cara meminjam uang di adakami

Musim semi Xianxia

Seberapa Siap Jalan Jatim dan Bali Tampung Pemudik?******

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali mengungkap kondisi infrastruktur jalan dan jembatan sebagai jalur Lebaran 2023.

Kepala BBPJN Jawa Timur-Bali Apri Artoto mengatakan pihaknya telah menurunkan tim untuk memantau kesiapan jalan nasional di wilayah Jatim dan Bali.

"Jadi BBPJN Jatim-Bali telah menurunkan tim untuk memantau kesiapan jalan nasional sebagai Jalur Lebaran tahun 2023 ini. Jika ditemukan lubang jalan, saya perintahkan kepada PPK terkait untuk segera ditutup. Tim juga mengecek kondisi marka jalan dan juga drainase agar tidak ada genangan saat hujan," kata Apri, Jumat (7/4).

Lebih lanjut, Apri menegaskan jalan nasional di Provinsi Jatim dan Bali saat ini dalam kondisi mantap dan siap difungsikan sebagai Jalur Lebaran.

"Dari hasil survei semester II tahun 2022, 97,34 persen jalan nasional di Provinsi Jatim dalam kondisi mantap, sementara di Provinsi Bali kemantapannya 98,81 persen," kata dia.

"Jadi semua telah disiapkan sesuai dengan arahan presiden untuk menyambut libur lebaran mulai tanggal tanggal 19-25 April 2023. Semua pekerjaan konstruksi dan rehabilitasi jalan akan dihentikan pada H-10 dan alat berat sudah tidak ada di lapangan," tambahnya.

Selain memantau kesiapan jalan nasional, BBPJN juga menyiapkan Posko Lebaran dan alat berat untuk tanggap darurat diberbagai titik jalan nasional. Termasuk di titik yang rawan longsor.

"Untuk posko lebaran di jalan nasional ditargetkan sudah berdiri H-10 dan alat berat disiagakan di lokasi rawan longsor seperti di Trenggalek dan di daerah Gumitir. Total di Jatim ada 27 posko dan Disaster Relief Unit tersebar di 9 lokasi. Sementara di Bali ada tujuh posko lebaran dan dua lokasi DRU," ujar dia.

Lebih lanjut, Apri menyampaikan pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak Korlantas dan Dinas Perhubungan di daerah terkait pelaksanaan jalur lebaran di wilayah kerjanya.

"Harapan saya mudik lebaran tahun ini dapat berjalan lancar dan aman," tutup Apri.

Catatan Budidaya Keabadian

Kereta Cepat Jakarta******

Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasiakan mendaftarkan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) menjadi Objek Vital Nasional.

Rencana itu disampaikan oleh  Staff Ahli Kemenkomarves yang juga menjabat sebagai Ketua Project Management Operation KCJB Baja Sirait. 

"Proyek KCJB ini akan didaftarkan menjadi Objek Vital Nasional di Indonesia. Proses pengamanannya juga tidak bisa menerapkan perlakuan yang sama dengan kereta api lainnya karena konstruksinya yang cukup rumit, sehingga dalam pengoperasiannya tidak boleh ada kesalahan." ujar Baja dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Rabu (5/4).

General Manager Corporate Secretary KCIC Rahadian Ratry mengatakan koordinasi pengamanan dilakukan untuk mengantisipasi berbagai potensi risiko dan meminimalisasi berbagai potensi gangguan yang ada dalam pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta Bandung.

Ia menambahkan KCIC dan Kepolisian RI telah menggelar sejumlah kegiatan guna memitigasi gangguan keamanan dan keselamatan KCJB seperti komunikasi secara intensif dalam berbagai kesempatan, pengamanan berbagai tahapan pekerjaan, audiensi, hingga Focus Group Discussion Pengamanan Proyek.

"Teknologi Kereta Api Cepat berbeda dengan kereta api biasa. KCJB mampu beroperasi hingga 350 km/jam, sehingga membutuhkan penanganan keamanan dan keselamatan yang ekstra. KCIC akan secara proaktif mengantisipasi berbagai potensi gangguan yang dapat menghambat perjalanan KCJB," ujar Rahadian.

Ia mengatakan saat ini KCIC sedang mengobservasi daerah-daerah di sekitar proyek KCJB guna mengetahui berbagai potensi gangguan yang ada. Dengan pemetaan yang akurat, pihaknya berharap pencegahan terhadap gangguan pada masa konstruksi hingga operasional dapat dilakukan sedini mungkin.

