keris24d

Tujuh kehidupan pagoda

judi slot paling gampang menang

Erick Thohir menyoroti tantangan dan solusi hunian masa depan******

....mendorong agar BTN, PT KAI, Perumnas, dan PUPR untuk mulai membangun hunian vertikal.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyoroti tantangan hunian pada masa mendatang seiring dengan pertumbuhan penduduk di perkotaan yang diprediksi akan terus meningkat.

Erick mengatakan bahwa Indonesia saat ini mengalami backlog atau kekurangan perumahan 12,7 juta rumah, dan pembangunan 600.000 unit rumah yang sudah dilakukan saat ini tidak cukup.

“Sebanyak 52 persen penduduk Indonesia itu sekarang di perkotaan, tidak lagi di pedesaan. 600 ribu rumah tidak cukup hari ini, karena kebutuhan rumah saat ini sudah 12,7 juta. Angka 1 juta-1,5 juta (rumah) ke depan ini harus jadi terobosan,” kata Erick dalam peluncuran logo baru Bank Tabungan Negara (BTN), di Jakarta, Minggu.

Erick mengatakan bahwa BTN sebagai bank penyalur kredit pemilikan rumah (KPR) harus menjadi solusi hunian anak muda pada masa mendatang sekaligus menjadi lokomotif dalam membangun ekosistem perumahan di Indonesia.

Ia mendorong BTN untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti PT Kereta Api Indonesia (Persero), Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas), dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mencari lahan-lahan potensial untuk pembangunan perumahan.

Erick juga mendorong agar BTN, PT KAI, Perumnas, dan PUPR untuk mulai membangun hunian vertikal.

Lebih lanjut, ia mengatakan penurunan suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) nonsubsidi sebagai salah satu solusi untuk mengatasi backlog perumahan di Indonesia. Menurutnya, memperpanjang jangka waktu KPR nonsubsidi dari 20 tahun menjadi 30 tahun juga bisa menjadi salah satu solusi.

“Misalnya, mortgageatau pinjaman perumahan diperpanjang dari 20 ke 30 tahun … sekarang kanrata-rata bunga subsidi terlunasi 9-10 tahun. Artinya apabila mortgagediperpanjang, bunga subsidinya bisa tepat waktu 10 tahun," ujarnya,

"Ini akan jadi hal yang positif. Artinya pada tahun ke-11 sampai 30 cicilannya akan lebih ringan lagi," katanya pula.
Baca juga: Tren kerja dari rumah akan jadi faktor pemilihan hunian di masa depan

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

surga memancing

rumus angka jitu hk malam ini

Kementerian PUPR bangun Bendungan Cibeet******

Dua bendungan ini dibangun untuk pengendalian banjir di hilir Sungai Citarum, seperti di Muara Gembong, Bekasi dan Karawang.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) membangun Bendungan Cibeet dan Bendungan Cijurey di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, untuk mengurangi titik-titik rawan banjir di Kabupaten Bekasi dan Karawang.

"Dua bendungan ini dibangun untuk pengendalian banjir di hilir Sungai Citarum, seperti di Muara Gembong, Bekasi dan Karawang. Kami berharap masyarakat bisa mendukung pembangunan kedua bendungan ini, yang nantinya juga akan diikuti dengan pembangunan sejumlah tanggul di hilirnya," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, di Jakarta, Minggu.

Pembangunan dua bendungan tersebut, kata Basuki, dapat mengurangi risiko banjir di hilir Sungai Citarum.

Basuki menjelaskan bahwa pembangunan Bendungan Cibeet dan Bendungan Cijurey masing-masing dikerjakan dalam tiga paket berbeda. Biaya pembangunan kedua bendungan menggunakan skema kontrak tahun jamak dengan nilai kontrak untuk Bendungan Cibeet sebesar Rp5,5 triliun, dan Bendungan Cijurey sebesar Rp3,7 triliun.

