pslot

situs poker terpercaya 2023 449Jutaan kata 866980Orang-orang telah membaca serialisasi

《pslot》

Menjaga APBN yang berdaulat dan tangguh meredam guncangan******

Kini, Pemerintah saat ini juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Jakarta (ANTARA) - Berlangsungnya ketahanan suatu negara salah satunya ditentukan oleh kebijakan fiskal. Anggaran negara yang sehat dengan pengelolaan yang bijaksana menjadi penentu kemampuan suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Tak terkecuali Indonesia. Republik ini perlu memastikan pengelolaan instrumen fiskal, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dikelola secara akuntabel agar keberlangsungan negara dapat terjaga dengan baik.

Kesadaran itu telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beberapa waktu lalu, saat Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Februari lalu, dia menegaskan APBN harus dikelola secara akuntabel. Pasalnya, APBN merupakan instrumen yang menjadi penyokong negara dalam menghadapi gejolak ekonomi sekaligus untuk mencapai tujuan negara.

APBN mulanya merupakan warisan kolonial yang disusun berdasarkan Indische Comptablitetiswet(ICW), yang kemudian dipatenkan melalui Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah Indonesia merdeka. Penyusunan APBN dilakukan oleh perhitungan anggaran oleh Pemerintah lalu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), praktik yang masih berlaku hingga sekarang.

Namun, dalam jejak historis, penyusunan APBN mengalami berbagai dinamika. Fiskal negara pada era Soekarno kerap mengalami defisit karena pengeluaran besar-besaran untuk bidang militer demi mempertahankan kemerdekaan, yang berlanjut terciptanya inflasi tinggi usai Pemerintah memutuskan mencetak uang untuk membiayai pengeluaran.

Tak kunjung membaik, Soekarno membubarkan DPR pada akhir 1950-an usai APBN yang diajukannya ditolak. Dia juga mengeluarkan Perppu Nomor 6 Tahun 1960 untuk menetapkan APBN dan memecah posisi Menteri Keuangan menjadi beberapa jabatan menteri.

APBN kemudian bergerak pada arah baru di bawah pengelolaan Menteri Keuangan Ali Wardhana pada era Orde Baru. Kebijakan fiskal dirancang untuk berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Susunan Kementerian Keuangan pada era itu, atau disebut sebagai Departemen Keuangan, terus mengalami perubahan.

Inflasi berhasil ditekan, namun utang makin membengkak karena penerimaan negara kebanyakan bersumber dari utang luar negeri.

Instrumen fiskal negara akhirnya mengalami perubahan fundamental pascakrisis ekonomi 1997-1998 dan jatuhnya rezim Orde Baru. Format APBN disusun berdasarkan standar internasional Government Finance Statistic (GFS), di mana pinjaman bukan diklasifikasikan sebagai penerimaan negara melainkan sumber pembiayaan.

Pada masa itu juga lahir paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang menggantikan ICW warisan Belanda, di antaranya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 

APBN pada masa Jokowi

APBN pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga tak luput mengalami banyak gejolak. Salah satunya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada awal 2020 lalu yang menjadi hantaman keras bagi keuangan negara.

Pada periode krisis itu, APBN perlu hadir untuk memberikan perlindungan kesehatan serta kebutuhan hidup rakyat.

Di bawah kendali Sri Mulyani, anggaran negara menyediakan alokasi khusus untuk COVID-19 yang mulanya sebesar Rp52,4 triliun pada 2020, kemudian meningkat 81,3 persen menjadi Rp188 triliun pada tahun berikutnya. Anggaran COVID-19 baru ditekan pada 2022 setelah kondisi mulai pulih dan dihilangkan pada 2023.

Sementara itu, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang digunakan untuk memberikan insentif dan subsidi naik signifikan pada masa pandemi. Pada 2019, anggaran perlinsos digelontorkan sebesar Rp308,4 triliun. Lalu, naik 61,5 persen pada 2020 menjadi Rp498 triliun. Anggaran perlinsos pada tahun berikutnya terus bertahan di atas Rp400 triliun, hingga terakhir pemerintah menganggarkan sebesar Rp496,8 triliun pada APBN 2024.

Selain pandemi, perekonomian juga dihadapkan dengan berbagai guncangan lainnya, seperti konflik geopolitik yang berdampak pada pasokan dan harga energi-pangan, perubahan iklim, serta kebijakan moneter global.

Berbagai krisis yang muncul membuat banyak negara mengalami perlambatan ekonomi, tak terkecuali Indonesia yang pertumbuhan ekonominya pernah terjerembap hingga minus 2,07 persen (year-on-year/yoy) pada 2020.

Untuk memulihkan perekonomian, Pemerintah menyusun berbagai reformasi ekonomi, misalnya, memberikan stimulus APBN untuk meningkatkan daya beli masyarakat. APBN sebagai instrumen fiskal juga bekerja sama dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) untuk mengendalikan inflasi agar kinerja konsumsi rumah tangga dapat terjaga.

Fiskal negara juga diperankan sebagai katalisator transformasi ekonomi, terutama mengenai pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk menyokong pergerakan ekonomi yang diharapkan dapat mencapai pemerataan. Sementara pembangunan SDM diwujudkan melalui pendidikan, kesehatan, dan perlinsos.

Di samping itu, untuk makin memperkuat fundamental perekonomian nasional, pemerintahan Jokowi berupaya melakukan reformasi struktural yang diwujudkan dengan kelahiran sejumlah UU di bidang fiskal, di antaranya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dengan berbagai respons fiskal terhadap gejolak ekonomi itu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, tepatnya 5,05 persen pada 2023, di tengah melemahnya perekonomian global. Dengan pencapaian itu pun, defisit fiskal tetap terjaga, di mana APBN mencetak defisit 1,65 persen pada tahun yang sama.

