cara dapat uang dari quora

Iblis ada di sekitar

IHSG Diprediksi Hijau Hari Ini******

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi menguat pada perdagangan Jumat (13/10).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan indeks masih memiliki kekuatan untuk kembali naik karena kondisi ekonomi yang masih cukup stabil.

"Sedangkan dalam jangka pendek sentimen fluktuasi harga komoditas dan pergerakan nilai tukar menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pola gerak IHSG," katanya dalam risetnya.

Sementara, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan secara teknikal pergerakan indeks saham menunjukkan potensi pelemahan (bearish).

"IHSG bisa memulai pelemahan untuk melanjutkan pembentukan wave b menuju 6.804 apabila hari ini penutupan IHSG di bawah 6.967 lagi," katanya.

IHSG ditutup di level 6.935 pada Kamis (12/10). Indeks saham menguat 3,39 poin atau 0,05 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp12 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 3 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 221 saham menguat, 330 terkoreksi, dan 206 lainnya stagnan.

[Gambas:Video CNN]

Pelancong Tanpa Batas

Susul Evergrande, Country Garden Terancam Gagal Bayar Utang******

Raksasa pengembang properti ChinaCountry Garden mengumumkan kemungkinan mengalami gagal bayar pada Rabu (30/8). Risiko itu muncul setelah mencatat kerugian US miliar (51,5 miliar yuan) atau Rp105 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS) sepanjang semester I/2023.

Berdasarkan CNN, Kamis (31/8), itu merupakan alarm kemungkinan perusahaan tak bisa membayar utang kepada para investornya. Kondisi ini sebelumnya juga dialami oleh raksasa properti Evergrande.

Sebagai salah satu pengembang perumahan terbesar di China, Country Garden mengakui sejak tahun lalu permintaan properti di negara tersebut mengalami penurunan, terutama di kota-kota besar.

Country Garden mengaku telah melewatkan pembayaran bunga utang kepada pemegang beberapa obligasi di awal bulan ini, dan jika kinerja keuangan perusahaan terus memburuk di masa depan, maka kemungkinan besar perusahaan akan gagal bayar.

"Semua hal di atas... menunjukkan adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan signifikan terhadap kemampuan grup untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya,' tambah perusahaan dalam pengajuan.

Raksasa real estat yang bermasalah ini sedang berjuang melawan krisis likuiditas yang dikhawatirkan dapat menyebar ke perekonomian China dan bahkan meluas ke luar negeri.

Perusahaan yang berbasis di Foshan, Guangdong ini mengatakan pada Rabu pagi bahwa mereka berencana untuk menerbitkan saham baru senilai 270 juta dolar Hong Kong (US,4 juta) kepada Kingboard Holdings, produsen laminasi yang berbasis di Hong Kong, sebagai pengganti pinjaman yang telah jatuh tempo untuk pembayaran kembali.

Pengumuman tersebut disampaikan pada hari yang sama ketika Guangzhou melonggarkan peraturan hipotek bagi pembeli rumah dalam upaya untuk mendukung sektor properti yang sedang dilanda krisis.

Menurut Moody's, Country Garden memiliki total kewajiban hampir US0 miliar. Perusahaan ini menghadapi tekanan yang semakin besar untuk melunasi utang obligasi sekitar 31 miliar yuan (US,3 miliar) yang akan jatuh tempo pada akhir 2024.

[Gambas:Video CNN]

Pitcher Diamond Ace Kembali

Bapanas Ungkap Pembatasan Pembelian Hanya Untuk Beras Pemerintah******

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkap pembatasan pembelian beras di toko ritel hanya berlaku untuk beras stabilisasi pasokan dan harga pangan(SPHP) yang berasal dari Bulog. 

Hal ini ia ungkapkan di tengah maraknya  pembatasan pembelian beras maksimal 10 kg di toko ritel.

"Untuk jenis beras yang dibatasi 2 pack di pasar ritel hanya berlaku untuk beras SPHP yang dari Bulog. Kalau untuk beras komersial, itu tergantung dari kebijakan ritel masing-masing," kata Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dalam keterangan resminya, Selasa (3/10).

Pembatasan beras SPHP di toko ritel diklaim Bapanas mendorong masyarakat untuk berbelanja dengan bijak. Terlebih, Indonesia sedang menghadapi kekeringan imbas El Nino.

"Kenapa harus dibatasi? Ini karena beras SPHP harganya telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp10.900 per kg dan setiap rumah logikanya cukup dengan 2 pack. Apalagi kualitas beras SPHP Bulog ini berkualitas premium," tegas Arief.

