mpo388

Saya Vardy

TKI Bakal Bebas Registrasi IMEI HP******

Kepala Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengungkapkan pekerja migran Indonesia (PMI/ TKI) akan dibebaskan pendaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI) telepon seluler (hp) dari luar negeri.

Benny menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyetujui hal tersebut dalam rapat yang digelar hari ini, Kamis (3/8).

"Presiden setuju khusus PMI dibebaskan untuk IMEI hp," ujar Benny usai menghadiri rapat tersebut di Kompleks Istana Negara.

"Tentu ketika dia ganti nomor Indonesia, hpnya bisa digunakan di Indonesia, tidak perlu dikeluarkan biaya," terangnya.

Selain itu, pemerintah juga membahas soal barang impor e-commerce dan barang-barang pengiriman dari PMI.

Pada April 2022 silam, BP2MI telah mengusulkan kepada pemerintah agar ada peraturan khusus terkait dengan barang-barang milik pekerja migran Indonesia.

Dalam hal ini, ada tiga kategori barang. Pertama,barang kiriman yang setiap bulan atau tiap tahun selama bekerja dalam status kontrak dikirim ke Indonesia.

Kedua,yang dibawa langsung oleh pekerja migran saat cuti atau saat mereka selesai melaksanakan kontrak kerja. Ketiga,barang pindahan saat mereka selesai kontrak dan tidak memperpanjang, semua barang dipindahkan semua.

"Selama ini tidak ada aturan yang mengatur secara khusus (soal pengiriman barang), ini menimbulkan problem dan masalah mereka, sering berhadapan dengan petugas di lapangan sering dilakukan pembongkaran barang mereka. Banyak juga barang mereka tidak kembali," terangnya.

Karenanya, Benny mendorong aturan tersebut disetujui, serta ada relaksasi terhadap barang milik pekerja migran. Misalnya relaksasi berkenaan dengan pajak, para pekerja migran akan diberikan relaksasi sebesar US$ 1.500 tiap tahun dalam tiga kali pengiriman barang.

"Saya yakinkan kepada presiden dan menteri kalau pekerja migran Indonesia bawa barang bekas itu jumlahnya terbatas dan tidak untuk kepentingan bisnis. Tidak diperjualbelikan kecuali untuk oleh-oleh keluarganya," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Yuan Zun

214 Sektor Terkoreksi, IHSG Anjlok ke 6.652 Sore Ini******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 6.652 pada Kamis (22/6). Indeks saham melemah 50 poin atau 0,75 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp8,93 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 21,01 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 298 saham menguat, 214 saham terkoreksi, dan 235 saham lainnya stagnan. Terpantau, 10 dari 11 indeks sektoral melemah dipimpin sektor teknologi turun 2,07 persen. Sedangkan satu sektor menguat yaitu keuangan plus 0,18 persen.

Sedangkan, bursa saham Eropa kompak di zona merah. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris melemah 0,89 persen, indeks DAX di Jerman melemah 0,66 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis melemah 1,18 persen.

Bursa Amerika bervariasi. Indeks S&P 500 melemah 0,52 persen, indeks NYSE Composite menguat 0,05 persen, dan indeks NASDAQ Composite menguat 1,21 persen.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Senja

Ancaman Penumpang Terlantar di Balik Wacana Impor 3 Rangkaian KRL Baru******

Polemik pengadaan kereta commuter line (KRL) Jabodetabek terus bergulir. Setelah dibahas oleh para pemangku kepentingan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan akhirnya memastikan pemerintah bakalimportiga rangkaian (trainset) baru dari Jepang.

Semula, pemerintah berencana untuk mengimpor darurat 10 hingga 12 trainsetbekas dari Negeri Sakura tahun ini. Namun, dengan pernyataan Luhut tadi, wacana ini pun sirna.

Pengadaan KRL ini bisa dibilang penting. Pasalnya, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) harus mempensiunkan 10 rangkaian pada tahun ini dan 16 rangkaian pada 2024.

Ia mengatakan keputusan impor KRL baru itu dilakukan karena pemerintah tak mungkin mengimpor KRL bekas Jepang. Pasalnya, impor KRL bekas berpotensi melanggar tiga aturan; peraturan presiden (perpres), aturan di Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Meski begitu, Luhut mengaku proses impor tigatrainsetbaru tadi masih dalam progres. Ia pun berjanji bakal melakukan sesegera mungkin, tetapi rangkaian kereta tidak bisa tiba tahun ini.

"Ya enggak bisa! (impor tahun ini)," kata Luhut.

Ia pun mengaku tak masalah jika impor KRL baru itu baru bisa tiba di Tanah Air pada 2025 mendatang. Menurutnya, selama ini kondisi KRL dalam negeri masih aman.

Untuk menyiasati kekurangan KRL, kata Luhut, pemerintah akan memindahkan beberapa rangkaian dari rute yang tak terlalu padat ke rute yang membutuhkan.

