erek2 15

tawanan Naruto

Penuhi Mau Jokowi Agar Dekat Kertajati, PT DI Siap Pindah ke Subang******

PT Dirgantara Indonesia(PT DI) buka suara terkait rencana Presiden Jokowi memindahkan mereka ke kawasan industri di Subang, Jawa Barat.

Asisten Manajer Komunikasi Eksternal PT DI Kerry Apriawan mengatakan perseroan siap melaksanakan proses pemindahan jika memang itu menjadi arahan Presiden Jokowi.

"Yang pasti kita akan mempersiapkan segala hal untuk mendukung perintah dari Bapak Presiden," ujar Kerry kepada CNNIndonesia.com, Kamis (20/7).

Tak hanya PT DI, Jokowi juga berencana untuk memindahkan PT Pindad ke kawasan yang sama. Tujuannya, agar kedua BUMN tersebut bisa lebih dekat dengan Bandara Kertajati.

"Kalau kita lihat juga bagaimana ketika di Kertajati, Bapak Presiden menginginkan adanya Pindad dan PT DI itu pindah ke kawasan industri Subang supaya terpadu. Karena lokasi Pindad dan PT DI itu sudah di tengah kota," kata Erick ditemui pada acara Festival Hijriah 1 Muharram 1445 H di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Rabu (19/7) dikutip dari Antara.

Erick menjelaskan pertemuan dengan Jokowi dan Prabowo itu secara keseluruhan membahas pengembangan industri pertahanan. Mereka membahas upaya mempersiapkan pertahanan di dalam negeri.

"Pertemuan dengan Pak Prabowo dan Pak Presiden itu lebih bicara mengenai industri pertahanan, di mana kita konteksnya, kalau lihat geopolitik, kita tidak boleh ketinggalan dalam membangun industri pertahanan kita," kata Erick.

Sementara, Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose yang telah dihubungi melalui pesan whatsapp belum memberikan respons terkait rencana pemindahan ini.

[Gambas:Video CNN]

Teknik Menelan Surga Kuno Lin Han

Harga Cabai Naik 23 Persen Jelang Iduladha, Tembus Rp50 Ribu per Kg******

Harga cabaiterpantau naik gila-gilaan jelang Hari Raya Iduladha pada Kamis (29/6) mendatang. Harga cabai rawit merah bahkan melonjak 23 persen menjadi Rp50 ribu per kg.

Berdasarkan Panel Harga milik Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga cabai rawit merah di pedagang eceran per Senin (26/6) ini naik drastis 23,25 persen alias Rp9.440. Jika kemarin cabai masih dibanderol Rp40.600 per kg, kini sudah tembus Rp50.040 per kg.

Tak jauh beda, harga cabai merah keriting juga naik 18,65 persen menjadi Rp42.750 per kg dibandingkan hari sebelumnya sebesar Rp36.030 per kg. Dengan kata lain, harga cabai merah keriting naik Rp6.720.

Kenaikan harga cabai ini sudah terlihat sejak sepekan lalu. Mulanya, harga cabai rawit merah pada Senin (19/6) hanya sebesar Rp40.820 per kg, sebelum bengkak ke Rp50.040 per kg.

Sementara itu, cabai merah keriting pada awal pekan lalu masih dijual Rp34.340 per kg. Kemudian, perlahan naik ke Rp35 ribu per kg, Rp36 ribu per kg, hingga hari ini harganya menyentuh Rp42.750 per kg.

Senada, harga cabai di pasar Jakarta juga tercatat naik. Berdasarkan data Harga Pangan Jakarta, cabai merah besar terpantau naik Rp53 dari Rp46.825 per kg menjadi Rp46.878 per kg.

Cabai merah keriting juga naik Rp912 hari ini. Kemarin, cabai jenis ini masih dibanderol Rp37.683 per kg sebelum harganya melesat menjadi Rp38.595 per kg.

Sedangkan cabai rawit merah tercatat naik Rp289 dari Rp44.830 per kg menjadi Rp45.119 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Makanan Tiandao

Daftar Elektronik Diskon di Transmart Full Day Sale, TV hingga Kulkas******

Mau beli elektronik baru tapi belum gajian? Enggak perlu khawatir. Soalnya, ada banyak diskon pembelian elektronik di Transmart Full Day Sale.

