pinjaman online untuk mahasiswa tanpa jaminan

Saya seorang pemain besar

Wapres Ma'ruf: Penyediaan Pangan ke Depan Semakin Berat******

Wakil PresidenMa'ruf Amin mengatakan beban sektor pertanian semakin berat lantaran harus mampu menyediakan pangan untuk lebih dari 275 juta jiwa di Indonesia.

Ma'ruf menyebut ketersediaan pangan dan stabilitas harga pangan RI menjadi persoalan kritikal. Oleh karena itu, pemerintah harus bisa mengelola masalah ini dengan baik, seiring dengan meningkatnya tren pertumbuhan penduduk.

"Meskipun inflasi di Indonesia dalam batas terkendali, sebesar 5,51 persen pada Desember 2022, tantangan penyediaan pangan ke depan semakin berat. Belum semua sektor pulih dari pandemi, termasuk produksi dan distribusi pangan global," katanya saat membuka Rakernas Pembangunan Pertanian 2023 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (25/1).

Oleh karena itu, ia memberikan tiga wejangan utama yang bisa dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga terkait untuk menghadapi tantangan ke depan. Pertama, identifikasi komoditas pangan yang tepat oleh Kementerian Pertanian.

Ma'ruf mencontohkan soal data jumlah surplus beras cenderung menurun dari tahun ke tahun. Ia mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) di mana jumlah beras turun dari 4,37 juta ton pada 2018 menjadi 1,74 juta ton pada 2022.

"Saya minta fokus kita agar jangan hanya pada surplusnya saja, tetapi juga pada besaran angkanya. Harapannya jumlah surplus terus meningkat dari tahun ke tahun. Artinya produksi beras juga meningkat dari tahun ke tahun," tegas Ma'ruf.

Kedua, Ma'ruf menyinggung fakta di mana lahan pertanian semakin menyusut karena alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian. Menurutnya, ini dapat menjadi ancaman nyata ketahanan pangan RI jika tidak dibarengi dengan upaya menggenjot produksi.

Ketiga, Ma'ruf meminta giat program diversifikasi pangan lokal secara masif. Saat ini, masyarakat Indonesia masih tergantung pada beras sebagai sumber makanan pokok.

Di lain sisi, Kementan menargetkan konsumsi beras turun ke posisi 85 kg per kapita per tahun dari sekitar 92 kg per kapita pada 2020.

Ma'ruf menegaskan selain mewujudkan swasembada beras tanpa impor, upaya menjaga ketahanan pangan perlu diikuti dengan penggalakan kembali program diversifikasi pangan. Ini bisa dilakukan melalui pengembangan hulu-hilir pangan lokal.

"Bapak Presiden telah menegaskan hal ini, termasuk pada berbagai kesempatan saya juga mengingatkan agar percepatan program diversifikasi dan pengembangan pangan lokal ini didukung dengan riset," ungkapnya.

"Regulasi dan insentif pemerintah juga perlu dimanfaatkan untuk menarik partisipasi investor atau swasta dalam program diversifikasi pangan, serta mendorong produksi pangan lokal maupun pengembangan produk turunannya," sambung Ma'ruf.

[Gambas:Video CNN]

Kiamat memupuk kegilaan

Badai PHK Terjang Raksasa Manajemen Aset Global BlackRock******

BlackRock, perusahaan manajemen aset terbesar di dunia, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 500 karyawan setelah periode perekrutan besar-besaran dalam beberapa tahun terakhir.

Juru bicara BlackRock mengatakan jumlah karyawan yang terkena PHK tidak sampai 3 persen dari total tenaga kerja perusahaan. PHK disebut terjadi saat perusahaan menghadapi "lingkungan pasar yang belum pernah terjadi sebelumnya".

Melansir CNN Business, Kamis (12/1), BlackRock belum melakukan PHK besar-besaran sejak 2019 dan telah meningkatkan jumlah karyawannya sekitar 22 persen selama tiga tahun terakhir.