Merespons pernyataan terbaru dari Luhut tersebut, Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno balik mempertanyakan negara mana yang bersedia menjual hanya tiga rangkaian KRL saja.

Menurutnya, mengimpor KRL bukan seperti membeli gorengan yang tinggal comot.

"Mau enggak Jepang atau Korea produksi 3 trainset?Kan hitungannya mahal. Ini bukan gorengan yang bisa beli satu atau tiga," ucap Djoko kepada CNNIndonesia.com.

"Belum ada kan barangnya? Sudah pesan belum? Kalau gorengan kan ada yang jualan tinggal beli, kayak beli pisang goreng," sambungnya.

Kalaupun ada negara yang bersedia, Djoko mengultimatum pemerintah untuk mengucurkan subsidi tambahan alias Public Service Obligation(PSO). Pasalnya, pembelian KRL baru bakal membuat tarif membengkak.

Berdasarkan data yang ia kantongi, subsidi kereta api itu mencapai Rp3,3 triliun. Ini merupakan jumlah yang besar dibandingkan subsidi pada moda transportasi lain.

"Bung Luhut mungkin enggak tahu itu besaran subsidi, dia enggak tahu itu. Nanti kalau enggak, tarifnya tinggi, teriak masyarakatnya," imbuh Djoko.

Ia juga merinci dua pertimbangan utama yang memberatkan imbas putusan pembelian KRL baru. Pertama,besaran subsidi alias PSO yang digelontorkan pemerintah harus bertambah atau tarif KRL bakal naik.

Kedua,PT Kereta Api Indonesia (KAI) bakal makin terbebani secara keuangan. Sebab, kantong perusahaan pelat merah itu bobol demi nombok proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Dengan risiko ini, Djoko menilai opsi awal mengimpor KRL bekas dari Jepang cukup tepat karena pertimbangan harga yang lebih murah. Apalagi, saat ini negara tengah membutuhkan trainsetuntuk mengganti rangkaian yang bakal pensiun.

Ia mengingatkan jika jumlah KRL tak memenuhi kebutuhan masyarakat, maka penumpukan manusia dalam gerbong bisa kian parah. Jangan sampai ini terjadi dan berimbas pada keselamatan.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Risiko Ditanggung Penumpang

Dunia para dewa di akhir zaman

Uni Eropa Siapkan Langkah Khusus Lawan Larangan Ekspor Nikel Jokowi******

Uni Eropa(UE) berkonsultasi tentang pembuatan Peraturan Penegakan (Enforcement Regulation) perdagangan internasional terkait penyelesaian sengketa larangan ekspor bijih nikel yang dilakukan pemerintah Indonesia.

Langkah ini diambil setelah Indonesia mengajukan banding, setelah kalah gugatan dari Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Hal tersebut dimuat dalam situs resmi Uni Eropa, dikutip Rabu (12/7).

Peraturan Penegakan ini memungkinkan Eropa melakukan tindakan balasan atas pelanggaran aturan dagang oleh negara lain yang berdampak pada kepentingan komersial Eropa.

Para pemangku kepentingan di Komisi Uni Eropa memiliki waktu hingga 11 Agustus 2023 untuk memberikan pandangan mereka tentang penggunaan Peraturan Penegakan UE dalam kasus ini. Tindakan yang diberikan mencakup pengenaan bea atau pembatasan kuantitatif pada impor atau ekspor.

Pada saat yang sama, UE akan melanjutkan upaya dalam mencapai mufakat dengan Indonesia soal ekspor bijih nikel ini, termasuk terus mengajak Indonesia untuk bergabung dalam Multi-Party Interim Appeal Arrangement (MPIA).

Uni Eropa menilai kebijakan setop ekspor bijih nikel oleh Indonesia membuat harga nikel di pasar melejit sehingga memukul Uni Eropa dan negara pengguna nikel lainnya.

Blok Benua Biru lantas meminta konsultasi dengan RI melalui WTO pada 2019. Tak ada kata sepakat, Eropa pun mengajukan gugatan pada 2021. Hasilnya, panel WTO menyatakan tindakan Indonesia tak sesuai aturan WTO.

Setelah 'vonis' tersebut keluar, Indonesia mengajukan banding pada Desember 2022.

[Gambas:Video CNN]

Setelah Wu Zhou Daxian

IHSG Diproyeksi Loyo Pagi Ini******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi melemah pada perdagangan Selasa (8/8) ini.

Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan IHSG ditutup di bawah garis SMA-20 pada perdagangan kemarin, sehingga kemungkinan besar akan berlanjut hari ini.

"Berdasarkan indikator MACD (Moving Average Convergence Divergence) menandakan momentum bearish," ujar Ivan seperti dikutip dari riset hariannya.

Sementara itu, CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya melihat ada peluang IHSG menguat terbatas mengingat data pertumbuhan ekonomi yang berada di atas ekspektasi di tengah berbagai sentimen negatif.

