perbandingan bunga kredivo dan akulaku

Kamu Ruxi Xie Chicheng

anjing togel 2d

Sri Mulyani beri masukan solusi 2 pilar perpajakan kepada OECD******

Saya sampaikan masukan terkait Pillar 1 dan Pillar 2 sehingga dapat mengakomodir terciptanya lingkungan yang lebih adil..

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan masukan soal solusi 2 pilar perpajakan (two-pillar solution) kepada Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) Mathias Cormann.

“Saya sampaikan masukan terkait Pillar 1 dan Pillar 2 sehingga dapat mengakomodir terciptanya lingkungan yang lebih adil serta kerja sama yang lebih efektif dalam pengimplementasian Two-Pillar Solution ini,” kata Sri Mulyani dalam akun Instagram resmi @smindrawati, seperti dikutip di Jakarta, Jumat.

Solusi 2 pilar tersebut diinisiasi oleh OECD/G20. Pilar 1 merupakan usulan solusi daru OECD/G20 untuk menjamin hak pemajakan dan basis pajak yang lebih adil dalam konteks ekonomi digital.

Baca juga: Keanggotaan RI di OECD dapat tingkatkan PDB hingga 0,94 persen 

Sementara itu pilar 2 menyangkut perpajakan minimum global untuk perusahaan yang bergerak antarnegara yang berpotensi terjadi praktik penghindaran pajak atau tax avoidancedan penggelapan pajak atau tax evasion.

Dalam pertemuan itu, Sri Mulyani juga menyatakan dukungan Indonesia terhadap Inclusive Framework on Base Erosion Profit Shifting (BEPS) dalam rangka mereformasi kerangka pajak internasional.

Menkeu juga mengapresiasi OECD Economic Survey of Indonesia 2024 yang membantu dalam memberikan analisis objektif dan komprehensif terhadap perekonomian Indonesia dengan dua tema utama, yaitu digitalisasi dan transisi menuju perekonomian hijau.

Baca juga: Sri Mulyani bahas inisiatif JFHTF dengan Uni Eropa

Selanjutnya, Bendahara Negara bersama dengan Sekjen OECD membahas proses aksesi Indonesia menjadi anggota penuh OECD dan juga beberapa topik lain terkait kerja sama Indonesia dengan OECD.

Aksesi ini, lanjut Sri Mulyani, merupakan wujud komitmen Indonesia dalam meningkatkan peranannya untuk terus aktif berkontribusi dalam skala global, sejalan dengan visi pembangunan Indonesia Emas 2045.

“Saya sampaikan apresiasi atas dukungan Mathias dan seluruh negara anggota OECD terhadap aksesi Indonesia, dukungan ini penting dalam melanjutkan proses keanggotaan penuh Indonesia,” ujar dia.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Yang lain berlatih seni bela diri sementara saya mengembangkan keabadian Shen Lang

angka jitu durian

Polres Jakbar periksa kesehatan personel agar siap jalankan tugas******

Pemeriksaan ini membantu dalam mendeteksi dini berbagai masalah kesehatan yang mungkin dialami oleh personel

Jakarta (ANTARA) - Polres Metro Jakarta Barat (Polres Jakbar) memeriksa kesehatan 185 personel untuk memastikan kondisi kesehatan anggota polisi tetap optimal dalam melaksanakan tugas.

Pemeriksaan kesehatan tersebut dilaksanakan oleh Seksi Kedokteran dan Kesehatan  (Dokkes) Polres Jakbar selama dua hari, mulai dari 28 Februari sampai dengan 29 Februari 2024 dengan menggandeng laboratorium klinik Platinum Diagnostik.

"Pemeriksaan ini membantu dalam mendeteksi dini berbagai masalah kesehatan yang mungkin dialami oleh personel, sehingga dapat dilakukan penanganan yang tepat dan cepat, sebelum menjadi kendala kesehatan bagi personel dalam melaksanakan tugas," kata Kepala Seksi Dokkes Polres Jakbar, dr. Meika Yusuf di Jakarta, Jumat.

Meika Yusuf menjelaskan dalam pemeriksaan kesehatan berkala mencakup berbagai aspek mulai dari tekanan darah, persentase lemak tubuh, pemeriksaan laboratorium darah dan urine, pemeriksaan fisik oleh dokter umum,  dan dokter gigi.

"Kemudian pemeriksaan elektrokardiografi (EKG), pemeriksaan treadmill, pemeriksaan foto rontgen thorax dan pemeriksaan visus mata," kata Maika.

Ia berharap pemeriksaan tersebut untuk memastikan kondisi kesehatan personel Polres Metro Jakarta Barat dalam kondisi baik.

