game slot paling populer

Orang-orang menggali emas di Ghana, Afrika

IHSG Bangkit ke 6.752 Meski 291 Saham Terkoreksi******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 6.752 pada Selasa (31/10) sore. Indeks saham menguat 16,32 poin atau 0,24 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,42 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 23,58 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 245 saham menguat, 291 terkoreksi, dan 210 lainnya stagnan.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia bergerak bervariasi. Tercatat Nikkei 225 di Jepang menguat 0,53 persen dan indeks Straits Times di Singapura naik 0,11 persen.

Di sisi lain, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong melemah 1,69 persen dan indeks Shanghai Composite di Shanghai turun 0,09 persen.

Sementara bursa saham Eropa bergerak menguat. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris menguat 0,26 persen, dan indeks DAX di Jerman menguat 0,54 persen.

Begitu juga bursa Amerika kompak menguat. Indeks S&P 500 menguat 1,20 persen, indeks Dow Jones menguat 1,58 persen, dan indeks NASDAQ Composite menguat 1,16 persen.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali dan tamparan setiap hari di wajah

WeWork Ajukan Bangkrut Usai Terlilit Utang dan Merugi******

Perusahaan coworking space WeWork berencana mengajukan kebangkrutan pekan depan. Perusahaan itu dilaporkan tengah berjuang dengan tumpukan utangdan kerugian yang besar.

Melansir Reuters, Rabu (1/11), saham perusahaan yang didukung oleh SoftBank Group tersebut turun 32 persen pada perdagangan baru-baru ini. Sahamnya dilaporkan telah jatuh sekitar 96 persen tahun ini.

WeWork yang berbasis di New York, AS disebut sedang mempertimbangkan untuk mengajukan petisi Bab 11 di New Jersey. Namun pihak WeWork menolak untuk berkomentar.

Perusahaan ini memiliki utang jangka panjang bersih sebesar US,9 miliar atau setara Rp45,96 triliun (asumsi kurs Rp15.850 per dolar AS) pada akhir Juni dan lebih dari US miliar atau setara Rp206,05 triliun dalam bentuk sewa jangka panjang. Hal ini terjadi di saat kenaikan biaya pinjaman dapat merugikan sektor real estat komersial.

Pengajuan kebangkrutan WeWork akan menandai penurunan nilai perusahaan yang secara pribadi bernilai US miliar pada tahun 2019. Hal ini tentu dapat menjadi titik hitam bagi investor SoftBank yang telah kehilangan miliaran dolar.

Pasalnya, perusahaan ini telah mengalami guncangan sejak rencananya untuk go publicpada tahun 2019 meledak. Itu terjadi usai skeptisisme investor atas model bisnisnya yang mengambil sewa jangka panjang dan menyewakannya untuk jangka pendek serta kekhawatiran atas kerugiannya yang besar.

Keterpurukan WeWork tak mereda di tahun-tahun berikutnya. Perusahaan ini akhirnya berhasil go publicpada 2021 dengan valuasi yang jauh berkurang.

Pendukung utamanya, konglomerat Jepang SoftBank, menggelontorkan puluhan miliar untuk menopang perusahaan rintisan ini. Sayangnya, perusahaan ini terus merugi.

Tak hanya itu, WeWork pun menimbulkan keraguan besar atas kemampuannya untuk melanjutkan operasi pada Agustus silam dengan sejumlah eksekutif tertinggi, termasuk CEO Sandeep Mathrani, mengundurkan diri tahun ini.

[Gambas:Video CNN]

Remaja yang merindukan penyakit cinta

Ombudsman Minta KLHK Perpanjang Batas Persyaratan Izin Pengusaha Sawit******

Ombudsman RI menyurati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar untuk memperpanjang batas penyerahan kelengkapan syarat perizinan bagi pengusaha sawit terindikasi menggunakan lahan ilegal di kawasan hutan, yang sedianya berakhir pada 2 November 2023.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai kebijakan tersebut berpotensi maladministrasi. Pasalnya, masih banyak permasalahan terkait status kawasan hutan.

