perangbola

Kembali ke masa kecil

Luhut Bakal Tindak Perusahaan Sawit Bandel Tak Berizin******

Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara akan menindak tegas perusahaan sawit tak berizin.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan selaku ketua pengarah Satgas mengatakan pada 2021 diketahui tutupan lahan perkebunan kelapa sawit dengan citra satelit adalah seluas 16,8 juta hektare (ha).

Dari total itu, seluas 10,4 juta ha hanya diperuntukkan untuk perkebunan swasta dan nasional, sisanya adalah perkebunan rakyat. Kemudian, dari total lahan itu, terdapat 3,33 juta ha perkebunan berada di kawasan hutan.

"Satgas akan dorong tiap pelaku usaha untuk melengkapi izin yang diperlukan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku," kata Luhut dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6).

Ia juga mengatakan Satgas mengimbau agar pelaku usaha melakukan pelaporan mandiri atas kondisi lahan perkebunan disertai dengan bukti izin usaha yang dimiliki. Dalam waktu dekat Satgas akan memulai proses self reportingdari perusahaan, koperasi dan rakyat.

Untuk perusahaan, mereka diimbau melaporkan informasi tersebut melalui website SIPERIBUN sejak 3 Juli hingga 3 Agustus 2023. Sedangkan, dalam halplatformpelaporan koperasi dan rakyat akan diinformasikan kemudian.

Secara paralel, kata Luhut, Satgas juga akan melakukan sosialisasi tentang mekanisme pelaporan mandiri bagi para pelaku usaha lebih lanjut. Sosialisasi nantinya dilakukan pada 3 Juli hingga 3 Agustus 2023.

"Saya harap satgas ini semua pelaku usaha bisa tertib dan berikan data sebenar-benarnya dan disiplin melaporkan kondisinya," tegas Luhut.

Ia menambahkan pemerintah akan menindak tegas para pelaku usaha yang tidak menghiraukan segala upaya yang ditempuh pemerintah untuk memperbaiki tata kelola industri kelapa sawit ini.

[Gambas:Video CNN]

Ning Zhanyan Qiao Cang

Dorong Produsen AMDK Kurangi Sampah, Asparminas Gelar Coaching Clinic******

Asosiasi Produsen Air Minum Kemasan Nasional (Asparminas) menegaskan komitmennya dalam mendukung upaya pengurangan sampah dengan mengadakan acara Sosialisasi dan Coaching Clinic mengenai implementasi Peraturan Menteri LHK No P75/2019 (P75). Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong para pengusaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) agar aktif dalam upaya mengurangi timbulan sampah di Indonesia.

Bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, acara ini dihadiri oleh lebih dari 30 peserta, baik secara langsung di kantor KLHK RI maupun secara daring.

Acara coaching clinicdimulai dengan sambutan dari Direktur Penanganan Sampah KLHK, Vinda Damayanti Ansjar. Dalam sambutannya, dia mengapresiasi Asparminas dan anggotanya yang telah berkomitmen dan terus berupaya mematuhi kewajiban pengurangan sampah.

Selain itu, Johan berharap KLHK dapat menyediakan insentif yang dapat mendorong pelaku usaha untuk melaksanakan pengurangan sampah dengan lebih cepat. Dia juga menegaskan bahwa Asparminas akan bekerja sama dengan mitra seperti bank sampah, pelapak, asosiasi daur ulang, dan pihak lainnya dalam melaksanakan peta jalan pengurangan sampah.

"Asparminas ke depannya akan terus melakukan upaya edukasi kepada anggota, seperti menuju zero emission, melestarikan sumber daya air, dan menerapkan energi baru terbarukan dalam produksi. Asparminas siap menjadi pionir dalam memajukan industri air minum kemasan," imbuhnya.

Asparminas juga berkomitmen untuk mendorong anggotanya agar menerapkan keberlanjutan dengan melakukan konservasi sumber daya air dan bertanggung jawab terhadap sampah kemasannya.

Dalam sesi diskusi, Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Madya, Agnes Swastika Ningrum, bersama dengan Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama, Rifky Ilhami, menyampaikan materi terkait Peraturan Menteri LHK Nomor P75/2019.