Kebetulan, Transmart Full Day Sale bertajuk 'Liburan Meriah Promo Murah' digelar pada hari ini, Sabtu (24/6).

Lihat Juga : Transmart Full Day Sale, Harga Baik Kualitas Sempurna

Pastinya, diskon elektronik di Transmart Full Day Sale enggak main-main.

Bahkan mencapai 50 persen untuk aneka elektronik, seperti AC, dispenser, kulkas, sampai TV.

Salah satunya LED TV 60" UHD Smart merek apa saja, mulai dari LG, Panasonic, Polytron, Samsung, Sharp, sampai Sony diskon dari Rp12,24 juta menjadi Rp7,11 juta per unit.

Daftar Elektronik yang Diskon di Transmart Full Day Sale

Nah selain LED TV 60" ada juga diskon untuk elektronik lain. Berikut daftar elektronik diskon di Transmart Full Day Sale 'Liburan Meriah Promo Murah'.

1. LG LED TV 43" UHD Smart 43UQ7500PSF diskon dari Rp6,69 juta menjadi Rp3,43 juta per unit.

2. LG LED TV 50" UHD Smart diskon dari Rp8,99 juta menjadi Rp4,55 juta per unit.

3. LG LED TV 55" UHD Smart 55UQ7500PSF diskon dari Rp10,25 juta menjadi Rp5,59 juta per unit.

4. Panasonic LED TV 32" FHD Smart TH-32LS600G diskon dari Rp3,58 juta menjadi Rp2,47 juta per unit.

5. Panasonic LED TV 43" UHD Smart TH-43LX650G diskon dari Rp6,05 juta menjadi Rp4,6 juta per unit.

6. Polytron LED TV 32" HD PLD 32V1853 diskon dari Rp2,35 juta menjadi Rp1,55 juta per unit di Pulau Jawa, Bali, dan Lampung.

7. Polytron LED TV 32" HD PLD 32V1853 diskon dari Rp2,45 juta menjadi Rp1,59 juta per unit di luar Pulau Jawa, Bali, dan Lampung.

8. Polytron LED TV 50" UDH GTV PLD50UG5959 diskon dari Rp 6,96 juta menjadi Rp4,91 juta per unit di Pulau Jawa, Bali, dan Lampung.

9. Polytron LED TV 50" UDH GTV PLD50UG5959 diskon dari Rp7,12 juta menjadi Rp5,03 juta per unit di luar Pulau Jawa, Bali, dan Lampung.

10. Samsung LED TV 43" UHD Smart UA43CU7000K diskon dari Rp5,27 juta menjadi Rp3,75 juta per unit.

11. Samsung LED TV 65" UHD Smart UA65CU7000K diskon dari Rp11,2 juta menjadi Rp7,83 juta per unit.

12. Sharp LED TV 42" HDR GTV 2T-C42EG1I-SB diskon dari Rp5,32 juta menjadi Rp3,31 juta per unit.

13. Sharp LED TV 70" UHD Smart 4T-C70DK1X diskon dari Rp17,04 juta menjadi Rp10,79 juta per unit di Pulau Jawa, Bali, dan Lampung.

14. Sharp LED TV 70" UHD Smart 4T-C70DK1X diskon dari Rp17,99 juta menjadi Rp10,87 juta per unit di luar Pulau Jawa, Bali, dan Lampung.

Lihat Juga : Pengunjung Mengular Antre Bayar Usai Borong Transmart Full Day Sale

15. Sony LED TV 55" UHD Smart KD-55X80L diskon dari Rp11 juta menjadi Rp7,99 juta per unit.

16. Sony LED TV 65" UHD Google TV KD-65X75K diskon dari Rp11,5 juta menjadi Rp7,99 juta per unit.

17. Polytron Dispenser Standing H&CPWC778L diskon dari Rp3,1 juta menjadi Rp1,99 juta per unit di Pulau Jawa, Bali, dan Lampung.

18. Polytron Dispenser Standing H&CPWC778L diskon dari Rp3,2 juta menjadi Rp2,07 juta per unit di luar Pulau Jawa, Bali, dan Lampung.

