dewa787

Kronik Aslan: Kesulitan

agentbetting

Ketua PBNU: Siapapun yang jadi presiden wajib didukung masyarakat******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Keagamaan Ahmad Fahrur Rozi menegaskan siapapun yang kelak terpilih menjadi presiden dan wakil presiden wajib didukung oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Mari tetap bersama-sama kompak sejalan membangun bangsa dan negara Indonesia lebih maju dan makmur di masa depan," ujar Ahmad Fahrur Rozi yang biasa dipanggil Gus Fahrur melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Kamis.

Indonesia sebelumnya telah menyelenggarakan pemilu, Rabu (14/2), guna memilih pemimpin untuk lima tahun ke depan.

Baca juga: PBNU minta semua pihak hormati hasil Pilpres 2024

Gus Fahrur mengimbau masyarakat di Indonesia agar tetap tenang menikmati masa pencoblosan Pemilu 2024 yang sudah selesai dengan damai dan aman.

Ia juga berpesan kepada masyarakat agar bisa menerima hasil yang ada. Artinya, yang kalah tetap menjaga persatuan, kedamaian, kerukunan, dan yang menang jangan euforia berlebihan

"Mari tetap saling menghargai. Hormati hasil Quick Countdan tetap sabar bersama-sama menunggu hasil Real Countdari KPU dengan tetap menjaga kondusivitas masyarakat," katanya.

Baca juga: Gus Ipul: Mekanisme Pemilu telah diatur agar tidak ada kecurangan

Senada dengan Gus Fahrur, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) mengajak masyarakat menghormati hasil pemilu seiring telah selesainya masa pencoblosan calon presiden dan wakil presiden.

"Rakyat sudah menentukan pilihan dan kita semua harus menghormati hasilnya. Saya berharap semua pihak siap menerima hasil dengan lapang dada," ujar Ketua Umum PGI Gomar Gultom.

Gomar mengatakan hasil penghitungan cepat belum merupakan hasil resmi. Kendati sistem tersebut membuat masyarakat sudah bisa membayangkan hasil akhirnya, sebaiknya semua pihak bersabar menunggu hasil akhir penghitungan manual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca juga: Kemenag imbau khutbah Jumat besok diisi pesan persaudaraan pascapemilu

Ia pun mendorong masyarakat agar kembali merajut persatuan dan persaudaraan yang sempat terganggu akibat narasi-narasi kampanye lalu demi Indonesia jaya.

"Kalau ada ketidakpuasan dan merasa keberatan dengan hasil yang ada, hendaknya menempuh jalur yang tersedia disertai bukti dan data pendukung," katanya.

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Selir iblis yang tiada taranya

raja paito hk 6d

Menjaga kewarasan dalam pemilu berbalut kasih sayang******

... mereka (perlu) menyiapkan satu ruang di hati untuk menerima kekalahan.

Jakarta (ANTARA) - Ketika pakar kesehatan ditanya mengenai siapa saja yang rentan mengalami gangguan mental usai pemilihan umum yang kali ini bertepatan dengan perayaan Hari Kasih Sayang alias Valentine, jawabannya adalah siapa saja. Baik itu peserta pemilu yang kalah, pendukung mereka maupun para pemilih calon, seperti dikatakan dokter spesialis kedokteran jiwa lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dr. Ashwin Kandouw, Sp. K.J.

Gangguan mental ini bisa mulai dari stres atau berada pada keadaan tidak tidak bisa menghadapi tekanan, kemudian apabila berlanjut dapat menjadi cemas, berlanjut ke depresi hingga psikosis atau kehilangan kemampuan menilai realitas.

Bagi mereka yang kalah dalam pemilu, cemas bisa muncul karena merasa khawatir harus bertanggung jawab terhadap dukungan-dukungan finansial yang didapatnya dan rasa malu yang muncul.

Saat cemas ini berkepanjangan, seseorang berisiko terkena depresi yang ditandai gejala seperti sedih berkepanjangan, misalnya, lebih dari 2 minggu, lalu kehilangan kesenangan dari hobi-hobinya, penurunan tenaga sehingga menjadi cepat lelah, dan penurunan konsentrasi sehingga sulit fokus.

Gejala depresi lainnya bisa juga perubahan nafsu makan baik itu turun atau malah menjadi makan berlebihan, perubahan pola tidur entah itu sulit masuk tidur atau mudah terbangun serta ada kecenderungan menarik diri dari pergaulan dan mengalami penurunan kepercayaan diri, ragu untuk mengambil keputusan dan pada tahap berat melukai diri sendiri, hingga mengakhiri hidup.