"Tentunya masyarakat kami ajak bersama untuk senantiasa berbelanja bijak yang artinya sesuai dengan kebutuhan, tidak perlu belanja berlebihan di atas kebutuhan normal," sambungnya.

Lihat Juga : Jerit Pedagang Tanah Abang hingga TikTok Shop Dilarang

Sementara itu, Direktur Bisnis Perum Bulog Febby Novita memastikan pasokan beras masih cukup, di mana gelontoran terus dilakukan ke semua lini. Bulog berjanji akan terus membanjiri pasar dengan stok CBP sebagai bentuk intervensi pasar bersama pemerintah.

Per 2 Oktober, Bulog sudah mengguyur beras SPHP di tingkat konsumen hingga 799 ribu ton. Wilayah yang paling banyak digelontorkan selama 2023 ini adalah DKI Jakarta dan Banten dengan total 174 ribu ton.

Sebelumnya, berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com di Super Indo Duren Tiga, Jakarta Selatan pada Senin (2/10), tampak jelas aturan yang membatasi pembeli hanya bisa membawa pulang 2 kemasan beras berukuran 5 kg per hari.

Pembatasan serupa juga terjadi di toko ritel lain, seperti Alfamart hingga Indomaret. Para petugas toko kompak mengatakan pembatasan ini berlaku sudah sejak satu hingga dua minggu belakangan.

Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey membenarkan pembatasan ini. Ia menyebut pembatasan dilakukan demi mengatasi panic buying mengingat mahalnya harga beras di tengah mengkhawatirkannya pasokan imbas El Nino.

"Betul, betul (ada pembatasan di ritel). Jadi, ini sesuai dengan arahan dalam pertemuan dengan instansi terkait, yakni ada Bapanas dan Bulog dalam pembicaraan bersama kami peritel. Jadi pembatasan ini antara 2 kemasan-3 kemasan per konsumen itu maksud tujuannya agar ada pemerataan," kata Roy kepada CNNIndonesia.com.

Namun, ia berjanji mencabut batas maksimal pembelian beras di ritel jika stok sudah melimpah, termasuk jika beras impor sudah masuk ke tanah air.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Penyihir

Menhub Bakal Terbitkan Izin Operasi Kereta Cepat 1******

Menteri Perhubungan (Menhub)Budi Karya Sumadi menjanjikan izin operasional Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) akan terbit dalam 1 minggu hingga 2 minggu ke depan.

"Insyaallah kita proses, dalam 1 minggu-2 minggu ini akan kita keluarkan (izin operasional KCJB)," ujarnya di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/9).

Selain itu, Budi membocorkan perkiraan jadwal uji coba gratis kereta cepat untuk masyarakat umum. Ia menyebut kemungkinan uji coba akan dihelat setelah Presiden Joko Widodo pulang dari India.

Akan tetapi, Budi menegaskan tarif kereta cepat tak akan disubsidi, di mana berdasarkan bocoran PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) harga tiket KCJB kemungkinan besar tak akan lebih mahal dari Rp250 ribu.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Mohammad Risal Wasal meminta masyarakat sabar. Ia menegaskan izin operasional kereta cepat bakal segera terbit.

Risal juga yakin serangkaian proses mulai dari uji coba gratis hingga penerbitan izin operasional akan terkejar menuju peresmian yang dijadwalkan dihelat pada 1 Oktober 2023 mendatang.

"Kekejar, kekejar. Insyaallah selesai, insyaallah (sebelum 1 Oktober). Pede kan? Insyaallah. Tunggu undangannya ya (uji coba gratis), biar enak ngomongnya," kata Risal.

[Gambas:Video CNN]

Peternak Jiwa Zhu Xiaoshan

RI Buka Kembali Kran Impor Sapi Australia usai Kasus Virus LSD******

Pemerintah membuka kembali impor sapi bakalanasal Australia pascatemuan virus Lumpy Skin Disease (LSD).

Penyakit ini ditularkan melalui serangga dan sangat menular pada sapi dan kerbau, tapi tidak menimbulkan risiko bagi manusia atau non-zoonosis.

"Jadi pada Jumat 8 September 2023, sapi impor asal tujuh fasilitas peternakan di Australia yang telah ditangguhkan, kita buka kembali," kata Kepala Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementerian Pertanian Bambang, dalam konferensi pers daring, Sabtu (9/9).

Bambang mengatakan kebijakan ini diambil sebagai tindak lanjut rapat teknis dengan Pemerintah Australia yang telah berlangsung selama dua hari yakni pada 7 dan 8 September 2023 di Jakarta.