Menurut data Kementerian PUPR, untuk Paket I Bendungan Cibeet dikerjakan oleh penyedia jasa PT Nindya Karya-PT Adhi Karya-PT Bahagia Bangun Nusa (KSO) yang meliputi pekerjaan urugan kiri bendungan utama dan bangunan pengelak.

Paket II dikerjakan oleh kontraktor PT PP-PT Marfri Jaya Abadi-PT Daya Mulia Turangga (KSO) yang meliputi pekerjaan bendungan utama (kanan), bangunan fasilitas umum, dan jalan akses. Paket III dikerjakan PT Waskita Karya-PT Bumi Karsa-PT KPR (KSO) yang meliputi bendungan utama (tengah), bangunan pelimpah, dan pengambil.

Bendungan Cibeet dibangun di Kecamatan Cariu dengan luas genangan sebesar 735,61 hektare (ha) yang mampu menampung volume efektif sebesar 22,53 juta meter kubik, volume tampung mati sebesar 28,75 juta meter kubik, dan volume tampung total sebesar 97,53 juta meter kubik.

Besarnya tampungan air kedua bendungan ini, menurut data Kementerian PUPR, diproyeksikan dapat memberikan manfaat untuk mengurangi banjir di Sungai Citarum Hilir sebesar 66 persen, dan dimanfaatkan untuk mengairi irigasi baru seluas 1.000 hektare (ha) serta sawah 1.037 ha, menyuplai 5.000 ha lahan irigasi di Saluran Tarum dan menghasilkan air baku sebesar 3,77 meter kubik per detik dan PLTA sebesar 0,25 MW.

Selanjutnya pekerjaan pembangunan Bendungan Cijurey terbagi ke dalam 3 paket, meliputi Paket I oleh PT Brantas Abripraya-PT Minarta-PT Raya (KSO) mencakup bendungan utama, bangunan fasilitas pendukung, dan pekerjaan mekanikal elektrikal, Paket II oleh kontraktor PT Hutama Karya-PT Sacna (KSO) meliputi pekerjaan bendungan utama, jalan akses, dan bangunan pengendali sedimen, dan Paket III dikerjakan oleh PT Wijaya Karya-PT Jaya Konstruksi (KSO) meliputi bangunan pelimpah, jalan akses, hidro mekanikal elektrikal, dan fasilitas penunjang.

Bendungan Cijurey direncanakan untuk memiliki volume tampung efektif 9,76 juta meter kubik. Bendungan yang secara administratif terletak di Kecamatan Sukamakmur, Cariu, dan Tanjungsari ini diproyeksikan dapat mereduksi banjir dari hulu Sungai Cihoe sebesar 59,33 persen, dan dimanfaatkan untuk mengairi irigasi seluas 561 hektare. Selain itu, untuk menghasilkan air baku sebesar 0,71 m3/detik dan PLTA sebesar 2x0,5 MW.
Baca juga: PUPR targetkan konstruksi bendungan Cibeet dan Cijurey dimulai 2021
Baca juga: Menter PUPR: Proyek Bendungan Cibeet dan Cijurey rampung pada 2028
 

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Sistem roh bela diri yang mistis

akulaku pinjol ilegal

Pembukaan F1 Powerboat Danau Toba meriah dengan ratusan penari adat******

Kabupaten Toba, Sumatera Utara (ANTARA) - Seremoni pembukaan F1 Powerboat Danau Toba 2024 berlangsung meriah di Pelabuhan Mulia Raja Napitupulu, Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Minggu, dengan ratusan penari adat dan iringan musik khas suku Batak.

Seremoni dimulai pada pukul 10.20 WIB dan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Kegiatan itu dihadiri oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo, Penjabat Gubernur Sumatera Utara Hassanudin, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia, Pangdam I Bukit Barisan Mayjen TNI Mochammad Hasan, Bupati Toba Poltak Sitorus, perwakilan InJourney, promotor F1H2O Racing, dan ribuan penonton atau wisatawan.

Setelah menyanyikan lagu kebangsaan, seluruh penonton dimanjakan dengan tarian pembuka Tor-tor khas batak, tari payung Melayu, pertunjukan patung kayu Sigale-gale, serta alunan musik khas Batak.