Awal pekan ini, Goldman Sachs disebut memangkas hingga 5.200 pekerja di tengah ketidakpastian ekonomi. Kemudian, Amazon minggu lalu telah merumahkan sekitar 18 ribu karyawan dan Salesforce memangkas 10 persen dari sekitar 73 ribu karyawannya.

Tahun lalu menandai pertumbuhan pekerjaan terbaik kedua dalam sejarah Amerika Serikat. Namun, semakin banyak perusahaan justru mengungkapkan rencana untuk memberhentikan pekerja.

Kondisi beberapa perusahaan teknologi yang berada di Silicon Valley bahkan diprediksi makin memburuk pada tahun ini, ditandai dengan tidak adanya perekrutan hingga PHK besar-besaran.

Kondisi tersebut dipicu oleh permintaan yang menurun seiring longgarnya aturan Covid-19, dan orang-orang kembali ke kehidupan normal.

Selain itu, kondisi itu diperburuk pada ancaman resesi di 2023, dan ketidakpastian ekonomi masih membebani pikiran konsumen dan pembuat kebijakan. Kenaikan suku bunga pun diperkirakan akan terus berlanjut.

Namun terlepas dari peningkatan PHK, banyak perusahaan lain tampaknya enggan untuk memangkas pekerjaan di tengah kekurangan pekerja yang sedang berlangsung.

Pekan lalu, Departemen Tenaga Kerja AS mengatakan klaim pengangguran awal tiba-tiba turun ke level terendah tiga bulan.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa Binatang Buas

Pemprov Banten Buka Suara soal PHK 1.600 Buruh Pabrik Sepatu******

Pemerintah Provinsi Banten mengaku belum memiliki solusi jelas untuk menangani rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) 1.600 pegawai PT Nikomas Gemilang. Produsen sepatuitu meminta ribuan buruhnya mundur secara sukarela oleh pihak perusahaan.

Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar mengaku tidak bisa berbuat banyak dengan pertambahan ribuan pengangguran di wilayahnya. Pasalnya, krisis ekonomi terjadi di seluruh dunia, bukan Banten saja.

"Keadaan makro yang memang keadaannya sedang seperti itu secara global. Bukan hanya di Banten, global, sehingga kita terus mendialogkan itu," ujar Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, Rabu (11/01).

"Investasi di Banten meningkat 100 persen, itu juga berati ada harapan kita terkait kesempatan dan peluang kerja. Nah, itu terus juga kita komunikasikan," terangnya.

Disisi lain, Al Muktabar juga sangat berharap adanya peran pemerintah kota/kabupaten di Banten untuk terus menurunkan angka pengangguran, khususnya Pemerintah Kabupaten Serang yang menjadi lokasi PT Nikomas Gemilang beroperasi.

Sebelumnya Nikomas Gemilang mengaku terpaksa meminta karyawannya mengundurkan diri lantaran pesanan sepatu kualitas ekspor yang terus menurun semenjak perang Rusia-Ukraina bergulir.

Humas PT Nikomas Gemilang Danang Widi mengatakan pendaftaran pengunduran diri sukarela itu dibuka pada 11-12 Januari 2023. Seluruh hak pegawai akan dibayar tunai oleh perusahaan, sesuai peraturan yang berlaku.

Perusahaan alas kaki tersebut mengaku telah menempuh berbagai cara agar tidak ada pengurangan, namun mereka tak berdaya melawan kondisi ekonomi global yang lebih ketidakpastian.

"Berbagai hal telah kami lakukan seperti stop rekrutmen, tidak ada lembur, pengurangan jam kerja dan program cuti khusus, namun tidak dapat kami hindari dan dengan berat hati kami harus melaksanakan program pengunduran diri sukarela," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Pejuang mutlak

Benarkah Buruh Terancam dan Investasi Moncer Usai Ada Perppu Ciptaker?******

Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) sebagai jawaban dari putusanMahkamah Konstitusi(MK) yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan perppu diterbitkan karena ada beberapa kegentingan, seperti ancaman resesi global hingga stagflasi yang menghantui Indonesia.