"Sehingga kinerja dan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal," katanya.
Baca juga: Sie Dokkes Polres Jakbar periksa kesehatan petugas pengamanan pemilu
Baca juga: Komnas Perempuan apresiasi penanganan kasus penyekapan PRT di Jakbar
Baca juga: Pemungutan suara tetap dilakukan di beberapa TPS yang terdampak banjir

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Saya adalah dewa yang gila

pinjam mandiri

Haruskah olahraga di tempat kerja menjadi suatu keharusan?******

Jakarta (ANTARA) - Penelitian terbaru yang dipublikasikan di Harvard Business Review mencatat adanya hubungan antara fungsi kognitif (yang merupakan pendukung kinerja sebuah pekerjaan) dengan olahraga.

Mengetahui apa yang kita lakukan tentang olahraga dan kemampuannya untuk meningkatkan kinerja pada pekerjaan, maka haruskah olahraga di tempat kerja menjadi suatu keharusan?

Tentu saja, tidak ada perusahaan yang dapat mewajibkan karyawannya untuk berolahraga sambil bekerja, tetapi setidaknya, memasukkan kemungkinan untuk berolahraga di ruang kerja selama hari kerja adalah eksperimen pemikiran yang menarik.

Kita tahu bahwa olahraga meningkatkan kesehatan mental, serta hubungan antara kebugaran dan kesehatan mental juga tidak dapat disangkal.

Terkait pasar kesehatan dan kebugaran korporat global, ada alasan mengapa pasar ini menjadi bisnis yang begitu besar.

Baca juga: Stres di tempat kerja bisa diatasi dengan olah raga

Menurut laporan Crains seperti dilansir Connect The Watts pada Kamis (29/2), pada tahun 2022 pasar kesehatan tersebut bernilai 53 miliar dolar AS atau sekitar Rp 834 miliar.

Hal ini diperkirakan akan tumbuh hampir 5 persen dari tahun ke tahun hingga tahun 2030.

Perusahaan seperti Peloton, pemimpin dalam bidang kebugaran telah menawarkan penawaran yang ditujukan untuk korporasi dan “corporate engagement experiences”.

Apple Fitness+ dan Gympass juga bekerja sama dan memberikan contoh lain mengenai kesejahteraan perusahaan di dunia kerja.

Seperti yang dicatat Penulis dan Konsultan senior, Julia Hobsbawm, “Mengingat semua manfaat olahraga bagi karier, masuk akal untuk mengkonfigurasi ulang tempat kerja agar menyertakan olahraga dengan lebih bermakna”.

Ia mengatakan, perusahaan-perusahaan besar menggunakan pusat kebugaran sebagai cara untuk membawa orang kembali ke kantor.

Kantor pusat baru Marriott International di Bethesda, Maryland, adalah kampus tempat karyawan dapat makan, berolahraga, mandi, dan bertemu dengan manajer.

Baca juga: Studi ungkap aktif bergerak jadikan seseorang terbuka pada hal baru

Sebenarnya, seperti apa hubungan antara bekerja dan olahraga di tempat kerja, bergantung pada pemberi kerja dan akan sangat berkaitan dengan ruang tempat mereka bekerja.

Namun katakanlah tidak ada ruang fisik atau ruangan untuk meletakkan beberapa sepeda olahraga dan matras yoga, tetapi meminta atasan atau administrator untuk mengajak karyawan berolahraga akan menguntungkan semua orang yang terlibat.

Meskipun olahraga di tempat kerja tidak diwajibkan, menciptakan ruang olahraga di dalam kantor atau gedung akan meningkatkan kinerja setiap orang serta kesehatan dan kesejahteraan mereka secara umum saat bekerja.

Baca juga: Aktivitas fisik penting agar tetap bugar seiring bertambahnya usia

Penerjemah: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Berjalan sendirian selama ribuan tahun

layar138

Produsen Mesin Fotokopi Xerox PHK 3.000 Karyawan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Produsen mesin fotokopi globalXerox mengumumkan rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) sekitar 3.000 karyawan atau 15 persen dari pegawainya di seluruh dunia pada Rabu (3/1) kemarin.

Menurut laporan tahunan terbarunya, Xerox saat ini memiliki sekitar 20.500 karyawan di seluruh dunia.

Lihat Juga : Zenius Tutup Usai 20 Tahun Beroperasi

Pihak Xerox mengatakan rencana operasi baru ini mencakup peningkatan dan stabilisasi bisnis cetak inti, penyederhanaan layanan bisnis global dan fokus organisasi yang lebih besar pada unit layanan teknologi informasi (IT).

"Pergeseran ke model operasi unit bisnis adalah kelanjutan dari prioritas eksekusi yang berfokus pada klien dengan prioritas eksekusi yang seimbang dan dirancang untuk mempercepat efisiensi operasi produk dan layanan, masuk ke pasar, dan fungsi-fungsi korporat di seluruh wilayah yang kami layani," ujar CEO Xerox Steven Bandrowczak dalam pernyataannya.