Baca juga: InJourney sebut tiket kelas festival untuk F1 Powerboat "sold out"

Berdasarkan informasi dari PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Indonesian Tourism Development Corporation/ITDC), seremoni pembukaan melibatkan 245 orang pengisi hiburan.

Penari tersebut , terbagi dari 70 penari nasional, 160 penari lokal, dan 15 orang untuk pertunjukkan patung kayu Sigale-gale.

Setelah proses itu berlangsung lebih dari 20 menit, acara dilanjutkan dengan pertunjukan Jupiter Aerobatic.

Sebanyak enam unit pesawat Jupiter dari TNI Angkatan Udara (AU), bergerak bebas untuk meliuk-liuk di langit-langit sekitar lokasi acara.

Saat pesawat bermanuver, penonton yang hadir lantas berteriak takjub dan kegirangan.

Baca juga: Pj Gubernur: Masyarakat antusias saksikan F1 Powerboat 2024

Seorang penonton asal Kota Medan, Domu Ginting, mengatakan bahwa dirinya sengaja datang untuk menonton acara pembukaan.

"Saya dari Medan, dan memang ingin menonton seremoni pembukaan selain balapan utamanya," kata dia.

Setelah pembukaan, seluruh peserta balapan perahu motor super cepat atau F1 Powerboat bersiap untuk memulai balapan.

Balapan final yang bertajuk Pertamina Grand Prix of Indonesia - F1 Powerboat Danau Toba 2024 digelar Minggu, pada pukul 11.15-12.00 WIB.

F1 Powerboat Danau Toba tahun ini akan diikuti 18 pembalap dari sembilan tim dan berasal dari 10 negara.

Di Indonesia, InJourney menjadi penggawa atau penyelenggara utama kegiatan yang setara dengan balapan jet darat atau Formula 1 (F1) itu.

Baca juga: Jonas dan Erik raih poin sempurna dalam Sprint Race F1 Powerboat

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Irwan Suhirwandi
Copyright © ANTARA 2024

Saya dipermainkan oleh dunia

togel777

BPH Migas dorong pemda mempercepat program BBM Satu Harga******

Program BBM Satu Harga merupakan program yang luar biasa.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendorong pemerintah daerah (pemda) mempercepat program pembangunan penyalur bahan bakar minyak (BBM) Satu Harga pada 2024.

Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra dalam keterangannya, di Jakarta, Minggu, mengatakan masyarakat yang tinggal di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) diharapkan dapat menikmati harga BBM yang sama dengan kota besar lainnya di Indonesia.

"Program BBM Satu Harga merupakan program yang luar biasa. Melalui program ini, saudara-saudara kita yang berada di wilayah 3T didorong untuk meningkatkan ekonominya. Jadi, pembangunan itu tidak hanya di Jawa, Sumatera atau kota-kota besar lainnya, melainkan kita membangun gerakan ekonomi dari wilayah luar atau pinggiran agar masyarakat sejahtera," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Progres Pembangunan Penyalur Program BBM Satu Harga Tahun 2024 Wilayah Sulawesi dan Maluku Utara, di Manado, Sulawesi Utara, Jumat (1/3).

Menurut Basuki, yang akrab disapa Tiko, dalam proses pembangunan penyalur BBM Satu Harga terdapat sejumlah tantangan.

Untuk itu, BPH Migas mendorong pemda berperan aktif dalam hal perizinan, lokasi, dan mitra yang memiliki kemampuan membangun penyalur BBM Satu Harga.

"Dalam waktu yang tinggal 10 bulan lagi, masih banyak proses yang harus dilalui untuk mencapai target tahun ini. BPH Migas dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ingin menyelesaikan tugas ini secara tuntas," katanya lagi.

Untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi, BPH Migas mengharapkan dukungan pemda yang nantinya berhubungan langsung dengan calon mitra atau perwakilan PT Pertamina (Persero), yang berada di wilayah Sulawesi dan Maluku agar program ini dapat terealisasi sesuai waktu yang sudah ditentukan.