Selain depresi, gangguan mental yang bisa dialami seseorang termasuk dalam konteks pemilu yakni psikosis yakni kehilangan kemampuan menilai realita. Pasien psikosis dapat mulai berhalusinasi, misalnya, mendengar sesuatu padahal tidak ada suara apa pun, hingga mengalami waham, misalnya, meyakini dirinya menang padahal sebenarnya kalah.

Muncul atau tidaknya gangguan yang muncul ini sebenarnya bergantung dari sejumlah hal antara lain persepsi seseorang terhadap kekalahannya, kesiapannya menghadapi kekalahan, ketangguhan mentalnya untuk bisa menghadapi dan menerima kekalahan.

Di sisi lain, gangguan semisal stres juga bisa dialami individu yang belum mengambil keputusan atau ragu pada pilihan calon yang ada. Ini, menurut Ashwin wajar, terlebih banyaknya informasi yang bisa membuat calon pemilih bingung.

Kendati begitu, dia meyakini semua peserta pemilu sedikit banyak mereka memiliki niat baik untuk memperbaiki bangsa dan negara ini. Calon pemilih dapat melihat rekam jejak para calon khususnya capres dan cawapres, ketimbang fokus pada faktor suka atau tidak suka semata.

Paling tidak, dari rekam jejak ini, calon pemilih bisa mengeliminasi sosok yang dirasa paling jauh dari harapan.

"Kemudian mari memilih dengan hati yang rasanya paling tepat. Faktor like dan dislike itu pasti ada, tapi saya kira itu enggak bisa jadi patokan utama," kata Ashwin.

Selain rekam jejak, dalam konteks pemilihan capres dan cawapres, kampanye dan debat capres-cawapres yang digelar beberapa waktu lalu, dikatakan mampu meyakinkan para pemilih untuk menentukan pilihan mereka, atau setidaknya menjadi bahan referensi mereka, seperti diungkapkan pengamat politik lulusan Universitas Indonesia Pangi Syarwi Chaniago.

Kesiapan mental para peserta pemilu menjadi salah satu kunci mereka agar terhindar dari gangguan mental. Ashwin menyarankan mereka menyiapkan satu ruang di hati untuk menerima kekalahan.

Kemudian, bagi calon pemilih, ada baiknya menjalankan hak dan kewajiban konstitusionalnya, menerima siapa pun yang menang, kemudian meyakini pemimpin terpilih punya niat yang baik untuk bisa membangun bangsa ini.

Selanjutnya, lanjutkan hidup dan memperbanyak hal-hal yang menyenangkan seperti melakukan hobi, hiburan di luar pekerjaan yang dikerjakan rutin.

Sementara bagi yang belum menentukan pilihan, berusahalah memutuskan satu pilihan setidaknya saat hendak menuju tempat pemungutan suara (TPS).

"Jadi masuk TPS sudah tidak perlu berpikir lagi, masuk TPS sudah tinggal menjalankan. Keputusan diambil saat keluar rumah. Itu mengurangi stres kita saat berada di TPS," saran Ashwin yang berpraktik di Pondok Indah – Pondok Indah dan RS Pondok Indah – Bintaro Jaya itu.


Solusi Pemerintah

Dalam konteks Jakarta, masalah kesehatan mental seperti stres dan tekanan psikologi terkait pemilu, ini secara umum sering terjadi pada peserta pemilu yang gagal, seperti dikatakan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan DKI Jakarta dr. Luigi, M.P.H.

Hanya saja, belum ada data terkait ini merujuk Pemilu 2019. Kendati begitu, Luigi optimistis pada pemilu kali ini, seiring makin membaiknya fasilitas dan layanan kesehatan jiwa, mereka bisa mendata peserta pemilu yang gagal dan berobat ke fasilitas kesehatan di Provinsi DKI Jakarta.

Berbicara faktor penyebab, senada dengan Ashwin, ini antara lain tekanan untuk menang atau memenuhi harapan pribadi dan kelompok, kemudian investasi waktu, tenaga, dan biaya yang besar selama kampanye.

Selain itu, dinamika persaingan yang tinggi dan terkadang negatif serta ketidakpastian hasil dan dampaknya terhadap karir atau masa depan politik mereka.

