hajatan Rakyat Cirebondi Stadion Bima, Kota Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (27/1/2024), dilansir Antara.

Karena itu, lanjutnya, dia menegaskan siapa pun yang mengemban jabatan maka harus melaksanakan amanah konstitusi dengan baik.

Dalam kesempatan tersebut, Ganjar turut mengingatkan terkait hak setiap orang untuk memilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) berdasarkan berbagai referensi tertentu.

“Gimana cara lihatnya [siapa seharusnya yang dipilih]? Lihatnya debat para calon [presiden dan wakil presiden], karena bapak ibu akan melihat satu persatu apa pertanyaannya, bagaimana cara menjawabnya, tahu atau tidak, atau barang kali memang tidak tahu. Maka, itulah yang menjadi referensi bapak ibu untuk memilih,” ujar dia.

Ganjar mengajak masyarakat untuk mencoblos nomor 03. Dia juga meminta para relawan untuk menyampaikan program-program Ganjar-Mahfud Md yang memastikan upaya pengentasan kemiskinan dan tidak melupakan rakyat kecil.

“Ajak masyarakat untuk latihan nyoblos agar mereka paham siapa yang harus dicoblos. Kita akan berjuang bersama memenangkan Pemilu 2024,” ungkap Ganjar.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11—13 Februari, dan hari-H pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

dewa serigala liar

Respons Jokowi, PSI: Keberpihakan Presiden di Pemilu Bukan Dosa******

SOLO —Sekjen DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni, sependapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa kepala negara maupun menteri boleh berkampanye selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Menurut Raja Juli, presiden maupun menteri merupakan warga negara yang memiliki hak politik untuk mendukung kandidat pilpres maupun partai politik, sehingga keberpihakan presiden pada pemilu bukan sebuah dosa.

Promosi Dulu Terimpit Pandemi, Klaster Usaha Ini Berkembang Berkat BRI KlasterkuHidupku

“Pak Jokowi benar. Presiden dan menteri sebagai tokoh publik adalah warga negara yang punya hak politik untuk mendukung capres dan parpol yang ia suka. Pagarnya adalah tidak mempergunakan fasilitas publik untuk kampanye. Keberpihakan presiden terhadap capres dan parpol bukan sebuah dosa,” katanya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Ia mencontohkan pada Pemilu 2004, Megawati Soekarnoputri yang saat itu masih menjabat sebagai Presiden RI maju sebagai calon presiden dan berkeliling Indonesia mengampanyekan dirinya sekaligus PDI Perjuangan.

“Tidak ada masalah. Ibu Megawati sebagai tokoh politik ketika itu bisa membedakan dengan baik kapan berlaku sebagai presiden, calon presiden, dan ketua umum partai. Ibu Mega saat itu, tampaknya, berhasil tidak mempergunakan fasilitas dan uang negara untuk kampanye,” tutur dia sebagaimana dilansir Antara.

Negara lain pun begitu, kata Raja, seraya mencontohkan mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, yang kala itu mendukung dan berkampanye untuk memenangkan Hillary Clinton sebagai calon presiden dari Partai Demokrat.

“Sekali lagi, ini sebuah praktik yang lazim di dunia politik yang tidak perlu dipersoalkan dan disesalkan,” kata Raja menegaskan.

Ia menambahkan idealnya Presiden Jokowi menindaklanjuti pernyataan tersebut dengan menyatakan dukungan terbuka.

“Saya kira pernyataan Pak Jokowi ini idealnya beliau follow updengan memberikan dukungan terbuka kepada pasangan calon (presiden dan wakil presiden) nomor (urut) 2 dan parpol nomor 15, PSI, partai Jokowi. Tidak masalah, tidak berdosa memberikan dukungan politik,” katanya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyebutkan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

“Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

tukang sampah pesawat

10 Berita Terpopuler : Semarak Lampion Imlek di Solo******

SOLO–Kabar tentang Kota Solo menyambut perayaan Imlek 2024 dengan pemasangan ribuan lampion di kawasan Pasar Gede Solo menjadi berita terpopuler laman Solopos.compada Sabtu (27/1/2024) siang. Lampion-lampion tersebut akan dinyalakan akhir pekan ini.

Berita terpopuler itu mengulas ribuan lampion menjadi daya tarik wisata setiap Imlek di Kota Solo sejak 2007. Keberadaannya juga menjadi pengungkit ekonomi Kota Bengawan, khususnya bagi pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Pasar Gede Solo.