Terkait pemutusan hubungan kerja, Xerox menyebut bahwa hal itu akan dilakukan pada kuartal tahun ini dan karyawan yang terkena dampak akan diberikan dukungan transisi.

[Gambas:Video CNN]

(del/pta)

Senin ajaib

bo terbaru slot

Pemerintah pusat tuntaskan santunan tanam tumbuh terdampak Bandara IKN******

Pemerintah pusat telah menyalurkan santunan tanam tumbuh tahap satu pada 27 Februari 2024 dan tahap dua pada 29 Februari 2024

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Pemerintah pusat berkomitmen menuntaskan pemberian santunan tanam tumbuh kepada warga Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, terdampak pembangunan Bandara Udara (Bandara) Naratetama (very veryimportant person/VVIP) prasarana penunjang transportasi Ibu Kota Nusantara (IKN).
 "Pemerintah pusat akan memberikan santunan tanam tumbuh warga terdampak pembangunan bandara," kata Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Siti Sugianti di Penajam, Jumat.
Santunan tanam tumbuh yang diberikan itu, lanjut dia, merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat yang terkena dampak pengembang pembangunan Kota Nusantara. "Pemerintah pusat telah menyalurkan santunan tanam tumbuh tahap satu pada 27 Februari 2024 dan tahap dua pada 29 Februari 2024," tambahnya. Pemerintah pusat melakukan penyaluran santunan tanam tumbuh warga terdampak pembangunan Bandar Udara Naratetama untuk tahap selanjutnya pada Maret 2024.

Warga yang terkena dampak proyek pembangunan Bandara Naratetama tidak hanya mendapat santunan tanam tumbuh berupa uang tunai, tetapi pemerintah pusat juga menyediakan lahan pengganti yang berlokasi di luar area bandara. Pemerintah pusat telah menyiapkan lahan 400 hektare untuk relokasi warga yang terdampak proyek bandar udara, jelas Siti Sugianti, lahan itu merupakan bagian dari 1.873 hektare lahan program reforma agraria yang dijalankan Badan Bank Tanah.

Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Penajam Paser Utara mendata sebanyak 647 kepala keluarga (KK) di Kelurahan Pantai Lango dan Gersik tercatat sebagai calon penerima santunan dan lahan program reforma agraria.

Pemerintah pusat sudah menyalurkan santunan tanam tumbuh tahap satu untuk 16 bidang tanah, menurut Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara Makmur Marbun, dan tahap dua untuk 18 bidang tanah. Tahap selanjutnya pemberian santunan tanam tumbuh kepada warga yang terkena dampak pembangunan Bandar Udara Naratetama dilakukan untuk 14 bidang tanah ditanya bidang tanah yang telah diidentifikasi.

 Masyarakat yang berhak menerima santunan tanam tumbuh dan lahan program reforma agraria itu ditetapkan melalui surat keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Timur, kata Makmur Marbun.

Baca juga: Bank Tanah menyiapkan lahan relokasi warga komitmen dukung Bandara IKN

Baca juga: Pemerintah pusat beri santunan tanam tumbuh warga terkena Bandara IKN

Baca juga: OIKN: Bandara VVIP IKN dapat beroperasi pada Agustus 2024

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Agung

angpaohoki

Menguak Sebab RI Masih Doyan Impor Beras, Apa Masalah Utamanya?******

Jakarta, CNN Indonesia--

Presiden Jokowi punya 1.001 macam dalih Indonesia sulit melepas candu impor berassampai saat ini, atau 1 tahun menjelang pemerintahannya berakhir.

Peningkatan jumlah penduduk menjadi salah satu alasan Jokowi. Ia menuturkan ada sekitar 4 juta-4,5 juta bayi yang lahir setiap tahun yang semuanya butuh makan beras.

"Yang kita harapkan adalah kita ini ingin tidak impor beras lagi, tapi itu dalam praktiknya sangat sulit karena produksinya enggak mencapai," dalih Jokowi lainnya yang disampaikan dalam Pembinaan Petani se-Jawa Tengah di Banyumas, Selasa (2/1).

Tak tanggung-tanggung, ia mengatakan ada 22 negara yang kini mengurangi ekspor beras. Alih-alih menjual ke luar negeri, para produsen lebih memilih menggunakan beras sebagai cadangan dalam negeri.

Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana berpendapat ada banyak faktor yang berpengaruh dalam isu perberasan nasional, termasuk masalah impor itu.

Masalah mulai dari alih fungsi lahan, nilai tukar petani, hingga teknologi. Ia meyakini produksi beras Indonesia harusnya masih dalam fase surplus.

