mporef

Kendalikan dunia

700 Perusahaan Masih 'Abaikan' Perintah Lapor Lahan Sawit ke Luhut******

Ketua Tim Pengarah Satgas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara yang juga Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menyebut ada 700 perusahaan sawit yang belum melapor kepemilikan lahan sawit kepada satuan tugas yang dipimpinnya.

Hal itu didapat dari proses lapor diri alias self reportingyang digelar pemerintah pada 3 Juli-3 Agustus 2023. Luhut mengatakan dalam proses itu, ada 1.870 perusahaan patuh melapor melalui Sistem Informasi Perizinan Perkebunan alias SIPERIBUN.

"Namun, masih ada sekitar 700 perusahaan yang belum melaporkan data mereka melalui SIPERIBUN," kata Luhut dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/8) kemarin.

"Saya menegaskan bahwa perusahaan yang telah dimasukkan dalam Surat Keputusan (SK) Data dan Informasi (Datin) dan sedang dalam proses dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), wajib untuk melakukan pelaporan data di SIPERIBUN tanpa terkecuali," tegas Luhut dalam keterangan tertulis, Rabu (23/8).

Secara khusus, Luhut juga menyentil 647 perusahaan dalam daftar SK Datin yang belum lapor mandiri di platform SIPERIBUN.

Satgas Sawit lantas membuka kesempatan terakhir bagi perusahaan tersebut agar segera melapor pada 23 Agustus hingga 8 September 2023. Selain itu, para perusahaan sawit yang sudah melapor juga diminta memperbaiki kualitas data.

"Sekali lagi, kami juga ingin memberikan kesempatan kepada semua perusahaan untuk mematuhi kewajiban self reportingini. Namun, bagi yang masih tidak melaporkan, tindakan tegas akan diambil oleh pemerintah," ancam Luhut.

Di lain sisi, Satgas Sawit sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nantinya, setiap data yang masuk akan diverifikasi sesuai prinsip-prinsip yang ditetapkan.

Luhut menegaskan proses ini dilakukan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola industri sawit tanah air. Harapannya, penerimaan negara bisa lebih optimal setelah serangkaian proses ini.

"Perusahaan-perusahaan diharapkan hadir dalam pemanggilan verifikasi ini dan memberikan kontribusi yang konstruktif. Kami menegaskan komitmen kami untuk menjalankan proses ini dengan adil dan tegas," tandasnya.

Luhut menyebut banyak pengelola lahan sawit yang tak taat pajak. Data yang dikantongi luasan lahan sawit yang pengelolanya tak taat pajak itu mencapai 9 juta hektare. 

Kesimpulan itu ia dapat setelah meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Luhut bercerita beberapa waktu lalu Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit.

Setelah penunjukan itu, ia meminta kepada BPKP untuk mengaudit tata kelola industri sawit di RI. Hasil audit menunjukkan ada 14,6 juta hektare lahan sawit.

"Kelapa sawit itu kan laporannya 14,6 juta hektare. Setelah kami audit, saya minta BPKP audit, karena kita mesti audit dulu supaya kita tahu dari mana mulai kerja. Baru saya tahu hanya 7,3 juta hektare yang bayar pajak," jelasnya di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

[Gambas:Video CNN]

Luhut mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut. Ia akhirnya meminta agar BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit.

Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," tegas Luhut.

Karena data yang berbeda-beda itulah kemudian Luhut memerintahkan pengusaha sawit untuk secara sukarela melaporkan data lahan mereka ke pemerintah. 

Sistem yang akan diperbaiki

Empat Parpol Desak Jokowi Perbesar Setoran BUMN ke Negara pada 2024******

Sejumlah partai politik yakni Gerindra, PAN, PDIP dan Demokrat mendesak pemerintah menaikkan setoran BUMN ke negara  pada tahun depan.