Ia menyarankan agar Siti mengeluarkan diskresi untuk menunda batas akhir tersebut, dengan sejumlah pertimbangan.

"Diskresi dapat dilakukan dengan alasan-alasan objektif, yaitu alasan yang diambil berdasarkan fakta dan kondisi faktual, tidak memihak dan rasional serta berdasarkan asas-asas umum pemerintah yang baik," imbuh Yeka.

Ia menyebut permasalahan lainnya juga dirasakan oleh para petani sawit swadaya.

Menurutnya, petani sawit swadaya yang hanya memiliki lahan seluas kurang dari 10 hektare, merasa kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif pengurusan legalitas usaha berdasarkan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja.

Lihat Juga : Jokowi Minta Penggantinya Tiru Sukses Guyana dan Jangan Mulai dari Nol

"Hal tersebut tentu perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah," tegas Yeka.

Ia mengatakan proses penentuan tenggat waktu 2 November 2023 adalah batas yang diambil dari tanggal diundangkannya UU Cipta Kerja pada 2020.

Kemudian, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penundaan dan diubah dengan UU Cipta Kerja (2) yaitu UU Nomor 6 Tahun 2023. Maka menurut Yeka, selayaknya tanggal batas akhir juga dimulai dari pemberlakuan UU Cipta Kerja Nomor 6/2023.

Ia menekankan pelaksanaan penatagunaan kawasan hutan harus menghormati hak masyarakat dan kepentingan nasional. Karena itu, Kementerian LHK perlu memperhatikan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tetap menghormati hak masyarakat.

Dalam hal ini, kata Yeka, penatagunaan kawasan hutan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan produk administratif yang berkaitan dengan hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah.

Yeka juga menilai usaha sawit perlu mendapat dukungan, baik dari ranah domestik maupun internasional.

"Beberapa tahun terakhir, usaha sawit mengalami tekanan akibat dampak Pandemi covid-19, kebijakan subsidi, dan kebijakan ekspor. Hak atas tanah yang menjadi fondasi usaha perkebunan sawit, perlu ditata untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin keberlanjutan usaha," tegasnya.

Dalam hal terjadi pengenaan sanksi denda, ia menyarankan hukuman itu dilaksanakan dengan mekanisme yang meringankan untuk melindungi pelaku usaha sawit dari kebangkrutan. Apalagi, usaha sawit merupakan lapangan kerja yang cukup besar dan memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan.

Selanjutnya, kata Yeka, Ombudsman RI akan membuat Policy Reportyang mendorong kepastian hak atas tanah sebagai fondasi dalam usaha perkebunan sawit yang dapat mempengaruhi tata niaga sawit di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Sistem yang paling kuat

Menelisik Sosok SB yang Diseret Mahfud ke Impor Emas Ilegal Rp189 T******

Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan sosok berinisial 'SB' melalui perusahaannya terlibat dalam kasusimpor emasRp189 triliun.

Mahfud yang juga menjabat sebagai ketua Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) itu juga mengatakan penyidik Ditjen Bea Cukai telah menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) kasus impor emas Rp189 triliun pada 19 Oktober 2023 lalu.

Mahfud mengklaim penyidik Ditjen Bea Cukai telah memperoleh bukti permulaan terjadinya tindak pidana kepabeanan dalam kasus ini. Ia menyebut transaksi mencurigakan impor emas ini terjadi dalam periode 2017-2019.

"SB ini inisial orang, yang bekerja sama dengan perusahaan di luar negeri. Ditemukan fakta pemalsuan data kepabeanan yang menyebabkan hilangnya pungutan pph sesuai pasal 22 atas emas batangan eks impor seberat 3,5 ton," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (1/11).

Mahfud menyebut modus kejahatan dilakukan oleh SB dalam kasus ini mengkondisikan seolah emas batangan yang diimpor telah diolah menjadi perhiasan.

