slot gacor terbaik 2022

Tahun itu, jangkrik itu, pedang itu

Bahlil Ungkap Praktik 'Titip Duit' saat Urus Izin Usaha di Masa Lalu******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkap praktik 'titip duit' saat mengurus izin usahadi kementerian/lembaga (K/L).

Ia menyebut dirinya paham betul getir pelaku UMKM karena pernah menjadi pengusaha. Bahkan, ia mengklaim satu-satunya menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kabinet Indonesia Maju yang pernah menjadi pelaku UMKM.

Oleh karena itu, ia memangkas seluruh urusan administrasi dalam proses perizinan usaha, termasuk UMKM, melalui Online Single Submission (OSS). Bahlil tak ingin pengalaman pahit yang menimpanya terulang.

"Jadi, untuk izin-izin lewat OSS, termasuk sertifikat halal tidak ada bayar-bayar, dibiayai negara. Makanya pakai OSS," imbuhnya.

Ia lantas menyinggung kehadiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja alias Perppu Ciptaker. Menurutnya, kehadiran beleid ini memangkas ribetnya alur birokrasi.

Bahlil mencontohkan dirinya yang kini menandatangani langsung semua urusan Kementerian Investasi/BKPM yang terkait kementerian/lembaga (K/L) lain, termasuk izin usaha pertambangan (IUP) hingga izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).

"Ini UU Ciptaker (Perppu Ciptaker) judulnya memangkas semua birokrasi. Dalam bahasa saya, UU dari mata air menjadi air mata. Karena tidak perlu ketemu menteri, gubernur, dan bupati," jelasnya.

"Pak Sekda (Sekda Pekanbaru Indra Pomi Nasution) sekarang tidak ada banyak tamu lagi kan urus izin? Coba bayangkan, sekarang yang berkuasa adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Kepala DPMPTSP Riau Helmi). Jadi, Pak Gubernur (Gubernur Riau Syamsuar), Pak Sekda saya titip, urus mereka baik-baik. Kalau tidak, nanti pengusaha yang mengurus mereka, ini bahaya," kelakar Bahlil.

Ia merinci masih ada 50 persen UMKM di Indonesia yang belum punya legalitas usaha. Oleh karena itu, Bahlil mengajak para pelaku UMKM segera mengurus NIB.

Menurutnya, NIB menjadi kunci mendapatkan pendanaan dari perbankan. Ia pun mewanti-wanti UMKM agar tak terjerat utang pinjaman online (pinjol) hingga rentenir karena negara sudah menyiapkan skema kredit yang tak memberatkan.

[Gambas:Video CNN]

Benua Soochow

Bahlil Ungkap Pesan Khusus Jokowi Jelang Pilpres 2024******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)Bahlil Lahadalia menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar masyarakat Indonesia tak ribut melulu soal politik jelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Saya mau sampaikan pesan Pak Presiden (Jokowi). Ini tahun politik, politik ini panas. Pak Presiden mengatakan jangan terlalu panas, kalau boleh dingin, naik sedikit paling tinggi hangat-hangat. Supaya ekonomi kita bagus," ujarnya dalam Pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Perseorangan di Pekanbaru, Riau, Kamis (10/8).

"Karena tiap hari kita ribut dengan politik, kita lupa ekonomi ini penting. Jadi, kita harus betul-betul menjaga stabilitas. Itu pesan Bapak Presiden," tambah Bahlil.

Bahlil juga cerita soal pembelaannya kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Menurutnya, selama ini UMKM tidak benar-benar diperhatikan negara.

Bahkan ia menyindir pihak yang koar-koar membela UMKM, padahal bukan datang dari kelompok miskin. Menurutnya, orang kaya yang tak pernah miskin tidak pantas bicara soal kesejahteraan UMKM.

"Saya buat kebijakan, saya sampaikan kepada Bapak Presiden, 'Bapak Presiden, UMKM ini hidup ketika ada pilkada, pileg, pilpres, dan mereka selalu dijadikan komoditas politik. Saya sebagai menteri yang berasal dari UMKM tidak ingin itu terjadi terus menerus'," tutur Bahlil.

