situs slot gacor terbaik dan terpercaya

Sistem pelatihan super

Alami Kendala, Program Sertifikasi Halal Baru Tercapai 4 Juta******

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengakui target 10 juta sertifikasi halalmasih jauh dari harapan.

Ma'ruf menuturkan pihaknya belum menerima laporan secara detail mengenai capaian target dan juga kendala-kendala yang dihadapi. Namun, ia akan terus mendorong penuntasan target ini.

"Menurut informasi, sudah 4 juta, ya artinya memang belum mencapai target. Nah, itu yang akan kita coba bagaimana (menuntaskan target)," tuturnya dikutip dari keterangan resmi, Jumat (15/3).

Menurut Ma'ruf, pemerintah selama ini terus berkomitmen mendorong sertifikasi halal ini. Adapun upaya itu antara lain dengan menyiapkan berbagai infrastruktur pendukungnya.

"Karena itu, kalau ada kendala-teknis teknis, nanti kita akan cari kita akan terus [atasi] supaya layanan sertifikasi ini terus cepat dilakukan," ujarnya.

Ia pun mengungkapkan optimismenya bahwa target 10 juta sertifikasi halal dapat diwujudkan.

"Optimisme tercapai," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pengawal pribadi dari dunia lain

BSI Institute: Hilirisasi Nikel Untungkan Ekonomi RI Sampai Rp514 T******

Bank Syariah Indonesia (BSI) Institute memaparkanhilirisasi nikel mampu memberikan nilai tambah pada ekonomi RI hingga Rp514 triliun (US miliar) pada 2022.

Head of BSI Institute Luqyan Tamanni pun mengatakan kebijakan hilirisasi merupakan "kebijakan harga mati" yang diambil pemerintah untuk memastikan terwujudnya Indonesia Maju 2045.

Lihat Juga : Mengintip Kondisi Ekonomi Kenya yang Presiden Girang Dikunjungi Jokowi

Menurut Luqyan, hilirisasi merupakan salah satu solusi atas potensi de-industrialisasi dan juga upaya memanfaatkan bonus demografi semaksimal mungkin.

Ia mengatakan hilirisasi juga bertujuan mengoreksi nilai tambah ekonomi yang hilang dan penerimaan devisa dari berbagai aktivitas pemrosesan komoditas utama Indonesia ke negara tetangga.

"Kemandirian dalam hal pemanfaatan sumber daya alam dapat mendorong energi penduduk Indonesia, yang secara demografi semakin muda ini (memasuki dekade bonus demografi)," ucap Luqyan.

Dalam laporan terbarunya ini, BSI Institute menyinggung juga diskursus kebijakan hilirisasi Indonesia yang memang tengah disorot lembaga internasional lantaran dianggap tidak sejalan dengan globalisasi dan rezim perdagangan bebas.

"Di era Industri 4.0, pemerintah cenderung mengabaikan strategi industri demi integrasi ekonomi global dan liberalisasi pasar. Namun, perkembangan keadaan saat ini dan Covid-19 membuat beberapa negara memprioritaskan kebijakan industri nasional untuk menjaga dan mempromosikan industri domestik mereka," bunyi laporan BSI Intitute tersebut.

"Melindungi industri dalam negeri dari persaingan asing yang tidak sehat adalah langkah utama dalam strategi industri, misalnya menetapkan tarif atau hambatan perdagangan lainnya untuk melindungi produsen dalam negeri dari persaingan tidak sehat."

Pemerintah memang tengah gencar melakukan hilirisasi nikel yang dinilai bisa menciptakan nilai tambah dan membuka lapangan kerja.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berulang kali menyampaikan dengan hilirisasi, nilai perdagangan nikel mengalami peningkatan. Ia juga menyebut kebijakan hilirisasi nikel telah membuka lapangan kerja hingga 40 kali lipat.

Ia memberi contoh hilirisasi nikel di Sulawesi Tengah yang bisa menyediakan pekerjaan bagi 71.500 tenaga kerja. Padahal, sebelumnya, hanya 1.800 tenaga kerja yang terangkut dalam pengolahan nikel di wilayah itu.

Meski begitu, sejumlah ekonom sanksi terhadap kebijakan hilirisasi nikel ini yang justru diyakni akan lebih banyak menguntungkan negara asing ketimbang negeri sendiri.

