qqkartel

hubungan pasien

Basuki Tak Masalah Rangka Baja Tol MBZ: Tak Ada Risiko, Sudah Diuji******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjamin perubahan rangka Tol MBZ dari beton menjadi baja demi korupsi proyek tersebut tak akan menimbulkan risiko pada konstruksi jalan bebas hambatan tersebut.

Jaminan diberikan Basuki karena dari sisi kekuatan rangka baja tak jauh berbeda dengan beton. Rangka baja yang digunakan sekarang juga sudah diuji sertifikasi.

"Kalau baja, yang (Tol) Tomang itu baja. Jadi enggak ada masalah antara baja dengan beton. Di Tomang itu baja, mana lagi? Cikunir? Baja kan?" kata dia saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Selasa (21/11).

Basuki pun memastikan bahwa Tol MBZ sudah sesuai dengan standar keamanan. Menurutnya, pemilihan penggunaan rangka beton atau baja tergantung pada teknis.

"Kalau teknis enggak ada masalah. Itu pilihan teknis. Bisa beton, bisa baja. Hanya pilihan teknis. Kalau baja akan lebih cepat dikerjakan," ungkapnya.

Sebelumnya Kejaksaan Agung (Kejagung) RI membeberkan modus kecurangan kasus korupsi pembangunan Tol MBZ tahun 2016-2017.

Kasubdit TPPU Direktorat Penyidikan Jampidsus, Haryoko Ari Prabowo mengatakan aksi korupsi tersebut dilakukan para tersangka dengan mengurangi spesifikasi atau volume proyek. Ia menyebut proyek jalan layang yang seharusnya dibangun dengan menggunakan rangka beton itu justru diubah menjadi rangka baja.

"Rencananya memang diawal pakai beton, kemudian diubah menjadi baja," ujarnya kepada wartawan, Senin (20/11).

Kendati demikian, Haryoko enggan membeberkan lebih lanjut siapa sosok tersangka yang berperan melakukan perubahan tersebut.

Di sisi lain, ia menyebut pihaknya juga masih berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung total kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

Dalam kasus ini, Kejagung menduga terdapat perbuatan melawan hukum berupa persekongkolan dalam mengatur pemenang lelang yang menguntungkan pihak tertentu. Akibatnya ditemukan indikasi kerugian keuangan negara pada proyek senilai Rp13,5 triliun tersebut.

Sementara itu terdapat lima orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada perkara ini. Mereka adalah Djoko Dwijono (DD), Dirut PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) periode 2016-2020; YM, Ketua Panitia Lelang JJC; TBS, tenaga ahli Jembatan PTLGC.

[Gambas:Video CNN]

Karier perjalanan waktu dimulai dari awal

Jeli Memahami Status Hak Tanah Sebelum Beli Rumah dengan KPR******

Memiliki rumahadalah mimpibanyak orang. Berbagai cara mereka tempuh untuk bisa memiliki rumah.

Salah satunya, membelinya dengan memanfaatkan fasilitas KPR bank. Tapi, untuk memanfaatkan fasilitas ini, masyarakat harus teliti supaya di kemudian hari mereka tidak terlilit masalah.

Ketelitian salah satunya menyangkut status tanah. Pasalnya, sempat viral di media sosial terkait konsumen KPR yang sudah mencicil puluhan tahun sampai lunas, namun masih harus membeli tanahnya.

Pengamat properti Anton Sitorus mengatakan transaksi hunian melalui KPR biasanya sudah mencakup sertifikat tanah. Artinya, setelah lunas, sertifikat tanah otomatis menjadi pemilik yang membayar KPR.

Hanya saja, kata dia, jika KPR belum lunas, surat-surat kepemilikan termasuk sertifikat tanah dipegang oleh bank penyedia KPR.

"KPR itu untuk kredit rumah jadi pasti ada sertifikat tanah. Tapi selama belum lunas KPR-nya, surat kepemilikan termasuk sertifikat tanah dipegang bank penyedia KPR," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (23/11).

Ia pun tak membenarkan jika debitur KPR masih harus membeli tanahnya setelah melunasi cicilan KPR-nya.