Mereka menekankan pentingnya komitmen dari para produsen dalam mengurangi timbunan sampah dan menyoroti target nasional maupun daerah yang ditetapkan sebesar 30 persen dari total sampah pada 2029.

Rifky juga menjelaskan target tersebut merujuk pada pengurangan sampah jenis kertas, logam, kaca, dan plastik. Dalam mencapai target ini, Kementerian LHK, khususnya Ditjen PSLB3, menekankan pentingnya kerjasama dengan berbagai pihak.

Sesi berlanjut dengan mentorisasi dari KLHK kepada anggota Asparminas dalam penyusunan Peta Jalan Pengurangan Sampah. Peserta aktif dan antusias dalam menyusun peta jalan sampah.

Sebagai puncak dari kegiatan sosialisasi dan coaching clinicini, Asparminas berhasil memotivasi 8 dari total 30 peserta yang berpartisipasi untuk menyerahkan dokumen Peta Jalan Pengurangan Sampah kepada pihak KLHK.

Melalui coaching clinicini, peserta diharapkan dapat mengambil langkah nyata dalam mengurangi sampah dan menjaga lingkungan. Dengan kerjasama semua pihak, Indonesia dapat mencapai target pengurangan sampah yang telah ditetapkan.

luar biasa mulia

Full Day Sale di Transmart Cuma Hari ini, Diskonnya Bikin Puas!******

Transmart Full Day Sale sudah berlangsung cuma di hari ini saja mulai dari toko dibuka sampai pukul 22.00 waktu setempat.

Sepanjang Full Day Sale, pelanggan bakal puas dimanjakan dengan diskon gede-gedean selama seharian dari berbagai macam produk.

Lihat Juga : Kebutuhan Harian Jelang Idul Adha Diskon sampai 50 Persen di Transmart

Atau mau beli baju baru buat liburan si kecil biar outfit-nya makin kece? Nih, ada aneka pakaian merek Zelia dengan harga normal Rp199.00 dan harga diskon Allo Bank atau Bank Mega jadi Rp140.000 aja di Transmart Seluruh Indonesia.

Barang kali ayah-bunda butuh kasur baru buat hadiah si kecil biar tidurnya makin nyaman. Ada RYL Foam Grand X Foam Mattress 100x200/C, harga normal Rp1.458.000 jadi Rp729.000, harga diskon Allo Bank atau Bank Mega jadi Rp593.200 di Transmart Pulau Jawa dan Bali.

Lihat Juga : Pengunjung Mengular Antre Bayar Usai Borong Transmart Full Day Sale

Biar belanjanya tetap hemat dan nggak bikin kantong kempes, bayarnya pakai Allo Prime, kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah aja ya. Soalnya, bakal ada tambahan diskon lagi jika melakukan transaksi dengan Allo Bank atau Bank Mega.

Masih belum punya? Tenang, siapa aja bisa mengajukan kartu kredit Bank Mega dan Mega Syariah secara instan di toko Transmart Cibubur dan Central Park. Prosesnya dijamin cepat dan langsung bisa dipakai.

Atau bisa download Allo Bank di App Store dan Google Play Store, lalu buat akun dan upgrade ke Allo Prime untuk klaim diskonnya di Transmart Full Day Sale.

Yuk, jangan kelamaan mikir. Segera merapat ke Transmart terdekat dan buru diskonnya sampai 50 persen plus 20 persen cuma hari ini!

Raja Iblis Abadi

Alasan Zulkifli Hasan Sebut Uni Eropa Kejam dan Diskriminatif******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tiba-tiba mengeluarkan pernyataan keras terhadap parlemen Uni Eropadengan menyebut mereka diskriminatif dan kejam.

Pernyataan keras ia sampaikan saat bertemu dengan anggota parlemen Uni Eropa beberapa waktu lalu.

Zulkifli menceritakan pernyataan keras itu pada acara "Bhineka Culture Festival", di Pantai Jerman, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (23/6).

