memoriqq

Satu kata bisa menjelaskan segalanya

Kemenperin Akui Kinerja Industri Tekstil Melemah Meski Ada Pilpres******

Kementerian Perindustrian(Kemenperin) mengakui industri tekstilmelemah. Salah satunya akibat kampanye Pilpresdan Pileg 2024 marak dilakukan secara online atau di media sosial.

Direktur Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki (ITKAK), Ditjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kemenperin Adie Rochmanto Pandiangan mengatakan biasanya di tahun politik, produksi tekstil meningkat. Namun, kali ini kondisinya memang terlihat berbeda.

"Kita tadinya berharap pesta demokrasi yang ada mengangkat permintaan produksi, namun itu yang kami coba periksa ternyata kemungkinan besar, peran media elektronik dalam rangka kampanye cukup berpengaruh," ujarnya dalam konpers IKI di Gedung Kemenperin, Rabu (31/1).

"Jadi permintaan terhadap atribut, spanduk, kaos itu tidak begitu banyak terjadi," jelasnya.

Padahal, industri tekstil dan bahan baku dalam negeri sebelumnya menetapkan target ada peningkatan produksi dan permintaan hingga 60 persen pada pesta demokrasi tahun ini. Sehingga ini menjadi persoalan dan dikhawatirkan akan banyak industri, terutama yang kecil rugi.

"Jadi ini memang jadi persoalan. Diharapkan ada peningkatan tapi malah kontraksi," pungkasnya.

Kondisi di sektor industri tekstil ini berbeda dengan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Januari yang meningkat pada Januari 2024 dari 51,32 jadi 53,32.

Selain itu, sektor industri menduduki peringkat pertama tujuan investasi terbesar yaitu 42 persen atau Rp596,3 triliun dari total realisasi investasi nasional sepanjang 2023. Naik 19,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Tenaga kerja sektor Industri juga mengalami kenaikan sebesar 0,89 persen pada Agustus 2023 yang mencapai 19,34 juta orang dari 19,17 juta orang pada tahun sebelumnya, diiringi dengan kenaikan upah sebesar 7,3 persen.

[Gambas:Video CNN]

Seni Penciptaan dan Pemurnian Tubuh

Respons KKP Soal Petinggi Diduga Terima Suap dari Perusahaan TI Jerman******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) buka suara terkait dokumen putusan pengadilan ASyang menyebut pejabatnya menerima suap dari perusahaan teknologi informasi global (SAP) asal Jermansehubungan dengan berbagai kontrak perusahaan dengan kementerian/lembaga.

Juru bicara Menteri KKP Wahyu Muryadi menegaskan pihaknya tak tahu-menahu dengan masalah tersebut. Terlebih, proses suap berlangsung di era pemerintahan menteri sebelumnya.

"Kami tidak tahu-menahu dengan masalah tersebut. Kalau menurut artikel tersebut terjadi pada 2015-2018. Kami tidak dalam posisi menjawab karena di luar era kepemimpinan Menteri Sakti Wahyu Trenggono," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (15/1).

"Tapi prinsipnya silahkan aja diperiksa, kami serahkan pada mekanisme hukum dan kami siap bekerjasama dengan aparat penegak hukum guna memproses perkara ini," lanjut dia.

Berdasarkan dokumen putusan pengadilan AS dalam situs resmi mereka, SAP diminta membayar denda US0 juta atau setara Rp3,4 triliun usai terbukti menyuap pejabat pemerintah di Indonesia dan Afrika Selatan.

Untuk Indonesia, penyuapan itu terjadi antara 2015 dan 2018 melalui sejumlah agen SAP kepada para pejabat Indonesia. Suap itu diberikan demi mendapatkan keuntungan bisnis sehubungan dengan berbagai kontrak antara SAP dan kementerian, lembaga, dan instrumen lain, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Selain KKP, Kementerian Kehakiman AS juga menyebut pejabat di Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (Bakti Kominfo) terlibat dalam kasus suap tersebut.

Pihak Bakti Kominfo juga langsung merespons pemberitaan soal dugaan keterlibatan pejabatnya yang disebut-sebut Kementerian Kehakiman AS.

"Sehubungan dengan pemberitaan mengenai perusahaan perangkat lunak asal Jerman, SAP, yang dijatuhi denda oleh U.S. Justice Department and the Securities and Exchange Commission (SEC), di mana Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) disebutkan di dalamnya, dapat kami informasikan sebagai berikut," demikian keterangan Kepala Divisi Umas dan SDM Bakti Kominfo Sudarmanto dalam keterangan tertulis.