Hal itu mereka sampaikan dalam rapat paripurna terkait pandangan umum fraksi-fraksi atas RUU tentang APBN 2024 beserta Nota Keuangannya.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Gerindra Wihadi Wiyanto secara khusus menyoroti target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam RAPBN 2024 sebesar Rp473 triliun. Menurutnya, target tersebut bisa dicapai jika dividen perusahaan pelat merah lebih jumbo disetorkan ke negara.

Selain itu, Wihadi berharap PNBP tahun depan bisa ditingkatkan dengan menambah investasi di sektor perikanan. Perbaikan regulasi dan penambahan investasi diharapkan bisa memberi PNBP lebih besar dari sektor perikanan.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PAN Eko Hendro Purnomo turut mengkritik kontribusi setoran BUMN terhadap kas negara. Menurutnya, sejumlah perusahaan pelat merah masih minim kontribusi.

"Dengan target PNBP sebesar Rp473 triliun, PAN menilai perlu ada optimalisasi pendapatan KND, melalui perbaikan portofolio dan penguatan infrastruktur keuangan BUMN serta mendorong kontribusi dividen BUMN," tegasnya.

Bahkan, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Demokrat Suhardi Duka menilai BUMN malah menambah beban keuangan negara. Menurutnya, penyertaan modal negara (PMN) kepada sejumlah perusahaan pelat merah yang malah bikin jebol kas negara.

Suhardi menilai peran dan fungsi BUMN sebagai agent of development sama sekali belum terlihat.

"Hingga saat ini dalam perkembangannya, bahkan setelah restrukturisasi, BUMN belum terlihat hasil efektif dalam menambah keuangan negara. Di satu sisi, beban negara bertambah melalui pemberian PMN," kritiknya keras.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDIP Sihar Sitorus menuturkan ada empat cara dalam mendongkrak PNBP.

Lihat Juga : 2 Tujuan Erick Thohir Ingin Merger Garuda, Pelita Air dan Citilink

Pertama, dengan meningkatkan tax ratio pajak serta upaya ekstensifikasi serta intensifikasi penerimaan pajak yang dijalankan dengan memperhatikan pemulihan ekonomi berjalan. Lalu, penguatan transformasi ekonomi mengoptimalkan implementasi core tax system.

Kedua, insentif perpajakan dilakukan secara terarah dan terukur yang dapat memberikan multiplier effect bagi perekonomian nasional

"Ketiga, peningkatan PNBP melalui perluasan, perbaikan, dan pengelolaan sumber daya alam migas dan nonmigas sehingga memiliki nilai tambah optimal, serta perbaikan dan peningkatan kinerja BUMN dan KND," jelasnya.

Keempat, Sihar menyebut PNBP yang berkaitan dengan layanan masyarakat harus diiringi peningkatan kinerja layanan kementerian/lembaga (K/L). Ia menegaskan komitmen pemerintah sejak 2016 adalah meningkatkan belanja negara berkualitas.

[Gambas:Video CNN]

Saya hanyalah seorang kultivator iblis yang lewat

Hari Ini Aja! Jangan Lewatkan Full Day Sale di Seluruh Gerai Transmart******

Transmart Full Day Sale kembali digelar hari ini, Selasa (22/8) di seluruh gerai se-Indonesia.

Masih mengusung promo bertajuk Merdeka Belanja, Transmart menghadirkan potongan harga spesial sebesar 50 persen yang sayang untuk dilewatkan!

Lihat Juga : Siapin Daftar Belanjaan, Transmart Bakal Kasih Diskon Seharian

Syaratnya cukup dengan berbelanja dan melakukan pembayaran menggunakan Allo PayLater, kartu kredit Bank Mega, atau Mega Syariah.

Bagi Anda yang belum memiliki Allo Prime, cukup download aplikasi Allo bank di PlayStore atau AppStore dan upgrade akun ke Allo Prime agar dapat mengaktifkan Allo PayLater.

Jika Anda belum memiliki kartu kredit Bank Mega atau Mega Syariah, bisa mengajukan pembukaan kartu kredit di unit pembukaan instan yang tersedia di gerai Transmart Cibubur dan Central Park.