Senjata kekaisaran

Arsitek Jembatan Lengkung LRT Respons Tudingan Salah Desain******

Arsitekjembatan lengkung (longspan) Gatot Subroto-Kuningan LRT Jabodebek Arvilla Delitriana angkat suara mengenai tudingan proyek tersebut salah desain.

Wanita yang akrab disapa Dina ini menegaskan perencanaan proyek tersebut sudah dilakukan dengan baik dan tidak ada kesalahan dalam perancangan.

"Tidak ada salah desain, tidak ada salah perkiraan, semua sudah direncanakan dengan baik," ujar Dina saat diwawancara CNN Indonesia Bisnis & Referensi pada Selasa (8/8).

"Kecepatan itu sangat tergantung dari trase yang dilewati, apakah trase jalan, trase jembatan, atau track. Trase sangat terkait dengan lingkungan di sekitarnya," terangnya.

"Ada ahlinya yang sudah merancang sedemikian rupa supaya trase LRT Kuningan ini bisa dilewati oleh LRT yang sudah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk kecepatan. Kami sebagai perencana jembatan menyesuaikan hal tersebut," sambungnya.

Dina juga memastikan komunikasi antar berbagai pihak terkait sudah dilakukan dengan baik.

"Selalu ada pembahasan mengenai kriteria desain, jembatan ini mau berfungsi sebagai apa kemudian nanti apa yang akan lewat, berapa kecepatannya itu sudah dibahas di awal," ujarnya.

Sebagai perencana jembatan, ia menilai lebih sulit untuk merancang jembatan yang lengkungnya kecil. Namun, untuk proyek ini, dari awal disampaikan bahwa kondisi terbatas. Apabila ingin lengkung besar maka ada kendala pembebasan lahan.

"Gedung-gedung di sekitar harus menyingkir dulu. Saya yakin pembebasan lahannya pasti akan sangat mahal," ujarnya.

Lebih lanjut, ia juga memastikan keamanan dari jembatan lengkung itu. Dalam pembangunan, jembatan itu dirancang untuk bisa dilewati LRT dengan kecepatan sekitar 35 km per jam. Selain itu, serangkaian uji coba, termasuk dengan beban, yang melibatkan pihak kompeten juga sudah dilakukan.

"Disampaikan ke kami itu (kecepatan) sekitar 35 km per jam, aturan untuk lengkung seperti ini, tetapi ada faktor-faktor lain terkait safety, yang sepahaman kami ini dari LRT yang paham, mungkin ada softwarenya, sehingga disepakati 20 km per jam," ujarnya.

Kesalahan desain LRT Jabodebek disampaikan oleh Kartika Wirjoatmodjo Selasa (1/8) lalu.

"Itu salah desain karena dulu Adhi sudah bangun jembatannya, dia tidak mengetes sudut kemiringan keretanya. Jadi sekarang kalau belok harus pelan sekali, karena harusnya lebih lebar tikungannya," kata Tiko seperti dikutip dari detik.com.

"Kalau tikungannya lebih lebar dia bisa belok sambil speed up, karena tikungannya sekarang udah terlanjur dibikin sempit, mau enggak mau keretanya harus jalan hanya 20 km per jam, pelan banget," tambahnya.

Lanjutnya, hal itu terjadi karena pembangunan prasarana tidak berkomunikasi dengan pihak yang membangun sarananya.

Selain desain, Tiko juga menyebut LRT Jabodebek memiliki 2 masalah lain. Pertama terkait ketersediaan sistem integrator.

Ia mengatakan ada enam komponen dalam proyek LRT Jabodebek.

Mereka adalah prasarana yang disiapkan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk, kereta yang disiapkan oleh PT INKA (Persero), software development yang digarap oleh Siemens, persinyalan oleh PT Len Industri (Persero), dan lain-lain.

Namun, Tiko mengatakan tidak ada sistem integrator pada proyek ini. Padahal, pada proyek besar seharusnya ada.

"Jadi semua komponen project ini berjalan liar, tanpa ada integrator di tengah," katanya.

Untuk mengatasi masalah ini, ia sudah membuat project management office (PMO). PMO ia tugaskan untuk memastikan integrasinya tercipta.

Masalah kedua terkait spesifikasi kereta yang digunakan dalam proyek LRT. Ia sempat menerima keluhan dari Siemens. Hal itu lantaran spesifikasi kereta antara satu dengan yang lain berbeda-beda.