Karena syarat tersebut, sejumlah produk UMKM kesulitan masuk ke pasar Uni Eropa. Produk itu antara lain; kopi dan sabun.

"Saya bilang kalian jahat masih diskriminatif, dia bikin Undang-undang deforestasi, Masa' kopi, turunan sawit jadi sabun, jadi kosmetik, kemudian cokelat, karet, lada tidak bisa masuk. Ini kan produksi petani dan rakyat, masa' harus pakai sertifikat, bagaimana mengurusnya. Orang di kampung saya (Lampung) disuruh mengurus sertifikat golok keluar, kan tidak mungkin. Jadi itu (mereka) melarang-larang, nyusahin," ujarnya.

"Tapi kalian memang penjajah dulunya, saya bilang, iya, kamu dulu jajah kita, sekarang model baru saja, saya bilang begitu," ungkapnya.

Zulkifli mengklaim protes kerasnya tersebut sempat membuat anggota parlemen Uni Eropa marah. Hal itu katanya, bisa dilihat dari raut muka mereka yang terlihat merah padam.

"Saya bilang kalian ini jahat, saya bilang (begitu), ada orangnya. Terus mereka bilang,"Tidak begitu". (Saya bilang), jangan ngajarin, kami sudah tua, sudah mengerti, saya bilang begitu, merah-merah mukanya," katanya.

Zulkifli tidak peduli mereka marah. Pasalnya mereka sangat tidak adil.

Kalau kepentingan Uni Eropa terganggu, mereka selalu berteriak di dunia seolah-olah dunia mau kiamat.

Ia juga mengatakan banyak ekspor dari Uni Eropa yang dari sisi keramahan lingkungannya perlu dipertanyakan.

"Emang itu pesawat tempur tidak polusi, bahannya besi pasti ngeduk dari tanah. Belum bisingnya, belum minyaknya, bayangin. Jadi tidak adil, saya ngomong begitu," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Lucunya menumbuhkan keabadian, rubah lucu tidak diizinkan melarikan diri

China Tak Paksa RI Lagi Pakai APBN Sebagai Jaminan Utang Kereta Cepat******

China disebut melunak dan tak lagi memaksa Indonesia untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai jaminan utang terkait Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB).

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Septian Hario Seto menegaskan Indonesia dan China Development Bank (CDB) sudah sehati soal pinjaman utang untuk pembengkakan biaya kereta cepat. Seto memastikan APBN sudah tak lagi diminta jadi penjamin.

"Sekarang sudah enggak (China minta jaminan APBN), pakai PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) sekarang, sama kayak yang lain. PII sudah oke, siap. Pokoknya enggak beda jauh dengan PLN, Mandalika, segala macam," katanya kepadaCNNIndonesia.comdi kantor Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Senin (26/6).

Bahkan, Seto mengungkapkan bunga utang pinjaman tersebut sudah turun lagi dari kesepakatan terakhir 3,4 persen. Ia menyebut CDB sepakat menurunkan bunga utang tersebut ke angka 3,2 persen.

Meski tidak sesuai target awal hingga 2 persen, Seto berdalih angka 3,2 persen sudah ideal di era sekarang. Ia membandingkan tenor dengan suku bunga yang ditawarkan Pemerintah AS, di mana jauh lebih tinggi dari tawaran China.

"Sudah, sudah beres. Sekarang 3,2 persen, sepakat 3,2 persen. Insyaallah deal, sampai kita tanda tangan. Tanda tangan belum, kan ada prosesnya, tapi ini sudah kesepakatan," tegas Seto.

"Sekarang Pemerintah AS kalau menerbitkan obligasi bunganya berapa? Ini kita dapat kan 45 tahun, obligasi AS untuk 30 tahun deh berapa bunganya? 3,9 persen. Jadi, bunga yang dikasih ke kita lebih rendah dibandingkan bunga obligasi Pemerintah AS. Menurut saya tawaran yang diberikan CDB sudah oke banget," sambung anak buah Luhut itu.

Menurutnya, sulit untuk mencapai kesepakatan bunga utang di angka 2 persen, seperti pada 2017 lalu. Pasalnya, suku bunga global saat ini sudah berbeda.