Senada, pengamat properti Aleviery Akbar pun mengatakan bahwa transaksi KPR sudah mencakup sertifikat tanah. Namun, sebelum cicilannya lunas, sertifikat dipegang oleh bank peminjam.

"(Sementara) kalau KPA, kredit pemilikan apartemen, tanahnya memang dibagi proporsional sesuai luas unit yang dipunya, dibagi keseluruhan luas tanah yang dibangun," ucap dia.

Terkait hukum yang mengatur hal ini, Aleviery mengatakan kepemilikan tanah atau bangunan diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan (BPN) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

Sementara, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menjelaskan badan hukum atau perseroan terbatas (PT) memang tidak boleh memiliki SHM, hanya diizinkan berstatus HGB. Ia menyebut aturan tersebut sesuai dengan UUPA.

"PT (developer) hanya bisa memberikan hak guna bangunan (HGB). Hampir semua proyek yang kemudian menjual rumah, maka sertifikat seharusnya adalah HGB, sesuai dengan ketentuan UU" kata Joko saat dihubungi CNNIndonesia.com,Jumat (24/11).

Joko menekankan pemberian status HGB bukanlah kemauan pihak pengembang, melainkan ketentuan dalam UUPA.

"Hak kepemilikan PT adalah berupa HGB atau hak lainnya. Kalau tidak dijanjikan dalam bentuk hak milik atau konsumen tidak membaliknamakan dahulu, ya tetap HGB," ia menjelaskan.

Ia menuturkan ketika sudah terjadi jual-beli, maka yang berhak untuk mengajukan kenaikan status hak tanah itu adalah pemegang KPR.

"Jadi ketika melalui developer pun, surat-suratnya yang bertanda tangan adalah pemilik atau pemegang KPR," ujarnya.

UUPA adalah hukum agraria utama di Indonesia yang mengatur tentang hak atas tanah, kepemilikan tanah, dan pemanfaatan tanah.UUPA juga mengatur mengenai tata cara pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat tanah.

[Gambas:Video CNN]

Peri dan Setan Daqin

Basuki Bersuara soal Beton Diganti Baja di Kasus Korupsi Tol MBZ******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)Basuki Hadimuljono buka suara terkait pembangunan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II alias Tol MBZ yang seharusnya dibangun dengan menggunakan rangka beton, namun diubah menjadi rangka baja.

Basuki mengatakan bahwa penggunaan rangka baja tak akan menimbulkan risiko dan tak jauh berbeda dengan rangka beton. Pasalnya, kata dia, rangka baja yang digunakan sekarang sudah diuji sertifikasi.

"Kalau baja, yang (Tol) Tomang itu baja. Jadi enggak ada masalah antara baja dengan beton. Di Tomang itu baja, mana lagi? Cikunir? Baja kan?" kata dia saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Selasa (21/11).

Basuki pun memastikan bahwa Tol MBZ sudah sesuai dengan standar keamanan. Menurutnya, pemilihan penggunaan rangka beton atau baja tergantung pada teknis.

"Kalau teknis enggak ada masalah. Itu pilihan teknis. Bisa beton, bisa baja. Hanya pilihan teknis. Kalau baja akan lebih cepat dikerjakan," ungkapnya.

Sebelumnya Kejaksaan Agung (Kejagung) RI membeberkan modus kecurangan kasus korupsi pembangunan Tol MBZ tahun 2016-2017.

Kasubdit TPPU Direktorat Penyidikan Jampidsus, Haryoko Ari Prabowo mengatakan aksi korupsi tersebut dilakukan para tersangka dengan mengurangi spesifikasi atau volume proyek. Ia menyebut proyek jalan layang yang seharusnya dibangun dengan menggunakan rangka beton itu justru diubah menjadi rangka baja.

"Rencananya memang diawal pakai beton, kemudian diubah menjadi baja," ujarnya kepada wartawan, Senin (20/11).

Kendati demikian, Haryoko enggan membeberkan lebih lanjut siapa sosok tersangka yang berperan melakukan perubahan tersebut.

