hoki4d

nama slot tergacor 166Jutaan kata 682305Orang-orang telah membaca serialisasi

《hoki4d》

BMKG prakirakan curah hujan tinggi saat pemungutan suara Pemilu 2024******

Jakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan pada 13-15 Februari 2024 atau bertepatan dengan periode pemungutan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu 2024 akan terjadi peningkatan curah hujan dengan intensitas tinggi di sejumlah daerah.

Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa berdasarkan hasil analisa cuaca yang dilakukan tim diketahui pada periode itu curah hujan tinggi rata-rata berkisar 150 mm - 300 mm dan bahkan berpotensi lebih dari itu.

Ia menjelaskan, potensi tersebut timbul berdasarkan fakta kondisi dinamika atmosfer yang terpantau cukup signifikan. Pemicunya berasal dari adanya penguatan angin Monsun Asia dan aktifnya gelombang ekuator rossby - kelvin.

Adapun kedua fenomena itu sebagai faktor pembentuk awan penghujan, pola belokan angin dan pertemuan angin yang memanjang di wilayah Indonesia.

Dalam kondisi cuaca yang demikian, menurut Guswanto, juga memperbesar potensi akan terjadinya situasi kebencanaan hidrometeorologi di daerah-daerah yang diguyur hujan.

Merujuk pada laporan BMKG diketahui ada sebanyak 25 daerah yang berpotensi mengalami hujan intensitas tinggi pada 13-15 Februari 2024.

Baca juga: BPBD DIY siagakan relawan antisipasi bencana di hari pencoblosan

Baca juga: KPU Palembang antisipasi banjir saat pencoblosan

Ke-25 daerah itu masing-masing meliputi Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Barat, Papua.

“Informasi ini hasil pengamatan sainstifik lantas jangan pula dipolitisasi, dimaknai aneh-aneh. Tapi mesti direspons dengan semangat untuk meningkatkan kesiapsiagaan guna memperlancar proses pemilu,” kata dia.

Ia memastikan segenap informasi faktual terkait cuaca dan iklim sudah terintegrasi dengan KPU, Bawaslu, TNI-Polri, Basarnas, BNPB dan bisa diakses secara luas oleh publik melalui sistem aplikasi BMKGInfo dalam kanal Informasi Cuaca Pemilihan Umum 2024.

Maka dari itu, BMKG berharap panitia penyelenggara pemilu atau pihak terkait lainnya bisa menyiapkan sarana prasarana yang representatif sehingga suasana pemungutan suara kondusif atas adanya informasi ini.

Guswanto mencontohkan misalnya panitia dapat menempatkan tenda atau memilih gedung sebagai tempat pemungutan suara-rekapitulasi pada lokasi yang aman dari hujan, hempasan angin, longsoran dan gelombang laut.

“Kesehatan pemilih dan petugas di TPS juga diperhatikan. Siapkan jas hujan atau pakaian tebal karena dalam kondisi hujan rentan sakit,” kata dia.

Baca juga: Meski kemungkinan hujan, KPU Jakbar imbau warga tak golput

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

BPD Bali uji operasional sistem penerimaan Pungutan Wisman******

Tahapan-tahapan sesuai dengan proses yang Pemprov Bali dan kami sepakati, secara teknis kami sudah siap

Denpasar (ANTARA) - BUMD PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali melakukan uji operasional sistem penerimaan Pungutan Wisatawan Mancanegara (Wisman) sebelum diberlakukan mulai 14 Februari 2024.

“Tahapan-tahapan sesuai dengan proses yang Pemprov Bali dan kami sepakati, secara teknis kami sudah siap,” kata Direktur BPD Bali Ida Bagus Gede Setia Yasa di Denpasar, Selasa.

Menurut dia, pengujian tersebut berkaitan dengan sejumlah modul dan fitur untuk transaksi penerimaan Pungutan Wisman.

Ia menyebutkan uji operasional yang sudah dilaksanakan di antaranya terkait sistem proses transaksi (TPS) dan keamanan, kemudian penebalan pengujian sistem informasi pembayaran untuk pengguna dan perbankan (front and backend) dan termasuk dasbor terkait Pungutan Wisman itu, serta Pengujian Penerimaan Pengguna (UAT) dan Pengujian Integrasi Sistem (SIT).

“Semuanya lancar. Saat ini kami menyiapkan tes operasional yang dilakukan seperti mekanisme kami di perbankan,” imbuhnya.

Ia menjelaskan pembayaran Pungutan Wisman itu di antaranya dapat dilakukan melalui sistem Love Bali pada laman lovebali.baliprov.go.id sebelum tiba atau sebelum memasuki pintu kedatangan di Pulau Dewata.