19. Polytron AC Split 1/2 PK diskon dari Rp3,64 juta menjadi Rp2,66 juta per unit di Pulau Jawa, Bali, dan Lampung.

20. Polytron AC Split 1/2 PK diskon dari Rp3,74 juta menjadi Rp2,75 juta per unit di luar Pulau Jawa, Bali, dan Lampung.

21. Sharp Fridge SBS 472L diskon dari Rp10,79 juta menjadi Rp7,69 juta per unit.

Tunggu apalagi? Yuk segera ke Transmart Full Day Sale di gerai terdekat dan dapatkan elektronik dengan harga miring. Cuma hari ini ya!

Supermarket benteng saya

Menteri Teten Dorong Penguatan Kerja Sama UMKM Indonesia******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan, Jepang adalah salah satu mitra utama dan strategis bagi Indonesia di bidang koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Bahkan kerja sama kedua negara di bidang koperasi dan UMKM sudah berlangsung sejak 1978 lalu. Demikian disampaikan Teten disela-sela pertemuan dengan Wakil Menteri Parlemen METI (Ministry of Economy, Trade and Industry) Jepang Nagamine Makoto.

Dalam pertemuan ini, kedua negara yakni Indonesia dan Jepang sepakat untuk memperkuat kerja sama di bidang koperasi dan UMKM. Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan yang berlangsung di Tokyo, Jepang, Rabu (2/8).

Kemudian, kemudahan pembiayaan UMKM dengan meningkatkan rasio kredit perbankan untuk UMKM dari sekitar 21 persen saat ini menjadi 30 persen pada 2024.

"Kami juga melanjutkan hilirisasi komoditas unggulan oleh UMKM. Seperti rumput laut, perikanan (termasuk udang, kepiting, dan sidat), natural ingredient, biofarmaka, buah-buahan, bambu, kelapa, kelapa sawit, dan peningkatan nilai tambah bagi komoditas unggulan tersebut," katanya.

Selain itu, mengembangkan start-up dan melakukan digitalisasi UMKM. Terakhir, peningkatan kemitraan dan akses pasar UMKM masuk ke dalam rantai pasok global.

Untuk itu, Teten berharap dukungan METI agar inisiatif kerja sama yang telah dijajaki selama di Jepang, termasuk bersama IFC, Small and Medium Enterprise-Organization for Small & Medium Enterprises and Regional Innovation, Japan (SMRJ), Pemerintah Kota Gamagori dan sejumlah industri di Jepang dapat ditindaklanjuti bersama.

"Sehingga terwujud kerja sama konkrit yang menguntungkan para pelaku UMKM di Indonesia dan Jepang," kata Teten.

Diketahui, sejak di Jepang Menkop UKM bersama jajarannya, sudah melakukan sejumlah pertemuan yang sangat relevan dengan perkembangan dan prioritas Pemerintah di Indonesia.

Diantaranya, pertemuan dengan Japan Financial Corporation (JFC). Di mana JFC dan Kemenkop UKM akan membentuk tim teknis membahas skema pembiayaan gabungan Indonesia dan Jepang untuk pengembangan kemitraan UMKM di sektor perikanan dan pertanian.

"Termasuk pertukaran informasi guna mendukung kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM," ujar Teten.

Kemudian bersama SMRJ, saat ini tengah berlangsung CEO Business Matching antara 44 UKM Indonesia dengan 118 Pelaku Usaha Jepang.

"Kita sepakati agar tahun depan terus ditingkatkan jumlah UMKM-nya. Dapat dilakukan di Indonesia, dan sektor -sektornya terus diperluas," kata Teten.

Selanjutnya dengan Marusen Suisan, yang merupakan importir udang dari Tarakan, Indonesia. Pada Agustus ini, rencananya akan dilakukan pertemuan di Indonesia, dan menjajaki perluasan kemitraan dengan pembudidaya udang di Indonesia.

Lalu bersama Nagasaka Unagi Farm, Kemenkop UKM sepakat untuk melakukan penguatan SDM melalui pengiriman tenaga terampil untuk magang dan pengembangan budidaya sidat.

