taipan99

Cerita Desa Kecil

Pemerintah Akan Berikan Hak Cuti Melahirkan Bagi PNS Pria******

Pemerintah akan memberikan hak cuti melahirkanbagi para PNSlaki-laki. Hal akan tertuang dalam Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Saat ini, aturan yang dibuat sebagai pelaksana dari UU No. 20/2023 tentang ASN itu rancangannya tengah digodok pemerintah.

Salah satu poin yang akan diatur adalah hak cuti pendampingan bagi ASN pria yang istrinya melahirkan. RPP tersebut ditargetkan tuntas maksimal April 2024.

"Hak cuti tersebut merupakan aspirasi banyak pihak. Saat ini pemerintah meminta masukan dari stakeholder, termasuk DPR, terkait hal tersebut," imbuh Anas.

Anas mengatakan cuti bagi ASN pria yang istrinya melahirkan belum diatur secara khusus. Artinya, ini akan jadi aturan baru.

Selama ini yang diatur hanya cuti melahirkan bagi ASN perempuan.

Anas mengatakan hak cuti bagi karyawan pria yang istrinya melahirkan, atau biasa disebut "cuti ayah", sudah jamak diberlakukan di sejumlah negara dan perusahaan multinasional. Waktu cuti yang diberikan bervariasi, berkisar 15 hari, 30 hari, 40 hari, hingga 60 hari.

"Untuk waktu lama cutinya sedang dibahas bersama stakeholder terkait yang akan diatur secara teknis di PP dan Peraturan Kepala BKN," ujarnya.

"Pemerintah berpandangan pentingnya peran ayah dalam pendampingan ketika sang istri melahirkan, termasuk saat fase-fase awal pasca-persalinan," kata Anas.

Mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengungkapkan, dengan pemberian hak cuti tersebut, diharapkan kualitas proses kelahiran anak bisa berjalan dengan baik. Mengingat itu merupakan fase penting untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) terbaik penerus bangsa.

"Sesuai arahan Presiden Jokowi, ini menjadi salah satu inisiatif untuk kita terus berupaya mendorong peningkatan kualitas SDM sejak dini," ujar Anas.

[Gambas:Video CNN]

kunci ajaib

Mudik Lebaran 2024, Pemerintah Kerahkan Tiga Pelabuhan di Banten******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan tiga pelabuhanuntuk melayani penyeberangan di Selat Sunda pada arus mudik Idulfitri 1445 H.

Sepeda motor akan disebrangkan melalui Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, kendaraan golongan VIII dan IX melewati Pelabuhan Bandar Bakau Jaya di Kabupaten Serang. Sisanya, termasuk kendaraan pribadi dan bus, bakal melewati Pelabuhan Merak.

"Di Bojonegara milik swasta, tapi khusus golongan 8 dan 9. Di Merak angkutan penumpang dan di Ciwandan sepeda motor," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Hubdat) Kemenhub Hendro Sugianto di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten, Kamis (14/3).

Nantinya, aplikasi tersebut akan memilah secara otomatis, kendaraan yang diperbolehkan melalui Pelabuhan Ciwandan milik Pelindo, atau melewati Merak milik PT ASDP Indonesia Ferry.

Masyarakat yang akan mudik menyeberangi Selat Sunda diminta membeli tiket paling lambat H-1 sebelum keberangkatan.

"Masyarakat H-1 itu harus sudah membeli tiket, karena untuk kelancaran dalam arus mudik di pelabuhan. Ketika H-1 sudah tahu jumlah pemudik, maka antisipasi lebih mudah dilakukan di pelabuhan," terangnya.

Khusus di Pelabuhan Bandar Bakau Jaya (BBJ), Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten, disiapkan lima unit kapal untuk mengangkut kendaraan golongan VIII dan IX setiap harinya.

"Di sana (Pelabuhan Bandar Bakau Jaya) disiapkan 5 kapal untuk mengangkut kendaraan golongan VIII dan IX, yang setiap harinya mengangkut 600 kendaraan setiap harinya," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Paus Bola Basket

PUPR Isyaratkan Pembangunan Tol Puncak Tak Jadi Prioritas Rezim Jokowi******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengisyaratkan pembangunan Tol Puncak bukan prioritas di era pemerintahan Presiden Jokowi yang akan berakhir Oktober 2024 nanti.

Juru Bicara Menteri PUPR Endra S. Atmawidjaja menyebut feasibility study (FS)untuk pembangunan ruas tol tersebut belum rampung. Ia memperkirakan kajian tersebut juga tak akan selesai di tahun ini.

"Kan ada jalan-jalan alternatif sekarang. Ada yang Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi), kemudian kemarin ada instruksi presiden (inpres) jalan daerah yang lewat Mengker. Artinya, bukan sekarang (pembangunan Tol Puncak), bukan 2024," tuturnya di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (2/2).