BPH Migas juga berharap hingga pertengahan Maret 2024, tantangan-tantangan tersebut dapat segera dituntaskan, termasuk mencari lokasi dan mitra pengganti yang layak.

"Kalau mitra atau lokasinya tidak mungkin dibangun penyalur, kami segera cari penggantinya. Ini bukan hanya masalah pemerataan energi, tetapi hukum ekonominya harus ada, karena investor tidak akan mau membangun kalau tidak ada pasarnya, daerah itu pasti tidak akan tumbuh secepat harapan investor atau lingkungan masyarakatnya. Masalah-masalah ini harus kita selesaikan segera mungkin," ujarnya pula.

Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman menambahkan perlu dilakukan seleksi yang ketat terkait lokasi maupun kemampuan mitra pengganti, agar tantangan yang sama tidak terulang lagi. Untuk itu, peran pemda diharapkan dapat lebih dikembangkan lagi.

"Terutama, dalam mencarikan mitra yang betul-betul mampu membangun penyalur BBM Satu Harga. Jadi, harus ada assessmentyang kuat dari mitra-mitra yang mendaftar, sehingga sekali kita memilih mitra tersebut, dia akan terus bisa melakukan pembangunan penyalur. Jika tidak, maka akan terjadi seperti di beberapa daerah, ditunggu-tunggu tidak juga dibangun, karena kesulitan permodalan," ujarnya lagi.

Pemda juga berperan penting menentukan lokasi atau titik penyalur BBM Satu Harga, termasuk potensi pertumbuhan pasarnya.

"Sudah diukur lebih dulu jumlah penduduknya, kira-kira kalau dibangun di sini maka pengembangnya (mitra) juga akan mau. Artinya, permodalannya akan bisa dikembalikan sesuai harapan investor dan masyarakat juga benar-benar terbantu dengan adanya penyalur BBM Satu Harga," kata Saleh lagi.

Sedangkan, Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief mengharapkan pembangunan penyalur BBM Satu Harga tahun 2024 semakin menggeliatkan ekonomi masyarakat. Sinergi semua pihak sangat diharapkan agar program dapat berjalan sesuai target.

“Pembangunan penyalur BBM Satu Harga diharapkan dapat menggerakkan perekonomian di daerah 3T. Alhamdulillah, dari daerah-daerah yang sudah terbangun BBM Satu Harga, sudah ada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat," katanya lagi.

Dalam pertemuan itu, Penjabat Bupati Kabupaten Morotai, Maluku Utara, M Umar Ali menyatakan komitmennya untuk mendukung program BBM Satu Harga.

Pada 2024, di wilayahnya ditargetkan dapat dibangun tiga penyalur BBM Satu Harga.

"Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang satu sudah 80 persen, lainnya masih proses karena terkendala modal. Saya berkomitmen untuk menyelesaikan ini. Sepulang dari rapat ini, saya akan memanggil mereka (calon mitra) dan meminta untuk menyelesaikannya. Kalau mereka tidak mampu, akan digantikan dengan pihak yang lain. Harapannya, pembangunan harus tuntas dan beroperasi tahun 2024," ujarnya lagi.

SVP Government Program Management PT Pertamina (Persero) Aris Mulya Azof mengatakan sejak 2017, Pertamina bersama mitra telah membangun penyalur BBM Satu Harga sesuai target.

Untuk 2024, tantangan membangun BBM Satu Harga lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun awal karena daerah-daerahnya lebih sulit.

Untuk itu, diperlukan usulan titik lokasi baru secara cepat dan baik agar target dapat terpenuhi, mengingat pembangunan secara fisik memerlukan waktu 6-11 bulan.

Rapat yang berjalan secara interaktif dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Maluku Utara, serta Pemerintah Kabupaten Sula, Sangihe, Halmahera Barat, dan Morotai.