Jadi tunggu apalagi! Saatnya kunjungi gerai Transmart terdekat sekarang juga.

Nikmati berbagai diskonnya hanya di Transmart Full Day Sale hari ini berlaku sampai jam tutup toko pukul 22.00 waktu setempat! Selamat belanja!

Era seni bela diri super

Empat Parpol Desak Jokowi Perbesar Setoran BUMN ke Negara pada 2024******

Sejumlah partai politik yakni Gerindra, PAN, PDIP dan Demokrat mendesak pemerintah menaikkan setoran BUMN ke negara  pada tahun depan.

Hal itu mereka sampaikan dalam rapat paripurna terkait pandangan umum fraksi-fraksi atas RUU tentang APBN 2024 beserta Nota Keuangannya.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Gerindra Wihadi Wiyanto secara khusus menyoroti target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam RAPBN 2024 sebesar Rp473 triliun. Menurutnya, target tersebut bisa dicapai jika dividen perusahaan pelat merah lebih jumbo disetorkan ke negara.

Selain itu, Wihadi berharap PNBP tahun depan bisa ditingkatkan dengan menambah investasi di sektor perikanan. Perbaikan regulasi dan penambahan investasi diharapkan bisa memberi PNBP lebih besar dari sektor perikanan.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PAN Eko Hendro Purnomo turut mengkritik kontribusi setoran BUMN terhadap kas negara. Menurutnya, sejumlah perusahaan pelat merah masih minim kontribusi.

"Dengan target PNBP sebesar Rp473 triliun, PAN menilai perlu ada optimalisasi pendapatan KND, melalui perbaikan portofolio dan penguatan infrastruktur keuangan BUMN serta mendorong kontribusi dividen BUMN," tegasnya.

Bahkan, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Demokrat Suhardi Duka menilai BUMN malah menambah beban keuangan negara. Menurutnya, penyertaan modal negara (PMN) kepada sejumlah perusahaan pelat merah yang malah bikin jebol kas negara.

Suhardi menilai peran dan fungsi BUMN sebagai agent of development sama sekali belum terlihat.

"Hingga saat ini dalam perkembangannya, bahkan setelah restrukturisasi, BUMN belum terlihat hasil efektif dalam menambah keuangan negara. Di satu sisi, beban negara bertambah melalui pemberian PMN," kritiknya keras.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDIP Sihar Sitorus menuturkan ada empat cara dalam mendongkrak PNBP.

Lihat Juga : 2 Tujuan Erick Thohir Ingin Merger Garuda, Pelita Air dan Citilink

Pertama, dengan meningkatkan tax ratio pajak serta upaya ekstensifikasi serta intensifikasi penerimaan pajak yang dijalankan dengan memperhatikan pemulihan ekonomi berjalan. Lalu, penguatan transformasi ekonomi mengoptimalkan implementasi core tax system.

Kedua, insentif perpajakan dilakukan secara terarah dan terukur yang dapat memberikan multiplier effect bagi perekonomian nasional

"Ketiga, peningkatan PNBP melalui perluasan, perbaikan, dan pengelolaan sumber daya alam migas dan nonmigas sehingga memiliki nilai tambah optimal, serta perbaikan dan peningkatan kinerja BUMN dan KND," jelasnya.

Keempat, Sihar menyebut PNBP yang berkaitan dengan layanan masyarakat harus diiringi peningkatan kinerja layanan kementerian/lembaga (K/L). Ia menegaskan komitmen pemerintah sejak 2016 adalah meningkatkan belanja negara berkualitas.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa segala sesuatu

Harga Rumah Meroket, China Minta Properti Jangan Jadi Investasi******

China diminta kembali memperketat aturan penggunaan properti menyusulharga rumah yang kian meroket.

Editorial koran China,Economic Daily, menganggap pemerintah harus kembali menegakkan prinsip lama tentang "rumah adalah untuk ditempati, bukan untuk spekulasi (investasi)."