Aturan ini pun rupanya banyak tak menyenangkan para buruh yang terimbas langsung. Sebab, beberapa poin yang diatur dalam Perppu tersebut dinilai sangat merugikan dan melemahkan posisi buruh dalam mendapatkan penghidupan yang layak.

Pasalnya, kompensasi pesangon dan uang penghargaan masa kerja yang diterima buruh korban pemutusan hubungan kerja (PHK) berkurang dibandingkan aturan lama.

Sebagai pembanding, dalam UU Ketenagakerjaan besaran uang pesangon yang diterima buruh korban PHK paling banyak dibatasi 10 bulan gaji. Selain pesangon, korban PHK itu juga mendapatkan uang penggantian hak seperti cuti tahunan yang belum diambil atau belum gugur, biaya ongkos pulang kerja, penggantian perumahan serta pengobatan yang ditetapkan 15 persen dari uang pesangon.

Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas; upah pokok, tunjangan yang bersifat tetap, termasuk harga pembelian dari catu yang diberikan kepada pekerja/buruh secara cuma-cuma, yang apabila catu harus dibayar pekerja/buruh dengan subsidi, maka sebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh pekerja/buruh.

Sementara kalau dalam perppu, pesangon dibatasi maksimal hanya 9 bulan gaji.

Kedua,sistem upah. Buruh memandang sistem upah yang berlaku dalam Perppu Cipta Kerja merugikan. Dengan sistem upah itu, buruh berpotensi mendapatkan upah yang rendah.

Berdasarkan aturan tersebut, formula penetapan upah minimum bisa diubah dalam keadaan tertentu.

"Dalam keadaan tertentu pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan Upah minimum yang berbeda dengan formula penghitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88D ayat 2," bunyi pasal 88F Perppu Cipta Kerja, dikutip pada Rabu (4/1).

Berdasarkan ketentuan Pasal 88D Perppu tersebut, upah minimum dihitung dengan menggunakan formula penghitungan upah minimum yang mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Hal itu, berbeda jika dibandingkan dengan UU Ketenagakerjaan. Pasalnya, dalam UU Ketenagakerjaan, UMP dihitung dengan turut memperhitungkan komponen kebutuhan hidup layak (KHL).

Ketiga, aturan PHK. Para buruh mengklaim aturan PHK dalam Perppu Cipta Kerja juga berpotensi merugikan buruh. Pasalnya, aturan itu memberikan kemudahan kepada perusahaan melakukan PHK. Termasuk hilangnya ketentuan PHK harus melalui penetapan pengadilan.

Keempat, terkait sistem pekerjaan alih daya. Perppu Cipta Kerja tidak mengatur batasan jenis pekerjaan alih daya atau outsourcing, sama seperti Omnibus Law sebelumnya yang diputus Mahkamah Konstitusi inkonstitusional bersyarat.

Ketentuan soal pekerjaan yang dapat dialihdayakan diatur dalam Pasal 64 Perppu tersebut.

"Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian alih daya yang dibuat secara tertulis," bunyi Pasal 64 ayat (1) Perppu Cipta Kerja.

Pada ayat (3) Pasal 64 menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sebagian pelaksanaan pekerjaan akan diatur dalam peraturan pemerintah (PP).

Aturan ini berbeda dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berlaku sebelum Perppu maupun UU Omnibus Law. Batasan pekerjaan outsourcing diikat produk hukum setingkat uu, bukan PP.

Kelima, memudahkan masuknya tenaga kerja asing. Buruh memandang Perppu Cipta Kerja memberikan kemudahan bagi tenaga kerja asing untuk masuk ke semua jenis pekerjaan yang sebenarnya bisa digarap oleh pekerja Indonesia.

Kemudahan juga diberikan pemerintah dengan menghapus kewajiban bisa berbahasa Indonesia bagi pekerja asing yang mau kerja di RI.