Promosi Kisah BRInita di Jayapura, Jadikan Urban Farming sebagai Gaya Baru Bertani

Pada Imlek tahun ini, para pemangku kepentingan bersepakat menata lapak pedagang kaki lima (PKL) supaya para pengunjung bisa berfoto dengan nyaman di bawah lampion. Lampion itu berwarna merah, hijau, dan kuning. Mayoritas lampion berwarna merah.

Terdapat instalasi lampu berbentuk naga warna hijau dengan panjang 20 meter. Lampion naga dipasang melingkar di atas Tugu Jam Pasar Gede Solo. Instalasi lampu naga dipasang sesuai dengan tahun Naga Kayu 2024.

Lampion berbentuk naga itu merupakan instalasi terakhir sebelum semua lampion diuji coba untuk dinyalakan. Pemasangan dilakukan sekitar 10 orang, Kamis (25/1/2024) pukul 20.00 WIB. Pemasangan ribuan lampion itu dilakukan sejak, Senin (15/1/2024).

Salah warga yang menginstalasi lampion, Agus Triono, 29, menjelaskan pemasangan lampion di Jl Jend Urip Sumoharjo dan Jl Jend Sudirman, Solo dilakukan pada malam hari saat arus lalu lintas lengang. Biasanya mereka melakukan instalasi pukul 20.00 WIB sampai subuh.

Selain ulasan tentang pemasangan lampion di kawasan Pasar Gede Solo, kabar lain tentang evaluasi kinerja kades di Wonogiri, kisah ART jadi pengusaha bawang goreng, aksi pencurian di Sragenn hingga TNI-Polri bangun posko di Alun-alun Klaten juga masuk daftar berita terpopuler siang ini.

Simak 10 berita terpopuler Solopos.com24 jam terakhir hingga Sabtu (27/1/2024) siang: 

Dikebut 10 Hari, Kilau Lampion Siap Semarakkan Imlek di Kawasan Pasar Gede Solo

Evaluasi Kinerja Kades di Wonogiri, Dana Desa hingga Pilkades Jadi Sorotan

Mantan ART Sukoharjo Sukses Jadi Pengusaha Bawang Goreng, Tembus Pasar Ekspor

Sudah Lanjut Usia, 2 Residivis Ini Malah Curi Susu di Minimarket Sragen

TNI-Polri Bangun Posko Netralitas di Alun-alun Klaten, Siap Terima Aduan Warga

4.000 Kue Keranjang akan Dibagikan saat Karnaval Grebeg Sudiro 2024 Solo

Kejam! Ayah di Boyolali Aniaya Anak Tiri hingga Meninggal

Gunung Ibu Maluku Meletus Lontarkan Abu Vulkanik Setinggi 1,5 Kilometer

Hasil Autopsi Jenazah Wanita Karanglo Klaten Ungkap Ada Luka Memar di Kepala

Skuad Indonesia Termuda & Ranking Terendah, Ini Daftar Tim 16 Besar Piala Asia

Alasan mengapa saya memakai pakaian wanita

Penerimaan Mahasiswa Baru, UIN Walisongo Sediakan 5.370 Kuota******

SEMARANG –Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang membuka jalur penerimaan mahasiswa baru pada 2024. Sebanyak 5.370 kuota dibuka untuk lima jalur Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB).

Jalur yang dibuka PMB UIN Walisongo dibagi 342 kuota jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), 612 kuota Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT), 1.002 kuota Seleksi Prestasi Akademik Nasional – Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri –(SPAN-PTKIN), 1801 kuota Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN) dan 1613 kuota ujian mandiri dan jalur prestasi.

Promosi Semakin Populer di Internasional, BRI & Pegadaian Dukung UMKM Kopi Go Global

Koordinator Humas UIN Walisongo, Astri Amanati Budiningtyas menyampaikan saat ini yang sudah dibuka jalur penerimaan baru adalah SNBP dan SPAN, Jumat (26/1/2024).