Lihat Juga : Alasan Jasa Raharja Tolak Santuni 8 Pemotor Tertabrak Truk

Di beberapa kota di China, permintaan rumah memang melebihi ketersediaan unit yang ada. Hal ini menyebabkan lonjakan harga rumah dan properti hingga mencapai rekor tertinggi.

Kenaikan harga ini dinilai tentu akan berdampak buruk pada proses pemulihan ekonomi yang tengah berlangsung di sana.

"Begitu spekulasi soal harga rumah berlanjut, China mungkin akan kembali ke cerita lama yang terlalu mengandalkan sektor real estat, yang akan berdampak buruk pada pembangunan ekonomi dan sosial," tulis Economic Daily seperti dikutip Channel NewsAsia.

Economic Dailymelihat dampak buruk kenaikan harga properti terhadap perekonomian bisa terjadi melalui risiko gagal bayar. Sehingga, mau tidak mau pemerintah harus kembali memberikan stimulus untuk menghidupkan pasar perumahan di tengah ekonomi yang belum pulih total.

Analis Goldman Sachs memperkirakan kontribusi sektor perumahan terhadap pertumbuhan PDB mengalami penurunan sebesar 1,5 persen poin tahun ini. Tahun depan diprediksi kemungkinan akan tetap atau sedikit turun.

Risiko gagal bayar yang meningkat di antara beberapa pengembang dan pemulihan ekonomi yang goyah telah membuat investor mengharapkan stimulus yang lebih banyak dan lebih besar untuk menghidupkan kembali pasar perumahan.

Namun, mereka kecewa ketika Bank Rakyat China (PBoC) mempertahankan suku bunga pinjaman lima tahun tetap pada hari Senin. Suku bunga lima tahun mempengaruhi harga hipotek, dan beberapa analis mengatakan bank sentral mungkin berusaha melindungi margin pemberi pinjaman.

Pinjaman terkait properti menyumbang 40 persen dari pinjaman bank, dan kepemilikan properti menyumbang 60 persen kekayaan rumah tangga China, kataEconomic Daily.

Naga perang datang ke pintu

Merapat! Transmart Diskon TV LED hingga Selis sampai Jutaan Rupiah******

Transmart Full Day Sale hari ini, Selasa (22/8) belum berakhir, lho. Program ini masih akan berlangsung sampai jam tutup toko.

Sejumlah barang-barang didiskon di Transmart sampai 50% plus tambahan diskon 20% lagi dengan pembayaran menggunakan Allo Prime atau Kartu Kredit Bank Mega maupun Mega Syariah.

Lihat Juga : Pulang Kantor Mlipir Dulu ke Transmart, Mumpung Ada Full Day Sale!

Ada pula TV LED Panasonic 43 inci dari harga normal Rp5.089.000 menjadi Rp4.399.000. Khusus pengguna Allo dan Bank Mega cukup bayar Rp3.959.100. Pembeli pun hemat Rp1.129.900.

Kemudian TV LED merek Sharp Aquos Smart TV 42 juga miring banget harganya jadi Rp3.734.100 dari harga normal Rp5.329.000. Pembeli hemat Rp 1.594.900.

Nggak cuma itu, Transmart Full Day Sale juga kasih promo untuk kulkas seperti Polytron Side by Side 4D 472 L dari harga normal Rp12.649.000 dan harga promo Rp11.549.000 menjadi Rp9.239.200 saja. Pembeli hemat Rp3.409.800.

Terakhir, ada Samsung Fridge SBS 516 L dari harga normal Rp11.669.000 dan harga promo Rp10.149.000 menjadi Rp.134.000. Pembeli hemat Rp2.535.000.

Jadi tunggu apa lagi? Yuk segera serbu Full Day Sale sekarang juga di gerai Transmart terdekat. Jangan lupa bayarnya pakai kartu kredit Bank Mega, kartu kredit Bank Mega Syariah, atau Allo Prime dari aplikasi Allo Bank untuk mendapat semua diskonnya. Happy shopping!