lgo188

santo

Kejutan Akhir Pekan, Transmart Full Day Sale Balik Lagi 28 Januari******

Transmart kasih kejutan akhir pekan nih, buat pelanggan setianya. Soalnya Transmart Full Day Sale balik lagi pada Minggu (28/1) dengan diskon besar-besaran!

Pesta diskon ini berlangsung seharian dari jam toko buka sampai tutup pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia!

Lihat Juga : Belanja Hemat di Transmart Pakai Allo Bank atau Bank Mega Auto Diskon

Kalau belum punya Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah, tidak perlu khawatir. Tinggal unduh saja aplikasinya dari hp kemudian upgrade akun ke Allo Prime.

Selain itu, bisa juga mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di boothyang tersedia di setiap gerai Transmart.

Ada banyak produk yang diskon loh. Mulai dari produk segar, kebutuhan rumah tangga, furnitur, barang elektronik, sampai sepeda listrik. Lengkap banget kan?

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank supaya bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik. Selamat berbelanja!

Kacamata ajaib dunia film

Murah Banget, Dining Set di Transmart Diskon sampai Rp800 Ribuan******

Transmart Full Day Sale balik lagi dan lebih spesial karena hadir selama dua hari pada Sabtu (30/12) dan Minggu (31/12).

Transmart kasih diskon gede-gedean buat sejumlah produk yang terpilih. Salah satunya dining setyang banting harga. Enggak tanggung-tanggung, diskonnya sampai Rp800 ribuan.

Lihat Juga : Wow, Borong Belanjaan di Transmart Full Day Sale Bisa Semurah Ini

Bagi pelanggan Transmart yang belum punya Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah, tak perlu khawatir. Tinggal unduh aplikasinya dari hp kemudian upgradeke Allo Prime.

Bisa juga mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di booth yang tersedia di setiap gerai Transmart di seluruh Indonesia.

Gebyar diskon ini dimulai dari jam operasional toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart di Indonesia.

Yuk segera ke Transmart dan serbu diskonnya sekarang juga dan bawa pulang meja dan kursi makan impianmu!

Ksatria Penjaga Santo

Erick Thohir Buka Suara soal Fotonya di Poster Kampanye Prabowo******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara soal fotonya yang dipajang dalam poster kampanye calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.

Ia mengatakan hal itu merupakan tindakan para relawan. Namun, ia tidak terlibat dalam kampanye tersebut.

"Saya tidak boleh (kampanye) karena memang ada tugasnya. Cuman kalau relawan saya ada yang ke sini, ada yang ke sini, ya saya gimana," katanya di kantor Kementerian BUMN, Senin (18/12).

Ia juga menanggapi kampanye Prabowo-Gibran yang mengusung slogan AKHLAK, yang merupakan core value BUMN. Ia mengatakan tidak bisa mengatur siapapun yang ingin menggunakan slogan AKHLAK.

"AKHLAK itu sekarang banyak yang pakai. Gimana nyetopnya. Masa misalnya contoh ada ASN ber-AKHLAK masa saya bilang 'enggak boleh, ini hak saya'. Kan enggak bisa gitu," katanya.

Kabar kampanye Prabowo-Gibran yang dihadiri Erick Thohir beredar di media sosial. Akun X (Twitter) @MurtadhaOne1 membagikan poster kampanye tersebut yang menampilkan foto Prabowo, Gibran, dan Erick.

Kampanye tersebut bahkan menggunakan slogan AKHLAK yang merupakan core value BUMN.

Lihat Juga : Siap-siap, Harga Rokok Naik per 1 Januari 2024

"Core value BUMN dan Kemen PAN-RB kok dipakai kampanye. Ngawur banget!," tulis akun @MurtadhaOne1 membagikan.

CNNIndonesia.comtelah meminta izin kepada netizen tersebut untuk mengutip unggahannya.

Sementara itu, Erick Thohir melarang para direksi, komisaris, pengawas, dan karyawan BUMN terlibat dalam kampanye Pemilu dan Pilkada 2024.

Larangan itu tertuang dalam surat bernomor S-560/S.MBU/10/2023 tentang Keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Karyawan Grup Badan Usaha Milik Negara pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan/atau sebagai Pengurus Partai Politik atau Penjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dikeluarkan 27 Oktober lalu.

"Tidak ikut serta atau terlibat dalam kegiatan kampanye Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan Kepala Daerah," bunyi surat itu.

Erick juga melarang insan BUMN menggunakan sumber daya BUMN termasuk aset, anggaran, dan sumber daya manusia untuk kepentingan terkait Pemilu dan Pilkada.

Para komisaris, pengawas, dan karyawan BUMN yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD, DPD, presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota juga harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya.

"Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang menjadi pengurus partai politik. Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang merangkap jabatan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah atau Penjabat Kepala/Wakil Kepala Daerah definitif," bunyi surat tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Api Es

Kemenub Sebut Tarif Promo LRT Jabodebek Berlaku Sampai Februari 2024******

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan(Kemenhub) Risal Wasal menyebut tarif promo LRT Jabodebek akan berlaku hingga Februari 2024.