Untuk mengatasi stres ini, Luigi berpendapat peserta pemilu perlu untuk memiliki strategi koping yang efektif, seperti mendukung sistem sosial, konseling profesional, dan kegiatan yang meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental.

Strategi koping yakni respons pikiran dan perilaku terhadap situasi penuh tekanan yang bertujuan untuk mengatasi konflik yang muncul akibat situasi tersebut.

Di sisi lain, guna menangani berbagai kondisi masalah mental, Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyediakan fasilitas dan layanan Kesehatan Jiwa, dengan RSUD Duren Sawit sebagai pusat rujukan utama.

Nantinya, mereka akan melalui skrining dan tindak lanjut awal di 44 puskesmas di setiap kecamatan dan dapat dirujuk ke rumah sakit apabila perlu dilakukan tindak lanjut oleh dokter spesialis Kesehatan Jiwa.

Apabila ada peserta pemilu atau tim sukses dengan keluhan stres hingga gangguan kesehatan mental karena gagal memenangi Pemilu 2024 yang membutuhkan pendampingan psikolog, maka bisa menemui para psikolog yang tersebar di 25 puskesmas se-DKI Jakarta.

Di Jakarta Pusat, antara lain, bisa mengunjungi Puskesmas Cempaka Putih, Puskesmas Gambir, Puskesmas Johar Baru, Puskesmas Kemayoran, Puskesmas Menteng, Puskesmas Sawah Besar, Puskesmas Senen, dan Puskesmas Tanah Abang

Lalu di Jakarta Utara dapat mendatangi Puskesmas Cilincing, Jakarta Barat bisa mengunjungi Puskesmas Palmerah, Puskesmas Tamansari, dan Puskesmas Kembangan.

Sementara di Jakarta Selatan antara lain Puskesmas Pancoran, Puskesmas Tebet, Puskesmas Setiabudi, Puskesmas Mampang Prapatan, Puskesmas Kebayoran Lama, Puskesmas Kebayoran Baru, dan Puskesmas Cilandak.

Terakhir, di wilayah Jakarta Timur, bisa mengunjungi Puskesmas Pasar Rebo, Puskesmas Ciracas, Puskesmas Cipayung, Puskesmas Kramatjati Puskesmas Duren Sawit, dan Puskesmas Matraman.

Pemilihan Umum 2024, suatu ajang demokrasi 5 tahunan Indonesia, yang diikuti peserta terdiri dari partai politik untuk anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk anggota DPD dan pasangan calon untuk presiden dan wakil presiden.

Khusus untuk pasangan capres dan cawapres, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Di DKI Jakarta, pada Pemilu Tahun 2024, merujuk Daftar Pemilih Tetap (DPT), diikuti sebanyak 8.252.897 pemilih. Sementara itu, jumlah keseluruhan tempat pemungutan suara (TPS) di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta Nomor 172 Tahun 2023 yakni sebanyak 30.766 TPS yang tersebar di 6 kabupaten/kota, 44 kecamatan, serta 267 kelurahan. Jumlah tersebut sudah termasuk 80 TPS khusus serta 18.737 jumlah pemilih di lokasi khusus.






 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

bintang ajaib

mega138

PPLN London tanggapi video viral WNI tidak bisa mencoblos******

Jakarta (ANTARA) - Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) London menanggapi video viral dengan narasi yang menyebutkan sejumlah warga negara Indonesia di Inggris Raya dan Irlandia tidak bisa menyalurkan hak pilihnya pada hari pemungutan suara Pemilu 2024.

Ketua PPLN London Denny Kurniawan mengatakan pelaksanaan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 dan 003 justru melebihi waktu yang ditentukan dalam Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, yakni pukul 08.00-18.00 atau dalam rentang waktu 10 jam.

"Pelaksanaan pemungutan suara di TPS 001 dan 003 dilaksanakan pada pukul 08.00 sampai 20.00 waktu setempat. Lebih lama dari waktu yang ditentukan dalam Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024," kata Denny dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, beredar video sejumlah WNI tidak bisa menggunakan hak pilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 dan 003 di Kota London, yakni The KIA Oval (Jardine Suite) Kennington, London, SE11 5SS.

Dalam video yang beredar, para pemilih mengatakan telah tiba sebelum pukul 18.00 waktu setempat, tetapi PPLN tidak mempersilakan mereka masuk TPS.