Padahal, kata Mahfud, emas batangan tersebut diduga beredar di perdagangan dalam negeri. Menurutnya, SB turut memanfaatkan orang yang bekerja dengannya sebagai instrumen melakukan tindak pidana kepabeanan, perpajakan, dan TPPU.

"Dengan demikian, grup SB telah menyalahgunakan surat ketetapan bebas PPH pasal 22," katanya.

Mahfud tak merinci siapa inisial SB tersebut. Namun, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1549 K/Pid.Sus/2017 inisial SB merujuk pada Siman Bahar.

Siman merupakan Direktur PT Loco Montrado yang memang terlibat dalam kasus impor emas.

Dalam surat putusan tersebut, Siman selaku Direktur PT Loco Montrado menjalin kerja sama dengan Direktur PT Tujuan Utama Dicson Luisdyanto.

Perjanjian kerja sama yang ditandatangani pada 25 Februari 2015 itu itu dilakukan untuk pengerjaan pembuatan perhiasan emas yang dipesan oleh perusahaan Hong Kong, Xin Zhong Cheng PTE, Ltd.

Skema kerja sama tiga perusahaan di atas yaitu PT Tujuan Utama mengimpor emas batangan (bahan baku perhiasan) dari Xin Zhong Cheng PTE, Ltd. Kemudian, PT Tujuan Utama menyerahkan emas batangan itu PT Loco Montrado untuk diolah menjadi perhiasan.

Setelah emas diolah, PT Tujuan Utama mengekspor kembali perhiasan emas tersebut ke Xin Zhong Cheng PTE, Ltd.

Pada 14 Januari 2016 PT Loco Montrado, Siman Bahar memberitahukan kepada Jessy selaku staf PT Tujuan Utama melalui telepon bahwa dari hasil pengolahan bahan baku emas menjadi perhiasan terdapat sisa bahan baku emas sebanyak 218.039,36 gram.

Singkat cerita, pada 21 Januari 2016, Siman Bahar mengirim sisa hasil produksi/scrap jewelry sebanyak 27 package scrapemas yang telah dimurnikan dibentuk pilinan dan batangan (ingot).

Emas itu dikirim dalam keadaan terbungkus rapi dan dilakban coklat sejumlah total 218.039,36 gram kepada PT Tujuan Utama, sebagaimana disebutkan dalam Surat Jalan nomor TU/02/I/ 2016 tanggal 21 Januari 2016 dengan isi invoice disebutkan sebagai scrap jewelry.

Setelah diterima PT Tujuan Utama, emas itu akan dikirimkan lagi ke Xin Zhong Cheng PTE, Ltd di Hong Kong. Namun, Dicson selaku Direktur PT Tujuan Utama menyebutkan emas batang yang akan diimpor itu adalah perhiasan senilai US,86 juta.

Dengan kata lain, Dicson mengaku sebagai produsen Gold Jewelry tujuan ekspor untuk mendapat fasilitas tidak dipungut PPh Pasal 22 Impor emas batangan yang seharusnya 2,5 persen dari nilai impor.

Dicson menyadari PT Tujuan Utama tidak mempunyai izin berupa Surat Persetujuan Ekspor sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/MDAG/PER/7/2012 tanggal 18 Juli 2012 untuk mengekspor scrap jewelry.

[Gambas:Video CNN]

Darah yang membakar jiwa

6.500 Buruh 7 Perusahaan Tekstil Terkena Badai PHK******

Konfederasi Serikat PekerjaNusantara (KSPN) mengklaim 6.500 buruhdi 7 perusahaan tekstil dan produk tekstil(TPT) terkena badai pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Data kami sejak Januari 2023 sampai dengan Oktober 2023 ada 7 perusahaan TPT melakukan perumahan dan PHK pekerja dengan total jumlah 6.500-an. Tersebar di Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Ini masih terus update dan bisa bertambah," kata Presiden KSPN Ristadi kepada CNNIndonesia.com, Kamis (2/11).

