rans303

NPC di kota

situs terbaru paling gacor

Menilik Rencana Menaker Buat Aturan Baru soal Perlindungan Ojol******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyiapkan aturan baru soal perlindungan dan jaminan sosial yang dikhususkan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk pemberian tunjangan hari raya (THR).

Hal ini diungkapkannya usai menerima masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto yang mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan untuk memasukkan pekerja kemitraan menjadi pekerja penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," imbuh Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (26/3).

Indah menyebut pihaknya sudah memiliki draf rancangan permenaker mengenai pelindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR dan yang kedua adalah pelindungan Jamsosteknya," ujar Indah.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers, ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kominfo dan Kemenhub," lanjutnya.

Kemnaker sebelumnya sempat memberikan imbauan kepada perusahaan untuk memberikan THR kepada pengemudi ojol hingga kurir paket. Imbauan ini tentu sempat membuka harapan bagi para driver.

Lihat Juga : Warga Makin Banyak Makan Tabungan Gara-gara Lonjakan Harga Pangan

Namun, Indah pun menegaskan bahwa hubungan antara perusahaan aplikator dengan para driver saat ini hanya berbentuk kemitraan. Karena itu, bentuk atau mekanisme tunjangan keagamaan bisa dimusyawarahkan secara internal perusahaan masing-masing.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita berpendapat jika pemerintah ingin mendorong penyedia platform atau perusahaan transportasi online untuk memberikan THR, hal ini harus didiskusikan secara mendalam dengan perusahaan penyedia platform.

"Dan saya kira, jika memang harus memberikan sesuatu kepada mitranya, bentuknya bukan THR, tapi semacam bonus atau penghargaan finansial lainnya," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/3).

Terkait aturan menyoal THR untuk pekerja kemitraan, Ronny menilai hal ini paling mudah diatur dalam Permenaker. Pasalnya, hal ini tidak memerlukan proses politik melalui persetujuan DPR.

Lihat Juga : Harta Trump Bisa Melesat Jadi Rp102,5 T Jika Truth Social Go Public

Namun, katanya, bisa juga aturan ini dibuat melalui peraturan pemerintah. Namun prosesnya tentu lebih lama karena harus bersepakat dengan banyak stakeholders istana.

"Sementara jika targetnya Lebaran ini, maka Permenaker adalah instrumen paling cepat," jelasnya.

Namun berdasarkan logika hukum, kata dia, tentu permenaker harus tunduk pada aturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang. Tapi selama hal itu belum diatur oleh aturan yang lebih tinggi, menurutnya hal ini tidak menjadi masalah.

"Yang penting tidak bertentangan. Yang jelas, aturan THR untuk relasi kerja yang bersifat kemitraan nampaknya memang belum ada," ucap Ronny.

Lihat Juga : OJK Ungkap Kerugian Investasi Bodong 2017-2023 Sentuh Rp139 T

Namun perlu dicatat, lanjutnya, sifat tunjangan yang bisa diberikan kepada para driver ojol dan kurir paket bukan seperti THR. Ronny menilai sulit untuk mengukur satu bulan gaji pekerja mitra yang sifat kerja samanya tidak seketat kerja sama antara pekerja biasa dan perusahaan.

"Jadi bisa berupa bonus pukul rata sejumlah uang, atau bisa juga dibuatkan formula matematisnya yang dikaitkan dengan produktivitas para pekerja transportasi online dalam setahun ke belakang," kata dia.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyayangkan klarifikasi Kemnaker bahwa pembayaran THR kepada driver ojol dan kurir paket hanya bersifat imbauan dan bukan wajib.

Nailul mengatakan sejak dikeluarkannya imbauan tersebut ekspektasi dari driver ojol sudah terlampau tinggi. Ketika yang dijanjikan tidak terlaksana, kekecewaan mereka akan besar.