"Jadi sebelumnya yang ditutup ini cuma tujuh dari 60 fasilitas peternakan sapi Australia. Karena tujuh fasilitas ini ditemukan kasus, tapi tujuh fasilitas itu meliputi 70 persen sapi yang diimpor atau peternakan besar. Sedangkan yang peternakan kecil tetap rutin mengekspor ke Indonesia," ujarnya.

Pemerintah Indonesia sebelumnya menangguhkan impor sapi asal 7 dari 60 fasilitas peternakan di Australia akibat terdeteksi secara klinis LSD atau penyakit kulit berbenjol pada hewan sapi.

Terhadap hewan sapi impor yang terdeteksi penyakit ini, pemerintah melakukan pemotongan bersyarat di bawah pengawasan dokter hewan karantina.

Bambang menyebutkan Department of Agriculture, Fisheries and Forestry (DAFF) yang merupakan perwakilan dari Pemerintah Australia telah memutuskan reharmonisasi persyaratan impor sapi dan kerjasama untuk LSD, akan dijadikan sebagai landasan bagi kelanjutan perdagangan sapi yang saling menguntungkan.

"Dalam pertemuan ini, kedua belah pihak telah menetapkan langkah-langkah untuk melakukan reharmonisasi persyaratan impor sapi dan kerjasama dalam LSD," pungkasnya.

Adapun langkah reharmonisasi persyaratan impor sapi dan kerjasama dalam LSD tersebut antara lain Australia akan melakukan deteksi dini LSD di seluruh fasilitas peternakan dan memenuhi semua persyaratan protokol kesehatan hewan dari negara pengimpor.

"Australia akan memastikan kondisi kesehatan sapi sebelum diekspor ke Indonesia. Indonesia dan Australia, dalam waktu 3 bulan, akan meninjau ulang health requirement," urainya.

Bambang menambahkan Australia akan memberikan laporan berkala kepada Indonesia mengenai hasil pengawasan yang ditargetkan sebagai bagian dari program Pengawasan LSD nasional Australia.

"Tak hanya itu, Australia menyetujui untuk berbagi informasi dengan Indonesia terkait perlakuan biosekuriti pada kapal untuk ekspor ternak," jelasnya.

Bambang mengatakan Indonesia akan menerapkan sistem prior notice Barantan untuk impor hewan hidup, dimana eksportir memberikan informasi setiap pengapalan atau shipment-nya.

"Australia akan menyampaikan proposal program investigasi bersama terhadap tujuh fasilitas peternakan (premises) yang ditangguhkan," urainya.

Kemudian, Australia secara rutin melakukan pengawasan penyakit hewan untuk memberi jaminan terhadap status kesehatan hewannya dan melaporkan kepada Organisasi Kesehatan Hewan Dunia serta Pemerintah Indonesia, dan mempublikasikan laporan hasil pengawasan per triwulan.

"Lalu Indonesia akan segera mencabut penangguhan tujuh premises, setelah penandatanganan perjanjian dan Indonesia akan memberikan informasi kepada Australia apabila ada hewan yang dikirim dari Australia positif LSD serta apabila ada ketidak patuhan lainnya terhadap protokol hewan hidup," paparnya.

"Barantan memastikan komoditas pertanian yang dilalulintaskan, termasuk impor telah sesuai dengan protokol dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Komoditas yang masuk harus dipastikan sehat, aman dan bebas dari hama penyakit," kata dia.

Sementara itu, Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, Wisnu Wasisa Putra menyampaikan bahwa ke depan akan dijajaki kerjasama terkait peningkatan kapasitas dan kerjasama laboratorium.

[Gambas:Video CNN]

Jiwa Pedang yang Tak Terkalahkan

Temuan Ombudsman: Mayoritas Warga Rempang Masih Tak Mau Dipindah******

Ombudsman RI membeberkan hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyekRempang Eco City. Salah satunya, mayoritas warga di tiga kampung Pulau Rempang disebut menolak untuk dipindah.

Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro mengatakan pihaknya mendapatkan keterangan dari tiga kampung tua di Pulau Rempang, yakni Pasir Panjang, Tanjung Banun, dan Sembulang.

Ketiga kampung ini yang nantinya menjadi target pembangunan tahap awal pada lahan sekitar 2.000 hektare.

"Mereka menilai bahwa semuanya kok serba cepat, mereka juga menyatakan bahwa apa yang mereka tangkap cenderung tidak tetap, berubah-ubah enggak jelas, enggak pasti. Yang paling menggelisahkan hari ini adalah mereka didatangi oleh petugas tim gabungan yang istilahnya memang door to dooruntuk bergerilya meminta persetujuan warga," ujar dia dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/8).