"Kita tahu Puncak itu sebagian kawasan lindung, itu apakah nanti ada perubahan trase, nanti trase terbaik. Kalau trase terbaik menghindari kawasan lindung itu bisa masuk ke kawasan permukiman," tuturnya.

"Di permukiman di Puncak itu kan harganya luar biasa. Mungkin dari sisi lingkungan masuk, tapi ekonominya jadi tinggi sekali karena pembebasan tanah. Kan kita harus cari keseimbangan dari tiga faktor itu," sambung Endra.

Endra tak bisa menegaskan apakah konstruksi Tol Puncak baru akan dibangun pada 2026 mendatang. Ia hanya menekankan rencana pembangunan tersebut belum masuk dalam daftar prioritas rezim Jokowi, yakni proyek strategis nasional (PSN).

Jubir Menteri Basuki Hadimuljono itu mengatakan pemerintah baru setelah Presiden Jokowi yang akan memutuskan nasib Tol Puncak tersebut.

Pada Mei 2023 lalu, Kementerian PUPR sempat melirik opsi membangun Tol Puncak demi memberantas kemacetan di kawasan Bogor, Jawa Barat itu. Jalan bebas hambatan sepanjang 52 kilometer itu diperkirakan akan menghabiskan Rp25 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Sistem ortodoksi terkuat

Indonesia Gugat Uni Eropa ke WTO soal Pengenaan Bea Masuk Asam Lemak******

Indonesia menggugat Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) soal pengenaan bea masuk untuk asam lemakatau fatty acid dari Indonesia.

Dalam gugatannya, Indonesia menilai tindakan UE tidak sesuai dengan aturan WTO. Asam lemak yang menggunakan minyak sawit sebagai bahan baku utama, ditemukan dalam produk konsumen seperti kosmetik dan obat-obatan serta pelumas industri.

"Mereka akan membantu memastikan persaingan yang adil antara asam lemak yang diimpor dari Indonesia dan asam lemak yang diproduksi secara lokal," katanya pihak WTO, dikutip Reuters, Selasa (13/2).

Pada Januari 2023, Uni Eropa mengatakan bakal mengenakan bea masuk antara 15,2 persen dan 46,4 persen terhadap produk impor dari Indonesia yang dianggap merugikan industri Uni Eropa.

[Gambas:Video CNN]

Nian Jingui

Prabowo: Pupuk Subsidi Dipermainkan, Petani Sulit Menerima******

Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan ada kecurangan dalam penyaluran pupuk subsidi. Kondisi itu membuat banyak petanisulit mendapatkan pupuk subsidi.

Ia karena itu mengatakan masalah pupuk harus diatasi agar Indonesia bisa swasembada pangan.

"Pangan kita harus menjamin, apalagi kalau di Pulau Jawa para petani, itu namanya intensifikasi. Kita harus bantu benih, bantu pupuk, bantu pestisida," katanya di acara Trimegah Political and Economic Outlook 2024, Rabu (31/1).

Selain soal pupuk, Prabowo juga bicara soal food estate. Ia mengatakan food estate diperlukan untuk membawa RI swasembada pangan.

Ia mengklaimfood estatemerupakan pemikiran strategis yang sudah ada sejak era Presiden Soekarno.

"Kalau ada tokoh-tokoh nasional yang mempertanyakan (food estate) hanya dua kemungkinan; tidak paham dan tidak mau paham," katanya.

Isu kelangkaan pupuk menjadi satu senjata yang dimainkan oleh calon presiden Prabowo Subianto untuk menyerang lawannya Ganjar Pranowo di debat pertama calon presiden yang dilaksanakan Selasa (12/12) lalu.

Prabowo mengaku telah menampung keluhan para petani tentang pupuk langka. Dia pun mendapat informasi petani dipersulit akibat kebijakan yang diterapkan Ganjar saat menjadi gubernur.

"Mereka mengeluh kartu tani yang Bapak luncurkan mempersulit mereka mendapatkan pupuk. Mereka ingin pengadaannya disederhanakan," kata Prabowo kepada Ganjar di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12).

Ganjar pun menjawab hal itu dengan menyindir balik Prabowo. Dia mengingatkan bahwa Prabowo yang pernah menjadi ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) selama dua periode.

Dia juga menyentil pemerintah pusat tentang kelangkaan pupuk. Ganjar berkata kelangkaan pupuk tak hanya terjadi di Jawa Tengah.

"Untuk Pak Prabowo, harus saya ingatkan, Pak. Pupuk langka terjadi di Papua, Pak. Terjadi di Sumatera Utara, Pak. Terjadi di NTT, NTB, Kalimantan Timur," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Menikah dengan keluarga kaya

Kenapa Impor Beras Jutaan Ton Gagal Redam Lonjakan Harga?******

Harga beras kian melambung di pasaran. Biasanya sekitar Rp12 ribu - Rp14 ribu per kilogram (kg), kini melonjak di atas Rp18 ribu per kg.