"Siemens suatu hari call meeting, komplain sama saya 'Pak ini software-nya naik cost-nya, kenapa, spec keretanya INKA ini baik dimensi, berat maupun kecepatan dan pengeremannya berbeda-beda satu sama lain' Jadi 31 kereta beda spesifikasinya semua, jadi software-nya mesti dibikin toleransinya lebih lebar supaya bisa meng-captureberbagai macam spesifikasi tadi itu," paparnya.

[Gambas:Video CNN]

Mulai penjara bawah tanah

Ekonom Minta Eksportir Bandel Tak Parkir Dolar AS di RI Disanksi Tegas******

Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal meminta pemerintah tegas memberi sanksi administratif kepada eksportir yang tak mau menyimpan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di perbankan lokal sebesar 30 persen selama tiga bulan.

"Terkait dengan DHE, sanksi administratif itu menurut kami perlu dilakukan," ujar Faisal dalam acara Mid Year CORE Indonesia 2023, Kamis (27/7).

Adapun sanksi administratif yang dimaksud adalah penangguhan izin ekspor.

Namun, keuntungan ini tak disimpan di perbankan Tanah Air. Para eksportir malah menyimpan DHE mereka di luar negeri, Singapura misalnya.

"Nah ini tidak bagus, di banyak negara ini didorong sebetulnya (devisa) hasil ekspor itu di ditarik ke dalam negeri," imbuh Faisal.

Di sisi lain, ia juga menyebut dengan banyaknya DHE diparkir di dalam negeri, maka rupiah pun berpotensi menguat.

Kewajiban menyimpan DHE di dalam negeri sendiri tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Lalu, DHE SDA yang dimaksud berasal dari hasil barang ekspor sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.

"DHE SDA yang telah dimasukkan dan ditempatkan eksportir ke dalam rekening khusus DHE SDA wajib tetap ditempatkan paling sedikit sebesar 30 persen dalam sistem keuangan Indonesia selama jangka waktu tertentu," tulis Pasal 7 ayat 1 aturan ini.

Untuk jangka waktu ditetapkan dalam Pasal 7 ayat 2 PP 36/2023 ini dengan bunyi, "Jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat tiga bulan sejak penempatan dalam rekening khusus DHE SDA."

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban penempatan DHE SDA ini akan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Dalam aturan ini disebutkan juga bahwa pengusaha yang wajib menyimpan DHE SDA nya adalah yang memiliki nilai ekspor pada Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE) minimal US0 ribu. Jika di bawah nilai tersebut, maka tak wajib memarkir DHE nya di perbankan.

Namun, bagi pengusaha yang nilai ekspornya nya di bawah US0 ribu bisa secara sukarela menempatkan DHE SDA nya di perbankan atau lembaga keuangan pemerintah lainnya.

Selain itu, dalam aturan ini ditetapkan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menjadi pengawas pelaksanaan atas kewajiban pemasukan DHE SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia.

Dalam pengawasan ini, jika BI dan OJK menemukan ada eksportir yang 'nakal' dan tidak mengikuti aturan DHE tersebut, maka akan dikenakan sanksi administratif.

"Pengenaan sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan," mengutip Pasal 16 ayat (2).

[Gambas:Video CNN]

Menyaksikan Bintang di Era Pertama

Melihat Gaji Eselon I PNS yang Kata Kemenpan RB Timpang dengan Direksi******

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menilai gaji pegawai negeri sipil (PNS) eselon I jauh lebih rendah dibanding dengan direksi perusahaan.

Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan SDM Aparatur KemenPAN-RB Aba Subagja gaji PNS itu jauh lebih rendah. Padahal, beban kerja yang diampu keduanya sama.

Karenanya, ketimpangan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa revisi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN harus dilakukan. Hal ini memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi PNS.

Menurut Aba, saat ini sistem penggajian PNS belum adil dan merata. Misalnya, ada yang menerima fasilitas dan gaji seperti air mengalir, tapi ada juga yang seret.

"Sistem penggajian kita juga belum padahal itu harapan paling besar. Jadi ada yang mata air dan ada yang air mata, jadi belum semua merata," jelasnya.

Lantas, seperti apa perbandingan gaji PNS eselon I dan direksi perusahaan?

Gaji PNS Eselon I

Eselon I merupakan jabatan struktural atau eselon tingkat tertinggi. Jenjang pangkat eselon I ada 2 yaitu eselon IA dan eselon IB dengan yang golongan tertinggi IV/e dan golongan terendah IV/d.