Selain itu, pertemuan dengan Wali Kota Gamagori, juga dilakukan pengembangan sister city sekaligus penguatan sektor UMKM di kedua kota. Setelah pertemuan tersebut, pihak MenKop UKM bersama jajaran juga akan bertemu Tokyo SME Center dan perusahaan pengolahan rumput laut.

Kolaborasi Smesco

Pada pertemuan dengan Tokyo SME Center, Menkop UKM mengatakan, memiliki Smesco sebagai lembaga pemasaran koperasi dan UKM Indonesia. Bahkan Indonesia juga sudah menandatangani perjanjian kerja sama dengan SMRJ.

Indonesia saat ini sedang melakukan hilirisasi produk tambang, Indonesia tidak akan mengirim raw material. Kemudian kebijakan substitusi impor untuk pengadaan barang Pemerintah, 40 persen APBN untuk membeli produk lokal. Dengan lokal konten 100 persen untuk perusahaan besar.

"Kami mengajak SME Jepang untuk join venture dengan UKM indonesia. Kerja sama dengan Tokyo SME dengan Smesco. Indonesia rangking enam start-up di dunia. Penting untuk dikerjasamakan dengan start-up di jepang," kata Menteri Teten.

Turut mendampingi, Direktur Bisnis dan Pemasaran LLP-KUKM atau Smesco Wientor Rah Mada mengatakan, Smesco sebagai lembaga di bawah Kemenkop UKM, mendukung segala proses yang dilakukan kedepannya. Karena saat ini SME Support Jepang pun sudah memiliki desk di Indonesia.

"Kita bisa bekerja sama transfer teknologi dan pengetahuan untuk SME. Seperti adanya SME Support Center, mampu membantu UKM lokal Jepang. Misalnya apakah ada tren tertentu untuk bersama-sama mengejar pasar internasional," kata Wientor.

Kelahiran Kembali dan Mimpi

AP I Akan Layani 1,048 Juta Penumpang di Libur Panjang Iduladha******

PT Angkasa PuraI akan melayani sekitar 1.048.781 penumpang pada periode libur panjangHari Raya Iduladha tahun ini.

Pelayanan itu terhitung pada 28 Juni hingga 2 Juli 2023. Pejabat Pengganti Sementara (Pgs.) Direktur Utama PT Angkasa Pura I Lukman F. Laisa mengatakan penumpang tersebut terdiri atas 832.532 penumpang rute domestik dan 216.249 penumpang rute internasional.

Pihaknya memprediksi puncak arus pergerakan penumpang terjadi pada Rabu (28/6), dengan jumlah trafik mencapai 217.660 pergerakan penumpang di 15 bandara.

Angkasa Pura I juga menjalin koordinasi secara terus menerus dengan instansi terkait untuk memastikan kelancaran operasional penerbangan dan menjaga kualitas layanan atau level of servicebagi seluruh pengguna jasa bandara.

Ia menjelaskan demi mengantisipasi lonjakan pergerakan pesawat, selama periode libur panjang ini; tiga bandara Angkasa Pura I yakni Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Bandara Sam Ratulangi Manado, dan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar juga akan beroperasi selama 24 jam dalam satu hari.

Bandara-bandara lain juga akan melakukan penyesuaian jam operasi jika diperlukan, atau dengan menyesuaikan permintaan dari maskapai penerbangan. Kebijakan penyesuaian jam operasional bandara ini ditujukan untuk mengantisipasi tingginya potensi lonjakan trafik pergerakan pesawat dan penumpang selama periode libur panjang.

[Gambas:Video CNN]

Lagu Kebangkitan Jiwa

Masih Berlaku, Pemberi Kerja Wajib Daftarkan Pekerja ke BPJS******

DPR resmi mengesahkan RUU tentang Kesehatan menjadi Undang-undang (UU) dalam Rapat Paripurna DPR ke-29 masa persidangan V tahun sidang 2022-2023, Selasa (11/7) lalu.

Disetujuinya isi dari RUU Kesehatan dalam Sidang Paripurna DPR itu tidak mengubah esensi maupun implementasi Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS).

