situs slot rame

bibit jahat

Profil Sigit Djokosoetono, Bos Blue Bird yang Nyamar Jadi Sopir Taksi******

Direktur Utama PT Blue Bird Tbk (BIRD) Sigit Djokosoetono tengah menjadi sorotan lantaran menyamar sebagaisopir taksi. Momen menjadi sopir Blue Bird itu Sigit unggah di instastory Instagram pribadinya @sigitdjokosoetono.

Ia mengenakan seragam perusahaannya dan berkeliling Jakarta mencari penumpang. Ia juga membagikan pengalaman berkenalan dengan penumpang.

Haus juga nih siang-siang adem hari ini padahal... Udah 6 tamu naik. Kelewat 2 orderan, bukan rezeki," tulis Sigit, sembari menyertakan foto sedang sedang minum di belakang kemudi taksi, Rabu (24/5).

Mengutip berbagai sumber, Sigit Priawan Djokosoetono ditunjuk sebagai direktur Bluebird Group Holding sejak 2012. Ia kemudian ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Blue Bird Tbk berdasarkan hasil pertemuan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) pada 2021.

Sebelumnya ia menjabat sebagai manajer operasi senior dari 2001 hingga 2007. Ia kemudian menjabata sebagai wakil predisen perusahaan Central Operations dari 2007 hingga 2012.

Sekarang Sigit juga memegang beberapa jabatan penting di cabang-cabang Blue Bird Group seperti Komisaris PT Pusaka Prima Transport sejak 2001, PT Prima Sarijati Agung sejak 2002, PT Silver Bird sejak 2003, PT Pusaka Buana Utama sejak 2010, PT Pusaka Niaga Indonesia sejak 2010, dan PT Pusaka Bumi Transportasi sejak 2012.

Ia juga memegang jabatan sebagai direktur presiden PT Pusaka Nuri Utama sejak 1997 dan PT Luhur Satria Sejati Kencana sejak 2012.

Dari sisi pendidikan, Sigit merupakan lulusan Universitas Trisakti pada 1983 dan Master Administrasi Bisnis dari Simon School of Business University of Rochester, New York, United States pada 1997.

[Gambas:Video CNN]

Lahir pada tahun 1984

Daftar 3 Menteri di Pusaran Izin Keruk dan Ekspor Pasir Laut******

Izin tiga menteri diperlukan untuk memuluskan izin pengerukan dan ekspor pasir laut.

Restu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam penambangan hingga ekspor pasir laut tertuang di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Beleid tersebut resmi diundangkan pada 15 Mei 2023.

Dalam pasal 1 ayat 7 beleid tersebut dijelaskan bahwa izin pemanfaatan pasir laut adalah izin yang diterbitkan oleh menteri untuk melakukan kegiatan pembersihan dan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut. Menteri terkait yang berhak memberi izin dicantumkan dalam pasal 1 ayat 9.

Hal itu dipertegas di pasal 1 ayat 10 yang menyebut kementerian adalah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.

Dengan kata lain, izin pemanfaatan pasir laut harus diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono.

Lalu, pasal 10 mengatur soal pelaku usaha yang boleh terlibat dalam urusan pembersihan hasil sedimentasi di laut. Di pasal 10 ayat 2 dijelaskan pelaku usaha boleh melakukan pengambilan, pengangkutan, penempatan, penggunaan, dan/atau penjualan hasil sedimentasi di laut.

Namun, penjualan pasir laut baru boleh dilakukan setelah perusahaan mendapatkan izin usaha pertambangan untuk penjualan. Dengan begitu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif berperan untuk memuluskan hal ini.

"Izin usaha pertambangan untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijamin penerbitannya oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batu bara atau gubernur sesuai dengan kewenangannya setelah melalui kajian oleh tim kajian dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi pasal 10 ayat 4.

Sementara itu, izin ekspor pasir laut dijelaskan dalam pasal 15 ayat 3. Pasal ini menjabarkan apa yang sudah disinggung soal ekspor pasir laut di pasal 9 ayat 2.

"Pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk ekspor sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf d wajib mendapatkan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang ekspor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan," tulis beleid tersebut.

Kemudian, pada pasal 15 ayat 5 disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut soal ekspor pasir laut bakal diatur dalam bentuk peraturan menteri.

Dengan kata lain, akan ada peraturan menteri perdagangan (permendag) yang diterbitkan Mendag Zulkifli Hasan untuk memuluskan izin ekspor tersebut.

Terlepas dari keterlibatan 3 menteri untuk memuluskan penambangan hingga ekspor pasir laut, sikap Jokowi ini berlawanan dengan pelarangan 20 tahun lamanya.

Sebelum terbit beleid ini, pasir laut dilarang diekspor sejak masa pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri.

Kala itu, Megawati melarang ekspor pasir laut yang diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Ekspor pasir laut dihentikan sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil.

Penghentian ekspor itu akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

[Gambas:Video CNN]

Bintang penari kupu-kupu

IHSG Tergelincir ke 6.704 pada Kamis Sore******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 6.704 pada Kamis (25/5) sore. Indeks saham melemah 41 poin atau 0,62 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,30 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18,42 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 226 saham menguat, 304 saham terkoreksi, dan 213 saham lainnya stagnan. Terpantau, 6 dari 11 saham di indeks sektoral melemah dipimpin sektor teknologi yang minus 2,39 persen. Sedangkan, 5 sektor saham lainnya menguat dipimpin oleh transportasi plus 1,32 persen.

Senada dengan Asia, bursa saham Eropa juga bergerak bervariasi. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris menguat 0,60 persen, indeks DAX di Jerman melemah 0,98 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis melemah 0,69 persen.

Sedangkan, bursa Amerika kompak berada di zona merah. Indeks S&P 500 melemah 0,73 persen, indeks NYSE Composite menguat 1,51 persen, dan indeks NASDAQ Composite melemah 0,61 persen.

[Gambas:Video CNN]

Lancer dari Arad

Harta 31 Crazy Rich Lampaui Kas Pemerintah AS, Termasuk Elon Musk******

Puluhan konglomeratdunia memiliki kekayaan melampaui kas pemerintah AS, salah satunya Elon Musk. Saat ini, kondisi keuangan Amerika Serikattengah menurun menuju level terendah hingga plafonutangditingkatkan.

Mengutip CNN, Selasa (30/5), hingga penutupan bisnis pada 25 Mei, Departemen Keuangan hanya memiliki US,8 miliar dalam bentuk kas, menurut data federal terbaru.

Angka tersebut menurun dari lebih dari US0 miliar awal bulan ini dan mendekati level minimum yang sangat rendah, yaitu US miliar.

Tercatat, bos fesyen Bernard Arnault memiliki kekayaan yang jauh lebih besar. Arnault, pimpinan grup perusahaan barang mewah LVMH, memiliki kekayaan bersih diperkirakan sebesar US3 miliar.

Lalu, pendiri Tesla Elon Musk memiliki kekayaan US5 miliar, dan pendiri Amazon Jeff Bezos memiliki kekayaan bersih sebesar US4 miliar.

Daftar 31 miliarder yang memiliki kekayaan lebih dari jumlah kas pemerintah AS juga mencakup nama-nama terkenal seperti Michael Dell, investor legendaris Warren Buffett, dan salah satu pendiri Facebook Mark Zuckerberg, serta konglomerat yang jarang disorot media seperti taipan Prancis Francois Pinault dan petinggi Chanel, Alain Wertheimer.

Lihat Juga : Luhut soal Bantuan Mobil Listrik: Tak Ada Uang Negara Keluar

Sebelumnya, Presiden Joe Biden dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kevin McCarthy telah mencapai kesepakatan lintas partai untuk menangguhkan batas utang hingga 1 Januari 2025.

Jika Kongres tidak meningkatkan batas utang pada 5 Juni, Menteri Keuangan Janet Yellen memperingatkan bahwa pemerintah tidak akan memiliki dana yang cukup untuk membayar seluruh kewajiban negara tepat waktu.