Sekretaris Jenderal Ikappi Reynaldi Sarijowan mengatakan harga beras saat ini adalah tertinggi sepanjang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ya (harga beras premium Rp18.500 per kg tertinggi di era Presiden Jokowi). Hati-hati, jika pasar tradisional stok berasnya tidak melimpah tentu akan terganggu distribusi pangan rakyat yang ada di pasar," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Padahal, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada 2023 impor beras mencapai 3,06 juta ton. Jumlah ini meningkat 613,61 persen dibandingkan 2022.

Dalam lima tahun terakhir ini, impor beras 2023 menjadi yang terbesar. Sebab, tahun-tahun sebelumnya, impor beras bahkan tak sampai 500 ribu ton.

Pada 2019, impor sebesar 444,51 ribu ton, lalu pada 2020 sebesar 356,29 ribu ton dan pada 2021 sebesar 407,74 ribu ton. Lalu meningkat lagi menjadi 429,21 ribu ton pada 2022. Tahun lalu, impornya naik ugal-ugalan jadi 3,06 juta ton.

Sayangnya, banjir impor beras jutaan ton itu tak mampu membendung laju kenaikan harga. Beras tetap dijual mahal. Lalu, ke mana larinya gelontoran beras impor yang gagal mengatasi lonjakan harga tersebut?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengatakan lonjakan harga beras ini mencerminkan jumlah pasokan yang tak seimbang dengan kondisi permintaan. Padahal, ini belum memasuki bulan Ramadan dan Idulfitri, yang biasa terjadi peningkatan lebih tinggi lagi.

Ia menilai penyebab stok kosong karena beras impor digunakan untuk program bantuan sosial (bansos) beras pemerintah. Padahal semestinya bantuan tersebut menggunakan beras produksi domestik.

Lihat Juga : ANALISISCuriga Makan Siang Gratis-Pilkada di Balik Impor Beras 3,6 Juta Ton

"Sebagaimana diakui oleh Badan Pangan Nasional, bansos diambil dari beras impor, bukan dari pasokan domestik," jelasnya.

Ronny mengatakan beras impor digunakan untuk bansos pangan pemerintah karena musim tanam dan panen yang terlambat. Biasanya terjadi pada awal Februari, sekarang mundur ke Maret dan April.

"Masalahnya pasokan domestik memang sedang bermasalah. Kita semua mengetahui itu sudah sejak akhir tahun lalu. Artinya, meskipun bansos diambil dari impor, justru itu menjadi salah satu penyebab utama mengapa harga beras menggila," jelasnya.

Menurutnya, beras impor yang semestinya menjadi alat untuk stabilisasi harga ke pasaran malah dipakai oleh pemerintah untuk bansos. Akibatnya, harga beras melejit.

"Jadi pemerintah mengambil jatah untuk pasokan di pasaran untuk kebijakan bansos, sehingga membuat kondisi pasokan di pasaran menjadi semakin kritis, yang ujungnya mendorong harga naik sangat tajam," ungkapnya.

Kondisi ini, menurut Ronny, hanya bisa diperbaiki pemerintah dengan mempercepat datangnya sisa beras impor yang sudah disepakati tahun lalu, kemudian langsung digelontorkan ke pasar, bukan dipakai untuk bansos.

Selain itu, hasil panen yang sudah mulai berlangsung di beberapa wilayah segara dipercepat distribusinya ke pasaran, sebelum memasuki Ramadan. Jika tidak, lonjakan harga akan tetap terjadi dan berujung pada pelemahan daya beli.

"Pemerintah harus segera mempercepat datangnya pasokan dari impor dan saat panen raya datang di Maret nanti pemerintah harus segera mempercepat distribusinya ke pasaran dengan cara gerakan cepat Bulog dalam menyerap hasil panen raya dan menyalurkannya segera ke pasar-pasar tradisional," sarannya.

Ia berharap kondisi saat ini menjadi pembelajaran pemerintah ke depannya dalam mengambil kebijakan dan menyusun program. Misalnya, jika pasokan beras mulai bermasalah, maka program bansos berupa beras bisa ditunda.

"Pasokan untuk pasaran harus diprioritaskan terlebih dulu agar harga kembali stabil. Setelah harga mulai bereaksi pada penambahan pasokan di pasaran, baru kemudian bansos mulai digulirkan lagi secara bertahap dan kondisional, di mana penyalurannya tetap harus disesuaikan dengan perkembangan informasi pasokan yang ada," imbuhnya.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Solusi Menekan Laju Kenaikan Harga Beras