money go pinjaman online

Pedang yang sombong mengguncang dunia

Harga Emas Menanjak ke Rp1,073 Juta per Gram******

Harga jual emasPT Aneka Tambang (Persero) Tbk atauAntam berada di posisi Rp1,073 juta per gram pada Selasa (4/4). Harga emas Antam per gram ini naik Rp5.000 dibandingkan harga pada perdagangan sebelumnya.

Senada, harga pembelian kembali (buyback) naik Rp5.000 dari Rp955 ribu per gram ke Rp960 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp586 ribu, 2 gram Rp2,08 juta, 3 gram Rp3,10 juta, 5 gram Rp5,14 juta, 10 gram Rp10,22 juta, 25 gram Rp25,43 juta, dan 50 gram Rp50,79 juta.

Harga jual emas tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pembeli yang tidak menyertakan NPWP dikenakan potongan pajak lebih tinggi sebesar 0,9 persen.

Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX turun 0,10 persen menjadi US.998,4 per troy ons. Sedangkan harga emas di perdagangan spot minus 0,14 persen ke US.981,8 per troy ons pada pagi ini.

Senior Analis DCFX Lukman Leong memprediksi harga emas akan berkilau hari ini. Ia mengatakan pelemahan dolar AS hingga turunnya imbal hasil obligasi AS menjadi faktor pendukung penguatan emas.

"Ini terjadi setelah data manufaktur AS yang mengecewakan meredakan ekspektasi akan suku bunga The Fed ke depan," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, Lukman memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang supportUS.960 per troy ons danresistanceUS.000 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]

Dongeng dunia yang berbeda

Mengenal Skema Dana Pensiun BUMN yang Disebut Erick Thohir Bermasalah******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan sebesar 65 persen dana pensiunperusahaan pelat merah bermasalah. Hanya 35 persen saja yang mampu mengelola duit pensiun dengan baik.

Oleh karena itu, Erick intens berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut kasus dugaan korupsi dana pensiun BUMN, termasuk kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero).

"Kemarin saya warning, setelah Jiwasraya, Asabri, sekarang kita mendorong investigasi audit untuk dana-dana pensiun BUMN yang kemarin saya melihat bukunya ini 35 persen sehat dan 65 persen sakit. Kita harus antisipasi karena ini bisa angkanya cukup besar," ucap Erick beberapa waktu lalu.

Risiko pengembangan dana PPMP umumnya ditanggung sepenuhnya oleh pemberi kerja. Namun, pengelola dana dapat menetapkan skema program pensiun yang memungkinkan pemberi kerja dan peserta menanggung risiko secara bersama-sama.

Celah dan modus korupsi pengelolaan yang tidak transparan

Terkait pengelolaan dana pensiun, ke depan Erick sempat punya wacana untuk mengonsolidasikan beberapa dana pensiun BUMN.

Erick pun mengkhawatirkan bom waktu dari pengelolaan dana pensiun perusahaan BUMN yang tercatat minus Rp9,8 triliun per 2021 lalu itu. Ia menilai apabila dana pensiun BUMN tidak diintervensi, maka ledakan masalah besar bisa terjadi.

"Ini akan ledakan satu dua tahun ke depan kalau tak ada intervensi hari ini," ujarnya.

Selama ini, sambungnya, dana pensiun BUMN dikelola sendiri oleh manajemen perusahaan pelat merah terkait. Imbasnya, apabila ada masalah, tidak terdeteksi.

Lihat Juga : Kemnaker Imbau Gojek Dkk Beri Insentif Pengganti THR ke Ojol

Menurut Erick, modus korupsi uang sering dilakukan lembaga pengelola dana pensiun perusahaan pelat merah. Salah satunya, sengaja menghilangkan aset.

Ia menyebut dari sekian lembaga dana pensiun yang melakukan korupsi, dua di antaranya adalah Asabri dan Jiwasraya. Karenanya, ia berharap ke depannya direksi BUMN hanya akan mewarisi kebaikan, bukan masalah seperti kedua dana pensiun tersebut.

Erick mengatakan saat ini pihaknya makin meningkatkan kerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah untuk memelototi direksi BUMN. Jika ada yang ketahuan korupsi, maka akan dikenakan sanksi.

Dikelola pensiunan, bukan ahli

Sementara itu, Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury mengungkapkan 65 persen dana pensiun bermasalah gara-gara dikelola oleh para pensiunan. Ia mengatakan pengelolaan dana pensiun seharusnya dilakukan oleh ahlinya yang paham soal investasi.

"Jadi ini salah satu yang perlu dilakukan adalah yang mengelola (dana pensiun BUMN) harus ahlinya, jangan sampai dikelola oleh, mohon maaf, para pensiunan yang nggak memahami juga mengenai investasi," kata Pahala.

Selain paham mengenai investasi, Pahala menegaskan pengelola dana pensiun BUMN harus paham mengenai kebijakan-kebijakan yang sesuai, dilihat dari best practicealias pengalaman terbaik orang tersebut.