Adapun contoh jabatan eselon I seperti ketua, sekretaris jenderal, inspektur jenderal, direktur jenderal.

Untuk besaran gaji pokok, jika mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil, besaran gaji eselon I atau golongan IV/e adalah Rp3.593.100 sampai dengan Rp5.901.200. Sementara, untuk pejabat eselon I golongan IV/d adalah sebesar Rp3.447.200 sampai dengan Rp5.661.700.

PNS eselon I ini juga tak hanya mendapat gaji pokok, mereka juga dapat tunjangan kinerja dan tunjangan melekat. Berikut rinciannya:

1. Tunjangan Kinerja

Tunjangan kinerja PNS ditentukan oleh Peraturan Presiden (Perpres) nomor 37 tahun 2015. Tunjangan terendahnya ditetapkan sebesar Rp 5.361.800 untuk level jabatan pelaksana dan tertinggi sebesar Rp 117.375.000, untuk level jabatan tertinggi seperti eselon I atau Direktur Jenderal Pajak.

2. Tunjangan Suami/Istri

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977 diatur bahwa PNS yang memiliki istri/suami berhak menerima tunjangan istri/suami sebesar 5 persen dari gaji pokoknya.

3. Tunjangan Anak

Dalam PP Nomor 7 Tahun 1977, besaran tunjangan anak ditetapkan 2 persen dari gaji pokok untuk setiap anak, dengan batasan hanya berlaku untuk tiga orang anak

4. Tunjangan Makan

Besaran tunjangan makan diatur dalam PMK Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 yang diterbitkan Menteri Keuangan pada tanggal 29 Maret 2018.

Dalam beleid itu diatur PNS golongan Golongan IV atau Eselon I dapat Rp41 ribu per hari.

5. Tunjangan Jabatan

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural, besarannya Rp5,5 juta untuk eselon IA.

6. Tunjangan Umum

Berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil, besarannya yang diterima PNS Golongan IV sebesar Rp190 ribu.

Gaji Direksi Perusahaan

Gaji direksi sebenarnya berbeda-beda, tergantung perusahaan. Sebagai gambaran, coba lihat gaji direksi di perusahaan milik negara alias BUMN PT Pertamina (Persero).

Gaji perusahaan pelat merah ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh menteri BUMN.

Hal itu sesuai Peraturan Menteri BUMN PER-12/MBU/11/2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri BUMN Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.

Dalam aturan yang sama, gaji direksi lain ditetapkan dengan komposisi faktor jabatan. Rinciannya, wakil direktur utama 95 persen dari gaji direktur utama dan anggota direksi lain 85 persen dari gaji direktur utama.

RUPS/menteri dapat menetapkan besaran faktor jabatan yang berbeda dengan ketentuan tersebut apabila dipandang lebih dapat merefleksikan kepantasan dan kewajaran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota direksi serta kemampuan perusahaan.

Selain gaji, direktur utama perusahaan pelat merah juga bisa mendapatkan tantiem atau insentif kinerja, fasilitas dan berbagai tunjangan lain.

Berdasarkan laporan keuangan Pertamina 2022, kompensasi manajemen kunci alias direksi dan personil lain yang mempunyai peranan kunci dalam perusahaan mencapai US,9 juta atau sekitar Rp358,5 miliar (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

Apabila dibagi rata enam orang anggota direksi, maka setiap direksi mendapatkan Rp59,75 miliar per tahun atau Rp4,97 miliar per bulan tahun lalu. Kompensasi dirut, besarannya di atas nominal tersebut.

Untuk tahun ini, besaran kompensasi manajemen kunci bisa berbeda dibandingkan tahun lalu dengan mempertimbangkan kinerja perusahaan.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Xuantian dalam Tarian Dewa dan Setan

Arsitek Jembatan Lengkung LRT Respons Tudingan Salah Desain******

Arsitekjembatan lengkung (longspan) Gatot Subroto-Kuningan LRT Jabodebek Arvilla Delitriana angkat suara mengenai tudingan proyek tersebut salah desain.

Wanita yang akrab disapa Dina ini menegaskan perencanaan proyek tersebut sudah dilakukan dengan baik dan tidak ada kesalahan dalam perancangan.