Dengan begitu, pemerintah berpikir rasional dengan membandingkan tawaran China dan produk AS. Selisih tersebut yang akhirnya memantapkan Indonesia berutang ke Negeri Tirai Bambu.

"Jadi, saya bandingkan sama Pemerintah AS saja. Dulu waktu 2017, waktu kita dapat 2 persen, Pemerintah AS kasih 2,7 persen-2,8 persen. Jadi, selisihnya itu yang kita lihat dan itu cuma 30 tahun. Ini kan kita 45 tahun dan 15 tahun grace period, kita enggak perlu bayar cicilan dulu selama 15 tahun awal. Kalau dibandingkan dengan Pemerintah AS, lebih murah. Mau cari di mana lagi coba?" tutupnya.

Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan China kekeh meminta APBN jadi jaminan pinjaman utang KCJB. Namun, Luhut tak mengamini tuntutan China tersebut.

"Memang masih ada masalah psikologis ya, jadi mereka (China) maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," ujar Luhut dalam konferensi pers di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Senin (10/4).

"Ada masalah itu, tapi kalau dia (China) mau tetap APBN, ya dia akan mengalami (prosedur) panjang. Itu sudah diingatkan dan mereka sedang mikir-mikir," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Dewa Monster

Luhut Sebut Pemerintah Terpaksa Akan Memutihkan 3,3 Juta Hektare Lahan******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah terpaksa akan memutihkan 3,3 juta hektare (ha) kebun sawityang berada di dalam kawasan hutan. Langkah tersebut mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). 

"Ya mau kita apakan lagi, masa mau kita copot ya kan nggak, logika kamu saja, ya kita putihkan. Terpaksa," kata Luhut saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6).

Adapun pasal yang dipakai dari UU Cipta Kerja yang dimaksud Luhut adalah Pasal 110 A dan 110 B. Dalam beleid ini, perusahaan yang kegiatan usahanya sudah terbangun di wilayah hutan produksi, bisa mengajukan pelepasan atau pemutihan.

Sementara, Pasal 110 b menyatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif".

Luhut mengingatkan tindakan ini dilakukan bukan berarti pemerintah mau berbaik hati. Tapi, ia ingin para pemilik lahan itu taat hukum.

Apalagi, lahan tersebut diduga milik perusahaan.

Lihat Juga : Menkeu Sebut Belanja APBN Rp714,6 T Separuhnya Dinikmati Orang Miskin

Di sisi lain, Luhut juga meminta pemilik lahan sawit di hutan itu segera melapor ke pemerintah lewat Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara akan segera bertindak.

Sebab, lambat laun pemerintah juga bisa melakukan pengecekan.

"Dia sudah tahu kok kalau dia maling, ya laporanlah. Gitu aja repot. Jadi kita ingin menunjukkan pemerintah tegas soal ini," ucapnya.

Ia juga mengatakan Satgas mengimbau agar pelaku usaha melakukan pelaporan mandiri atas kondisi lahan perkebunan disertai dengan bukti izin usaha yang dimiliki. Dalam waktu dekat Satgas akan memulai proses self reporting dari perusahaan, koperasi dan rakyat.

Lihat Juga : MTI Nilai Peremajaan 19 KRL Tak Ideal Imbas Pemerintah Banyak Omong

Untuk perusahaan, mereka diimbau melaporkan informasi tersebut melalui website SIPERIBUN sejak 3 Juli hingga 3 Agustus 2023. Sedangkan, dalam hal platform pelaporan koperasi dan rakyat akan diinformasikan kemudian.

Secara paralel, kata Luhut, Satgas juga akan melakukan sosialisasi tentang mekanisme pelaporan mandiri bagi para pelaku usaha lebih lanjut. Sosialisasi nantinya akan dilakukan pada 3 Juli hingga 3 Agustus 2023.

"Saya harap dengan satgas ini semua pelaku usaha bisa tertib dan berikan data sebenar-benarnya dan disiplin melaporkan kondisinya," tegas Luhut.

[Gambas:Video CNN]