Lihat Juga : ANALISISKenapa Bansos-Subsidi Triliunan Sulit Bersihkan RI dari Kemiskinan?

Terkait aturan baru yang hendak digodok Kemnaker soal THR untuk driver ojol, Nailul menegaskan aturan tersebut harus masuk ke dalam PP.

"Harus ada unsur yang bisa dibilang sebagai pekerja, seperti pemenuhan jam kerja dan sebagainya," ujar Nailul.

"Dan itu harus minimal PP. Kalau saya pribadi, harusnya membuat PP tentang pekerja gig atau freelance alih-alih revisi dan memaksakan driver ojol masuk ke UU," katanya lebih lanjut.

Nailul menjelaskan PP tersebut akan mengisi kekosongan yang ada di UU sehingga tidak berbenturan dengan UU yang sudah ada.

"PP tersebut berlaku untuk semua pekerja gig. Bukan memformalkan, namun memberikan perlindungan bagi pekerja gig," jelasnya.

Sementara, pengamat ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak mengatakan jika pembayaran THR bagi driver ojol dan kurir paket menjadi kebijakan, maka perlu dirumuskan landasan penetapan besarannya.

Misalnya, minimum satu bulan upah minimum provinsi (UMP) atau rata-rata penghasilannya selama enam bulan terakhir.

"Perlu segera dirumuskan untuk diberlakukan mulai tahun 2025," ujar Payaman.

Payaman menjelaskan sebenarnya pekerja kemitraan seperti driver ojol dan kurir paket juga telah menerima THR selama ini, karena sudah berlaku umum termasuk di sektor informal. Sama halnya dengan setiap keluarga memberikan THR petugas keamanan dan petugas kebersihan di lingkungan RT/RW.

"Pada umumnya mereka menerima lebih besar dari satu bulan gaji mereka," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)

Anda harus memanggil saya dewi

situs judi slot

Migrant Watch katakan tak tepat kasus magang ke Jerman disebut TPPO******

Jakarta (ANTARA) - Direktur Migrant Watch Aznil Tan mengatakan penyebutan kasus magang mahasiswa ke Jerman atau ferienjob sebagai tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tidak tepat.

“Perlu diketahui, Jerman termasuk 10 terbaik negara yang memiliki aturan ketenagakerjaan, baik kelayakan hidup maupun pengupahan. Ini berdasarkan laporan dari IMD Business School,” kata dia di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan pada masa lalu TPPO merupakan kasus perbudakan maupun perdagangan budak yang dimulai pada perdagangan budak trans-Atlantik yang dimulai pada abad ke-15. Pada abad ke-18 praktik tersebut dihapuskan, sedangkan pada 2000 muncul istilah perdagangan manusia pada Protokol Palermo, yang dimaksudkan praktik-praktik yang memperdagangkan anak dan perempuan, seperti kerja paksa atau eksploitasi.

“Sederhananya TPPO ini seperti pengamen yang membawa anak di jalan, termasuk ke dalam TPPO. Mengeksploitasi seseorang untuk mendapatkan keuntungan dengan mengendalikannya,” kata dia.

Perbedaan TPPO era dahulu dan sekarang terletak pada kepemilikannya. Namun sekarang terletak pada pengendalian akan hak seseorang yang rentan.

Dalam kasus dugaan TPPO magang mahasiswa ke Jerman, kata dia, mahasiswa tidak dalam posisi rentan.

Dalam UU No 21/2007 tentang Pemberantasan TPPO disebutkan bahwa TPPO hanya bisa disematkan pada pelaku apabila di dalamnya ada kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, atau penipuan. Dengan kata lain, korban TPPO dalam kendali seseorang atau sekelompok orang untuk dieksploitasi agar mendapatkan keuntungan.

“Jadi keliru kalau kasus ini dinyatakan sebagai kasus TPPO,” kata dia.