“UIN Walisongo menyediakan 342 kuota untuk Jalur SNBP dan 612 kuota SNBT. Program studi yang bisa dipilih untuk jalur SNBP dan SNBT adalah Manajemen, Ilmu Politik, Sosiologi, Gizi, Psikologi, Biologi, Fisika, Kimia, Matematika, Teknik Lingkungan, Teknologi Informasi dan Ilmu Hukum,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Fakultas Dakwah dan Komunikasi terdiri atas Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam(A), Komunikasi dan Penyiaran Islam(A), Manajemen Dakwah(A) menyediakan 160 kuota yang dibagi 40 kuota jalur SPAN-PTKIN, 72 kuota UM PTKIN dan 48 Jalur Mandiri. Program studi Manajemen Haji dan Umrah (B) dan Pengembangan Masyarakat Islam (A) menyediakan 30 kuota jalur SPAN-PTKIN, 54 kuota jalur UM PTKIN dan 36 kuota jalur mandiri.

Dijelaskan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terdiri atas Program Studi Akuntansi Syariah (Unggul) dan Ekonomi Syariah(Ekonomi Islam) (A) menyediakan 200 kuota terbagi 50 kuota jalur SPAN-PTKIN, 90 kuota UM PTKIN dan 60 Jalur Mandiri.Program studi Manajemen menyediakan 160 kuota yang terbagi 40 Kuota jalur SNBP, 72 kuota jalur SNBT dan 48 jalur mandiri. Program studi Perbankan Syariah menyediakan 160 kuota terbagi 40 kuota jalur SPAN-PTKIN, 72 kuota UM PTKIN dan 48 jalur mandiri.

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik memiliki dua program studi yaitu Ilmu politik dan Sosiologi. Masing masing prodi menyediakan 120 kuota yang terbagi menjadi 30 kuota jalur SNBP, 54 kuota Jalur SNBT dan 36 kuota jalur mandiri. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan memiliki enam program studi.

Program studi Pendidikan Bahasa Arab dan Pendidikan Bahasa Inggris masing masing menyerdiakan 180 kuota yang terbagi 45 kuota jalur SPAN-PTKIN, 81 kuota UM PTKIN dan 54 Jalur Mandiri. Program studi Manajemen Pendidikan Islam dan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, masing masing menyediakan 160 kuota yang terbagi 40 kuota jalur SPAN-PTKIN, 72 kuota UM PTKIN dan 48 jalur mandiri.

Kuota paling banyak disediakan pada program studi Pendidikan Agama Islam yang terdiri ata 63 kuota jalur SPAN-PTKIN, 112 kuota UM PTKIN dan 75 jalur mandiri. Pendidikan Islam Anak Usia Dini menyediakan 120 kuota yang terbagi 30 kuota jalur SPAN-PTKIN, 54 kuota UM PTKIN dan 36 jalur mandiri.

Fakultas Psikologi dan Kesehatan memiliki dua program studi yaitu Gizi dan Psikologi. Prodi Gizi menyediakan 120 kuota yang terbagi 30 kuota jalur SNBP, 54 kuota jalur SNBT dan 36 jalur mandiri. Program Studi Psikologi menyediakan 160 kuota terbagi 40 kuota jalur SNBP, 72 kuota jalur SNBT dan 48 jalur mandiri.

Fakultas Sains dan Teknologi memiiki sepuluh program studi. Program Studi Biologi dan Matematika membuka 105 kuota dengan rincian 26 Kuota jalur SNBP, 47 kuota jalur SNBT dan 32 jalur mandiri.

Fisika, Kimia dan Teknik Lingkungan menyediakan 70 kuota dengan rincian 18 Kuota jalur SNBP, 31 kuota jalur SNBT dan 21 jalur mandiri. Pendidikan Biologi dan Pendidikan Matematika menyediakan 140 kuota terbagi 35 kuota jalur SPAN-PTKIN, 63 kuota UM PTKIN dan 42 jalur mandiri.

Pendidikan Fisika 70 kuota terbagi 18 kuota jalur SPAN-PTKIN, 31 kuota UM PTKIN dan 21 Jalur Mandiri. Pendidikan Kimia terdiri 105 kuota terdiri 26 kuota jalur SPAN-PTKIN, 47 kuota UM PTKIN dan 32 Jalur Mandiri. Teknologi Informasi membuka 105 kuota terdiri dari 26 kuota SNBP, 47 kuota SNBT dan 32 jalur mandiri.

Fakultas Syariah dan Hukum memiliki lima program studi. Program studi Hukum ekonomi syariah, Hukum Keluarga Islam masing masing membuka160 kuota yang terdiri dari 40 kuota SPAN-PTKIN, 72 kuota UM PTKIN dan 48 jalur mandiri.

