situs casino online terpercaya

One Piece: Pedang Cerah

BPDPKS 'Seret' Kemendag soal Utang Subsidi Migor Rp344 M ke Pengusaha******

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menyeret Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam pusaran utang subsidi Rp344,35 miliar ke pengusaha terkait minyak gorengmurah.

Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman mengatakan pihaknya berpegang teguh pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Untuk Kebutuhan Masyarakat Dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS.

"BPDPKS membayar selisih antara harga keekonomian dengan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng yang disalurkan setelah BPDPKS menerima hasil verifikasi dari Dirjen Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kemendag," kata Eddy kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (15/2).

Di dalam Bab III Permendag Nomor 3 Tahun 2022 dijelaskan soal verifikasi adalah bagian dari rangkaian yang harus diselesaikan sebelum BPDPKS membayar uang selisih harga tersebut.

Secara khusus di bab tersebut, yakni pasal 8 ayat 1 dijelaskan bahwa untuk memperoleh dana pembiayaan minyak goreng kemasan, pelaku usaha harus mengajukan permohonan pembayaran dana pembiayaan minyak goreng kemasan kepada BPDPKS.

Kemudian, di pasal 8 ayat 2 disebutkan permohonan itu disampaikan secara tertulis disertai laporan rekapitulasi dan bukti transaksi penjualan pada setiap distributor atau pengecer yang berisikan nama, volume, dan harga dari yang diserahkan; dan faktur pajak.

Lebih lanjut, di pasal 9 ayat 3 dijelaskan bahwa verifikasi terhadap profil pelaku usaha dan jaringan distribusi dan verifikasi penyaluran minyak goreng kemasan meliputi: nama jaringan distribusi serta volume dan harga yang didistribusikan.

"Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) diselesaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan verifikasi dan BPDPKS," tulis pasal 10 ayat 1.

Kemudian, pasal 10 ayat 2 menegaskan bahwa hasil verifikasi tersebut digunakan sebagai dasar penentuan besaran dana pembiayaan minyak goreng kemasan.

"Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal kepada Direktur Utama BPDPKS," tulis pasal 10 ayat 3.

Sementara itu, pasal 11 menyatakan bahwa pembayaran dana pembiayaan minyak goreng kemasan oleh BPDPKS dilakukan paling lambat 17 hari kerja setelah kelengkapan dokumen pembayaran berdasarkan hasil verifikasi disampaikan kepada BPDPKS.

Dirut BPDPKS Eddy Abdurrachman menegaskan bahwa pihaknya akan membayar uang selisih harga tersebut sesuai dengan hasil verifikasi Kemendag, sebagaimana diatur dalam permendag.

Di lain sisi, Plt Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Kasan menolak berkomentar soal utang Rp344,45 miliar tersebut. "Mohon maaf saya belum bisa komentar," jawabnya singkat saat dihubungi.

Padahal, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey mengeluh di hadapan Komisi VI DPR RI soal utang yang belum dibayarkan pemerintah tersebut.

Roy mengatakan uang rafaksi itu terkait penjualan minyak goreng kemasan seharga Rp14 ribu per liter di toko ritel pada Januari 2022 lalu. Ia mengatakan jumlah ritel Aprindo yang terlibat dalam penjualan itu mencapai 42 ribu.

Uang itu berasal dari selisih harga pembelian minyak goreng kemasan yang lebih tinggi dibandingkan harga jual di ritel modern.

Roy membeberkan bahwa pemerintah menugaskan Aprindo untuk menjual minyak goreng kemasan sebesar Rp14 ribu mulai 19 Januari 2022.

Padahal, menurutnya pengusaha ritel harus membeli minyak goreng kemasan dari distributor lebih dari Rp14 ribu per liter. Saat itu, produsen menjual minyak goreng kemasan dari Rp16 ribu-Rp20 ribu per liter.

Ia juga mempertanyakan terkait rafaksi yang belum dibayarkan kepada Menteri perdagangan Zulkifli Hasan beberapa waktu lalu. Namun, Zulkifli saat itu mengatakan bahwa uang subsidi selisih harga untuk peritel itu sudah tidak berlaku.

Ini karena Pasal 3 Permendag Nomor 3 tahun 2022 berbunyi penyediaan minyak goreng satu harga hanya enam bulan.

"Jadi sangat disayangkan ketika ada pernyataan sudah tidak berlaku. Jadi nah karena sudah habis masa berlaku sehingga dikatakan tidak ada landasan regulasi untuk membayarkannya. Ini kami kaget sekaget-kagetnya dan bingung sebingung-bingungnya," ungkap Roy dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (14/2).