Dia mengatakan ferienjobmerupakan program resmi dari pemerintah Jerman bagi mahasiswa untuk mengisi waktu libur dengan berbagai pekerjaan kasar.

 Baca juga: Hadi ungkap 1.900 mahasiswa terindikasi korban TPPO di Jerman

Permasalahannya, katanya, banyak mahasiswa asal Indonesia tidak siap kerja dan menganggap program tersebut sebagai program liburan sambil bekerja. Bahkan dalam kasus tersebut, tidak ada mahasiswa yang disekap, pulang mengalami cacat, atau mental terguncang.

Menurut dia, kasus ini lebih tepat dikatakan sebagai kesalahan prosedur penempatan mahasiswa dibandingkan dengan kasus TPPO.

“Jangan latah melabelkan kasus di dunia ketenagakerjaan sebagai bentuk TPPO, karena ini bisa jadi aib bagi negara Indonesia. Bahkan pihak Pemerintah Jerman bisa tersinggung jika program Ferienjobmengandung unsur TPPO,” kata  dia.

Juru Bicara Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Syaifudin mengatakan apa yang terjadi saat ini,  korban dari penyelenggaraan non-prosedural yang dilakukan pihak PT SHB dan CVGen dalam program magang di Jerman.

“Tidak ada niatan kami melakukan pelanggaran hukum, apalagi melakukan TPPO untuk para mahasiswanya. UNJ mengikuti program magang yang ditawarkan oleh SS, PT SHB, dan CVGen atas dasar kepentingan akademis untuk mahasiswa kami dapat meningkat kemampuan teknis dan nonteknis mahasiswa,” katanya.

Baca juga: UAJ sebut 27 mahasiswa peserta Ferienjob sudah kembali ke Indonesia

Mahasiswa yang mengikuti program itu dapat menjadi lulusan yang berdaya saing global dan mengetahui kehidupan masyarakat global sebagai bekal mereka menyongsong visi Indonesia Emas 2045 untuk menjadi SDM berkualitas dan berdaya saing global.

“Alhamdulillah, kami sudah menanyakan pada mahasiswa UNJ yang ikut program itu, tidak ada hal yang berkaitan dengan eksploitasi dan kekerasan yang dialami. Mahasiswa diperlakukan dengan baik dan diberikan keleluasaan dalam menjalankan ibadah,” katanya.

Pihak Universitas Terbuka melalui Kepala Subdirektorat Humas dan Pemasaran Maya Maria menegaskan tidak terlibat dalam program Ferienjob yang mengatasnamakan magang di Jerman.

Ia mengatakan mahasiswa UT hanya memiliki dua skema MBKM yakni flagship Kemendikbudristek dan MBKM Mandiri.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus TPPO dengan modus mahasiswa magang ke Jerman yang melibatkan 1.900-an orang.

Baca juga: Bareskrim Polri sebut "ferienjob" adalah program resmi di Jerman
Baca juga: Seorang mahasiswa Unja korban Ferienjob di Jerman buka mulut
Baca juga: KSP minta tata kelola magang mahasiswa di luar negeri diperbaiki

Pewarta: Indriani
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Gila Xingtian

333hoki

PMI Manufaktur Ekspansif, Pengusaha Desak Kebijakan Proindustri******

Jakarta, CNN Indonesia--

Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai purchasing manager's index (PMI) manufaktur yang ekspansif selama 30 bulan berturut-turut bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan proindustri.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Bob Azam mengungkapkan capaian Purchasing Managers' Index (PMI) sektor manufaktur Indonesia berada di level ekspansif selama 30 bulan berturut-turut.

Berdasarkan data dari S&P Global, indikator PMI manufaktur terus berada dalam fase ekspansif pada Februari 2024, yaitu berada di angka 52,7.

Dengan demikian, kebijakan yang diimplementasikan mampu memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

"Industri itu kan tidak bekerja sendiri, pasti dipengaruhi oleh kebijakan lainnya seperti perdagangan dan keuangan. Dan yang paling penting adalah indikator ketenagakerjaan," ujar Bob dalam keterangan resmi, dikutip Senin (25/3).

