cara mendapatkan uang dari shopback

Penciptaan tanpa batas

Anggaran Jalur Sepeda DKI Jakarta Dihapus Tahun Depan******

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghapus anggaran jalur sepedamulai tahun depan. Hal ini sudah disepakati bersama dengan DPRD DKI Jakarta.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengatakan kesepakatan penghapusan anggaran jalur sepeda itu diambil dalam rapat antara Komisi B dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta beberapa waktu lalu di Bogor.

"Ya, akhirnya di dalam rapat disetujui," kata Gilbert saat dihubungi, Rabu (16/11).

Rencana pembangunan jalur sepeda itu tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI Jakarta 2023-2026 yang disusun mantan Gubernur Anies Baswedan sebelum lengser.

Dalam RPD itu Anies mencantumkan target jalur sepeda di Jakarta pada 2026 mencapai 535,68 kilometer.

"Kita mempertanyakan awalnya, itu bagaimana kok mau perpanjang lagi, sedangkan yang ada aja enggak terurus," kata Gilbert.

"Yang menempati sepeda motor sama starling (tukang kopi keliling), terus sekarang kalian mau perpanjang, ya mereka enggak jawab dong, kalau gitu hapus saja," ujarnya.

Awalnya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengalokasikan anggaran Rp38 miliar untuk pembangunan jalur sepeda pada 2023. Di samping itu, DKI juga berencana mengajukan anggaran Rp1,9 miliar untuk evaluasi jalur sepeda secara menyeluruh.

"Katanya mau dikaji dulu. Apanya yang mau dikaji, orang kita bisa melihat kasat mata kok," papar dia.

Gilbert berdalih bahwa DPRD tak anti dengan pembangunan jalur sepeda. Namun demikian, menurutnya saat ini jalur sepeda bukan suatu prioritas pembangunan di Jakarta.

Menurut dia saat ini yang harus jadi fokus utama Pemprov DKI adalah membenahi transportasi publik. Pasalnya, selama ini juga masih belum banyak orang yang menggunakan jalur sepeda.

"Kita tidak menentang itu, tapi jangan itu yang prioritas, kemudian itu enggak berfungsi. Itu aja persoalannya. Tidak ada yang menentang itu dibangun nanti, tapi jangan juga dipaksakan sekarang," ungkap Gilbert.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta tidak mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalur sepeda tahun 2023. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan hal ini diputuskan atas saran sejumlah anggota dewan.

Syafrin berujar mulanya DKI mengalokasikan dana sebesar Rp38 miliar. Namun, anggaran itu akhirnya dinolkan.

[Gambas:Video CNN]

kebangkitan orang mati

Pakar IPB Jawab Prabowo soal Singkong Bisa Selamatkan Dunia: Susah******

Pengamat Pangan Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa menilai pidato Menteri PertahananPrabowo Subianto yang menyebut singkongbisa menjadi penyelamat bahan pangan pokok global sulit direalisasikan.

Menurut Andreas, budidaya singkong telah dilakukan sejak puluhan tahun lalu. Namun sayang, upaya itu tidak berhasil menggeser empat bahan pangan pokok utama seperti gandum, jagung, beras, dan kentang.

Sementara, singkong lebih banyak digunakan untuk kebutuhan industri seperti bahan baku tepung tapioka.

Menurutnya, terdapat beberapa alasan singkong sulit menjadi pilihan utama bahan pangan pokok. Salah satunya, masa tanam singkong terhitung cukup lama.

Ia mengatakan setidaknya butuh waktu 8-12 bulan untuk menanam singkong sampai memanennya. Itu bergantung dengan varietas masing-masing. Sementara, untuk waktu yang sama, kentang bisa melewati 2-3 kali masa panen.

Bahkan, menurutnya akan tetap sulit untuk membuat singkong menjadi bahan pangan pokok jika melihat realitas di pasar saat ini. Andreas menjabarkan untuk satu hektar kebun singkong, petani hanya bisa mendapat sekitar 20 ton dalam setahun dengan keuntungan rata-rata sekitar Rp2 juta rupiah.