[Gambas:Video CNN]

Sistem Tuhan yang Tak Berujung

Tol Cisumdawu Mulai Beroperasi Akhir Bulan Ini******

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengungkapkan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan atau Cisumdawu akan beroperasi akhir bulan ini.

"Cisumdawu menurut laporan Pak Menteri PUPR, akhir Februari 2023 sudah bisa dioperasikan. Jadi berita optimisnya akhir Februari, Cisumdawu akan selesai," kata Ridwan Kamil dilansir dari Antara, Senin (13/2).

Menurutnya, Cisumdawu terdiri dari seksi satu hingga enam. Nantinya, jika tol seksi empat dan lima bisa berfungsi pada akhir Februari 2023, maka besar kemungkinan Cisumdawu bisa digunakan untuk menunjang aktivitas arus mudik tahun ini.

Jalan tol yang sudah fungsional artinya jalan bebas hambatan darurat yang dibuka secara sementara untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas kendaraan pada waktu tertentu. Hal ini disesuaikan dengan kondisi dan pelaksanaan konstruksinya di lapangan.

Basuki juga terus mendorong Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Citra Karya Jabar Tol (CKJT) untuk mempercepat penyelesaian pembangunan Jalan Tol Cisumdawu, terutama di seksi empat Cimalaka-Legok (8,2 km) dan seksi lima a dan lima b Legok-Ujung Jaya (14,9 km).

Pada seksi lima a dan lima b, Basuki berpesan untuk memperhatikan kerapihan dan manajemen waktu.

[Gambas:Video CNN]

keyakinan abadi

Mengenal John Riady, Cucu Bos Lippo yang Dipanggil DPR Soal Meikarta******

DPR berencana akan memanggil John Riady, CEO PT Lippo Karawaci, terkait polemik pembelian apartemen Meikarta yang hingga kini kasusnya bak benang kusut. Pemanggilan itu rencananya dilakukan pada Maret besok. 

Mengutip berbagai sumber, John Riady adalah cucu dari bos besar PT Lippo Group Mochtar Riady, sekaligus putra tertua James Riady. 

Mengutip berbagai sumber, pria lulusan Goergetown ini sudah lama disebut-sebut sebagai putra mahkota pewaris kerajaan bisnis Grup Lippo, dan akhirnya dipercaya memegang tampuk pimpinan perusahaan induk untuk industri properti.

Saat masih bekerja sekitar 2007, ayahnya menawarkan kesempatan membangun bisnis media yang baru dirintis. Globe Media Group nama perusahaan itu yang membawahi sejumlah kantor berita seperti Berita Satu, Globe Asia, Suara Pembaruan dan Jakarta Globe.

Tawaran itu disanggupi, ia pun kembali ke Tanah Air. Namun, beberapa tahun kemudian, ia memutuskan kembali ke AS untuk melanjutkan sekolah S2 dan mengambil gelar Master bidang keuangan di Wharton School of Business serta gelar hukum di Columbia University.

Setelah pendidikannya rampung, ia kembali ke Tanah Air dan mengajar beberapa tahun mata kuliah seperti tata negara, hukum hingga ekonomi di Universitas Pelita Harapan.

Sedikit berbeda dari ayah dan kakeknya, John juga tertarik di sektor teknologi. Ia mendirikan Venturra Capital yang beroperasi di bawah PT Multipolar Tbk (MLPL). MLPL digunakan oleh Lippo Group sebagai kendaraan ekspansi ke sektor teknologi dan digital.

[Gambas:Video CNN]

Medan Pertempuran PlayerUnknown di Luar Alam Dewa

Pemerintah Bangun Rusun untuk Eks Gelandangan, Biaya Sewa Rp10 Ribu******

Pemerintah membangun rumahsusun (rusun) yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau masyarakat miskindengan sewa Rp10 ribu per bulan. 

Rusun ini berada di Jalan H.M Joyomartono No. 19 Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Pembangunan rusun ini dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan Kementerian Sosial yang membangun rusun di Bekasi, Jawa Barat.

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengaku pembangunan ini adalah langkah pemerintah mewujudkan hunian layak bagi MBR. Terutama, bagi mantan pengemis dan gelandangan dan diharapkan mereka bisa meningkatkan perekonomiannya.

Rusun yang terdiri dari satu tower itu dibangun di Sentra Terpadu Pangudi Luhur, Bekasi. Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengungkapkan total anggaran pembangunan mencapai Rp34,5 miliar.

"Rusun tersebut dibangun sebanyak satu tower setinggi lima lantai dan memiliki hunian tipe 24 MBR khusus sebanyak 93 unit yakni 88 unit reguler dan 5 unit difabel dengan kapasitas hunian sebanyak 362 orang," ucap Iwan.