Dalam Pasal 453 UU Kesehatan tidak menyebutkan adanya pencabutan pemberlakuan pada kedua undang-undang tersebut. Dengan demikian pelaksanaan Program Jaminan Sosial masih mengacu pada kepada UU SJSN dan UU BPJS.

Padahal, lanjut Timboel, fakta hukumnya seluruh pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya di BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan, seperti yang diamanatkan UU SJSN dan UU BPJS serta regulasi operasionalnya di tingkat Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden.

"Baik UU SJSN dan UU BPJS masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum untuk mewajibkan pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya di seluruh program jaminan sosial," tambah Timboel.

Timboel menyebut, argumentasi itu mungkin didasarkan pada interpretasi Pasal 100 RUU Kesehatan ayat (1). Pada ayat (1) tersebut mengamanatkan pemberi kerja wajib menjamin Kesehatan pekerja melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif, serta wajib menanggung seluruh biaya pemeliharaan kesehatan pekerjanya.

Demikian juga pada Pasal 100 ayat (3) disebutkan pemberi kerja wajib menanggung biaya atas penyakit akibat kerja, gangguan kesehatan, dan cedera akibat kerja yang diderita oleh pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sini, Timboel menggarisbawahi bahwa Pasal 100 ayat (1) dan ayat (3) tersebut merupakan kewajiban dasar pemberi kerja untuk menjamin kesehatan dan keselamatan kerja para pekerjanya.

"Karenanya, pasal tersebut tidak bisa diinterpretasikan bahwa UU Kesehatan tidak lagi mewajibkan pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya di BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan," tutur Timboel.

Menurut Timboel, kewajiban dasar pemberi kerja tersebut difasilitasi dan dibantu oleh Negara dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Sehingga bila ada pekerja mengalami sakit, cedera, kecelakaan kerja, dan penyakit akibat kerja, maka pembiayaannya ditanggung oleh BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan.

Bila pemberi kerja tidak mendaftarkan dan membayarkan iuran para pekerjanya ke program jaminan sosial, lanjut Timboel, maka ada konsekuensi hukum berupa sanksi sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 UU BPJS juncto Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2013.

Selain itu, kata Timboel, amanat yang termaktub dalam UU SJSN dan UU BPJS untuk program JKN pun ditegaskan kembali pada Pasal 411 ayat 2 UU Kesehatan. Secara eksplisit Pasal 411 ayat 2 itu menyatakan program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat wajib bagi seluruh penduduk.

"Ini artinya seluruh penduduk termasuk pekerja wajib ikut program JKN," ujarnya.

"Sangat keliru bila ada pihak yang menginterpretasikan bahwa UU Kesehatan yang baru tidak mengatur terkait sanksi jika ada orang yang tidak menjadi peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan," tegas Timboel.

Karenanya, menurut Timboel, Pasal 17 UU BPJS juncto PP No 86/2013 tetap berlaku dan mengikat sebagai sanksi yang diberikan kepada seseorang yang tidak menjadi peserta JKN. Pun demikian juga sanksi bagi pemberi kerja yang tidak mendaftarkan serta membayarkan iuran pekerjanya ke JKN dan seluruh program jaminan sosial yang dikelola BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

"Tentunya membaca UU Kesehatan harus juga membaca UU SJSN dan UU BPJS yang terkait dengan program JKN dan program JKK sehingga antara UU Kesehatan, UU SJSN, dan UU BPJS saling terkait satu sama lain dan saling melengkapi," tutup Timboel.

Sebelumnya Komisi IX DPR RI beralasan, tidak dimasukkannya BPJS Kesehatan dalam UU Kesehatan karena sudah ada ada UU tersendiri yang mengaturnya, yakni UU SJSN dan UU BPJS.

Komisi IX juga mengklaim setiap pemberi kerja tetap wajib mendaftarkan BPJS Kesehatan para karyawannya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU BPJS.

"Jadi karena normanya sudah diatur di sana, maka di UU Kesehatan ini tidak mengatur itu (BPJS Kesehatan). Jadi pureUU Kesehatan ini hanya mengatur persoalan kesehatan," ujar Anggota Komisi IX Fraksi PDIP, Edy Wuryanto.