Karena hal-hal di atas, tak heran Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos mengatakan Perppu Cipta Kerja selain 'berganti baju' hanya menghindari inkonstitusional saja.

Menurutnya, Perppu ini lebih memberikan karpet merah pada investor dan merusak tatanan hukum demokrasi Indonesia. Nining juga menyebut jika Perppu in tetap dijalankan hubungan harmonis antara buruh dan pengusaha pun terancam.

"Ketika semakin eksploitatif terhadap kaum buruh, maka hubungan yang harmonis tidak mungkin terjadi karena ketimpangan dan kesewenang-wenangan diamini oleh kekuasaan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Ia pun berharap Perppu Cipta Kerja ditarik kembali. Jika tidak, pihaknya akan membuat surat terbuka hingga aksi bersama gerakan rakyat lainnya, tidak hanya kaum buruh.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar. Ia menilai Perppu Cipta Kerja juga malah menimbulkan potensi konflik baru antara pengusaha dan buruh.

"Muncul Perppu ini juga tidak bisa menjadi jembatan yang bisa menurunkan tingkat konflik, malahan menciptakan konflik baru," ujarnya.

Menurut Timboel hal itu terjadi karena ada beberapa ketentuan yang membuat ketidakpastian dan cenderung menguntungkan pengusaha.

Misalnya, soal pengaturan upah minimum. Dalam perppu formula penetapan upah minimum bisa diubah dalam keadaan tertentu. Selain itu, formula penghitungan upah minimum yang mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Timboel mengatakan indeks tertentu ini terlalu mengawang-ngawang karena tolok ukurnya tidak jelas.

"Indeksnya berapa kami juga tidak tahu, apakah dijumlah inflasi dengan pertumbuhan ekonom atau dibandingkan. Kalau dijumlah saya yakin bisa di atas inflasi (kenaikan upahnya), tapi kalau dibandingkan mana yang lebih tinggi itu akan di bawah inflasi. Jadi positifnya memang untuk pengusaha," ujarnya.

Selain itu, kata Timboel, semakin luasnya alasan pengusaha untuk melakukan PHK pada buruh dalam Perppu Cipta Kerja juga merugikan. Terlebih, kini pengusaha bisa melakukan PHK jika perusahaan sedang merestrukturisasi utang.

Hal ini tercantum dalam Pasal 154 A ayat (1) huruf e. Menurutnya, tidak ada korelasi antara restrukturisasi utang dengan alasan PHK pekerja. Karenannya, dalam perppu ini kepastian bekerja para buruh sangat rendah.

Lebih lanjut, Timboel menuturkan jika alasan pemerintah menerbitkan perppu untuk meningkatkan investasi dan pembukaan lapangan kerja, hal ini juga belum tentu terjadi.

Pasalnya, untuk menggaet investasi bukan hanya soal mengatur ketenagakerjaan saja, tapi ada faktor yang lebih penting, yakni tingkat inflasi dan suku bunga acuan.

"Pertamakan suku bunga, kalau suku bunganya tinggi, orang belum mau investasi. Jadi jangan hanya menyasar komponen yang bukan faktor utama (ketenagakerjaan) kalau coreinflasi masih tinggi, suku bunga tinggi, gak akan masuk investor," ujarnya.

.

Tak Ada Jaminan Investasi Melesat Akibat Perppu Cipta Kerja

Darah kerajaan

Kunjungan Turis Asing Turun 3,19 Persen saat KTT G20******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah wisatawan asing atau turismasuk ke Indonesia mencapai 657,3 ribu pada November 2022. Jumlah ini turun 3,19 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 678,9 wisatawan.

Namun, jumlah wisatawan asing pada November 2022 melesat 336,5 persen dibanding November 2021.

Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan jumlah wisatawan asing memang turun pada November 2022 meski terjadi perhelatan KTT G20 di Bali pada bulan tersebut. Hal ini disebabkan karena adanya pembatasan penerbangan reguler ke Bali saat acara tersebut berlangsung.