Baca juga: Lebih dari 1.000 WNI mencoblos surat suara pemilu di TPSLN Istanbul

Denny mengatakan bahwa waktu pelaksanaan pemungutan suara yang lebih lama dari ketentuan dilakukan dalam rangka mengakomodasi calon pemilih yang telah berada di dalam gedung yang dijadikan TPS.

Dia menambahkan bahwa ketentuan mengenai aturan kesehatan dan keamanan yang berlaku di Britania Raya dengan menerapkan sistem buka tutup gerbang dan pintu masuk yang menyesuaikan kapasitas gedung dinilai tidak memengaruhi proses pendaftaran pemilih.

"Namun demikian, sistem buka tutup gerbang dan pintu masuk tidak memengaruhi proses pendaftaran pemilih di meja registrasi yang terus-menerus melakukan pendataan pemilih di ruang utama hingga pukul 18.00 GMT," ujarnya.

Oleh sebab itu, Denny mengatakan bahwa tidak diperkenankannya sejumlah WNI untuk menggunakan hak pilihnya karena mereka masih tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) di dalam negeri.

"Berkenaan dengan pemilih yang tidak diperkenankan masuk daftar pemilih khusus (DPK), hal ini karena pemilih tersebut sudah terdaftar di DPT dalam negeri," tuturnya.

Baca juga: PPLN Tokyo siapkan 3.500 surat suara bagi pemilih dalam daftar khusus

Ia juga mengingatkan para WNI dapat selalu mengecek data status pemilih sehingga kejadian tersebut tidak terulang pada masa mendatang.

Denny menjelaskan TPS 001 di Kota London menerima sebanyak 1.339 lembar surat suara yang terdiri atas surat suara berdasarkan DPT sebanyak 1.310 lembar ditambah 2 persen surat suara cadangan sebanyak 27 lembar, surat suara return to sender dari pos sebanyak dua  lembar.

Sementara jumlah pemilih yang memberikan hak suara di TPS 001 sebanyak 1.163 orang.

Kemudian untuk TPS 003 di London menerima sebanyak 1.887 lembar surat suara, dengan rincian surat suara berdasarkan DPT sebanyak 1.850 lembar ditambah 2 persen surat suara cadangan sebanyak 37 lembar. Sedangkan jumlah pemilih yang memberikan hak suara tercatat 1.114 orang.

Untuk TPS 002 di Manchester menerima surat suara sebanyak 332 lembar, dengan rincian surat suara berdasarkan DPT sebanyak 302 lembar ditambah 2 persen surat suara cadangan sebanyak 7 lembar dan surat suara return to sender dari pos sebanyak 23 lembar. Jumlah pemilih yang memberikan hak suara tercatat 332 orang.

Baca juga: Pemungutan suara di TPSLN Ankara diramaikan bazar kuliner Indonesia

Denny menjelaskan bahwa surat suara yang diterima oleh PPLN London adalah sesuai jumlah DPTLN (Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri) ditambah surat suara cadangan sebanyak 2 persen, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Salah satu dari tiga TPS, yakni TPS 002 di Kota Manchester tidak memiliki surat suara tersisa sehingga tercatat puluhan orang tidak bisa menggunakan hak pilihnya.

"Sebanyak 78 orang calon pemilih yang telah mendaftar nomor antrian tidak dapat memilih karena surat suara yang tersedia telah habis. Kami mengapresiasi calon pemilih yang telah bersabar menunggu hingga pemungutan suara berakhir dan dapat menerima keadaan tidak dapat memilih karena surat suara telah habis," kata Denny.

Sementara mengenai surat suara sisa di TPS, Denny mengatakan panitia telah melakukan pencoretan sehingga tidak dapat digunakan oleh pemilih lainnya.

"Dan dicatat oleh Kelompok Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) dengan disaksikan oleh seluruh saksi dari pasangan calon dan partai peserta pemilu sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum," katanya.

Baca juga: KPU segera koordinasi dengan PPLN Jeddah soal surat suara tercoblos

Sebelumnya, akun media sosial X, @gobuddyvlr, mencuit pada Selasa pukul 1.34 WIB;

"DIRTY VOTE" benar adanya!

Ada ratusan masyarakat Indonesia tidak diperbolehkan melakukan pemilihan di Inggris, menurut ketua PPLN UK ada health & safety regulations.

Ketua PPLN menggunakan security untuk menghalangi masyarakat melakukan voting.