"Tidak ada salah desain, tidak ada salah perkiraan, semua sudah direncanakan dengan baik," ujar Dina saat diwawancara CNN Indonesia Bisnis & Referensi pada Selasa (8/8).

"Kecepatan itu sangat tergantung dari trase yang dilewati, apakah trase jalan, trase jembatan, atau track. Trase sangat terkait dengan lingkungan di sekitarnya," terangnya.

"Ada ahlinya yang sudah merancang sedemikian rupa supaya trase LRT Kuningan ini bisa dilewati oleh LRT yang sudah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk kecepatan. Kami sebagai perencana jembatan menyesuaikan hal tersebut," sambungnya.

Dina juga memastikan komunikasi antar berbagai pihak terkait sudah dilakukan dengan baik.

"Selalu ada pembahasan mengenai kriteria desain, jembatan ini mau berfungsi sebagai apa kemudian nanti apa yang akan lewat, berapa kecepatannya itu sudah dibahas di awal," ujarnya.

Sebagai perencana jembatan, ia menilai lebih sulit untuk merancang jembatan yang lengkungnya kecil. Namun, untuk proyek ini, dari awal disampaikan bahwa kondisi terbatas. Apabila ingin lengkung besar maka ada kendala pembebasan lahan.

"Gedung-gedung di sekitar harus menyingkir dulu. Saya yakin pembebasan lahannya pasti akan sangat mahal," ujarnya.

Lebih lanjut, ia juga memastikan keamanan dari jembatan lengkung itu. Dalam pembangunan, jembatan itu dirancang untuk bisa dilewati LRT dengan kecepatan sekitar 35 km per jam. Selain itu, serangkaian uji coba, termasuk dengan beban, yang melibatkan pihak kompeten juga sudah dilakukan.

"Disampaikan ke kami itu (kecepatan) sekitar 35 km per jam, aturan untuk lengkung seperti ini, tetapi ada faktor-faktor lain terkait safety, yang sepahaman kami ini dari LRT yang paham, mungkin ada softwarenya, sehingga disepakati 20 km per jam," ujarnya.

Kesalahan desain LRT Jabodebek disampaikan oleh Kartika Wirjoatmodjo Selasa (1/8) lalu.

"Itu salah desain karena dulu Adhi sudah bangun jembatannya, dia tidak mengetes sudut kemiringan keretanya. Jadi sekarang kalau belok harus pelan sekali, karena harusnya lebih lebar tikungannya," kata Tiko seperti dikutip dari detik.com.

"Kalau tikungannya lebih lebar dia bisa belok sambil speed up, karena tikungannya sekarang udah terlanjur dibikin sempit, mau enggak mau keretanya harus jalan hanya 20 km per jam, pelan banget," tambahnya.

Lanjutnya, hal itu terjadi karena pembangunan prasarana tidak berkomunikasi dengan pihak yang membangun sarananya.

Selain desain, Tiko juga menyebut LRT Jabodebek memiliki 2 masalah lain. Pertama terkait ketersediaan sistem integrator.

Ia mengatakan ada enam komponen dalam proyek LRT Jabodebek.

Mereka adalah prasarana yang disiapkan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk, kereta yang disiapkan oleh PT INKA (Persero), software development yang digarap oleh Siemens, persinyalan oleh PT Len Industri (Persero), dan lain-lain.

Namun, Tiko mengatakan tidak ada sistem integrator pada proyek ini. Padahal, pada proyek besar seharusnya ada.

"Jadi semua komponen project ini berjalan liar, tanpa ada integrator di tengah," katanya.

Untuk mengatasi masalah ini, ia sudah membuat project management office (PMO). PMO ia tugaskan untuk memastikan integrasinya tercipta.

Masalah kedua terkait spesifikasi kereta yang digunakan dalam proyek LRT. Ia sempat menerima keluhan dari Siemens. Hal itu lantaran spesifikasi kereta antara satu dengan yang lain berbeda-beda.

"Siemens suatu hari call meeting, komplain sama saya 'Pak ini software-nya naik cost-nya, kenapa, spec keretanya INKA ini baik dimensi, berat maupun kecepatan dan pengeremannya berbeda-beda satu sama lain' Jadi 31 kereta beda spesifikasinya semua, jadi software-nya mesti dibikin toleransinya lebih lebar supaya bisa meng-captureberbagai macam spesifikasi tadi itu," paparnya.

[Gambas:Video CNN]