Di sisi lain, ia menyebut pihaknya juga masih berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung total kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

Dalam kasus ini, Kejagung menduga terdapat perbuatan melawan hukum berupa persekongkolan dalam mengatur pemenang lelang yang menguntungkan pihak tertentu. Akibatnya ditemukan indikasi kerugian keuangan negara pada proyek senilai Rp13,5 triliun tersebut.

Sementara itu terdapat lima orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada perkara ini. Mereka adalah Djoko Dwijono (DD), Dirut PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) periode 2016-2020; YM, Ketua Panitia Lelang JJC; TBS, tenaga ahli Jembatan PTLGC.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Redaksi: Judul artikel berita ini sudah diubah pada Rabu (22/11) pukul 20.00 setelah mendapatkan penjelasan dari pemangku kepentingan terkait.

Ujung pedang

238 Petani Sawit APSSA Raih Sertifikasi RSPO Lewat Program SMILE******

Sebanyak 238 petani dari Asosiasi Petani SawitSwadaya Anugrah (APSSA) mendapat sertifikat Roundtable on Sustainable Palm Oil(RSPO) melalui program The Smallholder Inclusion for Better Livelihood and Empowerment (SMILE)pada Rabu (22/11).

Sertifikasi RSPO merupakan simbol kredibilitas dan bukti praktik berkelanjutan dalam operasi.

Sertifikasi itu membantu petani kecil meningkatkan hasil panen, mendapatkan eksposur ke pasar internasional, meningkatkan penghidupan mereka, dan mengurangi risiko konversi lahan.

Program SMILE atau program Inklusi Petani untuk Penghidupan dan Pemberdayaan yang Lebih Baik itu sendiri diluncurkan pada 2020 silam. Program tersebut telah berhasil meningkatkan semangat petani dan mendukung praktik keberlanjutan di industri kelapa sawit Indonesia.

Melalui program SMILE, petani swadaya seperti Sutoyo, ketua APSSA di Indragiri Hulu, Provinsi Riau telah mendapatkan bimbingan dan dukungan dalam perjalanan mereka menuju keberlanjutan. Di APSSA, Sutoyo bertanggung jawab atas 238 anggota dengan total lahan budidaya lebih dari 571 ha.

Dalam kesempatan sama, Sutoyo mengaku telah mengatasi rintangan besar dalam meraih sertifikasi RSPO. Ia menjelaskan bahwa perjalanannya tak mudah pada awalnya, karena banyak anggotanya yang tidak memahami keberlanjutan.

"Namun upaya pendampingan yang dilakukan oleh team dari program SMILE sangat luar biasa, membantu dan membimbing anggota dalam setiap tantangan yang mereka hadapi, dan memberikan solusi terbaik untuk membuat pelatihan dan audit dapat dicapai," kata Sutoyo.

Saat Program SMILE memasuki fase ketiga, program ini berkomitmen dengan misi memberdayakan petani swadaya dan mendorong praktik berkelanjutan di industri kelapa sawit Indonesia.

Melalui pendampingan, pelatihan, dan kolaborasi yang berkelanjutan, program tersebut bertujuan untuk mengangkat lebih banyak koperasi, memungkinkan untuk mencapai Sertifikasi RSPO dan berkontribusi pada sektor minyak sawit yang berketahanan dan berkelanjutan.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Perang Abadi

Daftar 5 Daerah dengan Besaran UMP 2024 Tertinggi se******

Sejumlah pemerintah daerah telah mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024. Berdasarkan kenaikan tersebut, DKI Jakartamasih berada di urutan nomor satu di jajaran daerah dengan besaranUMP tertinggi.

Kenaikan UMP 2024 sendiri diumumkan sejak Selasa (21/11) kemarin. Setiap daerah pun memiliki kenaikan upah yang beragam. Hal ini tergantung besaran inflasi dan pertumbuhan ekonomi di daerah bersangkutan.

Adapun dasar perhitungannya UMP 2024 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan baru 30 gubernur yang telah menetapkan UMP di wilayahnya masing-masing.

"Kami sangat mengapresiasi kerja keras Dewan Pengupahan Provinsi yang telah berembuk secara Triparti di masing masing wilayah sehingga menghasilkan rekomendasi penyesuaian upah minimum untuk tahun depan, dan selanjutnya ditetapkan oleh gubernur," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam pernyataan resminya Selasa malam.