Meski menyebut banyak pensiunan yang mengelola dana pensiun BUMN, Pahala menekankan hal tersebut bukan menjadi permasalahan utama penyelewengan dana pensiunan perusahaan pelat merah.

"Banyak (para pensiunan). Bukan masalah di pensiunan, masalahnya apakah dikelola oleh orang yang betul-betul punya keahlian mengelola itu. Bukan masalah pensiunan," tutur Pahala.

[Gambas:Video CNN]

Pedang Bintang Suci

Syarat Baru Erick Buat Komisaris BUMN: Punya NPWP dan Taat Pajak******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir punya syarat baru bagi calon komisaris perusahaan pelat merah, yakni harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan taat pajak.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Beleid ini resmi ditetapkan pada 20 Maret 2023 dan mencabut beberapa aturan sebelumnya.

"Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir," tulis Pasal 18 ayat 1 huruf G beleid tersebut, dikutip Rabu (5/4).

Revisi pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara juga tidak mencantumkan syarat NPWP dan taat pajak bagi calon komisaris BUMN.

Selain itu, syarat baru lainnya bagi calon komisaris BUMN tertuang dalam Pasal 18 ayat 1 huruf C Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 yang berbunyi:

Kemudian, di Pasal 18 ayat huruf E muncul aturan baru yang menyebut bahwa calon komisaris BUMN tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota dewan komisaris.

"Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN/anak perusahaan yang bersangkutan," tulis beleid tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Dewa super dari dewa tertentu, Marvel

Melihat Gurita 15.906 Proyek China di Indonesia******

. Bahkan, capaian itu menobatkan Negeri Tirai Bambu menjadi investorketiga terbesar di Tanah Air.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan dengan bangga memamerkan capaian China tersebut yang merupakan akumulasi sejak 2014 hingga 2022.

"Sehingga bersama-sama dengan Tiongkok kita berjuang menjadi negara maju di 2045 nanti," tulis Luhut di akun Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, dikutip Rabu (5/4).

Menko Marves Luhut tak merinci daftar proyek China di Indonesia. Namun, ada beberapa proyek jumbo RI yang sudah dikenal merupakan andil Negeri Tirai Bambu, yakni Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Selain KCJB, ada juga proyek-proyek fantastis lain yang merupakan sinergi Indonesia-China. Berikut daftar 5 proyek RI yang dibiayai China:

1. Kereta Cepat Jakarta-Bandung

China sukses mengalahkan Jepang dalam rebutan tender proyek KCJB. Mereka menawarkan proyek dengan nilai US,5 miliar atau lebih murah dari Jepang yang mematok US,2 miliar.

Namun, pembengkakan biaya (cost overrun) dalam pembangunan proyek ini terus menanjak, bahkan menembus US,2 miliar atau sekitar Rp 18 triliun. Luhut sampai harus terbang ke China untuk negosiasi bunga utang tersebut.

Rencananya, KCJB beroperasi Agustus 2023. Luhut mengklaim kereta cepat bakal jadi kado terindah HUT ke-78 Republik Indonesia.

2. Pabrik Baterai Listrik di Kawasan Industri Morowali

Selain kereta cepat, China ada di balik proyek Kawasan Industri Morowali alias Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah. Luhut mengklaim kawasan ini menjadi pabrik bahan baku baterai terbesar di dunia.

Investor pabrik ini adalah perusahaan baterai terbesar China CATL, perusahaan daur ulang baterai GEM, Tsingshan Group, dan perusahaan Jepang Hanwa.

Luhut menyebut investasi awal mencapai US0 juta. Namun, investor telah berkomitmen untuk menanamkan investasi hingga US,2 miliar selama lima tahun ke depan, terhitung sejak 2019.

3. Pengolahan Bijih Nikel di Morowali

PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) merupakan perusahaan pengolahan bijih nikel yang dimiliki pengusaha tambang asal China bernama Tony Zhou Yuan. Pusat operasinya ada di Desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah dengan kapasitas produksi 1,8 juta ton per tahun.

Pabrik smelter PT GNI dibuka dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 27 Desember 2021. PT GNI bahkan masuk daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) di bidang hilirisasi mineral dan batu bara (minerba).

"Saya sangat menghargai, mengapresiasi pembangunan smelter oleh PT GNI dan ini akan memberikan nilai tambah yang tidak sedikit dari bijih nikel yang diolah menjadi feronikel. Ini nilai tambahnya meningkat 14 kali," kata Jokowi.

Berdasarkan data di situs GNI, mereka melakukan ekspor perdana produk hasil olahan nikel pada 20 Januari 2022. Hasil olahan yang diekspor adalah produk turunan nikel dalam bentuk nickel pig iron (NPI) atau feronikel.

Bos sekaligus Direktur Operasional PT GNI Tony Zhou Yuan menyebut ada 13.650 ton feronikel yang diekspor ke China. Nilai ekspornya mencapai US juta.

Bersambung ke halaman berikutnya...

PLTA Sungai Kayan dan Tol Medan Kualanamu

Panduan Dewi Bintang

3 Alasan BPKP Tak Mau Rekomendasikan Pemerintah Beli KRL Bekas Jepang******

Anggota Komisi VI DPRRI Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengungkapkan ada tiga alasan mengapa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merekomendasikan pemerintah untuk menolak impor KRL bekasdari Jepang.