"Kolaborasi ini merupakan suatu antisipasi terhadap berbagai potensi gangguan. KCIC memohon supportdan dukungan penuh dari Kepolisian RI, karena KCJB merupakan Proyek Strategis Nasional yang juga sedang diajukan menjadi suatu Obyek Vital Nasional."Tutup Rahadian.

[Gambas:Video CNN]

Desa Pedang Peri

Indonesia Licensing Expo 2023 Digelar di Surabaya, Bali dan Jakarta******

Asosiasi Lisensi Indonesia (ASENSI) berkolaborasi dengan IMEI dan Krista Exhibitions bersiap menggelar the 3rd Indonesia Licensing Expo (ILE) yang akan diadakan di Surabaya, Bali, dan Jakarta dalam periode Juni-Oktober 2023.

Ketua ASENSI, Susanty Widjaya, mengungkapkan bahwa ILE 2023 direncanakan diadakan di Grand City Surabaya pada 15-18 Juni, Nusa Dua Convention Centre Bali pada 7-9 September, dan di JI Expo Kemayoran Jakarta pada 11-14 Oktober 2023.

ILE sendiri adalah pameran lisensi, waralaba, kemitraan, dan peluang usaha terbesar di Indonesia. Menargetkan 30 ribu pengunjung, pada pameran ini terdapat lebih dari 250 merek usaha lisensi, waralaba dan berbagai peluang usaha lain, baik nasional maupun internasional.

CEO IMEI dan Krista Exhibitions, Daud D. Salim menyampaikan optimisme atas penyelenggaraan ILE 2023. Terlebih, melihat antusiasme pada ILE 2022 yang tinggi. Daud menilai, akan terjadi lonjakan jumlah pelaku usaha waralaba.

Pada saat bersamaan, kata Daud, ILE 2023 yang juga diikuti beragam bidang usaha termasuk kecantikan, kesehatan hingga teknologi, sekaligus dapat menjadi sarana edukasi mengenai ruang lingkup usaha lisensi dan waralaba.

"Pameran ILE 2023 adalah industri kreatif, maka kami yakin akan berpotensi menciptakan peluang bisnis, terutama bagi kalangan generasi milenial dalam menumbuhkan semangat kewirausahaan dan upaya pemerintah mendorong UMKM semakin berkembang," ujarnya.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kasan, mengatakan bahwa saat ini, Kementerian Perdagangan mencatat ada lebih dari 44,09 persen usaha waralaba di dalam negeri, dengan dominasi jasa makanan dan minuman.

Kasan berharap, gelaran ILE dapat mendukung berbagai program pemerintah, antara lain Gerakan Merek Lokal Indonesia dan Bangga Buatan Indonesia (BBI).

"Selain itu diharapkan juga dapat meningkatkan semangat berwirausaha dan menjadi momentum kebangkitan bagi para pengusaha merek dan produk lokal Indonesia, termasuk para pelaku waralaba di dalam negeri, khususnya di masa transisi menuju endemik sekarang ini," katanya.

Lebih jauh, Kasan atas nama Kementerian Perdagangan pun menyampaikan apresiasi terhadap ASENSI yang dinilai konsisten berkontribusi dalam pembangunan nasional, khususnya pada sektor waralaba, lisensi, dan merek lokal.

"Ikatan kuat dan kerja sama yang telah berjalan dengan sangat baik selama ini antara Kementerian Perdagangan dengan ASENSI kiranya dapat dipertahankan, dan bahkan terus ditingkatkan," kata Kasan.

Setan mengganggu langit

Kemenhub Tambah 5 Dermaga Pelabuhan Ciwandan Saat Musim Mudik Lebaran******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadimengatakan sebanyak lima dermaga akan ditambahkan di Pelabuhan Ciwandan, Banten, pada mudikLebaran tahun ini. Langkah itu dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan di Pelabuhan Merak.

Ia karena itu meminta PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mempersiapkan kedua pelabuhan itu dengan baik.

"Merak-Ciwandan insyaAllahkarena ada tambahan lima dermaga di sana. Kami akan kontrol, saya akan mengamati, karenanya saya minta ASDP mempersiapkan dengan baik," kata Budi di Gedung DPR, Selasa (4/4).

Sementara untuk mudik melalui jalur darat, Kementerian Perhubungan memetakan Tol Cipali menjadi titik yang paling berpotensi terjadi penumpukan pemudik. Maka dari itu, Korlantas Polri menyiapkan strategi rekayasa lalu lintas sebagai antisipasi kemacetan saat mudik.

"Nanti kami akan informasikan bersama Jasa Marga hari-hari itu (rekayasa lalu lintas)," kata Budi.