"Jadi sangat sulit lah dalam arti itu, apalagi sekarang juga terkait dengan siapa yang tanam. Kalau petani itu realistis, selama tanaman tersebut menguntungkan bagi mereka, mereka pasti tanam. Tidak perlu disuruh-suruh tanam singkong 'ini pasti menguntungkan', mereka pasti tanam kok," katanya.

Selain faktor harga dan produktivitas, Andreas memaparkan sejumlah alasan lain sulitnya singkong menjadi bahan pangan pokok. Salah satunya adalah status sosial. Ia mengungkapkan selama ini singkong dianggap sebagai makanan dengan status sosial rendah hingga minim peminat.

Tak hanya itu, Andreas menjabarkan pada tahun 1960-an, penelitian terhadap singkong terus dilakukan dan terbukti kandungan protein maupun vitaminnya lebih rendah ketimbang beras. Oleh karena itu, beras dipilih menjadi bahan pangan pokok.

[Gambas:Video CNN]

"Yang kedua, sudah tentu karena rasa, terkait dengan selera. Dan ini kan tidak mudah mengubah selera, mengubah lidah masyarakat bukan hal mudah. Dan itu sudah terjadi, bagaimana lidah kita, lidah anak-anak kita kemudian bisa menikmati bahkan sangat menyukai pangan-pangan berbasis gandum," tegas Andreas.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memamerkan produk olahan singkong tanah air di depan forum keamanan pangan dunia negara-negara G20, seraya menyebut tanaman ini bisa menjawab tantangan pangan dunia.

Prabowo juga mengungkapkan alasan dirinya mengunggulkan tanaman singkong adalah karena itu adalah tanaman yang efisien. Hal serupa bahkan pernah diutarakan kepada publik oleh pendiri Microsoft Bill Gates.

[Gambas:Video CNN]

"Singkong bisa menjadi tanaman penyelamat dunia. Indonesia dapat jadi yang terdepan memproduksi, dan menyelesaikan ancaman terhadap ketahanan pangan," tuturnya.

Pendapat berbeda dikeluarkan oleh Pengamat Pertanian Hermanto Siregar yang menyebut singkong sebagai tanaman potensial untuk menjadi bahan pangan pokok.

"Pangan lebih terdiversifikasi sehingga merupakan langkah cukup penting untuk mengantisipasi krisis pangan," ujar Hermanto.

Selain itu, menurutnya keunggulan singkong adalah mudah tumbuh di mana saja. Menurutnya, perawatan singkong juga mudah dilakukan dan sebagian varietasnya bisa dikonsumsi secara langsung.

"Sebagian lagi diproses lebih dahulu, yaitu mengambil pati yang dikandungnya lalu diolah menjadi tepung tapioka dan lain-lain yang aman dikonsumsi manusia sebagai sumber karbohidrat," katanya.

CEO Nasional bercinta dengan istrinya yang imut

Pemprov DKI & LPPOM MUI Gelar Seminar Dukung UMKM Bersertifikasi Halal******

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) mendukung UMKM terus berkembang dengan memiliki sertifikasi halal.

Dukungan itu diwujudkan Pemprov DKI melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DPPKUKM) bersama LPPOM MUI menggelar seminar sertifikat halal dalam rangkaian "Jakarta Islamic Festival" ke-2, di Kampung Setu Babakan, Jakarta Selatan, Minggu (13/11) lalu.

Seminar tersebut mengangkat tema urgensi sertifikasi halal bagi UMKM di tengah stigma pembuatan sertifikasi halal yang merepotkan dan dianggap menyulitkan UMKM.

"Selain itu, tujuan dari sertifikasi halal ini sesuai dengan Pasal 3 UU No. 33 tahun 2014 adalah meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal," kata Ratu.

Ada dua cara dalam proses pendaftaran sertifikasi halal, yakni secara reguler dan self declare. Untuk persyaratan dan alurnya bisa diketahui lebih lanjut melalui website maupun media social Kementerian Agama RI dan aplikasi SIHALAL.