Cuitan tersebut hingga Selasa pukul 21.50 WIB mencapai sekitar 14.000 unggah ulang, 1.852 kutipan, 35.000 akun menyukai, dan 2,5 juta tayangan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Baca juga: WNI di Maroko tempuh ratusan kilometer demi memilih di TPS Rabat

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

pasar suci

pinjam uang shopee

Surat suara tercoblos, Bawaslu hentikan coblosan di TPS 19 Waykandis******

Badarlampung (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandarlampung, Provinsi Lampung, menghentikan pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 19 di Kelurahan Waykandis, Kecamatan Tanjungsenang, karena ditemukan sejumlah surat suara yang sudah tercoblos.

"TPS 19 kami hentikan sementara pencoblosannya karena ada laporan surat suara tercoblos," kata anggota Bawaslu Kota Badarlampung Hassanudin Alam di Bandarlampung, Rabu.

Dia mengungkapkan bahwa kejadian tersebut dilaporkan masyarakat yang sedang mencoblos di TPS 19 sekitar pukul 11.00 WIB.

"Warga saat mau mencoblos ternyata menemukan ada surat suara sudah tercoblos. Kemudian diganti yang baru, ternyata sama sudah tercoblos juga maka kami minta pengawas TPS berkomunikasi dengan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) untuk menghentikan sementara," kata dia.

Baca juga: Bawaslu telusuri dugaan surat suara tercoblos di Arab Saudi

Setelah dihentikan sementara, Bawaslu Kota Bandarlampung melakukan pengecekan surat suara yang masih terlipat dan memang menemukan ada yang sudah tercoblos

"Untuk jumlahnya masih kami cek berapa yang sudah tercoblos di lipatan surat suara itu. Tetapi, yang pasti, itu surat suara untuk DPRD provinsi dan DPRD kota yang sudah tercoblos," katanya.

Sementara untuk surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden, DPD RI serta DPR RI semuanya aman tidak ada yang tercoblos.

"(Surat suara) presiden, DPD dan DPR RI setelah kami cek lipatan surat suara semua aman tidak tercoblos," kata Hassanudin.

Baca juga: Bawaslu sebut surat suara tercoblos di Malaysia masih diselidiki

Dia mengatakan bahwa daftar pemilih tetap (DPT) di TPS 19 tercatat sebanyak 260 orang dan pemilih yang sudah melakukan pencoblosan sebanyak 115 orang.

"Yang sudah mencoblos dan memasukkan surat suara ke kotak suara 115 orang pemilih, jadi sisa surat suara yang terlipat kami amankan terlebih dahulu," tambahnya.

Hassanudin menegaskan bahwa kejadian di TPS 19 ini dikategorikan sebagai kejadian khusus oleh Bawaslu Bandarlampung.

"Untuk laporan hingga kini baru di TPS 19 yang ada masalah. Di lokasi lain belum ada laporan, di sini (TPS 19) sudah kami catat dan laporkan secara berjenjang," ucapnya.

Baca juga: KPU segera koordinasi dengan PPLN Jeddah soal surat suara tercoblos

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Baca juga: Bawaslu Bandarlampung laporkan Lurah Perumnas Wayhalim ke KASN
Baca juga: Bawaslu Lampung tegaskan tak ada toleransi untuk pidana pemilu

Pewarta: Dian Hadiyatna
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Penyihir Dewa Terlarang

situs slot yang gacor hari ini

Jusuf Kalla dan AMIN tunggu hasil resmi penghitungan KPU******

Yang mengambil sikap itu partai dari kedua belah pihak, jadi ke masing-masing ketua partai pendukung AMIN.

Jakarta (ANTARA) - Wakil presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) bersama pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) akan menunggu hasil resmi penghitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kami semua sependapat untuk menunggu hasil resmi dari KPU karena hitung cepat hanya perhitungan sementara," ujar JK usai menerima kedatangan pasangan AMIN di kediamannya, Jakarta, Rabu.

Ia menyebutkan kedatangan pasangan AMIN ke kediamannya untuk berbicara mengenai sikap atas hasil hitung cepat Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 oleh beberapa lembaga survei yang mayoritas menunjukkan keunggulan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Berdasarkan hasil hitung cepat lembaga survei Charta Politika dari 94,6 persen data masuk, Prabowo-Gibran unggul 57,89 persen. Begitu pula dengan hasil hitung cepat berbagai lembaga survei lainnya, yakni unggul 57,85 persen (Indikator dari 94,2 persen data masuk), 59,21 persen (Populi Center dari 95,04 persen data masuk), serta 59,06 persen (Kedai Kopi dari 95,9 persen data masuk).