"Saya minta ke Pak Presiden, kita harus berikan kredit ke UMKM lebih besar. Pak Presiden setuju, saya cek kenapa Bapak Presiden setuju, karena Pak Presiden juga dari UMKM," sambungnya.

Oleh karena itu, ia berpesan agar para UMKM segera mengurus NIB untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan. Menurutnya, mengurus NIB mudah karena langsung melalui Online Single Submission (OSS), bahkan bisa dibantu langsung oleh petugas terkait.

Bahlil berpesan jangan sampai pelaku UMKM yang selama ini menopang perekonomian Indonesia terjebak jerat utang pinjaman online (pinjol).

"Kalau untuk kredit usaha rakyat (KUR) jangan ke pinjol. Selama bisnis benar, urus NIB. NIB syarat pinjam uang di bank karena tanpa jaminan, dijamin negara. Tahun ini (kredit ke UMKM) kurang lebih Rp400 triliun, tahun depan bisa lebih. Ini keberpihakan negara kepada UMKM," tegas Bahlil selepas acara.

"Saya sarankan kepada UMKM jangan salah pinjam, jangan ke pinjol atau rentenir, urus NIB. Jangan ke pinjol, negara menyiapkan ngapain (pinjam) ke pinjol," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

buku keabadian

Kendaraan Tak Lolos Uji Emisi Bakal Dilarang Lintas di Jabodetabek******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan kendaraan yang tak lolos uji emisi bakal dilarang melintas di Jabodetabek.

Menurut Budi, uji emisi menjadi sesuatu yang sentral dalam upaya memperbaiki kualitas udara di Ibu Kota.

Budi menuturkan pihaknya bersama Pemprov DKI dan kepolisian akan melakukan penegakan hukum bagi kendaraan yang tak lolos uji emisi.

Selain uji emisi, untuk mengurangi polusi dan menekan kemacetan, pihaknya juga menentukan aturan keterisian penumpang dalam sebuah mobil. Budi menilai saat ini satu mobil kebanyakan hanya diisi oleh satu orang atau maksimal dua orang.

Oleh karena itu, pihaknya akan mempertimbangkan mengubah aturan 3 in 1menjadi 4 in 1. Artinya, satu mobil wajib diisi empat orang.

"Jadi katakanlah mereka dari Bekasi, dari Tangerang, dari Depok mereka bersama-sama ke kantor gantian mobilnya, sehingga jumlahnya akan menurun," terang Budi.

Dalam kesempatan terpisah, Pemprov DKI bersama kepolisian berencana menerapkan tilang bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi. Pemprov DKI menyatakan bakal melakukan penegakan hukum terkait hal tersebut paling lama dua bulan ke depan.

"Mudah-mudahan bisa kami terapkan dalam satu atau dua bulan ini," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengutipAntara, Kamis (3/8) lalu.

Asep mengatakan pihaknya kini juga tengah membahas masalah tilang tersebut dengan Polda Metro Jaya, selaku pihak yang akan menindak para pengguna kendaraan tidak lulus uji emisi di jalan.

"Kami sudah mulai dengan polisi, dengan Dirlantas Polda Metro Jaya. Kami akan serius untuk melaksanakan tilang bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi," Asep.

Pemprov DKI bersama Polda Metro Jaya memakai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai payung hukum untuk menjerat pengguna kendaraan yang tunggangannya tak lulus uji emisi.

Pada Pasal 285 ayat 1 ditetapkan:

"Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250 ribu".

Lalu pada Pasal 286 isinya: Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500 ribu".

Berdasarkan aturan ini pengemudi motor bisa ditilang dengan denda Rp250 ribu bila kendaraan yang digunakan tak diuji emisi. Sedangkan denda untuk mobil sebesar Rp500 ribu.

Selain itu ada juga Peraturan Gubernur DKI Nomor 66 Tahun 2020 yang mengatur tentang kewajiban uji emisi, yakni pada Pasal 2 ayat 1 yang isinya: "Sasaran uji emisi gas buang Kendaraan Bermotor: (a) Mobil Penumpang Perseorangan; dan (b) Sepeda Motor, yang beroperasi di jalan di wilayah Provinsi DKI Jakarta".