Sedangkan untuk tarif sertifikasi secara regular adalah Rp300.000 untuk pendaftaran dan penetapan kehalalan produk dan Rp350.000 untuk biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Sebagai strategi agar UMKM di Jakarta semakin tumbuh dan berkembang dengan memiliki sertifikasi halal, Ratu meminta agar para pelaku UMKM tidak perlu khawatir dengan pembiayaan. Menurutnya, Pemprov DKI telah memberikan pelayanan sertifikasi halal gratis, juga fasilitas gratis lainnya bagi UMKM yang berusaha di Jakarta.

"Pemprov DKI sangat concern dengan perkembangan UMKM di Jakarta, karena UMKM itu sokoguru perekonomian bangsa. Sektor UMKM yang terus berkembang ini menjadi salah satu indikator bahwa ekonomi warga Jakarta semakin tangguh," jelasnya.

Sementara itu, Direktur LPPOM MUI DKI Jakarta, Deden Edi menyebutkan bahwa sekurangnya ada lima manfaat bagi pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal.

Pertama, memberi ketenangan pada produsennya. Kedua, memperbaiki manajemen produksi. Ketiga, mengetahui sumber bahan baku yang halal.

"Keempat, meningkatkan daya saing produk. Kelima, kepercayaan konsumen semakin baik," ujarnya.

Selain Ratu dan Deden, turut hadir dalam acara tersebut sebagai pembicara, Ketua Umum MUI DKI Jakarta K.H. Munahar Muchtar dan Wakil Direktur Bidang Sertifikat Halal Arif Zulkifli.

Adapun seminar sertifikat halal itu diakhiri dengan pelantikan pengurus Komunitas UMKM MUI DKI Jakarta yang dipimpin oleh Sukidi, serta dilanjutkan dengan acara lainnya, seperti hiburan oleh Opik dan Faza, serta seminar Islamic Parenting bersama Ari Untung.

Acara ditutup dengan launching Jinggel JIFEST oleh 13 Nadi Musik, serta Tabligh Akbar oleh K.H. Bachtiar Nasir.

Tahun itu, jangkrik itu, pedang itu

Pengusaha Beberkan Alasan Tolak Revisi PP 36/2021 soal Pengupahan******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan kelompok pengusahalainnya menolak wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Jika sampai terjadi, maka pemerintah dianggap mengalami kemunduran.

"Kami mewakili rekan-rekan asosiasi, termasuk Apindo, mengharapkan pemerintah konsisten di dalam melaksanakan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Kami tidak berharap terjadi perubahan substansi di PP 36/2021 tersebut," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani di Kantor Apindo, Rabu (16/11).

Perubahan substansi dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 dipandang sebagai kemunduran pemerintah dalam mempersiapkan iklim ketenagakerjaan yang lebih berdaya saing dan dapat memperluas penciptaan lapangan kerja.

"Ini tentunya akan berdampak pada penyerapan di sektor-sektor yang merupakan padat karya, mulai dari UMKM, industri manufaktur, jasa, yang juga banyak menyerap tenaga kerja, dan tentunya pencari kerja baru yang bakal mengalami hambatan dalam memperoleh lapangan kerja," jelasnya.

Ia mengkhawatirkan perubahan parameter dan formula upah minimum di mana upah minimum tidak lagi menjadi jaring pengaman sosial, tapi menjadi upah rata-rata.

Perubahan prinsip tersebut juga diklaim akan berdampak pada pelaksanaan struktur skala upah yang akan sulit diterapkan pengusaha karena tidak ada lapisan upah minimum dengan upah yang di atasnya. Hal itu dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap karyawan yang sudah lama bekerja.

Senada, Anggota Dewan Pertimbangan Apindo sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto berharap pemerintah benar-benar konsisten dalam implementasi PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

"Kepastian pengusaha dan kepastian tahun depan sudah dengan sendirinya tertantang oleh resesi dunia yang marketnya akan turun. Untuk pasar ekspor, kita diharapkan bisa tetap bersaing dengan kepastian PP 36/2021 sendiri," imbuh Anne.