Turut hadir dalam acara, Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijady BTP, EGM Regional Sulawesi PT Pertamina Patra Niaga Erwin Dwiyanto, VP Government Assignment PT Pertamina (Persero) Ryrien Marisa, Region Manager Retail Sales Sulawesi PT Pertamina Patra Niaga I Gusti Bagus Suteja, dan SAM Retail Sulutgo PT Pertamina Patra Niaga Wilson Eddi Wijaya.
Baca juga: BPH Migas dorong percepatan program BBM Satu Harga pada 2024
Baca juga: Patra Logistik salurkan BBM Satu Harga ke wilayah 3T Krayan Kaltara

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Tenglong Melahap Langit

shopee gratis ongkir

Mengawal suara rakyat demi Pemilu berkualitas******

Jakarta (ANTARA) - Muhammad Imaduddin, warga Kota Bogor, Jawa Barat, meyakini keterbukaan dalam penghitungan suara hasil Pemilu 2024 merupakan hal krusial dalam pesta demokrasi di Indonesia. Didorong oleh keyakinan itulah, ia turut aktif mengawal suara hasil Pemilu meskipun dari lingkup kecil saja, di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di lingkungannya.

Ada juga Sasa, warga Kota Depok, Jawa Barat, yang ikut mengawal suara hasil Pemilu 2024 karena dirinya sempat cemas melihat ketidaksesuaian Formulir Model C-1 Plano atau catatan hasil penghitungan suara Pemilu 2024 pada sistem informasi rekapitulasi (Sirekap). Dia juga menilai keterbukaan hasil Pemilu 2024 merupakan hal penting untuk memenuhi hak setiap warga negara, disamping sebagai wujud komitmen dan integritas Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai penyelenggara pemilu.

Imaduddin dan Sasa merupakan bagian dari gerakan masyarakat untuk mengawal suara hasil Pemilu di berbagai wilayah di Indonesia.

Yang dilakukan oleh warga untuk mengawal suara tersebut adalah dengan memfoto hasil rekapitulasi suara Pemilihan Presiden (Pilpres) dan pemilihan anggota legislatif (Pileg) di TPS masing-masing.

Seperti yang terjadi di TPS 053, Jalan Kebagusan IV Dalam, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta, pada hari pencoblosan 14 Februari lalu.

Warga secara bergiliran memfoto hasil rekapitulasi suara Pilpres 2024, dua jam setelah pemungutan suara berakhir dengan terlebih dahulu menghitung surat suara Pilpres. Mereka begitu antusias sehingga harus diingatkan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 053 untuk kembali ke tempat masing-masing, sebab penghitungan Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) akan dimulai.

Belum sempat hari berganti, foto Formulir Model C-1 Plano dari TPS 053 tersebut telah diunggah dalam laman https://kawalpemilu.org/. Sebuah laman yang merupakan inisiatif urun daya (crowdsourcing) warganet Indonesia PRO DATA, yang telah berdiri sejak 2014 dengan tujuan untuk menjaga suara rakyat dalam pemilu.

Masyarakat dapat memfoto hasil Pilpres dan Pileg dari TPS dan masuk ke laman KawalPemilu. Kemudian, masyarakat dapat mengunggah foto hasil dan moderator akan meninjau ulang foto, hasil suara, dan lokasi TPS yang diunggah masyarakat.

Gerakan mengawal suara rakyat

Co-Founder KawalPemilu.org, Elina Ciptadi mengatakan bahwa kehadiran pihaknya pada Pemilu 2024 mempertimbangkan peluang satu atau dua putaran berada dalam margin of error (toleransi kesalahan) karena pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hasil survei dari berbagai lembaga survei pada Januari 2024 menunjukkan angka mendekati 50 persen.

Kemudian, hasil survei dari pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang memiliki perbedaan tipis dengan pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md, juga perlu dikawal bila terjadi putaran dua dalam Pilpres 2024.

Oleh sebab itu, gerakan KawalPemilu kembali menjaring partisipasi masyarakat untuk mengawal suara rakyat agar Pemilu 2024 berjalan sukses.