"Pada 2018, BP3TI berubah menjadi Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Bakti Kominfo) melalui Peraturan Menteri Kominfo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAKTI," lanjut keterangan tersebut.

Untuk memperbaiki tata kelolanya dan modernisasi proses bisnis pada 2018, ia menerangkan, Badan Layanan Umum (BLU) Bakti menggunakan SAP dengan nilai kontrak untuk komponen perangkat lunak dan license SAP sebesar Rp12,6 Milyar. Kontrak tersebut dilakukan melalui suatu proses perencanaan dan pengadaan yang transparan dan akuntabel sesuai ketentuan perundangan-undangan dan peraturan yang berlaku, ungkapnya lagi.

"Selain melakukan pemeriksaan internal terkait kasus tersebut, Bakti berkomitmen menjunjung tinggi penegakan hukum dan akan bekerjasama dengan otoritas terkait untuk mendukung pengelolaan APBN yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia yang maju, makmur, sejahtera, dan bersih dari korupsi."

[Gambas:Video CNN]

Kekuatan Yongle

Ruang Tunggu Bandara Hasanuddin Mati Lampu, AP I Minta Maaf******

Listrik di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar sempat padam hari ini. Kejadian itu pun diabadikan calon penumpang sehingga viral di media sosial.

General Manager PT Angkasa Pura I (AP I) Taochid Purnomo Hadi merespons viralnya video pemadaman listrik di Bandara Hasanuddin itu. Ia mengatakan bahwa pemadaman tersebut diakibatkan lonjakan arus listrik.

"Kami mohon maaf atas kejadian mati lampu tersebut. Memang terjadi sesuai video yang beredar. Hal ini terjadi karena ada gangguan trip, karena adanya lonjakan arus listrik yang berlebih," kata Taochid, Rabu (27/12).

"Listrik padam pukul 18.21 WITA dan tim langsung segera menuju ke area panel untuk melakukan pengecekan dan diketahui adanya trip tersebut. Selanjutnya tim menyalakan kembali aliran listriknya pukul 18.32 WITA," ungkapnya.

Area yang mengalami pemadaman tadi, kata Taochid berada di area check indan di ruang tunggu calon penumpang. Namun, saat ini, kondisi listrik di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar sudah kembali normal.

"Area listrik yang padam yaitu hall keberangkatan, check in, dan ruang tunggu 11 dan 12. Saat ini, kondisi sudah menyala dan operasional sudah kembali normal. Kami mengucapkan permohonan maaf atas kendala yang terjadi," pungkasnya.

Selama Desember, insiden pemadaman listrik di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar telah terjadi sebanyak dua kali.

[Gambas:Video CNN]

Pegadaian kecil Wanjie

Basuki Bakal Terbang ke China Demi Proyek Kereta Tanpa Rel di IKN******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljonoakan terbang ke Chinauntuk mempelajari pembangunan kereta tanpa relatau Autonomous Rail Transit (ART) di IKN Nusantara.

Maklum, pembuatan kereta tanpa rel itu memang melibatkan perusahaan dari Negeri Tirai Bambu.

"Minggu depan ini beberapa orang dari Bina Marga akan lihat di China yang sudah punya itu. Katanya nggak terlalu susah karena nggak bikin rel baru," kata Basuki usai Salat Jumat di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (26/1).

Basuki pun mengatakan pihaknya terus mendalami rencana proyek tersebut. Ia pun membocorkan kereta itu akan tetap menggunakan jasa masinis untuk memegang kemudi.

"Itu di daerah sumbu kemarin saya sudah konfirmasi ke presiden itu memang perintahnya Bapak Presiden supaya ada ART itu," ucap Basuki.

Terpisah, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan kereta otonom itu bakal dibangun di kawasan Sumbu Barat dan Sumbu Timur IKN.

"Seperti yang saya lihat di China beberapa waktu lalu, kereta ini menggunakan baterai yang disubstitusikan dengan marka jalan dan magnet," kata Budi melalui akun Instagram resmi, Kamis (25/1).

Ia menuturkan ART yang dibangun berkapasitas total 324 penumpang. Adapun kecepatan operasionalnya mencapai 40 kilometer (km) per jam dan maksimal 70 km per jam.

Sementara, untuk satu set kereta akan terdiri dari dua gerbong.

Budi juga mengatakan pembangunan rute ART akan dilakukan dalam dua fase. Pembangunannya pun tentunya berkoordinasi bersama Badan Otoritas IKN dan Kementerian PUPR.

Ia menambahkan bahwa ERT juga kelak bisa dibangun di daerah lain di Indonesia.