Meski telah terdapat hasil hitung cepat, JK mengungkapkan bahwa pasangan AMIN baru akan menentukan sikap politik selanjutnya setelah hasil penghitungan resmi dari KPU keluar.

Namun, dia menegaskan bukan merupakan pihak yang harus mengambil sikap.

"Yang mengambil sikap itu partai dari kedua belah pihak, jadi ke masing-masing ketua partai pendukung AMIN," tuturnya.

Adapun JK menerima kedatangan AMIN setelah hasil hitung cepat Pilpres 2024 dari beberapa lembaga survei keluar, yakni sekitar pukul 18.00 WIB.

Kendati demikian, baik Anies maupun Muhaimin enggan berkomentar atau memberikan pernyataan saat keluar dari kediaman Jusuf Kalla.

Baca juga: JK minta Anies berdoa untuk memenangi Pilpres 2024
Baca juga: JK harap pemilu di seluruh Indonesia berlangsung bersihPemilu 2024 meliputi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, Pemilu Anggota DPR RI, Pemilu Anggota DPD RI, pemilu anggota DPRD provinsi, dan pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Sebelumnya, KPU RI mengumumkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari hingga 20 Maret 2024.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Reinkarnasi pesawat

cara kredit hp lewat kredivo

Bawaslu: Jangan kampanye di medsos selama masa tenang******

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengingatkan peserta pemilu agar tidak berkampanye selama masa tenang, termasuk di platform media sosial (medsos).

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty saat jumpa pers di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Minggu (11/2), menyampaikan Bawaslu mengerahkan patroli siber untuk aktif memantau akun yang didaftarkan oleh peserta pemilu dan akun-akun pribadi mereka.

Baca juga: Bawaslu imbau warga tak ciptakan konflik jelang pemungutan suara
Baca juga: Bawaslu sebut tujuh indikator kerawanan paling banyak terjadi di TPS

Dia menjelaskan patroli siber itu bertujuan untuk memastikan tidak ada aktivitas kampanye dalam media sosial yang terdaftar.

“Selain itu, untuk memastikan akun media sosial yang milik akun personal itu tidak memenuhi unsur yang seharusnya tidak dilakukan, misalnya menghasut, memfitnah, mengadu domba, karena ada Undang-Undang ITE yang berlaku dan menjadi kewenangan dari Bawaslu untuk melakukan penanganan pelanggaran hukum lainnya,” kata Lolly.

KPU RI menetapkan masa tenang pada 11–13 Februari 2024. Dalam periode itu, seluruh aktivitas yang berkaitan dengan kampanye secara langsung ataupun melalui media sosial dilarang.

“Jadi untuk seluruh akun media sosial yang terdaftar di KPU tentu sudah bisa dipastikan harus turun. Kalau masih ada maka dia nanti masuk ke dalam penanganan pelanggaran. Selanjutnya, untuk medsos yang akunnya personal maka menjadi kewajiban Bawaslu untuk mencermati,” kata Lolly.

Dia menyampaikan dalam proses mengawasi aktivitas peserta pemilu di media sosial, Bawaslu bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dalam kesempatan yang sama, Lolly mengingatkan peserta pemilu untuk tidak memberikan sejumlah uang atau barang kepada masyarakat selama masa tenang dan nanti saat pemungutan suara. Kegiatan bagi-bagi uang atau barang untuk kepentingan kampanye — yang dikenal juga dengan money politic— merupakan bagian dari pelanggaran pemilu.

“Kita sama-sama tahu Pasal 523 ayat 2 (UU Pemilu) pada masa tenang, kalau itu dilakukan maka sanksinya pidana pemilu, sanksinya empat tahun pidana penjara ditambah Rp48 juta kalau tidak salah dendanya,” kata dia.

Terkait itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menambahkan pemberian uang dalam bentuk apapun, termasuk uang digital juga dilarang.

Dia menegaskan Bawaslu bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengawasi kemungkinan-kemungkinan tersebut.

Baca juga: Bawaslu: TPS dekat rumah pasangan calon rawan, tetapi tak dilarang
Baca juga: Bawaslu: Pemilu susulan jadi opsi untuk TPS kena banjir di Demak
 

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024