Rusun tersebut dibangun oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Barat Balai Pelaksana Penyediaan perumahan (BP2P) Jawa II Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR pada tahun anggaran 2021.

Sedangkan untuk kelengkapan mebelnya dilaksanakan pada tahun anggaran 2022.

"Kami juga melengkapi Rusun ini dengan mebel yang terdiri dari meja, kursi, lemari, dan tempat tidur susun di setiap huniannya," tuturnya.

Iwan menuturkan rusun serupa juga dibangun di Jakarta Timur dan Kota Solo. Ia berharap proyek ini didukung oleh kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah guna mendukung pelaksanaan pembangunan rusun untuk MBR tersebut.

"Kami siap mendukung Kementerian Sosial untuk membantu MBR memiliki hunian layak dan terjangkau," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

langit keputusasaan

Tol Cisumdawu Mulai Beroperasi Akhir Bulan Ini******

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengungkapkan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan atau Cisumdawu akan beroperasi akhir bulan ini.

"Cisumdawu menurut laporan Pak Menteri PUPR, akhir Februari 2023 sudah bisa dioperasikan. Jadi berita optimisnya akhir Februari, Cisumdawu akan selesai," kata Ridwan Kamil dilansir dari Antara, Senin (13/2).

Menurutnya, Cisumdawu terdiri dari seksi satu hingga enam. Nantinya, jika tol seksi empat dan lima bisa berfungsi pada akhir Februari 2023, maka besar kemungkinan Cisumdawu bisa digunakan untuk menunjang aktivitas arus mudik tahun ini.

Jalan tol yang sudah fungsional artinya jalan bebas hambatan darurat yang dibuka secara sementara untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas kendaraan pada waktu tertentu. Hal ini disesuaikan dengan kondisi dan pelaksanaan konstruksinya di lapangan.

Basuki juga terus mendorong Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Citra Karya Jabar Tol (CKJT) untuk mempercepat penyelesaian pembangunan Jalan Tol Cisumdawu, terutama di seksi empat Cimalaka-Legok (8,2 km) dan seksi lima a dan lima b Legok-Ujung Jaya (14,9 km).

Pada seksi lima a dan lima b, Basuki berpesan untuk memperhatikan kerapihan dan manajemen waktu.

[Gambas:Video CNN]

Pasangan abadi yang lahir di surga

BEI Hentikan Sementara Perdagangan Saham******

Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara perdagangan saham, obligasi, dan sukuk milik PT Waskita Karya(Persero).

Penghentian sementara ini berdasarkan surat PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) No. KSEI-0440/DIR/0223 tanggal 15 Februari 2023 terkait penundaan pembayaran bunga Ke-15 Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 Seri B (WSKT03BCN4).

"Dalam rangka menjaga perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien maka Bursa Efek Indonesia (Bursa) memutuskan untuk melakukan penghentian sementara Perdagangan Efek (Saham, Obligasi, dan Sukuk) PT Waskita Karya (Persero) Tbk," ujar Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3 BEI Goklas Tambunan dan Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan BEI Mulyana dalam keterangannya, Rabu (16/2).

Penghentian ini dilakukan sejak Sesi I perdagangan efek hari ini dan berlaku hingga pengumuman berikutnya.

"Bursa meminta kepada seluruh pihak yang berkepentingan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Perseroan," ucapnya.

Terpisah, Waskita mendapatkan persetujuan para investornya dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) terkait perubahan Perjanjian Perwaliamanatan (PWA) atas dua seri obligasi dengan total nilai Rp2 triliun.

Adapun perubahan PWA mencakup penyesuaian isi PWA dengan ketentuan Perjanjian Perdamaian WSBP yang telah berkekuatan hukum tetap.

RUPO itu dihadiri oleh 93,5 persen pemegang obligasi untuk Obligasi Tahap I dan 83,97 persen pemegang obligasi untuk Obligasi Tahap II.

"Dengan disetujuinya RUPO, kami berharap suspensi saham WSBP akan segera dicabut dan kami dapat melaksanakan aksi korporasi yang menjadi komitmen perusahaan dalam perjanjian perdamaian," tutur Vice President Corporate Secretary WSBP Fandy Dewanto lewat keterangan tertulis.

Fandy mengaku pihaknya akan segera menyelesaikan administrasi pembukaan suspensi perdagangan saham WSBP di BEI.

"Demi kepentingan para investor, kami berharap suspensi dapat dicabut dalam waktu yang tidak terlalu lama," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]