judi gacor

id gacor 421Jutaan kata 924779Orang-orang telah membaca serialisasi

《judi gacor》

Kalang Kabut Tercekik Lonjakan Harga Beras Buntut Amukan El Nino******

Kenaikan harga panganmenjadi perhatian pemerintah di tengah ancaman El Nino tahun ini. Salah satu komoditas yang menjadi sorotan adalah beras.

Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), pada Januari 2023, beras kualitas bawah I dibanderol Rp11.500 per kg, beras kualitas bawah II Rp11.200 per kg, dan beras kualitas super I Rp14 ribu per kg.

Harga beras perlahan naik hingga menyentuh Rp12.000 per kg untuk beras kualitas bawah I pada April 2023. Sementara beras kualitas medium I naik ke Rp13.450 per kg, dan beras kualitas super I naik ke Rp14.800 per kg.

Harga beras kembali naik pada Juni. Beras kualitas medium I naik ke Rp12.100 per kg, beras kualitas medium I Rp13.600 per kg, dan beras kualitas super I Rp14.900 per kg.

Harga beras terus naik hingga menyentuh Rp13.300 per kg untuk kualitas bawah I pada Oktober 2023. Sedangkan beras kualitas medium I Rp14.450 per kg, dan beras kualitas super I Rp15.800 per kg.

Per 27 Desember, harga beras naik ke Rp14.650 per kg untuk kualitas bawah I. Sementara beras kualitas medium I naik ke Rp14.700 per kg, dan beras kualitas super I naik Rp16 ribu per kg.

Harga beras disebut-sebut naik karena fenomena El Nino. Pasalnya beras merupakan makanan pokok bagi lebih dari 3 miliar orang dan hampir 90 persen dari tanaman intensif air diproduksi di Asia, di mana pola cuaca El Nino biasanya menurunkan curah hujan.

Dampak El Nino disebut tidak hanya terbatas pada satu negara saja, tapi hampir seluruh negara produsen.

Kenaikan harga beras akibat El Nino pun menjadi perhatian oleh Presiden Jokowi. Dalam berbagai kesempatan, ia berulang kali mengungkapkan kekhawatiran akan kenaikan harga beras.

"Kita di 7 provinsi kena Super El Nino, produksi (beras) turun. Inilah yang harus semuanya waspada dan tidak menganggap situasi ini biasa-biasa saja. Saya cek terakhir beras sudah naik 19,8 persen year to date (ytd) atau 2,5 persen month to date (mtd), hati-hati," tutur Jokowi kepada ratusan penjabat kepala daerah di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (30/10).

Produksi dalam negeri yang tak memadai membuat Indonesia harus mengimpor beras. Namun impor tak semudah itu dilakukan karena sejumlah negara produsen beras mengamankan cadangannya untuk rakyatnya masing-masing.

Apalagi penyetopan ekspor beras juga dilakukan oleh India yang menyumbang lebih dari 40 persen ekspor beras dunia.

Alhasil pemerintah harus melobi berbagai negara untuk mendapatkan beras.

"Saya sudah bicara (dengan PM India Narendra Modi), tidak berani melepas. Lalu, Vietnam, Kamboja, dan Thailand yang biasanya menyodor-nyodorkan juga sama. Bisa (impor), tetapi sangat terbatas," curhat Jokowi.

Sementara itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) awalnya menugaskan Perum Bulog mengimpor 2 juta ton beras pada tahun ini. Jumlah itu disepakati dalam rapat internal dengan Jokowi pada Maret lalu.

Pada September lalu, mantan Direktur Utama Bulog Budi Waseso menyebut 2 juta ton beras impor tersebut telah rampung masuk ke Indonesia. Beras tersebut berasal dari Thailand, Vietnam, Pakistan, dan Myanmar.

Namun, pemerintah memberikan tambahan kuota penugasan impor sebanyak 1,5 juta ton bagi Bulog.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan 1,5 juta ton beras impor tambahan akan masuk pada pertengahan Januari 2024 mendatang.

[Gambas:Video CNN]

Alasan Citilink******

Isu Koper AirWheelpenumpang dilarang masuk ke kabin pesawatviral di media sosial baik X maupun TikTok belakangan ini.