Berdasarkan asal negaranya, wisatawan asing pada November 2022 didominasi oleh Singapura dan Malaysia masing-masing sebesar 15,1 persen. Lalu, Australia 12,1 persen, Timor Leste 10,2 persen, dan India 5,6 persen.

Secara kumulatif, jumlah wisatawan asing sepanjang Januari-November 2022 mencapai 4,6 juta orang, naik 228,3 persen secara tahunan. Mayoritas wisatawan asing berasal dari Malaysia sebesar 19,2 persen. Kemudian disusul Timor Leste 13,7 persen, Australia 12,1 persen, dan Singapura 10,6 persen.

Sementara itu, tingkat penghunian kamar (TPK) hotel mencapai 54,41 persen pada November 2022, naik 2,10 dibanding bulan sebelumnya. Kenaikan disebabkan adanya kegiatan pertemuan yang dilakukan pemerintah maupun swasta, dan beberapa acara lainnya seperti musyawarah nasional.

Berdasarkan wilayahnya, TPK tertinggi terjadi di Kalimantan Timur sebesar 66,51 persen untuk klasifikasi hotel berbintang dan 21,04 persen untuk hotel non-bintang. Kemudian, Yogyakarta sebesar 64,95 persen untuk hotel berbintang dan 22,92 persen untuk hotel non-bintang, Sulawesi Tengah 63,09 persen untuk hotel berbintang dan 18,79 persen untuk hotel non-bintang.

"Sedangkan tiga terendahnya ada di Bangka Belitung, Sulbar (Sulawesi Barat), dan Papua," ujar Margo.

[Gambas:Video CNN]

Teknologi sejati tak tertandingi

Luhut Sebut BYD Group dan Tesla Siap Investasi Mobil Listrik******

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan produsen mobil China BYD Group dan produsen mobil Amerika Serikat (AS) Tesla sudah masuk tahap final untuk berinvestasi dalam fasilitas produksi kendaraan listrik(EV) di Indonesia.

"Semua pemain besar mobil (listrik) dunia akan masuk ke kita. BYD Group yang nomor satu dunia, nomor dua Tesla, Hyundai dan seterusnya, ini semua sudah memfinalisasi perjanjian-perjanjian dengan Indonesia," ujar Luhut dalam Rakornas Kepala Daerah 2023, Selasa (17/1).

Luhut menambahkan BUMN holding industri pertambangan MIND ID juga sudah menandatangani perjanjian dengan produsen baterai asal China, Contemporary Amperex Technology Co Limited (CATL), untuk pembangunan baterai kendaraan listrik.

"Kalau berjalan semua sesuai rencana maka baterai pertama lithium kita akan bisa produksi pada 2025 dan di 2027 kita mungkin salah satu tiga besar dunia yang akan memproduksi lithium baterai juga termasuk mobil EV," tandas Luhut.

Sebelumnya, Luhut menyampaikan pemerintah masih terus berdiskusi dengan Tesla terkait rencana pembangunan pabrik di Indonesia. Namun, ia mengaku belum bisa membeberkan detail pembicaraan yang telah dilakukan.

"Ya mereka berminat, kita berminat," kata Luhut di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (13/1).

Luhut berkata pemerintah telah menyiapkan insentif investasi terkait rencana pembangunan pabrik Tesla. Dia menilai insentif itu cukup menarik dibandingkan dengan tawaran negara lain.

Wacana soal pembangunan pabrik Tesla di Indonesia sudah bergema sejak tahun lalu, saat Jokowi bertemu Musk pada pertengahan Mei di markas SpaceX di Texas, Amerika Serikat.

"Yang kita inginkan semua adalah mobil listriknya, bukan baterainya. Buat Tesla, kami mau mereka membangun mobil listrik di Indonesia," kata Jokowi pada Agustus 2022 lalu.

[Gambas:Video CNN]