Ida mengatakan dari seluruh provinsi yang telah menetapkan UMP, terdapat 3 provinsi yang tidak sesuai dengan PP Pengupahan terbaru. Namun, ia tak merinci gubernur mana saja itu.

Lihat Juga : Daftar 5 Daerah dengan Kenaikan UMP 2024 Tertinggi

Berikut daftar 5 lima daerah dengan UMP terbesar di Indonesia.

1. DKI Jakarta

Pemerintah Daerah DKI Jakarta mengetok UMP di ibu kota sebesar Rp5.067.381 juta per bulan pada 2024. Dengan begitu, DKI Jakarta menjadi wilayah dengan UMP tertinggi di Indonesia.

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan UMP DKI tersebut naik sekitar 3,38 persen dibandingkan UMP tahun ini yang sebesar Rp4,9 juta.

"Jadi rupiahnya dari Rp4,9 juta menjadi Rp5.067.381 juta. Sekitar 0,3 alfanya," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta.

2. Bangka Belitung

Menyusul DKI Jakarta, UMP 2024 Bangka Belitung telah ditetapkan sebesar Rp3.640.000.

Angka itu naik 4,04 persen atau Rp141.521 dari UMP 2023, yakni Rp3.498.479.

Meski begitu, kenaikan tahun depan lebih rendah dibandingkan 2023 yakni naik 7,5 persen.

3. Sulawesi Utara

Selanjutnya, Sulawesi Utara menetapkan UMP 2024 sebesar Rp3.545.000. Angka ini naik 1,67 persen dari sebelumnya Rp3.485.000.

Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey menilai kenaikan upah untuk tahun depan sudah ideal.

"Saya kira sangat kondusif. Karena pengusaha dan serikat pekerja juga memahami, ekonomi kita membaik, tapi kan masih menanjak terus," kata Dolly.

4. Aceh

Pemerintah Aceh menetapkan UMP 2024 sebesar Rp3.460.672. Angka ini naik 1,38 persen atau Rp47.006 dari UMP sebelumnya, yakni Rp3.413.666.

Keputusan ini diambil usai Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki menerima rekomendasi dari Dewan Pengupahan Aceh. Sebelumnya, Dewan Pengupahan Aceh melakukan sidang pleno pada Jumat (17/11).

5. Sumatera Selatan

Pemerintah Sumatera Selatan mengetok besaran UMP 2024 sebesar Rp3.456.874. Upah tahun depan naik 1,55 persen dari tahun ini, yakni Rp3.404.177.

Penjabat Gubernur Sumsel Agus Fatoni mengatakan UMP itu berlaku bagi pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun. Sementara, bagi perusahaan yang mengupah pekerja lebih tinggi dari UMP 2024 dilarang untuk menurunkannya.

[Gambas:Video CNN]

Lancer dari Arad

Pengusaha Minta Isu Upah Tak Dijadikan Dagangan Politik Jelang Pemilu******

Pengusaha meminta penentuanupah minimumtidak diseret untuk kepentingan politik jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan dunia usaha mengharapkan penentuan upah minimum hendaknya terhindarkan dari politik praktis.

"Penetapan upah minimum hendaknya semata mata dilandasi pada kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa, sehingga harus dijauhkan dari kepentingan politik sesaat menjelang kontestasi Pemilu 2024," kata Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani dalam keterangan resmi, Rabu (22/11).

Menurut Shinta, rumus penetapan kenaikan UMP di PP ini dibuat pemerintah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yakni pengusaha, serikat pekerja hingga akademis.

Apindo berharap pemerintah daerah juga menghormati dan mengikuti hasil penetapan UMP 2024, yang didasarkan pada PP Nomor 51/2023.

Shinta menambahkan salah satu semangat dari PP Pengupahan ini adalah memberikan kepastian hukum dalam berusaha dan berinvestasi di Indonesia.

"Kami juga berharap penetapan UMP sesuai PP terbaru dapat menggairahkan kembali upaya-upaya penciptaan lapangan kerja," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]