Di lain sisi, Budi mengimbau masyarakat untuk tidak mudik menggunakan motor karena berpotensi tinggi mengalami kecelakaan. Ia mengatakan pemerintah, BUMN, dan swasta sebenarnya sudah menyediakan program mudik gratis untuk mengurangi jumlah pemudik menggunakan motor, tetapi tetap tidak mencukupi.

"Sekali lagi dengan kerendahan hati kami mengimbau masyarakat tidak pulang dengan motor," kata Budi.

[Gambas:Video CNN]

rencana masa makmur

Benarkah 200 Ribu Penumpang Terancam Jika Impor KRL Jepang Batal?******

PT KCI berencana mengimpor gerbong kereta rel listrik (KRL) bekas dariJepang. Wacana impor muncul karena 10 rangkaian KRL pada tahun ini dan setidaknya 16 rangkaian tahun depan tidak layak lagi dioperasikan sehingga harus dipensiunkan.

Rencana tersebut disebut bakal membuat nasib 200 ribu penumpang KRL di ujung tanduk karena berpotensi tidak terlayani dengan optimal.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan jika armada berkurang maka kemungkinan layanan transportasi tersebut bakal terganggu. Menurutnya, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) sebenarnya masih bisa memaksimalkan jumlah kereta yang ada apabila 10 rangkaian kereta yang pensiun tak bisa digantikan.

Namun, Anne tetap khawatir pengurangan layanan tetap akan terjadi.

Sebelum pandemi covid-19, KCI mampu mengangkut 1,2 juta penumpang dengan 92 kereta dan sekitar 106 rangkaian kereta. Artinya, apabila 10 kereta yang pensiun tadi tidak bisa digantikan, KCI masih punya 96 rangkaian kereta.

Di sisi lain, penumpang KCI saat ini jumlahnya baru cuma sekitar 800-900 ribu orang saja per hari.

"Kalau dibilang cukup ya mungkin cukup, cuma kalau jam sibuk tetap hal yang krusial di pengelolaan commuter. Kalau ini siap nggak (dipensiunkan) ya siap, tapi ada kenyamanan pelayanan yang berbeda," kata Anne.

KCI sebenarnya sudah memesan KRL pengganti sesuai dengan jumlah KRL yang pensiun ke PT Inka. Masalahnya, PT Inka ternyata baru sanggup menyediakan gerbong KRL pesanan PT KCI pada 2025 mendatang.

Padahal, pada 2023-2024 ini sudah banyak sekali kereta KCI yang dipensiunkan dan butuh pengganti.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan kemudian mengungkapkan keputusan impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang akan menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Namun, DPR kemudian menyebut BPKP merekomendasikan pemerintah menolak impor KRL bekas dari Jepang.

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade. Ia mengatakan ada 3 dasar utama BPKP tidak menyarankan impor tersebut.

Pertama, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) mereka klaim mampu mengangkut penumpang dengan armada kereta yang ada. Berdasarkan data 2019 ada 1.078 unit armada KRL yang mengangkut 336,3 juta penumpang.

Kini, armada KCI bertambah menjadi 1.114 unit dengan jumlah penumpang yang turun ke angka 273 juta orang.

"Kedua, dianggap oleh review BPKP, KCI ini ada penempatan rangkaian pada lineyang tidak sesuai kepadatan penumpang. Contoh line Bogor dan line Cikarang padat, kok hanya diberikan 8 gerbong? Seharusnya lebih dibandingkan line Serpong dan line Tangerang yang tidak terlalu padat penumpangnya," tutur Andre kepada CNNIndonesia.com, Rabu (5/4).

Ketiga, Andre mengatakan review BPKP menyebut biaya beli KRL bekas memang murah. Tapi berdasar hasil review mereka, ada potensi pembengkakan anggaran karena biaya perawatan dan suku cadang. Sehingga jatuhnya opsi impor KRL bekas dari Jepang tetap butuh biaya besar dan sebaiknya KCI membeli kereta baru.

"Sekarang putusan ada di tangan pemerintah. Kepala BPKP Ateh (Muhammad Yusuf Ateh) sudah menyerahkan hasil audit itu ke Pak Menko Marves Luhut, 27 Maret lalu. Kami telah mendengar hasil audit itu, untuk itu kami Komisi VI berencana memanggil Kementerian BUMN, KCI, dan KAI. Rencananya pekan depan," ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo mengatakan pemerintah bebas menentukan kebijakan yang hendak diambil, baik itu impor KRL bekas, impor KRL baru, maupun memesan dari PT Inka. Menurutnya, saat ini situasi sudah emergencydan keputusan harus segera diambil agar ratusan ribu penumpang tetap bisa terangkut oleh KRL.