"Jadi, PMI yang positif selama 30 bulan berturut-turut berada di level ekspansif harus juga diikuti penyerapan tenaga kerja, ujungnya itu penyerapan tenaga kerja," sambungnya.

Ia juga menekankan bahwa kebijakan di sektor lain seperti pajak, kemudahan perdagangan, arus barang, dan lainnya, merupakan salah satu faktor yang sangat memengaruhi pertumbuhan sektor riil di Indonesia.

Lihat Juga : AHY Minta Anggaran Kementerian ATR Tambah Rp675 M ke Sri Mulyani

Oleh sebab itu, imbuhnya, pemerintah harus serius mengeluarkan kebijakan yang pro terhadap sektor industri nasional.

"Misalkan kita ingin produksi, tapi beberapa bahan baku impor sulit didapat, itu juga akan menghambat untuk tercipta sektor riilnya," kata Bob.

Ia menekankan bahwa optimisme sektor industri nasional yang tercermin dari angka PMI yang ekspansif perlu untuk dikonversi dalam aksi nyata. Hal ini, menurut Bob, membutuhkan dukungan lintas sektor sehingga kebijakan dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.

"Kemenperin itu harus dibantu oleh kementerian lain seperti Kemendag (Kementerian Perdagangan) dan Kemenkeu (Kementerian Keuangan). Termasuk juga menyangkut arus barang," ujarnya.

"Dan juga kita sekarang dihadapkan dengan biaya logistik yang tinggi akibat konflik di berbagai negara. PMI ini menjadi satu modal positif, di tengah tantangan baik di dalam maupun luar negeri," tutur Bob.

Ia kemudian mengungkapkan Indonesia merupakan negara yang sektor ekonominya sangat tergantung pada sektor konsumsi. Hal ini tercermin dari dominasi sektor konsumsi sebesar 60 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal ini, kata dia, menjadi salah satu keunggulan Indonesia dibandingkan negara lainnya.

Selain itu, Indonesia juga memiliki keunggulan lainnya yaitu tenaga kerja yang berlimpah. Maka itu, menurut Bob, penting untuk dilihat bahwa terdapat pergeseran struktur employment yang penting untuk disikapi sehingga dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan sektor industri manufaktur nasional.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)

Thor yang marah

juaraqq

DPRD Ambon usulkan tiga calon Penjabat Wali Kota Ambon ke Kemendagri******

"Tiga nama itu masing-masing, Melky Lohy, Valentino S. Sumitro, dan Apries Gaspers,"

Ambon (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon mengusulkan sebanyak tiga nama calon Penjabat Wali Kota Ambon ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Usulan ini menyusul masa tugas Penjabat (Pj) Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena akan berakhir pada 23 Mei 2024, sehingga Kemendagri telah mengirimkan surat perihal pengusulan nama-nama calon Pj. Wali Kota Ambon.

"Tiga nama itu masing-masing, Melky Lohy, Valentino S. Sumitro, dan Apries Gaspers," kata Ketua DPRD Ambon Elly Toisutta, di Ambon, Kamis.

Tiga nama yang bakal diusulkan ke Kemendagri itu sebelumnya telah dibahas oleh fraksi-fraksi di DPRD Kota Ambon, dan telah diputuskan melalui rapat paripurna internal yang dilaksanakan di ruang paripurna DPRD Kota Ambon hari ini.

Elly mengaku, pihaknya telah menggelar rapat paripurna internal untuk memutuskan tiga nama yang bakal diusulkan ke Kemendagri RI sebagai Pj. Wali Kota Ambon.

Ia menyebutkan, tiga nama yang telah diputuskan oleh DPRD itu akan diusulkan malam ini secara daring. Setelah itu baru disusul dengan berkas fisiknya.