Kemudian, pasal 2 ayat (2) "Mobil Penumpang Perseorangan dan Sepeda Motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang batas usia kendaraannya lebih dari 3 (tiga) tahun".

Pelanggar uji emisi juga dapat sanksi berupa bayar tarif parkir termahal dan penerapan koefisien denda Pajak Kendaraan Bermotor sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

[Gambas:Video CNN]

Bawa iPad Anda ke dunia lain

Kementerian BUMN Ajak Freeport Diskusi Bareng Kemenkeu soal Bea Keluar******

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) buka suara soal keluhan PTFreeport Indonesia (PTFI) soal Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas PMK Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan dulu memang ada skema nail-down dalam ketentuan perpajakan dan bea keluar ekspor yang harus PTFI.

Perusahaan asal Amerika Serikat tersebut sebelumnya menginginkan kebijakan perpajakan yang sama dengan yang tercantum di dalam kontrak (nail-down).

"Jadi itu kan memang ada konsep nail down dulu kan, itu kita ada beberapa hal aja yang nanti kita didiskusikan ke Kemenkeu," ungkap pria yang akrab disapa Tiko itu di Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta Selatan, Senin (14/8/2023).

Kendati demikian, Tiko mengatakan PTFI tidak akan protes kepada pemerintah Indonesia.

"Freeport bakal diskusi sama Kemenkeu," ujarnya.

PTFI akan mengajukan keberatan dan banding terhadap penghitungan penetapan bea keluar.

VP Corporate Communications PTFI Katri Krisnati mengatakan keberatan itu terkait penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas PMK Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

Pasalnya, dalam PMK itu, Menkeu Sri Mulyani menetapkan bea keluar untuk konsentrat tembaga sebesar 7,5 persen pada paruh kedua 2023 dan 10 persen pada 2024 untuk perusahaan dengan progres smelter 70-90 persen.

Sementara untuk perusahaan dengan pembangunan smelter di atas 90 persen, bea keluar yang dikenakan akan menjadi 5 persen pada paruh kedua 2023 dan 7,5 persen pada 2024.

Freeport keberatan dengan ketentuan tersebut.

Keberatan diajukan karena pada akhir 2018, pemerintah Indonesia dan Freeport-McMoRan Inc., selaku pemegang saham PT Freeport Indonesia (PTFI), mencapai kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Mengutip dokumen di Securities and Exchange Commission (SEC) AS, Freeport McMoRan, yang diterbitkan pada 3 Agustus lalu, Freeport menyebut berdasarkan IUPK, bea keluar harusnya ditetapkan nol atau gratis.

Pasalnya, berdasarkan kesepakatan yang diatur dalam IUPK 2018, bea keluar tidak akan dikenakan bila progres pembangunan smelter mereka mencapai 50 persen.

Freeport menyatakan progres pembangunan Freeport menyatakan progres pembangunan smelter mereka sampai dengan Maret sudah mencapai yang dipersyaratkan oleh aturan. Dan kata mereka, pada Maret 2023, pemerintah memverifikasi progres konstruksi smelter Manyar milik PTFI.

Berdasarkan hasil verifikasi, pemerintah memastikan sendiri perkembangan pembangunan smelter Freeport sudah melebihi 50 persen. Karenanya, penghapusan bea keluar PTFI harusnya berlaku efektif per 29 Maret 2023.

[Gambas:Video CNN]

Nama saya Ryan

Kementerian BUMN Ajak Freeport Diskusi Bareng Kemenkeu soal Bea Keluar******

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) buka suara soal keluhan PTFreeport Indonesia (PTFI) soal Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas PMK Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan dulu memang ada skema nail-down dalam ketentuan perpajakan dan bea keluar ekspor yang harus PTFI.

Perusahaan asal Amerika Serikat tersebut sebelumnya menginginkan kebijakan perpajakan yang sama dengan yang tercantum di dalam kontrak (nail-down).

"Jadi itu kan memang ada konsep nail down dulu kan, itu kita ada beberapa hal aja yang nanti kita didiskusikan ke Kemenkeu," ungkap pria yang akrab disapa Tiko itu di Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta Selatan, Senin (14/8/2023).