Baca juga: GIPI Bali gandeng konsulat asing sosialisasi pungutan wisman

Baca juga: Kedubes Inggris dukung sosialisasi pungutan wisman di Bali

Pada laman itu, wisatawan asing terlebih dahulu mengisi data di antaranya nomor paspor, nama, alamat surat elektronik atau e-mail, dan tanggal kedatangan.

Selain itu, pembayaran juga dapat dilakukan di tempat lainnya yakni melalui pintu kedatangan wisatawan asing di bandara atau di agen di kapal pesiar, akomodasi, agen perjalanan wisata dan daya tarik wisata.

Sedangkan instrumen pembayaran nontunai Pungutan Wisman itu yakni dengan kartu kredit dan kartu debit yang saat ini ada empat jaringan pembayaran (principle) internasional yakni master card, Visa, American Express dan JCB.

Kemudian ada sistem pembayaran berbasis kode bar atau QRIS, dan virtual accountGerbang Pembayaran Nasional (GPN) serta uang elektronik berbasis chip.

Sementara itu, untuk kanal pembayaran nontunai dilakukan melalui mesin transaksi elektronik (EDC), mobile dan internet banking serta anjungan tunai mandiri (ATM).

Pemprov Bali sebelumnya menunjuk BPD Bali sebagai bank persepsi yang menampung Pungutan Wisman sebesar Rp150 ribu per orang mulai 14 Februari dan pungutan itu nantinya masuk ke rekening kas daerah yang dikelola BPD Bali.

Baca juga: Menparekraf tegaskan pungutan wisman ke Bali untuk penanganan sampah 

Baca juga: Pemprov Bali gandeng maskapai penerbangan edukasi pungutan wisman

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Pakar sebut putusan DKPP tidak pengaruhi pencalonan Gibran******

Jakarta (ANTARA) - Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu soal pelanggaran etik Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya tidak memengaruhi pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024, kata pakar hukum tata negara.

"Secara hukum putusan KPU soal pencalonan Gibran tidak terpengaruh dengan keluarnya putusan DKPP," kata pakar hukum tata negara Universitas Borobudur Jakarta Prof. Faisal Santiago mengemukakan saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Senin, menanggapi putusan DKPP.

Menurut Faisal, tidak ada yang salah dengan ketua KPU RI karena hanya menjalankan putusan dari Mahkamah Konstitusi mengenai persyaratan capres dan cawapres. "Karena putusan MK adalah final dan mengikat sehingga KPU hanya menjalankan dari putusan tersebut," tambahnya.

"Bahwa setelah putusan MK tersebut terbit, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan terhadap Ketua MK Anwar Usman karena dinyatakan melanggar kode etik dan perilaku hakim dalam mengadili perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 perihal syarat batas usia capres dan cawapres, tidak ada pengaruhnya dengan putusan KPU soal pencalonan Gibran," jelas Faisal.

Baca juga: Hasyim Asy'ari divonis langgar kode etik terima pendaftaran Gibran

Ia menimpali, "Sama seperti putusan MK, di mana Anwar Usman, mantan Ketua MK, dikenakan pelanggaran berat, tetapi tahapan pendaftaran capres dan cawapres tetap berjalan sebagaimana mestinya."

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

"Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan disebut di atas, memutuskan, satu, mengabulkan pengaduan para penganut untuk sebagian," kata Ketua DKPP Heddy Lugito saat membacakan putusan di Gedung DKPP, Jakarta, Senin.

Baca juga: Ketua DKPP: Pelanggaran kode etik KPU tak pengaruhi pencalonan Gibran

Heddy mengatakan Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. "Dua, menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy'ari," tambahnya.

Selain Hasyim, enam orang anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin juga dijatuhi sanksi peringatan.

DKPP memerintahkan KPU menjalankan putusan tersebut dan meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengawasi putusan itu.

Hasyim Asy'ari bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Baca juga: Ketua KPU: Saya tak akan mengomentari putusan DKPP
Baca juga: Ganjar sebut putusan DKPP jadi pelajaran untuk demokrasi
Baca juga: Di Solo, Muhaimin tanggapi putusan DKPP soal Gibran

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：logo kakek zeus png、slot bonus new member 200 di awal、tips dapat uang dari internet

Terkait：cara pinjam di tunaiku、trik pasang togel 2d、cheat maxwin、neo bank bisa pinjam uang、ceriabet88、slot gacor online、gacor slot login、situs paling gacor 2023、indonesia slot555、lux88togel

---

---

bab terbaru：chili agen pinjaman cepat（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08