Kata dia, berdasarkan surat edaran yang diterima DPRD Kota Ambon, batas waktu pengusulan calon Pj. Wali Kota itu sampai dengan 1 April 2024.

"Jadi tiga nama itu diusulkan oleh DPRD. Nanti tiga nama diusulkan oleh Gubernur Maluku, dan tiga nama lagi dari Kemendagri RI, setelah itu baru akan mengerucut," jelas Elly.

Menurutnya, nama-nama itu diusulkan berdasarkan kepangkatan yang dipersyaratkan oleh aturan yang berlaku. Sementara Bodewin M. Wattimena tidak dapat diusulkan kembali sebagai calon Pj. Wali Kota karena sudah dua kali menjabat.

"Pak Bodewin sudah dua kali menjabat Pj. Wali Kota Ambon. Jadi sesuai aturan, beliau tidak bisa lagi diusulkan," terangnya.

Pewarta: Winda Herman
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Saya sangat baik

88 slot login

Kemenkop UKM Endus Parpol Pilih Belanja Peraga Kampanye di Luar Negeri******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) mengendus partai politik (parpol) lebih memilih membelialat peraga kampanyedari luar negeri ketimbang belanja produk lokal.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Yulius menuturkan hal tersebut terindikasi dari lesunya penjualan di UMKM konveksi pada masa Pemilu 2024 ini. Padahal, di masa pemilu biasanya UMKM kebanjiran pesanan alat peraga kampanye.

"Sekarang pesanan itu lari ke e-commerce. Dan juga yang kita tahu e-commerce barangnya dari luar negeri. Kebanyakan dari luar negeri, tapi yang dari UMKM-nya lebih sedikit," tutur Yulius dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (8/1).

Yulius mengaku mendengar informasi bahwa ada parpol yang malah mencetak alat peraga kampanye dari China.

"Dicetak di luar negeri, China misalnya. Datanya enggak ada," kata dia.

Lebih lanjut, Yulius menuturkan pihaknya telah melakukan observasi lapangan ke beberapa pelaku UMKM di area Pasar Jaya Tanah Abang dan Pasar Jaya Senen di DKI Jakarta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 15 orang pelaku UMKM, penjualan produk untuk kampanye pada periode Pemilu 2019 dirasakan lebih baik dibandingkan pemilu tahun ini.

"Meskipun ada permintaan, namun tidak seramai dan tidak sebanyak pemilu sebelumnya. Dinilai terdapat penurunan penjualan produk untuk kampanye cukup drastis sekitar 40 sampai 90 persen," ucapnya.

Selain karena partai beli dari e-commerce, ia juga menduga penurunan penjualan UMKM terjadi karena lima faktor. Pertama, partai peserta pemilu sudah memesan produk untuk kampanye melalui pelaku usaha mitra dari partai tersebut.

Kedua, jangka waktu pemilu yang singkat. Maklum, pada Pemilu 2024 masa kampanye hanya 2,5 bulan sedangkan periode pemilu sebelumnya masa kampanye 6 bulan. Ketiga, harga penjualan produk untuk kampanye secara online lebih murah.

Keempat, adanya tren kampanye yang dilakukan secara online sehingga para peserta pemilu mengalokasikan dananya untuk memanfaatkan media sosial/buzzer/influencer untuk kampanye.

Terakhir, peserta pemilu lebih memilih untuk membagikan sembako/tunai dibandingkan membagikan kaos.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/pta)

Biksu pembunuh surga

cara hutang online

Persik hantam Persikabo 5******

Jakarta (ANTARA) - Persik Kediri menghancurkan tamunya Persikabo 1973 dengan kemenangan besar 5-2, pada pertandingan pekan ke-30 Liga 1 2023/2024 di Stadion Brawijaya, Kediri, Kamis malam.