"ART juga sangat mungkin dibangun di kota-kota besar lainnya di Indonesia," kata Budi.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Pedang Kekacauan

Benarkah Banjir Bansos Jokowi Picu Kelangkaan Beras di Toko Ritel?******

Stok beraslangka di toko ritel modernsejak akhir pekan lalu. Sedangkan, di pasar tradisionalmasih tersedia, namun harganya terpantau naik.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com di Pasar Santa, Jakarta Selatan, Senin (12/2), beras merek Idola dibanderol Rp18 ribu per kg, naik dari Rp16 ribu per kg sekitar dua pekan lalu. Kemudian beras merek Gentong Rejeki naik dari Rp14 ribu ke Rp17 ribu per kg.

Beras Pandan Wangi kemasan 5 kg juga naik dari Rp85 ribu ke Rp90 ribu, beras Ramos Cap Bunga kemasan 5 kg naik dari Rp75 ribu ke Rp85 ribu per kg.

Sementara, di ritel modern seperti Indomaret dan Alfamidi stok beras kosong. Para pekerja mengatakan sudah kosong sejak akhir pekan lalu dan stok belum turun.

"Kosong, stok (beras) belum datang," kata pegawai yang enggan disebutkan namanya.

Para ekonom mensinyalir kelangkaan beras disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya, program bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram yang digeber Jokowi jelang Pilpres 2024 kemarin.

Direktur Center of Economic and Law (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan terjadi perebutan stok antara pengusaha ritel modern dengan pemerintah untuk stok dan juga pemenuhan program yang sudah dijanjikan.

"Ada kaitan antara beras bansos dengan beras di pasaran. Jadi terjadi perebutan dan itu memang benar," ujar Bhima.

Bhima mengatakan kecil kemungkinan kelangkaan beras dipicu pembatasan atau sengaja disembunyikan oleh pelaku usaha. Tapi memang karena stoknya digunakan untuk bansos sehingga terjadi kelangkaan.

Sebab, pemerintah sudah melakukan impor beras jor-joran hingga 3 juta ton pada 2023 dengan tujuan mengamankan stok tahun ini. Sehingga, Bhima menilai tidak masuk akal bisa habis dibeli masyarakat karena pemerintah pasti sudah mempertimbangkan kebutuhan sebelum panen raya.

"Karena tidak masuk akal pemerintah sudah impor beras besar besaran dari tahun lalu, tapi sekarang beras di pasaran dibatasi. Jadi ya ada kaitannya dengan bansos," jelasnya.

Bhima menyarankan agar dilakukan audit untuk mengetahui penyebab 'hilangnya' beras secara mendadak dari ritel modern.

"Ini harus diaudit semua termasuk aliran beras impor itu titik distribusinya kemana saja, kemudian beras bansos selain impor menyerap dari mana saja dan volume nya berapa. Tapi yang jelas upaya dadakan pemerintah setop sementara bansos beras 10 kg jadi indikasi memang beras bansos biang keladi kelangkaan beras," ungkap Bhima.

[Gambas:Video CNN]

Bila situasi seperti ini tetap dibiarkan, kata Bhima akan berdampak pada daya beli masyarakat. Sebab, kelangkaan beras otomatis akan membuat harga beras melonjak.

"Situasi beras ini sangat serius dan berakibat pada kenaikan inflasi hingga membuat kelas menengah tanggung yang tidak mendapat bansos harus membeli beras lebih mahal. Daya beli sepanjang tahun bisa merosot gara-gara beras," imbuh Bhima.

Senada, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita menilai bansos beras penyebab langkanya beras di pasaran. Sehingga ia menilai kebijakan pemerintah tersebut kurang tepat.

Ia menilai pemerintah seharusnya sudah bisa memperkirakan bahwa stok beras akan langka jika dijadikan bansos. Sebab, tahun lalu saja stok sudah menipis akibat produksi yang berkurang karena terganggu El Nino.

"Nah celakanya, tak lama berselang di awal tahun sebelum kondisi pasokan aman, pemerintah meneruskan program bansos BLT Elnino berupa beras, yang mau tak mau akan semakin memperburuk kondisi pasokan beras nasional," jelas Ronny.

Di samping itu, Ronny menilai bansos berupa cash transfer yang dirapel untuk tiga bulan juga berpotensi memperburuk keadaan. Sebab akan membuat penerimanya membeli beras dalam jumlah yang melebihi kebiasaan.

"Jadi perpaduan dua jenis bansos tersebut memang sangat berpotensi memperburuk kondisi pasokan nasional yang memang sudah mengkhawatirkan sejak pertengahan tahun lalu," kata Ronny.

Menurut Ronny, jika kondisi ini terus berlangsung, maka kelangkaan beras akan berlangsung sampai sebulan ke depan. Sebab, masa panen raya baru akan berlangsung pada akhir Maret dan awal April.