Sedangkan untuk pasar domestik, Anne menjelaskan Indonesia menghadapi banyak negara-negara produsen lain di mana selisih kurs atau depresiasinya jauh lebih tinggi dibanding RI terhadap kurs dolar AS. Terlebih, pasar domestik didominasi oleh UMKM.

Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) juga menolak wacana revisi PP Nomor 36 Tahun 2021 tersebut. Upaya buruh, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat yang akan melakukan revisi aturan tersebut dipandang bakal mencoreng nama Indonesia.

"Aprisindo tetap berkomitmen untuk menjaga daya saing industri padat karya di Indonesia dan menjaga keyakinan investor dengan tetap menjaga komitmen atas deregulasi sejumlah isu-isu strategis nasional yang dikemas dalam undang-undang omnibus law atau UU 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja dengan meminta PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan tetap dipertahankan dan dijalankan," kata Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat mengkaji ulang PP Nomor 36 Tahun 2021 sebagai dasar penetapan UMP.

"Contoh tadi saya sampaikan ada satu kabupaten/kota di mana setelah diterapkan itu, kenaikannya tinggi banget bisa sampai 17 persen. Kalau pengusahanya iya, saya senang aja. Bagus itu, tapi kalau kemudian nanti tidak bisa diterapkan ini akan terjadi gonjang-ganjing," ujarnya, Selasa (15/11), dikutip dari Antara.

Nantinya, penetapan UMP 2023 bakal dilakukan pada 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022.

[Gambas:Video CNN]

Pedang dan Sihir

Foxconn Groundbreaking Proyek Kendaraan Listrik Rp125 T RI Awal 2023******

MenteriInvestasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengklaim Foxconnakan melakukan groundbreakingproyek pengembangan ekosistem kendaraan listrik awal tahun depan.

Perusahaan asal Taiwan itu menggandeng Gogoro, Industri Baterai Indonesia (IBC), dan Indika Energy. Foxconn berencana untuk berinvestasi sebesar US miliar atau Rp125,4 (Kurs Rp15.675 per dolar AS) untuk pengembangan ekosistem kendaraan listrik dan baterai listrik di RI.

"Mereka akan memulai groundbreakingpada awal tahun depan. Mereka akan masuk ekosistem kendaraan mobil terutama bus. Yang kedua mereka akan melakukan investasi di ekosistem baterainya. Lokasinya di Batang," ungkap Bahlil melalui tayangan video seperti dikutip Kamis (17/11).

Menurut Bahlil, realisasi investasi ini akan menjadi jawaban atas proses panjang negosiasi pemerintah setelah puluhan tahun. Ia menuturkan dalam diskusinya dengan Chairman Foxconn Young Liu, pabrikan perakit Apple itu sudah tidak sabar untuk segera masuk Indonesia.

Ia mengklaim Chairman Liu menilai kondisi Indonesia saat ini jauh berbeda dengan kondisi 20 tahun lalu, kala awal-awal penjajakan.

Bahlil menyebut saat itu Foxconn tidak berinvestasi di Indonesia karena ada beberapa persoalan yang tidak terselesaikan.

"Sekarang kami mampu menyelesaikan seperti lahan, insentif, kemudian perizinan dan juga ada fasilitas lain yang dibutuhkan selama memenuhi unsur aturan," katanya.

Sebelumnya, Foxconn, Gogoro, IBC, dan Indika berencana untuk berinvestasi di industri kendaraan listrik, yaitu kendaraan listrik roda empat, roda dua, dan bus listrik.

Perusahaan itu juga akan berinvestasi untuk membangun industri baterai kendaraan listrik dan industri pendukung, yakni energy storage system, stasiun penukaran baterai, industri daur ulang baterai, Research & Development (R&D) dan pelatihan.

Nota Kesepahaman antara Kementerian Investasi/BKPM, Foxconn, Gogoro, Industri Baterai Indonesia (IBC), dan Indika Energy telah diteken pada 21 Januari 2022 lalu.

[Gambas:Video CNN].

Kembali ke dunia roh

Pakar IPB Jawab Prabowo soal Singkong Bisa Selamatkan Dunia: Susah******

Pengamat Pangan Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa menilai pidato Menteri PertahananPrabowo Subianto yang menyebut singkongbisa menjadi penyelamat bahan pangan pokok global sulit direalisasikan.