Kekalahan ini berdampak sangat buruk bagi Persikabo sebab hasil ini memastikan mereka terdegradasi dari Liga 1, akibat berada di posisi juru kunci klasemen dengan koleksi 17 poin. Sedangkan bagi tuan rumah Persik, tambahan tiga poin membawa mereka menduduki posisi keenam dengan koleksi 46 poin, demikian catatan laman resmi Liga Indonesia.

Baik Persik maupun Persikabo mencoba menampilkan permainan menyerang pada awal laga. Persikabo sempat menebar ancaman melalui sepakan Edouardo Kau, yang masih dapat diamankan kiper Persik Dikri Yusron.

Persik kemudian memecah kebuntuan pada menit ke-14. Diawali umpan silang Jeam Kelly Sroyer, bola lantas dapat ditanduk Flavio Silva untuk membobol gawang tim tamunya. 1-0 untuk Persik.

Flavio menggandakan keunggulan Persik pada menit ke-18. Bolaassist kembali dikirimkan oleh Jeam Kelly Sroyer, untuk kemudian disambar sepakan kaki kanan pemain Portugal itu.

Baca juga: Persik Kediri diminta kejar tiket ke Championship Series Liga 1

Gawang Persikabo yang dikawal Syahrul Trisna kembali kemasukan pada menit ke-33. Flavio melengkapi trigolnya saat ia dengan dingin berhasil mengatasi adangan pemain Persikabo, untuk selanjutnya memaksa kiper Syahrul memungut bola dari gawangnya.

Menjelang turun minum, tepatnya pada menit ke-42, Persik menambah pundi-pundi golnya. Diawali kesalahan bek tim tamu dalam mengontrol bola, bola kemudian direbut oleh Flavio untuk melesak ke kotak penalti dan menaklukkan kiper Syahrul.

Persikabo mendapat gol pelipur lara pada menit ke-44. Diawali pelanggaran Anderson terhadap Frengky Missa di kotak terlarang yang membuat wasit menunjuk titik putih, eksekusi penalti dilakukan dengan sempurna oleh Yandi Sofyan. Kedudukan 4-1 untuk keunggulan Persik menutup babak pertama.

Pada babak kedua, jalannya pertandingan berlangsung lebih alot karena kedua tim masih menampilkan permainan menyerang namun dipadu dengan pertahanan gigih dari keduanya.

Tim tamu berhasil memperkecil ketertinggalan pada menit ke-64, melalui gol kedua Yandi Sofyan.

Namun Persik berhasil merestorasi keunggulan tiga golnya pada menit ke-81. Pelanggaran yang dilakukan terhadap Muhammad Supriadi di kotak terlarang membuat Persik mendapat hadiah penalti. Algojo Persik Flavio tidak kesulitan menaklukkan kiper Syahrul, untuk membuat dirinya membukukan lima gol sekaligus menutup pesta gol pada laga malam itu.

Daftar pemain:

Persik Kediri: Dikri Yusron, Achmad Nuri Fasya, Anderson Nascimento, Hamra Hehanusa, Yusuf Meilana, Adi Eko Jayanto, Jeam Kelly Sroyer, Jose Valente, Krisna Bayu Otto, Renan Silva, Flavio Silva

Pelatih: Marcelo Rospide

Persikabo: Syahrul Trisna, Didik Wahyu, Andy Setyo, Eduardo Kau, Frengky Missa, Lucky Octavianto, Keven Aleman, Manahati Lestusen, Roni Sugeng, Pedrinho, Yandi Sofyan

Pelatih: Djadjang Nurdjaman

Baca juga: Persib Bandung ditahan imbang Bhayangkara FC 0-0
Baca juga: Persebaya rebut tiga poin tundukkan Arema di Bali
Baca juga: Jadwal Liga 1 pekan ke-30: penentuan Bhayangkara FC dan Persikabo 1973

Pewarta: A Rauf Andar Adipati
Editor: Irwan Suhirwandi
Copyright © ANTARA 2024