Ia mengatakan selama ini terlalu banyak perdebatan mengenai impor KRL di mana para politisi juga ikut terlibat, tetapi tidak ada yang memberikan solusi.

"Orang tidak paham tapi berdebat, sok dia yang paling tahu. Politisi berdebat tapi tidak memberikan solusi. Jadi sekarang saya sudah serahkan ke pemerintah silahkan mau impor, beli baru, beli bekas silahkan," katanya kepadaCNNIndonesia.com.

Agus mengatakan jika mengimpor KRL bekas dari Jepang harganya hanya 10 persen dari harga KRL baru. Kalau KRL diretrofit maka harganya 50 persen dari harga yang baru.

Sedangkan kalau memesan dari PT Inka baru bisa selesai pada 2025. Maka dari itu, Agus sebenarnya lebih setuju untuk mengimpor KRL dari Jepang karena harganya lebih murah dan kualitasnya masih bagus.

"Kalau Inka sekarang bisa keluarkan ya pasti saya tidak menyarankan untuk beli bekas. Saya menyarankan beli bekas karena emergencydan uangnya KCI tidak ada," kata Agus.

"Tapi saya karena perdebatan enggak jelas apalagi masuk politisi, saya sudah capek. Jadi saya bilang silahkan mau beli bekas dari manapun, beli baru dari manapun, beli dari Inka, silahkan," ujarnya.

Ia pun mempertanyakan hasil review BKPK yang menyatakan KCI selama ini melakukan penempatan rangkaian pada lineyang tidak sesuai kepadatan penumpang. Menurutnya, BPKP tidak bertugas mengaudit soal teknis rangkaian kereta.

Agus mengatakan rangkaian kereta pada beberapa lineseperti Bogor yang padat penumpang kurang karena emang sarananya terbatas.

"BPKP kan mengauditnya keuangan, bukan mengaudit teknis. Oke katakan dia bisa mengaudit teknis, ya dilihat kenapa Bogor begitu, kenapa Bekasi gitu, orangnya banyak harusnya kan ditambah (kereta)," katanya.

Penggunaan Kendaraan Pribadi Berpotensi Meningkat

Sistem saya lemah. Jangan bawa saya turun gunung.

Pemerintah Belum Restui Impor KRL Bekas Jepang******

Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasimemastikan pemerintah belum mau menuruti keinginan PT KCI untuk mengimporKRL bekas Jepang guna memenuhi kebutuhan armada yang akan dipensiunkan.

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Septian Hario Seto, setelah pihaknya menerima hasil audit dari BPKP. Hasil audit memberikan beberapa pertimbangan kepada pemerintah soal isu impor KRL bekas yang diinginkan PT KCI.

Pertama, impor KRL bekas dipandang tidak mendukung perkembangan industri perkeretaapian nasional. Kedua, Kemendag telah memberikan tanggapan bahwa permohonan dispensasi impor KRL bekas Jepang demi memenuhi kebutuhan armada KRL  tidak dapat dipertimbangkan karena fokus pemerintah adalah produk dalam negeri dan substitusi impor.

Keempat, terkait estimasi biaya menyangkut pengadaan dari Japan Railway yang dibayarkan. Ia mengatakan hasil audit BPKP menunjukkan terkait biaya kewajaran handlingdan transportasi dari Jepang ke Indonesia yang diajukan KCI tidak dapat diyakini kewajarannya karena pengangkutan harus menggunakan kapal kargo.

Atas hasil audit BPKP itu, Seto mengatakan jajaran eselon 1 Kemenkomarinves langsung menggelar pertemuan. Hasil pertemuan; meminta PT KCI melakukan peninjauan kembali atas operasi dan sarana yang ada saat ini.

"Kami meminta dilakukan retrofit atas sarana yang saat ini ada dan akan pensiun. Saat ini tidak direkomendasikan untuk melakukan impor. Dari hasil review BPKP sudah cukup jelas, kita akan mengacu pada hasil review," katanya.

PT KCI berkeinginan untuk mengimpor KRL bekas Jepang. Hal itu dilakukan untuk menggantikan armada yang dipensiunkan pada tahun ini dan tahun depan. 

KCI sebenarnya sudah berupaya mencari pengganti armada tersebut dengan memesan ke Inka. Tapi, Inka belum bisa memenuhi permintaan sesuai yang diinginkan PT KCI.

[Gambas:Video CNN]