"Masih promo. Kita nikmati dulu promo sampai nanti di Februari," katanya di kantor Kemenhub, Rabu (20/12).

Risal mengatakan skema tarif dinamis (dynamic pricing) untuk LRT Jabodebek belum diterapkan saat ini.

Sementara itu, Risal mengatakan LRT Jabodebek akan tetap beroperasi dengan 16 trainset. Namun jumlah trainset cadangan telah bertambah dari tujuh menjadi 10 trainset.

Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub menetapkan tarif promo LRT Jabodebek lewat Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor: KP-DJKA 266 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 147 Tahun 2023 tentang Tarif Promo Angkutan Orang dengan Kereta Api Ringan Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik yang ditandatangani 30 November lalu.

Besaran tarif kilometer LRT Jabodebek tetap sama yaitu Rp3.000 untuk satu kilometer (km) pertama. Kemudian km selanjutnya Rp700. Sementara untuk tarif maksimal diberlakukan sesuai ketentuan baru, yaitu:

1. Hari kerja Senin-Jum'at saat jam sibuk (peak hour) pukul 06.00-08.59 WIB dan 16.00 s.d 18.59 WIB, tarif maksimal Rp20 ribu

2. Hari kerja Senin-Jum'at di luar jam sibuk (off peak hour) awal jam operasi hingga pukul 05.59 dan pukul 09.00-15.59 WIB, serta pukul 19.00 sampai akhir jam operasi, tarif maksimal Rp10 ribu.

3. Hari Sabtu, Minggu, dan libur nasional tarif maksimal Rp10 ribu

[Gambas:Video CNN]

Buka log tugas Anda

Pengusaha Ungkap Biang Kerok Okupansi Mal Belum Pulih******

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mencatat tingkat okupansi pusat perbelanjaanpada 2023 masih 80 persen. Angka ini belum pulih dari rata-rata tingkat okupansi sebelum pandemi covid, yakni 90 persen.

Adapun tingkat okupansi merupakan tingkat keterisian pusat belanja oleh toko-toko. 

"Sebelum pandemi, okupansi rata-rata 90 persen. Selama covid turun 20 persen hanya jadi 70 persen. Di pertengahan 2022, sudah mulai ada peningkatan okupansi, perlahan naik. Ditambah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut PPKM pada Desember 2022 menjelang akhir tahun," kata Ketua Umum APPBI Alphonsus Widjaja dalam konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Kamis (18/1).

Lebih lanjut, Alphonsus menyebut tingkat okupansi pusat belanja bisa kembali menjadi 90 persen seperti sebelum pandemi asal impor ilegal yang mengganggu iklim perdagangan di dalam negeri dapat dibasmi oleh pemerintah.

"Sebetulnya yang mengganggu produk lokal itu adalah barang-barang ilegal. Banyak barang ilegal, baik itu di online maupun yang masuk langsung seperti pakaian bekas dan sebagainya, itu yang mengganggu produk lokal," ujar dia.

Alphonsus menjelaskan peningkatan okupansi juga diiringi oleh pembukaan sejumlah pusat perbelanjaan yang pembangunannya selesai di 2024. Kendati demikian, target peningkatan tingkat okupansi dan pembukaan pusat belanja baru terancam tak tercapai akibat maraknya produk impor ilegal yang terus bertambah.

Belum lagi ada regulasi terbaru yang dinilai APPBI semakin memperketat proses impor. Aturan yang dimaksud yakni Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 yang menata kembali kebijakan impor dengan menggeser pengawasan impor dari post borderke border.

Kebijakan tersebut dinilai bakal mengganggu rantai pasok dari peritel di Indonesia, khususnya yang selama ini memasok barang impor.

Menurut Alphonsus, selama ini yang mengganggu produk dalam negeri bukan barang impor yang masuk secara resmi, melainkan barang impor ilegal. Alih-alih mengatur hal tersebut, pemerintah justru melakukan pengetatan terhadap impor secara keseluruhan.

"Tanpa disadari, rencana pembatasan impor ini, kalau ditelaah lebih lanjut, ini sebetulnya bisa mengancam industri usaha ritel di Indonesia. Jadi saya menyebutnya sebetulnya ini ancaman atas keberlangsungan industri ritel di Indonesia," tegasnya.

"Sekarang pemerintah melakukannya, tindakannya adalah bukan mengatasi barang ilegal, tetapi membatasi impor. Nah, impor ini, yang resmi ini sekarang akan direncanakan, akan dibatasi, dipersulit lah barang-barang impor ini," kata Alphonsus lebih lanjut.

Oleh karena itu, peritel mengusulkan agar pemerintah memperketat impor ilegal dan memberikan insentif kepada produk dalam negeri agar bisa bersaing dengan produk impor.