Kendati demikian, Tiko mengatakan PTFI tidak akan protes kepada pemerintah Indonesia.

"Freeport bakal diskusi sama Kemenkeu," ujarnya.

PTFI akan mengajukan keberatan dan banding terhadap penghitungan penetapan bea keluar.

VP Corporate Communications PTFI Katri Krisnati mengatakan keberatan itu terkait penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas PMK Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

Pasalnya, dalam PMK itu, Menkeu Sri Mulyani menetapkan bea keluar untuk konsentrat tembaga sebesar 7,5 persen pada paruh kedua 2023 dan 10 persen pada 2024 untuk perusahaan dengan progres smelter 70-90 persen.

Sementara untuk perusahaan dengan pembangunan smelter di atas 90 persen, bea keluar yang dikenakan akan menjadi 5 persen pada paruh kedua 2023 dan 7,5 persen pada 2024.

Freeport keberatan dengan ketentuan tersebut.

Keberatan diajukan karena pada akhir 2018, pemerintah Indonesia dan Freeport-McMoRan Inc., selaku pemegang saham PT Freeport Indonesia (PTFI), mencapai kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Mengutip dokumen di Securities and Exchange Commission (SEC) AS, Freeport McMoRan, yang diterbitkan pada 3 Agustus lalu, Freeport menyebut berdasarkan IUPK, bea keluar harusnya ditetapkan nol atau gratis.

Pasalnya, berdasarkan kesepakatan yang diatur dalam IUPK 2018, bea keluar tidak akan dikenakan bila progres pembangunan smelter mereka mencapai 50 persen.

Freeport menyatakan progres pembangunan Freeport menyatakan progres pembangunan smelter mereka sampai dengan Maret sudah mencapai yang dipersyaratkan oleh aturan. Dan kata mereka, pada Maret 2023, pemerintah memverifikasi progres konstruksi smelter Manyar milik PTFI.

Berdasarkan hasil verifikasi, pemerintah memastikan sendiri perkembangan pembangunan smelter Freeport sudah melebihi 50 persen. Karenanya, penghapusan bea keluar PTFI harusnya berlaku efektif per 29 Maret 2023.

[Gambas:Video CNN]

Legenda manusia pertama

Merapat, Transmart Full Day Sale Merdeka Belanja Tinggal 5 Jam Lagi******

Transmart Full Day Merdeka Belanja tinggal sisa 5 jam lagi lho. Yuk yang belum belanja segera merapat ke gerai Transmart terdekat di kota kamu sebelum toko tutup pukul 22.00.

Periode Full Day Sale kali ini sayang banget kalau dilewatkan karena diskonnya 50 persen plus ada tambahan 20 persen untuk pengguna Allo Bank, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Lihat Juga : Bayar Pakai Allo Bank Dapat Ekstra Diskon 20% di Transmart

Untuk kamu yang mau belanja di Transmart tapi takut boros, jangan khawatir. Bayar belanjaannya pakai Allo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, atau Mega Syariah aja, biar bisa belanja sekarang bayar belakangan.

Dengan Allo Pay Later dan kartu kredit Bank Mega atau Mega Syariah, kamu akan mendapat dana talangan untuk membayar seluruh transaksi belanja di Transmart.

Dana talangan tersebut bisa dilunasi ketika gajian sudah cair ke rekening kamu.

Kapan lagi kan belanja sekarang bayar belakangan plus dapat diskon berlipat, kalau bukan di Transmart Full Day Sale spesial Merdeka Belanja yang berlangsung satu hari aja.

Selain diskon 50 persen plus 20 persen, masih ada banyak promo menarik lainnya yang sayang untuk dilewatkan.

Buruan unduh aplikasi Allo Bank di Google Play Store atau App Store dan upgrade akunnya ke Allo Prime supaya bisa mengaktifkan Allo Pay Later.

Atau bisa juga segera mengajukan buka kartu kredit Bank Mega dan Mega Syariah di seluruh kantor cabang terdekat di kota kamu.