Pertama, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) diklaim BPKP mampu mengangkut penumpang dengan armada kereta yang ada. Berdasarkan data 2019 ada 1.078 unit armada KRL yang mengangkut 336,3 juta penumpang.

Saat ini, armada telah KCI bertambah menjadi 1.114 unit dengan jumlah penumpang yang turun ke angka 273 juta orang.

"Contoh lineBogor dan line Cikarang padat, kok hanya diberikan 8 gerbong? Seharusnya lebih dibandingkan line Serpong dan line Tangerang yang tidak terlalu padat penumpangnya," tutur Andre kepada CNNIndonesia.com, Rabu (5/4).

Ketiga, Andre mengatakan review BPKP menyebut biaya beli KRL bekas memang murah, tapi akan membengkak karena biaya perawatan dan suku cadang. Sehingga jatuhnya opsi impor KRL bekas dari Jepang tetap butuh biaya besar dan sebaiknya KCI membeli kereta baru.

Namun, ia kembali menyerahkan keputusan kepada pemerintah dengan hasil audit BPKP tersebut. Apakah nanti tetap impor bekas atau menolak.

"Kepala BPKP Ateh (Muhammad Yusuf Ateh) sudah menyerahkan hasil audit itu ke Pak Menko Marves Luhut, 27 Maret lalu. Kami telah mendengar hasil audit itu, untuk itu kami Komisi VI berencana memanggil Kementerian BUMN, KCI, dan KAI. Rencananya pekan depan," kata dia.

Kendati demikian, Andre belum merinci tanggal pasti pemanggilan tersebut. Ia hanya menegaskan bahwa kritik DPR terhadap rencana impor KRL bekas beralasan kuat.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Pedang Kaisar Dewa

Nelangsa Driver Ojol, Merasa Dieksploitasi Tapi Tak Diberi THR******

Menteri KetenagakerjaanIda Fauziyah mengatakan pengemudi ojekonlinealias driverojol tidak akan mendapatkan tunjangan hari raya (THR) Lebaran seperti pekerja lainnya. Hal ini lantaran driver ojol bekerja di bawah skema kemitraan.

Berdasarkan Peraturan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, pekerja yang berhak menerima THR adalah pekerja yang mempunyai hubungan kerja dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Drivel ojol tak termasuk.

Kendati demikian, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan perusahaan tidak dilarang jika ingin memberikan THR kepada mitranya.

Lantas bagaimana pendapat driverojol mengenai hal tersebut?

Adi, salah satu driver ojol di Jakarta, mengatakan THR sangat dibutuhkan para pengemudi, terutama yang menjadikan kerja 'ngojek' sebagai penghasilan utama. Meskipun bekerja dengan sistem kemitraan, driverojol berkontribusi besar terhadap bisnis perusahaan.

"Jadi harusnya sih dapat (THR) juga. Ibaratnya bonus buat kita," kata Adi kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (5/4).

Lihat Juga : 147 Ribu PNS Sudah Terima THR

Menurut Adi, pemerintah seharusnya mengeluarkan kebijakan yang juga mengatur THR bagi pekerja dengan sistem kemitraan. THR tidak semestinya menjadi hak pekerja yang mempunyai hubungan kerja PKWT dan PKWTT.

"Untuk pemerintah, tolong beri kebijakan yang bijak untuk kami yang menggantungkan hidup di jalan," katanya.

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia Igun Wicaksono mengatakan driverojol memang tidak pernah menerima THR dari pihak perusahaan. Alasan perusahaan, driver hanya bekerja sebagai mitra. Padahal, driver ojol merupakan ujung tombak yang memberikan keuntungan besar bagi pemilik platform.

"Dampak yang kami rasakan adalah ojol ini sebagai mitra yang dieksploitasi oleh perusahaan aplikasi, sedangkan tidak pernah diperhatikan tunjangannya menjelang hari raya," kata Igun.

Menurutnya, pihak perusahaan tidak pernah berinisiatif memberikan tunjangan kepada driverojol. Padahal, driver sudah mengeluh selama bertahun-tahun karena tidak dapat mendapat THR.

"Sudah berkali-kali, setiap tahun dikeluhkan juga tidak pernah ada tanggapan (perusahaan). Tanggapannya hanya dibilang, ya ojek onlinehanya sebagai mitra bukan pekerja mereka," ungkapnya.

Igun menambahkan perusahaan biasanya hanya memberikan bingkisan kepada beberapa drivertertentu yang dianggap berkinerja bagus. Namun, kebanyakan driveryang tidak mendapatkan apapun.

Maka dari itu, Igun meminta pemerintah mengeluarkan aturan jelas yang mengatur driverojol sehingga mereka bisa mendapatkan hak-hak seperti pekerja lainnya.

"Selagi ojol masih berstatus ilegal, pemerintah dan negara tidak memberikan status hukum kepada ojol maka ojol tetap akan menjadi subjek atau objek eksploitasi dari perusahaan aplikasi," katanya.

[Gambas:Video CNN]