"Jadi usulan kami kepada pemerintah sebetulnya produk lokal ini harus didukung, diberikan fasilitas, diberikan kemudahan dan sebagainya begitu. Supaya bisa bersaing, bukan dengan membatasi impor," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Ji Youjiang Yuchu

Simalakama Pajak Hiburan: Kas Daerah Didorong, Usaha Karaoke Cs Doyong******

Kebijakan pemerintah menaikkan pajak hiburanwisata menjadi 40 persen hingga 75 persen menuai kritik pengusaha.

Kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

UU ini mengatur adanya batas bawah tarif 40 persen hingga maksimal 75 persen untuk tarif pajak lima jenis bisnis tersebut. Sementara di aturan lama, yakni UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), hanya diatur batas atas pajak 75 persen, tanpa batas bawah.

Asosiasi mengaku tidak dilibatkan dalam penyusunan UU HKPD, serta belum menemukan kajian akademik aturan tersebut.

Protes juga datang dari pengusaha karaoke sekaligus penyanyi dangdut Inul Daratista. Ia menuturkan kenaikan pajak terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis hiburan.

"17 tahun besar (Inul Vista), ya gitu-gitu aja nggak tiba-tiba jadi raksasa. (Kondisi) begini masih digencet kenaikan pajak yang enggak aturan. Coba warasnya di mana?" tulis Inul dalam unggahan di X, Sabtu (13/1).

Ia pun mengaku heran dengan rencana pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan dari 25 persen menjadi 40-75 persen. Sebab, para pelaku usaha serta konsumen yang akan menjerit karena paling terdampak.

Lihat Juga : Hotman Paris Minta Jokowi Buat Perppu Batalkan Pajak Hiburan 40 Persen

Dalam unggahan lain di Instagram, Inul juga mengeluhkan rencana kenaikan pajak yang akan berdampak bagi ribuan karyawannya, yang saat ini saja jauh berkurang akibat pandemi covid-19.

Sembari menandai akun Menparekraf Sandiaga Uno, Inul mengatakan jumlah karyawannya menyusut dari 9.000 menjadi 5.000 orang imbas hantaman pandemi.

"Baru buka umur satu tahun setengah, belum juga untung sudah dengar berita pajak hiburan naik 40-75 persen. Mabuk kah ini? Niat membunuh apa bagaimana, Pak?" tuturnya.

Inul ingin duduk bersama dengan Sandi mewakili Asosiasi Pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga Indonesia (ASPERKI).

Keesokan harinya, Sandi pun menanggapi protes Inul. Ia mengatakan pemerintah siap mendengar semua masukan dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk soal pajak hiburan. Karenanya, para pelaku usaha diimbau untuk tidak khawatir.

"Karena masih proses judicial review, pemerintah memastikan semua kebijakannya itu untuk memberdayakan dan memberikan kesejahteraan, bukan untuk mematikan usaha," tulis Sandi di akun Instagramnya @sandiuno.

Sandi mengatakan pemerintah tidak akan mematikan pariwisata dan ekonomi kreatif, yang membuka 40 juta lebih lapangan kerja. Apalagi industri tersebut baru bangkit dari pandemi covid-19.

"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," katanya.

Lantas, apa dampak dari kenaikan pajak hiburan untuk karaoke-spa cs dan apakah tarif itu sudah ideal?

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan kenaikan pajak menjadi 40-75 persen itu merupakan keputusan politis antara DPR dan pemerintah pusat sesuai Pasal 23A UUD 1945.

Ia mengatakan berdasarkan naskah akademik RUU HKPD, penerapan pajak diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa menjadi 40-75 persen dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu aktivitas kelima hiburan tersebut bersifat mewah (luxury) dan perlu dikendalikan.

Pajak tinggi biasanya dapat mengubah perilaku masyarakat yang mengonsumsi hiburan tersebut. Dengan kata lain, sambung Prianto, masyarakat dapat mencari substitusi hiburan yang pajaknya masih rendah.

Namun, imbasnya, bisa terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di lima sektor hiburan itu jika masyarakat beralih sehingga pendapatan berkurang.

"Konsekuensi logisnya di antaranya adalah pengurangan pegawai," kata Prianto.

Agar mimpi buruk itu tak jadi kenyataan, bola kebijakan pajak ada di pemerintah daerah (pemda). Ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi aturan pelaksana UU HKPD.

Menurutnya, PP menjadi pedoman bagi pemda menyusun peraturan daerah (perda) serta peraturan kepala daerah mengenai PDRD. Pemda memiliki dua opsi sesuai UU HKPD.

Pertama, memilih kebijakan untuk tidak menerapkan pajak hiburan. Kedua, menerapkan kebijakan PDRD alias pajak hiburan antara 40-75 persen. Jika menolak besaran pajak itu, pemda bisa memilih opsi yang pertama.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Kaji Ulang atau Tunda Kenaikan hingga Ada Tarif Ideal