"Pasca rilis data perekonomian cadangan devisa serta tingkat PDB yang menunjukkan masih stabilnya perekonomian Indonesia cukup memberikan sentimen positif bagi pergerakan IHSG hingga beberapa waktu mendatang, namun masih adanya peluang koreksi wajar tetap perlu diwaspadai mengingat IHSG terlihat belum mampu menembus resisten level terdekat," kata William.

Ia pun memprediksi pasar saham bergerak dalam rentang support6.821 danresistance6.954 hari ini. William merekomendasikan sejumlah saham, yakni AALI, GGRM, BBRI, ASII, BMRI, INDF dan PWON.

Sebelumnya, IHSG ditutup di level 6.886 pada Senin (7/8). Indeks saham menguat 33,52 poin atau 0,49 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp8,2 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 16,24 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 276 saham menguat, 245 terkoreksi, dan 223 lainnya stagnan. Terpantau, delapan dari 11 indeks sektoral menguat dipimpin sektor keuangan, yakni plus 0,96 persen.

[Gambas:Video CNN]

lagu sebenarnya

UMKM Batam Berharap UU Cipta Kerja Bantu Tingkatkan Daya Saing******

Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja baru-baru ini menggelar Focus Group Discussion(FGD) yang membuka ruang bagi berbagai masukan dari para pelaku usaha mikro, kecil, menengah, hingga besar di kawasan Batam yang terkenal sebagai Kawasan Bebas atau Free Trade Zone(FTZ).

Pada Jumat (4/8), berbagai pandangan dan kisah sukses serta tantangan pun terungkap dalam diskusi 'Aspek Kemitraan Bagi Usaha Mikro Kecil dengan Usaha Menengah dan Besar dalam UU Cipta Kerja'.

Sebagai sebuah kawasan FTZ, Batam memberikan keistimewaan dengan tidak mengenakan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

"Dahulu, sebelum ada Free Trade Zonekita hanya memikirkan jualan, kita bisa hidup karena mudah pengiriman ke seluruh provinsi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (7/8)

Di sisi lain, pemilik PT. Kaitek Syamra Inovasi, Gusti, yang bergerak di bidang otomatisasi mesin, berpendapat bahwa skema kemitraan dalam UU Cipta Kerja dapat membantu memperluas jaringan pemasaran dan menghubungkan UMKM dengan perusahaan besar.

"Harapan saya adanya UU Cipta Kerja ini bisa membantu UMKM dalam memasarkan hasil karya kami," ucapnya penuh harap.

Tidak hanya para pelaku usaha, pihak pemerintah juga memberikan perhatian serius terhadap masukan dari para pelaku UMKM di Batam.

Perwakilan Kementerian Keuangan, Rizaldi, merespons positif dan siap mengambil langkah tindak lanjut untuk mengatasi masalah ini. Ia mengungkapkan bahwa terdapat keringanan pajak sebesar 0,5 persen dari omzet yang lebih kecil dari ketentuan sebelumnya.

"Pelaporannya pun cukup sederhana, dari omzet per tahun," kata dia.

Namun, polemik mengenai kemitraan masih menjadi isu yang mengemuka. Beberapa pelaku UMKM mempertanyakan kejelasan peraturan terkait kemitraan dalam UU Cipta Kerja.

Mereka berharap pemerintah dapat memfasilitasi kemitraan dengan perusahaan besar dan memperhatikan seluruh rantai pasokan.

"Kami senang ada UU Cipta Kerja, karena ini membuktikan pemerintah ingin Indonesia jadi negara maju. Hanya saja, kalau UMKM mau maju, tolong perhatikan supply chain," ungkap salah seorang pelaku UMKM.

Menanggapi hal ini, Perwakilan Direktorat Usaha dan Investasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bambang Sukoco, menyampaikan contoh nyata kemitraan yang sedang digulirkan, yakni Klaster Daya Saing (KDS).

Konsep ini menghubungkan berbagai unit usaha kelautan dan perikanan secara terintegrasi, dari hulu hingga hilir, dengan tujuan meningkatkan daya saing dan potensi daerah.

Terkait dengan permasalahan implementasi, perwakilan dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Batam mengingatkan pentingnya pengawasan yang efektif. Mereka menekankan perlunya kedisiplinan dalam menjalankan kesepakatan, terutama dalam konteks kemitraan antara pelaku UMKM dan perusahaan besar.

FGD ini juga mengungkapkan perbedaan antara MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), di mana para pelaku usaha di Batam diharapkan dapat mengupayakan perjanjian yang lebih mengikat melalui PKS.

Dengan berbagai permasalahan dan harapan, UU Cipta Kerja memberikan potensi baru bagi pertumbuhan ekonomi dan kemitraan di Kawasan Batam. Tantangan dan upaya penyelesaiannya menjadi bagian penting dalam perjalanan ini, menuju peningkatan daya saing UMKM dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.