Kondisi ini, tentunya akan membuat daya beli menurun dan inflasi volatile foodterkerek. Sebab, harga beras sudah pasti naik karena stok yang tipis.

Hal ini lah yang mendasar Ronny menyebutkan kebijakan pemerintah memberikan bansos beras kurang tepat di tengah stok yang menipis sejak tahun lalu. Seharusnya pemerintah berupaya mengamankan stok jelang bulan ramadan.

"Semestinya di awal tahun pemerintah tidak mengambil langkah bansos dulu, tapi meningkatkan pasokan di pasaran, agar harga stabil dan pelan-pelan turun karena bansos justru membuat keseimbangan supply dan demand menjadi semakin buruk. Jadi pas saat menjelang ramadan dan lebaran harga stabil. Jadi pilihan kebijakannya sangat kurang tepat," pungkasnya.

Namun, semua dugaan itu dibantah Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi. Ia membantah kelangkaan pasokan beras yang terjadi di toko ritel belakangan ini imbas program bantuan pangan Jokowi.

"Bantuan ini tidak mempengaruhi itu," katanya di Komplek Istana Negara, Senin (12/2).

Master Paviliun Jingtian

Respons KKP Soal Petinggi Diduga Terima Suap dari Perusahaan TI Jerman******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) buka suara terkait dokumen putusan pengadilan ASyang menyebut pejabatnya menerima suap dari perusahaan teknologi informasi global (SAP) asal Jermansehubungan dengan berbagai kontrak perusahaan dengan kementerian/lembaga.

Juru bicara Menteri KKP Wahyu Muryadi menegaskan pihaknya tak tahu-menahu dengan masalah tersebut. Terlebih, proses suap berlangsung di era pemerintahan menteri sebelumnya.

"Kami tidak tahu-menahu dengan masalah tersebut. Kalau menurut artikel tersebut terjadi pada 2015-2018. Kami tidak dalam posisi menjawab karena di luar era kepemimpinan Menteri Sakti Wahyu Trenggono," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (15/1).

"Tapi prinsipnya silahkan aja diperiksa, kami serahkan pada mekanisme hukum dan kami siap bekerjasama dengan aparat penegak hukum guna memproses perkara ini," lanjut dia.

Berdasarkan dokumen putusan pengadilan AS dalam situs resmi mereka, SAP diminta membayar denda US0 juta atau setara Rp3,4 triliun usai terbukti menyuap pejabat pemerintah di Indonesia dan Afrika Selatan.

Untuk Indonesia, penyuapan itu terjadi antara 2015 dan 2018 melalui sejumlah agen SAP kepada para pejabat Indonesia. Suap itu diberikan demi mendapatkan keuntungan bisnis sehubungan dengan berbagai kontrak antara SAP dan kementerian, lembaga, dan instrumen lain, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Selain KKP, Kementerian Kehakiman AS juga menyebut pejabat di Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (Bakti Kominfo) terlibat dalam kasus suap tersebut.

Pihak Bakti Kominfo juga langsung merespons pemberitaan soal dugaan keterlibatan pejabatnya yang disebut-sebut Kementerian Kehakiman AS.

"Sehubungan dengan pemberitaan mengenai perusahaan perangkat lunak asal Jerman, SAP, yang dijatuhi denda oleh U.S. Justice Department and the Securities and Exchange Commission (SEC), di mana Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) disebutkan di dalamnya, dapat kami informasikan sebagai berikut," demikian keterangan Kepala Divisi Umas dan SDM Bakti Kominfo Sudarmanto dalam keterangan tertulis.

"Pada 2018, BP3TI berubah menjadi Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Bakti Kominfo) melalui Peraturan Menteri Kominfo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAKTI," lanjut keterangan tersebut.

Untuk memperbaiki tata kelolanya dan modernisasi proses bisnis pada 2018, ia menerangkan, Badan Layanan Umum (BLU) Bakti menggunakan SAP dengan nilai kontrak untuk komponen perangkat lunak dan license SAP sebesar Rp12,6 Milyar. Kontrak tersebut dilakukan melalui suatu proses perencanaan dan pengadaan yang transparan dan akuntabel sesuai ketentuan perundangan-undangan dan peraturan yang berlaku, ungkapnya lagi.

"Selain melakukan pemeriksaan internal terkait kasus tersebut, Bakti berkomitmen menjunjung tinggi penegakan hukum dan akan bekerjasama dengan otoritas terkait untuk mendukung pengelolaan APBN yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia yang maju, makmur, sejahtera, dan bersih dari korupsi."

[Gambas:Video CNN]