Sri Mulyani, dalam pertemuannya dengan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers, berbangga mengatakan APBN mampu menjaga perekonomian sekaligus melanjutkan agenda pembangunan Indonesia tanpa harus mengorbankan kesehatan dan kredibilitasnya.


APBN transisi

APBN kini sedang diuji di tengah fase transisi pemerintahan. Terakhir kali Indonesia mengalami transisi pemerintahan hampir 10 tahun silam.

Kala itu, digunakan APBN Perubahan untuk menyikapi pergantian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi. Pemerintahan SBY hanya mencantumkan anggaran untuk fungsi-fungsi dasar pemerintahan (baseline) saat menyusun APBN 2015. Hal itu dilakukan guna memberikan ruang fiskal untuk pemerintahan berikutnya, yang kemudian disempurnakan oleh Jokowi dengan program-program yang ia janjikan.

Kini, Pemerintah juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, saat dihubungi ANTARA mengingatkan bahwa APBN pada masa transisi harus dilakukan pemantauan dan evaluasi. Dari sisi penerimaan negara, misalnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perlu terus dioptimalkan agar penerimaan tak bergantung dengan pajak dan cukai.

Sementara dari sisi pengeluaran, ia menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran yang ditujukan pada program-program prioritas produktif serta memiliki efek berganda (multiplier effect) lebih besar.

Terlebih ke depan, perekonomian diperkirakan masih sarat tantangan. Oleh karena itu, APBN harus disiapkan agar dapat tangguh menahan guncangan perekonomian sehingga dapat hadir untuk melindungi rakyat.



 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Tim SAR lakukan penyelaman cari satu warga dilaporkan hilang******

akan dilanjutkan besok pagi pada Operasi SAR hari kedua

Ambon (ANTARA) - Tim SAR gabungan melakukan penyelaman pada kedalaman 25-30 meter di sekitar Perairan Pantai Pintu Kota, Dusun Air Louw (Negeri Eri) Kecamatan Sirimau (Kota Ambon) untuk mencari seorang warga yang tenggelam pada Sabtu dinihari.

"Dalam operasi SAR hari pertama, tim SAR gabungan dibagi dalam dua SRU dan SRU I melakukan penyelaman di sekitar lokasi tenggelamnya korban sementara SRU II yang dibantu warga melakukan pencarian korban di permukaan air," kata Kepala Basarnas Ambon, Maluku Muhammad Arif Anwar di Ambon, Sabtu malam.

Identitas korban yang dilaporkan tenggelam dan masih dalam pencarian tim SAR adalah Josy Balubun yang merupakan mantri kesehatan dan menjadi ASN di RSUD dr. M. Haulussy Ambon.

Menurut dia, korban bersama tiga rekannya antara lain Yongker Diaz (almarhum), Stevy Hattu, dan Jeky Uneberua menyewa sebuah perahu fiber glass untuk memancing ikan, namun perahu mereka akhirnya terbalik akibat arus laut yang kencang.

Commando Centre Basarnas Ambon sekitar pukul 08.30 WIT, menerima informasi dari Aiptu Tony Lesnussa Anggota Polsek Nusaniwe melaporkan, bahwa sekitar pukul 03:00 WIT, empat orang terjatuh dari perahu saat melaut di sekitar lokasi kejadian.

Baca juga: Basarnas Ambon selamatkan 18 ABK MT Koan yang tenggelam
Baca juga: Basarnas Ambon evakuasi nelayan Desa Tawiri yang ditemukan tewas

Peristiwa naas tersebut menyebabkan Yongker meninggal dunia, Josy Balubun dinyatakan hilang dan masih dalam pencarian tim SAR, sementara Jeky yang merupakan pegawai RSUD Haulussy Ambon dan rekannya Stevy berhasil diselamatkan warga.

Pukul 08.45 WIT, satu tim Rescuer Basarnas Ambon dikerahkan menuju lokasi kejadian guna melaksanakan Operasi SAR pada koordinat 3° 46' 13.95 " S - 128° 9' 9.47 " E, jarak kurang lebih 31.6 KM, dan Heading 340.96° arah Barat Laut dari Kantor Basarnas Ambon.

Tiba di lokasi kejadian, dua SRU pun dibentuk guna melaksanakan Operasi SAR diantaranya SRU I melakukan penyelaman di sekitar lokasi tenggelamnya korban.

Sedangkan SRU II yang menggunakan Rubber BoatBasarnas Ambon dan beberapa longboatmasyarakat melakukan pencarian dari permukaan air.

Begitu juga dengan tim yang melakukan pencarian dari permukaan air sejauh kurang lebih 5 NM hingga sore hari belum menemukan tanda-tanda keberadaan korban.

"Tim SAR Gabungan menghentikan sementara pencarian dan akan dilanjutkan besok pagi pada Operasi SAR hari kedua," ujarnya.

Baca juga: Seorang pemancing tenggelam di Pantai Otan Kabupaten Kupang
Baca juga: Basarnas Lampung temukan dua pemancing yang tenggelam di laut
Baca juga: Tim SAR mencari pemancing yang hilang di Bima
 

Pewarta: Daniel Leonard
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：siputri 88、doaqq、shopee later bisa pinjam uang

Terkait：prediksi togel hongkong 4d、kredit barang di tokopedia、sis4d、link slot gacor maxwin、slot paling mudah、togel japan 2023、situs slot mudah menang、kredivo vs shopee paylater、link slot new member、voxy88

---

---

bab terbaru：cara deposit judi slot via dana（2024-07-04）

Perbarui waktu：2024-07-04