Elina mengaku kaget dengan tingginya animo masyarakat untuk berpartisipasi mengawal suara di TPS masing-masing. Hingga Jumat (16/2) malam atau dua hari pasca-pemungutan suara, gerakan KawalPemilu telah meninjau ulang foto dari sekitar 220 ribu TPS di seluruh Indonesia atau sekitar 26 persen dibanding jumlah TPS secara keseluruhan. Adapun jumlah foto yang harus ditinjau ulang mencapai 90 ribu foto Formulir Model C1 Plano. 

Foto tersebut berasal dari setiap provinsi di Indonesia, dari Aceh sampai Papua, termasuk dari daerah-daerah yang sebelumnya diperkirakan mengalami kesulitan koneksi internet.

Tingginya animo masyarakat untuk berpartisipasi dalam gerakan KawalPemilu pada akhirnya mengakibatkan melambungnya biaya server. Platform Kitabisa.com lalu membuat kampanye untuk urun dana membiayai gerakan KawalPemilu pada Kamis (15/2). Dalam tempo tiga jam terkumpul dana lebih dari Rp200 juta donasi dari 4.600 orang sehingga kampanye kemudian ditutup.

Partisipasi masyarakat yang tinggi untuk menyukseskan pemilu juga tercermin hingga hari ke-18 pasca-pemungutan suara atau delapan hari pasca-pemungutan suara ulang, lanjutan, atau susulan, yakni pada Minggu, 3 Maret 2024.

Berdasarkan laman KawalPemilu pada Minggu, pukul 10:02 WIB, gerakan tersebut telah meninjau ulang foto hasil sebanyak 510.823 TPS dari total 823.366 TPS Pemilu 2024 atau dengan kata lain 62,04 persen dibanding keseluruhan.

Angka tersebut meningkat dibandingkan 2019 yang hanya mendapatkan foto hasil dari 15 persen TPS seluruh Indonesia atau sekitar 100 ribu lebih TPS.

Peningkatan partisipasi masyarakat untuk mengawal Pemilu di 2024 menunjukkan pemahaman masyarakat terhadap haknya untuk memotret hasil hitung di masing-masing TPS sudah semakin baik. 

Walaupun demikian, gerakan KawalPemilu tetap mengapresiasi komitmen KPU yang membuka foto C.Hasil dari tiap TPS kepada publik melalui Sirekap atau laman https://pemilu2024.kpu.go.id/.

Sehingga, masyarakat dapat mengawal suara mereka dengan membandingkan hasil di TPS dalam sistem KPU dan hasil di situs tabulasi, yang juga kemudian bisa dibandingkan dengan hasil rekap berjenjang.

Dukungan penyelenggara Pemilu dan akademisi

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengapresiasi adanya gerakan mengawal suara rakyat dalam Pemilu 2024.

Ia berpendapat bahwa partisipasi masyarakat untuk memastikan pengawalan Pemilu 2024, seperti KawalPemilu, merupakan hal yang positif dan menunjukkan kualitas dan kesadaran masyarakat terhadap kondisi Indonesia.

Partisipasi masyarakat untuk mengawal suara dalam gerakan tersebut juga dinilai sebagai bentuk peningkatan kesadaran untuk mengawal proses berdemokrasi di Indonesia.

Sementara itu, pengamat politik Universitas Indonesia Cecep Hidayat mengatakan bahwa gerakan pengawasan pemilu yang independen, seperti KawalPemilu, dibutuhkan sehingga dapat meningkatkan proses pemilu yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Adanya gerakan tersebut juga dinilai dapat menjadi data pembanding untuk menciptakan legitimasi Pemilu 2024 sehingga pemilu menjadi lebih berkualitas.

Senada dengan Cecep, pengamat politik Universitas Padjadjaran Caroline Paskarina berpendapat bahwa gerakan berbasis masyarakat menjadi sangat penting untuk mengawal penyelenggaraan pemilu agar tetap luber jurdil, berintegritas, dan hasilnya sah.