[Gambas:Video CNN]

Kegilaan Seni Bela Diri Bintang

Airlangga Klaim Indonesia Siap Pasok Baterai Mobil Listrik ke AS******

Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartartomenyatakan Indonesia siap bekerja sama dengan Amerika Serikat (AS) untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik.

Hal itu disampaikan Airlangga saat bertemu Menteri Perdagangan AS Gina M Raimondo di sela pertemuan tingkat Menteri Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) pada Jumat (26/5) di Detroit, AS. Pertemuan Tingkat Menteri IPEF sendiri diselenggarakan dua hari pada 26-27 Mei 2023.

"Indonesia siap untuk bekerja sama dalam pengembangan kendaraan listrik, khususnya sebagai pemasok baterai kendaraan listrik ke Amerika Serikat," ujar Airlangga seperti dikutip dari keterangan resmi, Sabtu (27/5).

Mengutip data U.S. Geological Survey memperlihatkan bahwa cadangan nikel Indonesia menempati peringkat pertama yakni mencapai 21 juta ton atau setara dengan 22 persen cadangan global.

Produksi nikel Indonesia juga menempati peringkat pertama yakni sebesar 1 juta ton, melebihi Filipina (370 ribu ton) dan Rusia (250 ribu ton).

Airlangga juga menyampaikan Indonesia telah melakukan berbagai reformasi struktural salah satunya melalui Omnibus Law (UU Cipta Kerja) guna meningkatkan Foreign Direct Investment(FDI) dan memperbaiki iklim investasi.

Pada pertemuan tersebut, Airlangga dan Raimondo juga membahas pemberlakuan Inflation Reduction Act (IRA) di AS dan peluang bagi produk critical mineral asal Indonesia.

Airlangga juga menekankan perlunya berbagai proyek konkret pada Pilar III IPEF termasuk implementasi Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) di area pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Implementasi dari PGII diyakini akan membantu dukungan domestik negara partisipan dalam memajukan perundingan Pilar III.

Dalam keterangan yang sama, Raimondo disebut mengapresiasi dukungan Indonesia dalamIndo-Pacific Economic Frameworkserta menyampaikan bahwa kerja sama pengembangan baterai kendaraan listrik dapat memberikan dampak besar bagi kedua negara khususnya penyediaan lapangan kerja.

"IPEF dapat menjadi pintu masuk investasi pelaku usaha Amerika ke Indonesia, khususnya di sektor critical mineral, semikonduktor, dan teknologi tinggi," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Permainan kiamat akan datang

KKP Soal PP Sedimentasi Pasir Laut: Ini Bukan Rezim Penambangan******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut bukan untuk membuka kembaliekspor pasir laut yang sempat dilarang.

Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik KKP Wahyu Muryadi menegaskan tujuan utama aturan tersebut dirilis pemerintah bukan ekspor pasir, melainkan untuk melestarikan lingkungan laut.

"PP ini bukan rezim penambangan, tapi pembersihan sedimentasi dengan mengedepankan aspek ekologi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (29/5).

Dengan tujuan tersebut, Wahyu mengklaim pemerintah bakal memastikan proses pengambilan pasir yang dilakukan dari laut benar-benar memperhatikan kesehatan lingkungan laut, di mana alat yang digunakan harus ramah lingkungan.

Ia menambahkan untuk aturan teknis aturan ini sedang dibahas secara internal di KKP. Nantinya akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen) KKP yang diharapkan segera dirilis.

Lihat Juga : Susi Bicara soal Bahaya Besar Usai Jokowi Izinkan Pasir Laut Diekspor

"Hal-hal yang lebih detail dan teknis akan diatur dalam Peraturan Menteri KP," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, dan memasukkan ketentuan baru baru soal pengelolaan dan pemanfaatan pasir laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, ia memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan, antara lain:

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan ekspor dan penjualan pasir laut, dalam Pasal 10 Jokowi mengatur bahwa perusahaan harus mendapatkan izin usaha pertambangan menteri ESDM atau gubernur.

[Gambas:Video CNN]