Penumpang yang membawa koper AirWheel mengaku terkejut dengan larangan itu.

Mereka juga mempertanyakan adanya larangan tersebut. Pasalnya, sebelumnya mereka bisa terbang dan membawa koper AirWheel ke kabin.

Smart luggage atau koper Airwheel merupakan jenis koper yang bisa dikendarai, karena dilengkapi dengan pegangan, roda, dan mesin yang memakai baterai litium.

Tujuannya, agar penumpang tidak lelah karena bisa duduk di atas koper sambil mengendarainya.

Lalu apa alasan mereka melarang koper AirWheel masuk ke kabin?

Maskapai penerbangan, Garuda Indonesia dan Citilink melarang penumpang membawa koper AirWheel masuk ke kabin pesawat demi alasan keamanan bersama.

Pasalnya, koper Airwheel merupakan jenis koper smart bermesin yang memakai baterai lithium. Semua jenis baterai lithium tidak bisa dibongkar pasang tak diizinkan masuk kabin karena bisa mengganggu penerbangan.

Berdasarkan situs resmi Garuda Indonesia, terdapat beberapa benda yang dilarang dibawa ke dalam kabin pesawat, karena alasan keselamatan dan keamanan.

"Kendaraan kecil yang menggunakan baterai lithium seperti airwheel, solowheel, hoverboard, mini-segway,balance wheel, dan lain-lain tidak diperbolehkan dibawa dalam kabin pesawat semua penerbangan Garuda Indonesia, baik sebagai bagasi kabin maupun bagasi terdaftar," bunyi informasi di laman resmi Garuda Indonesia.

Begitu juga dengan Citilink, di situs resminya disebutkan dua ketentuan yang harus dipenuhi dalam membawa smart luggage atau Airwheel ke kabin pesawat.

Pertama, smart luggageatau Airwheel dengan Non - baterai non-removablelithium, tidak diizinkan untuk masuk ke kabin ataupun bagasi tercatat.

Ketentuan kedua, alat-alat elektronik baterai removable lithiumdiizinkan, namun lewat ketentuan yang berlaku dari PED dan IATA.

Selain itu, sejak 2013 lalu Federal Aviation Administration (FAA) telah melarang baterai lithium cadangan di bagasi terdaftar untuk disimpan di unit kargo pesawat. Sebagian besarsmart luggageatau koper AirWheel menggunakan tenaga baterai lithium-ion, dinilai berbahaya karena berpotensi terjadi kebakaran, sehingga tidak diperbolehkan.

Aturan-aturan ini tentu saja telah melalui pertimbangan lebih dulu oleh maskapai penerbangan sehingga harus dipatuhi demi keamanan dan keselamatan seluruh penumpang di pesawat.

[Gambas:Video CNN]

Menilik Rencana Menaker Buat Aturan Baru soal Perlindungan Ojol******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyiapkan aturan baru soal perlindungan dan jaminan sosial yang dikhususkan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk pemberian tunjangan hari raya (THR).

Hal ini diungkapkannya usai menerima masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto yang mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan untuk memasukkan pekerja kemitraan menjadi pekerja penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," imbuh Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (26/3).

Indah menyebut pihaknya sudah memiliki draf rancangan permenaker mengenai pelindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR dan yang kedua adalah pelindungan Jamsosteknya," ujar Indah.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers, ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kominfo dan Kemenhub," lanjutnya.

Kemnaker sebelumnya sempat memberikan imbauan kepada perusahaan untuk memberikan THR kepada pengemudi ojol hingga kurir paket. Imbauan ini tentu sempat membuka harapan bagi para driver.

Namun, Indah pun menegaskan bahwa hubungan antara perusahaan aplikator dengan para driver saat ini hanya berbentuk kemitraan. Karena itu, bentuk atau mekanisme tunjangan keagamaan bisa dimusyawarahkan secara internal perusahaan masing-masing.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita berpendapat jika pemerintah ingin mendorong penyedia platform atau perusahaan transportasi online untuk memberikan THR, hal ini harus didiskusikan secara mendalam dengan perusahaan penyedia platform.