Johanes menegaskan pada prinsipnya warga Kampung Pasir Panjang tidak mau direlokasi dan berharap tak akan ada relokasi ke tempat mana pun.

"Mereka hanya mendukung penataan kampung saja, dan berharap pada pemerintah adanya pembinaan dan penataan Kampung Pasir Panjang. Jadi bukan relokasi, bukan juga pergeseran dalam bahasanya terkini ya," jelas dia lebih lanjut.

Sementara di Kampung Tanjung Banun dengan total 130 KK, Johanes menyebut warga sudah mengetahui rencana pemerintah memberikan kompensasi dan ganti rugi lahan atau rumah pengganti. Namun, informasi tidak diterima secara langsung dari pemerintah.

"Mereka tidak pernah dikumpulkan, diberi informasi secara langsung itu enggak. Jadi hanya dari mulut ke mulut. Sudah ada dua kali pengecekan lahan dan pendataan kepada warga, namun tidak pernah dilakukan pertemuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan pendataan tersebut," imbuh Johanes.

Ia juga menyebut belum ada dialog dan komunikasi dari pemerintah secara langsung kepada warga Tanjung Banun tentang persetujuan relokasi dari warga dan tawaran ganti rugi. Menurut dia, warga di sana juga pada dasarnya tak mau dipindahkan dari tempat asalnya.

"Belum adanya dialog dan komunikasi dari pihak pemerintah kepada warga secara langsung. Mengklarifikasi bahwa belum ada persetujuan relokasi dari warga dan menolak relokasi serta tawaran ganti kerugian yang diberikan oleh pemerintah," lanjutnya.

"Jadi Kampung Tanjung Banun ini sama dengan Pasir Panjang, pada dasarnya mereka tidak mau dipindahkan dari tempatnya."

Sementara di Kampung Sembulang yang terdiri dari 130 KK, Johanes mengatakan warga berada dalam tekanan setiap harinya karena desakan aparat agar mereka menyetujui relokasi. Apalagi setelah demonstrasi pada 7 dan 11 September lalu.

"Mereka merasa dalam tekanan hari-hari ini karena mereka, bahkan ketika enggak ada orang di rumah, form-nya itu dimasukkan di pintu. Kalau enggak ada orang tuanya, anaknya dipaksa mewakili orang tuanya lah gitu untuk mengisi form dan tanda tangan," jelasnya.

Johanes juga mengungkap pada saat Menteri Investasi Bahlil Lahadalia turun, warga berharap bisa bertemu. Hanya saja hanya tiga orang warga yang menjadi perwakilan dalam pertemuan tersebut. Sementara warga yang menolak tidak dilibatkan dalam komunikasi.

Selain itu, terdapat dampak ekonomi yang dirasakan langsung khusus warga Sembulang, seperti kesulitan mendapatkan pasokan bahan pangan dari distributor.

"Ini menarik karena mereka rata-rata ada yang berjualan, punya warung-warung, tapi ada ketakutan distributor untuk mensuplai barang karena status tempat itu sudah di-declare oleh pemerintah akan dikosongkan sehingga ada kekhawatiran tidak terbayar," jelas Widijantoro.

Menurut dia, konflik ini membuat distributor bahan pangan khawatir ada potensi gagal bayar dari para warga Kampung Sembulang. Hal ini tentu menyusahkan warga untuk menjangkau kebutuhan pangannya.

"Itu berpengaruh kepada suplai, tentu mengganggu mereka, karena ketersediaan bahan pangan pokok mereka kemudian menipis, mereka hanya mengonsumsi apa yang masih ada," ungkap dia.

Kemudian, imbas peristiwa demonstrasi, beberapa warga Kampung Sembulang ditahan aparat. Hal ini kemudian berdampak pada pemasukan warga yang mayoritas nelayan akhirnya takut untuk melaut. Hal ini tentu akan memengaruhi pendapatan mereka.

Maka itu, Ombudsman RI segera memvalidasi data-data yang sebenarnya terkait berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi.

"Soal data yang mau direlokasi perlu juga memang kejujuran dari BP Batam terkait dengan data-data itu. Sebenarnya berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi, karena satu sisi ada informasi di media massa menyatakan sudah ratusan. Faktanya kemudian tersebar hanya 3 KK yang kemudian telah direlokasi. Ombudsman tentunya juga akan memvalidasi data-data ini nanti, sebenarnya data yang mana yang benar," pungkasnya.