Hukum Pidana Islam menyediakan 140 kuota terdiri dari 35 kuota SPAN-PTKIN, 63 kuota UM PTKIN dan 42 jalur mandiri. Program studi Falak menyediakan 120 kuota terdiri dari 30 kuota SPAN PTKIN,54 kuota UM-PTKIN dan 36 jalur mandiri. Program studi Ilmu Falak menyediakan 160 kuota dengan perincian 40 jalur SNBP, 72 kuota SNBT dan 48 jalur Mandiri.

Fakultas Ushuludin dan Humaniora memiliki lima program studi, Prodi Aqidah dan Filsafat Islam, Prodi Ilmu Seni dan Arsitektur Islam dan Prodi Tasawuf dan Psikoterapi masing masing menyediakan 120 kuota terdiri dari 30 kuota SPAN-PTKIN, 54 UM-PTKIN dan 36 jalur mandiri. Prodi ilmu Al-Quran dan Tafsir menyediakan 200 kuota terdiri dari 50 kuota jalur SPAN-PTKIN, 90 kuota jalur UM-PTKIN dan 60 kuota jalur umum. Studi Agama menyediakan 80 kuota terdiri atas 20 kuota jalur SPAN-PTKIN, 36 jalur UM-PTKIN dan 24 jalur mandiri.

Makam Peri

Syarat Presiden Ikut Kampanye, KPU: Ajukan Cuti ke Diri Sendiri******

SOLO —Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari, menjelaskan jika Presiden RI Joko Widodo memutuskan untuk ikut kampanye selama pemilihan umum (Pemilu) 2024 maka sesuai aturan undang-udang, dia harus mengajukan cuti. Menariknya, cuti itu diajukan kepada dirinya sendiri selaku presiden.

“Dia mengajukan cuti (kepada dirinya sendiri), iya kan presiden cuma satu,” kata Hasyim menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Jakarta, Kamis (25/1/2024).

Promosi Kolabs Ciamik BRI dan Telkomsel, Paket Data Spesial Hadir di BRImo

Hasyim dalam kesempatan yang sama menjelaskan, hak politik presiden untuk terlibat kampanye dilindungi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu mengatur tata cara presiden ikut kampanye, di antaranya wajib mengambil cuti karena selama kegiatannya berkampanye, presiden dilarang menggunakan fasilitas negara, kecuali fasilitas pengamanan dari pasukan pengamanan presiden (paspampres).

Dalam aturan itu, presiden juga cuti di luar tanggungan negara, yang artinya presiden tidak mendapatkan gaji dan tunjangan-tunjangan jika dia ikut kampanye. Aturan yang sama juga berlaku untuk menteri-menteri yang terlibat kampanye.

“Menteri yang akan berkampanye mengajukan surat izin kepada presiden, dan kemudian presiden memberikan surat izin. Dan, setiap surat yang dibuat para menteri yang akan kampanye, surat izin yang diterbitkan presiden itu, KPU selalu mendapatkan tembusan,” kata Hasyim sebagaimana dilansir Antara. 

Presiden RI Joko Widodo selepas menghadiri kegiatan di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024), menyampaikan presiden sebagai warga negara juga memiliki hak politik, salah satunya hak berkampanye.

Presiden Jokowi menjelaskan hak itu pun dilindungi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

“Semua itu pegangannya aturan, kalau aturan boleh, silahkan, kalau aturan tidak boleh, tidak, sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh, boleh berkampanye boleh. Tetapi dilakukan atau tidak dilakukan terserah individu masing-masing,” kata Jokowi.

Walaupun demikian, Jokowi belum memutuskan akan mengambil hak politiknya itu atau tidak, selama tahapan pemilu 2024. “Ya nanti dilihat,” kata Jokowi.

Jika presiden nantinya memutuskan cuti untuk kampanye, Hasyim menegaskan pengawasannya nanti menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dalam kesempatan yang sama, Hasyim juga menolak menjawab pertanyaan terkait kemungkinan penyelenggaraan pemilu menjadi bias jika presiden ikut terlibat dalam kampanye pemilu 2024.

“Kalau untuk bias apa enggak, silahkan cek pasal yang dalam undang-undang seperti apa. Beliau kan menyampaikan pasal dalam undang-undang, kan enggak masalah, wongmenyampaikan pasal dalam undang-undang, menyampaikan saja toh. Nah, soal nanti bagaimana di lapangan, faktanya memihak atau enggak, menggunakan fasilitas negara atau tidak, itu kan ada lembaga yang mengawasi kegiatan kampanye itu,” kata Ketua KPU RI.