Menurut Andreas, budidaya singkong telah dilakukan sejak puluhan tahun lalu. Namun sayang, upaya itu tidak berhasil menggeser empat bahan pangan pokok utama seperti gandum, jagung, beras, dan kentang.

Sementara, singkong lebih banyak digunakan untuk kebutuhan industri seperti bahan baku tepung tapioka.

Menurutnya, terdapat beberapa alasan singkong sulit menjadi pilihan utama bahan pangan pokok. Salah satunya, masa tanam singkong terhitung cukup lama.

Ia mengatakan setidaknya butuh waktu 8-12 bulan untuk menanam singkong sampai memanennya. Itu bergantung dengan varietas masing-masing. Sementara, untuk waktu yang sama, kentang bisa melewati 2-3 kali masa panen.

Bahkan, menurutnya akan tetap sulit untuk membuat singkong menjadi bahan pangan pokok jika melihat realitas di pasar saat ini. Andreas menjabarkan untuk satu hektar kebun singkong, petani hanya bisa mendapat sekitar 20 ton dalam setahun dengan keuntungan rata-rata sekitar Rp2 juta rupiah.

"Jadi sangat sulit lah dalam arti itu, apalagi sekarang juga terkait dengan siapa yang tanam. Kalau petani itu realistis, selama tanaman tersebut menguntungkan bagi mereka, mereka pasti tanam. Tidak perlu disuruh-suruh tanam singkong 'ini pasti menguntungkan', mereka pasti tanam kok," katanya.

Selain faktor harga dan produktivitas, Andreas memaparkan sejumlah alasan lain sulitnya singkong menjadi bahan pangan pokok. Salah satunya adalah status sosial. Ia mengungkapkan selama ini singkong dianggap sebagai makanan dengan status sosial rendah hingga minim peminat.

Tak hanya itu, Andreas menjabarkan pada tahun 1960-an, penelitian terhadap singkong terus dilakukan dan terbukti kandungan protein maupun vitaminnya lebih rendah ketimbang beras. Oleh karena itu, beras dipilih menjadi bahan pangan pokok.

[Gambas:Video CNN]

"Yang kedua, sudah tentu karena rasa, terkait dengan selera. Dan ini kan tidak mudah mengubah selera, mengubah lidah masyarakat bukan hal mudah. Dan itu sudah terjadi, bagaimana lidah kita, lidah anak-anak kita kemudian bisa menikmati bahkan sangat menyukai pangan-pangan berbasis gandum," tegas Andreas.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memamerkan produk olahan singkong tanah air di depan forum keamanan pangan dunia negara-negara G20, seraya menyebut tanaman ini bisa menjawab tantangan pangan dunia.

Prabowo juga mengungkapkan alasan dirinya mengunggulkan tanaman singkong adalah karena itu adalah tanaman yang efisien. Hal serupa bahkan pernah diutarakan kepada publik oleh pendiri Microsoft Bill Gates.

[Gambas:Video CNN]

"Singkong bisa menjadi tanaman penyelamat dunia. Indonesia dapat jadi yang terdepan memproduksi, dan menyelesaikan ancaman terhadap ketahanan pangan," tuturnya.

Pendapat berbeda dikeluarkan oleh Pengamat Pertanian Hermanto Siregar yang menyebut singkong sebagai tanaman potensial untuk menjadi bahan pangan pokok.

"Pangan lebih terdiversifikasi sehingga merupakan langkah cukup penting untuk mengantisipasi krisis pangan," ujar Hermanto.

Selain itu, menurutnya keunggulan singkong adalah mudah tumbuh di mana saja. Menurutnya, perawatan singkong juga mudah dilakukan dan sebagian varietasnya bisa dikonsumsi secara langsung.

"Sebagian lagi diproses lebih dahulu, yaitu mengambil pati yang dikandungnya lalu diolah menjadi tepung tapioka dan lain-lain yang aman dikonsumsi manusia sebagai sumber karbohidrat," katanya.