Ristadi tak bisa merinci daftar perusahaan yang memecat para pekerjanya itu. Ia menyebut 7 perusahaan tekstil tersebut keberatan diungkap ke publik karena akan merembet ke urusan perbankan dan calon pembeli.

"Masalah utama yang sudah kami ketahui adalah banyaknya barang TPT impor legal dan ilegal menguasai pasar domestik. Sehingga produk-produk tekstil orientasi lokal menumpuk di gudang, tidak laku karena kalah bersaing harga. Banyak perusahaan TPT cash flow-nya berdarah-darah dan tidak kuat," tuturnya.

Ristadi berharap pemerintah bisa serius mengimplementasikan sederet kebijakan pro-pengusaha lokal. KSPN mendesak negara benar-benar memberantas barang impor ilegal tersebut.

Menurutnya, sederet kebijakan pembatasan barang impor yang belakangan diterbitkan pemerintah belum akan efektif. Ia meramal aturan membendung banjir barang luar itu baru akan terasa efeknya paling cepat 6 bulan ke depan.

Itu pun dengan syarat; penegakan hukumnya serius.

Teranyar, S&P Global mencatat Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia turun ke posisi 51,5 pada Oktober 2023. Ini melambat 0,8 poin ketimbang bulan sebelumnya yang menyentuh 52,3.

Bahkan, laju PMI manufaktur Indonesia pada Oktober 2023 menjadi yang terendah sejak Mei 2023 atau lima bulan terakhir.

[Gambas:Video CNN]

Pahlawan Terkuat dan Gadis Monster

Bulog Teken Kontrak Impor Beras 1 Juta Ton dari 4 Negara******

Perum Bulog meneken kontrakimpor beras sebesar 1 juta ton dari kuota tambahan penugasan 1,5 juta ton dari empat negara. Keempat negara tersebut yakni Thailand, Vietnam, Pakistan, dan Myanmar.

Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto mengatakan penambahan tersebut dilakukan sebagai upaya memperkuat cadangan beras pemerintah hingga 2024.

Ia menegaskan Bulog akan melaksanakan penugasan importasi beras dari negara mana saja yang memungkinkan dan memenuhi semua standar persyaratan.

Suyamto juga mengatakan meski pemerintah memberikan tambahan kuota penugasan impor sebanyak 1,5 juta ton, pelaksanaan akan disesuaikan dengan kebutuhan penyaluran dalam negeri.

Ia menjelaskan stok beras yang dikuasai Bulog saat ini sebanyak 1,45 juta ton. Kemudian dengan tambahan penugasan impor baru, maka jumlahnya akan semakin kuat untuk memenuhi kebutuhan penyaluran sampai tahun depan dalam upaya mempertahankan stabilitas harga beras.

Suyamto mengatakan pihaknya juga melakukan pemantauan intensif terkait harga beras saat ini. Menurut pihak tersebut, kenaikan harga beras disebabkan beberapa faktor, baik eksternal maupun internal dalam negeri, seperti El Nino dan situasi dalam negeri yang baru memasuki musim tanam.

"Masyarakat tidak perlu khawatir, pemerintah melalui Bulog menjamin kebutuhan beras tersedia di masyarakat dengan harga terjangkau walau di pasaran ada sedikit kenaikan harga. Kami melakukan pemantauan secara terus menerus di tengah situasi saat ini agar tetap terkendali," imbuh dia.

Hingga saat ini, Bulog menggelontorkan beras operasi pasar atau stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) di seluruh Indonesia dengan jumlah total sebanyak 885 ribu ton.

Upaya stabilisasi tersebut akan terus berlanjut hingga harga beras di pasaran stabil.

Selain itu, Bulog juga sedang menyalurkan beras bantuan pangan untuk September, Oktober, dan November dengan jumlah total sebanyak 641 ribu ton kepada masyarakat kurang mampu di seluruh Indonesia.

[Gambas:Video CNN]