Menurutnya, kapasitas produksi beras di Indonesia pada 2018-2023 seharusnya mencatatkan surplus. Paling tidak di kisaran 1,5 juta ton-2,5 juta ton.

Lihat Juga : Jokowi Ungkap Biang Kerok Pupuk Langka di Depan Petani Jateng

"Faktor El Nino sekalipun seharusnya tidak menjadi alasan kurangnya produksi atas dasar pertumbuhan penduduk. Permasalahan besar terjadi pada penyerapan produksi yang tidak efektif untuk dapat untuk memastikan stok selalu stabil tersedia sepanjang tahun," tuturnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (3/1).

Ia turut mengkritisi peran Bulog yang seharusnya memaksimalkan penyerapan stok beras dari petani. Namun, perusahaan pelat merah itu dinilai terhambat oleh batasan harga pembelian pemerintah (HPP) yang tidak sesuai kondisi pasar.

Andri menekankan perlu ada perombakan dari level kebijakan untuk memastikan penyerapan tersebut bisa berfungsi semestinya. Dengan begitu, permasalahan produksi beras dan impor bisa terurai.

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian turut menyinggung soal harga beras di tingkat petani. Ia menyebut petani juga pebisnis.

Artinya, jika harga beras menguntungkan, mereka tentu akan termotivasi meningkatkan produksi.

Lihat Juga : Sri Mulyani soal Kenaikan Gaji PNS 2024: Kami Bayar Komplit 12 Bulan

Eliza menekankan perlu adanya harga yang berkeadilan jika ingin meningkatkan produksi beras tanah air. Jika harga di level petani bisa dijaga dengan baik dan berkeadilan, ia yakin petani dengan senang hati berekspansi dan meningkatkan produksinya.

Oleh karena itu, ia yakin bahwa Indonesia sebetulnya mampu lepas dari jeratan impor beras. Dengan syarat, pemerintah tidak setengah hati mendukung petani dan pelaku usaha di sektor pertanian.

"Produksi dalam negeri sangat potensial ditingkatkan. Karena produktivitas padi dalam negeri pun belum optimal. Jika dioptimalkan, bisa meningkatkan produksi sehingga kebutuhan konsumsi dalam negeri terpenuhi," jelas Eliza.

"Ini memerlukan dukungan, seperti keterjangkauan input produksi, perbaikan irigasi, penanganan hama penyakit yang tepat, dan penggunaan benih yang cocok dengan karakteristik lahan," sambungnya.

Ia menekankan lebih dari 90 persen kebutuhan beras dalam negeri dipenuhi dari petani lokal. Sedangkan impor hanya menyuplai kurang dari 10 persen total konsumsi.

Lihat Juga : Pertamina Bakal Tutup Pangkalan yang Jual LPG 3 Kg Tanpa KTP

Adakah permainan mafia dalam impor beras RI?

Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari menyebut pola impor beras Indonesia bisa dipetakan. Dengan luas lahan dan produksi yang tidak bertambah, rata-rata impor beras per tahun sekitar 500 ribu ton sampai 1 juta ton.

"Itulah angka defisit beras nasional setiap tahun. Angka impor beras terbesar yang bisa mencapai 2 juta ton per tahun pada umumnya terjadi menjelang pemilu. Ini menunjukkan selain adanya kepentingan rente, juga ada motif politik dibaliknya, yaitu stabilisasi harga," jelas Syaiful.

Ia mengungkapkan permainan impor beras tidak datang dari pihak luar. Syaiful menyebut pemerintah lah yang bermain dalam geliat impor beras.

"Karena untuk beras impor dimonopoli oleh Bulog dan BUMN. Swasta tidak mungkin bisa impor. Jika dikaitkan dengan kepentingan politik, maka yang hanya bisa memainkan impor hanya pemerintah," tegasnya.

Syaiful juga menyinggung soal UU Cipta Kerja. Menurutnya, aturan itu sengaja didesain untuk memuluskan praktik-praktik tak wajar, seperti impor beras di kala panen raya.

Ia menuturkan beleid tersebut hadir untuk melindungi pemerintah agar terbebas dari pelanggaran. Sehingga pemerintah bisa melenggang bebas mendatangkan beras dari luar negeri kala panen raya tiba.

"Sebelum impor beras besar-besaran di 2023, pemerintah sudah menyiapkan payung hukumnya terlebih dahulu. Artinya, sejak awal impor beras besar-besaran memang sudah direncanakan. Termasuk tidak dipersiapkannya cadangan beras pemerintah yang cukup di saat panen raya 2022," ungkap Syaiful.

Lihat Juga : Harga Rokok Belum Naik Usai Sri Mulyani Kerek Tarif Cukai 10 Persen

Titipan 3 PR untuk Pengganti Jokowi Agar RI Tak Impor Beras Terus

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

---

HALAMAN: 1 2