"Dan saya kira, jika memang harus memberikan sesuatu kepada mitranya, bentuknya bukan THR, tapi semacam bonus atau penghargaan finansial lainnya," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/3).

Terkait aturan menyoal THR untuk pekerja kemitraan, Ronny menilai hal ini paling mudah diatur dalam Permenaker. Pasalnya, hal ini tidak memerlukan proses politik melalui persetujuan DPR.

Namun, katanya, bisa juga aturan ini dibuat melalui peraturan pemerintah. Namun prosesnya tentu lebih lama karena harus bersepakat dengan banyak stakeholders istana.

"Sementara jika targetnya Lebaran ini, maka Permenaker adalah instrumen paling cepat," jelasnya.

Namun berdasarkan logika hukum, kata dia, tentu permenaker harus tunduk pada aturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang. Tapi selama hal itu belum diatur oleh aturan yang lebih tinggi, menurutnya hal ini tidak menjadi masalah.

"Yang penting tidak bertentangan. Yang jelas, aturan THR untuk relasi kerja yang bersifat kemitraan nampaknya memang belum ada," ucap Ronny.

Namun perlu dicatat, lanjutnya, sifat tunjangan yang bisa diberikan kepada para driver ojol dan kurir paket bukan seperti THR. Ronny menilai sulit untuk mengukur satu bulan gaji pekerja mitra yang sifat kerja samanya tidak seketat kerja sama antara pekerja biasa dan perusahaan.

"Jadi bisa berupa bonus pukul rata sejumlah uang, atau bisa juga dibuatkan formula matematisnya yang dikaitkan dengan produktivitas para pekerja transportasi online dalam setahun ke belakang," kata dia.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyayangkan klarifikasi Kemnaker bahwa pembayaran THR kepada driver ojol dan kurir paket hanya bersifat imbauan dan bukan wajib.

Nailul mengatakan sejak dikeluarkannya imbauan tersebut ekspektasi dari driver ojol sudah terlampau tinggi. Ketika yang dijanjikan tidak terlaksana, kekecewaan mereka akan besar.

Terkait aturan baru yang hendak digodok Kemnaker soal THR untuk driver ojol, Nailul menegaskan aturan tersebut harus masuk ke dalam PP.

"Harus ada unsur yang bisa dibilang sebagai pekerja, seperti pemenuhan jam kerja dan sebagainya," ujar Nailul.

"Dan itu harus minimal PP. Kalau saya pribadi, harusnya membuat PP tentang pekerja gig atau freelance alih-alih revisi dan memaksakan driver ojol masuk ke UU," katanya lebih lanjut.

Nailul menjelaskan PP tersebut akan mengisi kekosongan yang ada di UU sehingga tidak berbenturan dengan UU yang sudah ada.

"PP tersebut berlaku untuk semua pekerja gig. Bukan memformalkan, namun memberikan perlindungan bagi pekerja gig," jelasnya.

Sementara, pengamat ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak mengatakan jika pembayaran THR bagi driver ojol dan kurir paket menjadi kebijakan, maka perlu dirumuskan landasan penetapan besarannya.

Misalnya, minimum satu bulan upah minimum provinsi (UMP) atau rata-rata penghasilannya selama enam bulan terakhir.

"Perlu segera dirumuskan untuk diberlakukan mulai tahun 2025," ujar Payaman.

Payaman menjelaskan sebenarnya pekerja kemitraan seperti driver ojol dan kurir paket juga telah menerima THR selama ini, karena sudah berlaku umum termasuk di sektor informal. Sama halnya dengan setiap keluarga memberikan THR petugas keamanan dan petugas kebersihan di lingkungan RT/RW.

"Pada umumnya mereka menerima lebih besar dari satu bulan gaji mereka," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Label：69 slot joker、slot bonus 25 25、mp0 gacor

Terkait：main hp bisa menghasilkan uang、situs lisensi pagcor、erek erek waria、trik gaple terbaik、rajacuan situs slot online deposit pulsa gampang maxwin 2022、angka jitu gempa bumi、pinjol ada modal、bonus new member to 3x、situs slot lengkap dengan rtp、slot menang

bab terbaru：indosport99（2024-07-03）

Perbarui waktu：2024-07-03