Selain itu, gerakan mengawal suara rakyat dinilai sebagai bentuk kontrol publik terhadap penggunaan anggaran yang amat besar untuk memilih pemimpin secara demokratis.

Oleh sebab itu, penyelenggara pemilu sebaiknya memperhatikan suara-suara publik dari gerakan masyarakat untuk menjamin kualitas penyelenggaraan pemilu.

Sirekap dan keterbukaan informasi

Keterbukaan informasi hasil Pemilu juga menjadi komitmen KPU. Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengaku bersyukur dengan hadirnya Sirekap membuat penghitungan suara di TPS dapat diketahui masyarakat luas.

Keberadaan Sirekap dinilai membuat data penghitungan suara lebih transparan. Terlebih, data yang dipublikasikan ditampilkan apa adanya, sehingga masyarakat dapat memonitor jika terdapat kesalahan.

Bahkan, masyarakat dapat tahu bila Sirekap tidak bekerja ataupun melaporkan kepada penyelenggara pemilu jika terdapat kesalahan data.

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024, Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta alat bantu dalam pelaksanaan hasil penghitungan suara pemilu.

Dalam prosesnya, petugas KPPS memfoto Formulir C Hasil Pemilu 2024 secara langsung dengan disaksikan saksi, pengawas, dan masyarakat.

Kemudian, petugas mengirimkan data tersebut ke server KPU melalui Sirekap. Sistem tersebut lalu mengkonversi gambar menjadi data digital.

Sementara itu, KPU melakukan mitigasi terhadap kesalahan konversi yang terjadi di beberapa TPS dan segera melakukan koreksi data.

Melalui Sirekap, KPU berharap pesta demokrasi berlangsung jujur dan adil melalui sistem informasi kepemiluan yang dapat diakses oleh publik secara mudah, cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.

Oleh sebab itu, KPU menegaskan tidak akan menghentikan tayangan data perolehan suara di Sirekap demi transparansi penyelenggaraan pemilu terhadap publik.

Meski demikian aplikasi Sirekap bukanlah hasil resmi dari Pemilu 2024. Rekapitulasi manual yang berjenjang tetap digunakan sebagai dasar penetapan hasil penghitungan perolehan suara pemilu secara resmi.

Baca juga: KPU akan gelar rekapitulasi penghitungan suara nasional dua panel
Baca juga: Bawaslu Karawang temukan pergeseran suara caleg saat pleno
Baca juga: PSI sebut kader dan saksi efektif kawal penghitungan suara

Editor: Sri Haryati
Copyright © ANTARA 2024

Terlahir kembali sebagai istri militer

pola dan jam gacor slot pragmatic

KPU ancang******

Semarang (ANTARA) - Jadwal hari-H pencoblosan pesta demokrasi untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota tampaknya tidak mengalami perubahan atau tetap pada tanggal 27 November 2024.

Satu dari 38 provinsi di Indonesia yang tidak menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) hanya Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Begitu pula enam dari 514 kabupaten/kota tidak menyelenggarakan pesta demokrasi.

Keenam daerah itu berada di Provinsi DKI Jakarta, yaitu Kotamadya Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Kotamadya Jakarta Timur, dan Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu.

Di sela kesibukannya menyelenggarakan Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menyiapkan jadwal pilkada serentak sebagaimana termaktub dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Lembaga penyelenggara pemilu ini akan mengumumkan pendaftaran pasangan calon, baik paslon dari partai pengusung maupun paslon perseorangan, mulai 24 hingga 26 Agustus 2024. Selang sehari, 27 Agustus, pendaftaran pasangan calon sampai dengan 29 Agustus 2024.

Sementara itu, rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu 2024 akan berakhir hingga 20 Maret 2024. Calon anggota legislatif (caleg) terpilih akan ikut pengucapan sumpah/janji DPRD provinsi/kabupaten/kota. Namun, jadwalnya disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota.

Bagi caleg terpilih pada Pemilu Anggota DPR RI dan Pemilu Anggota DPD RI, dijadwalkan pengucapan sumpah/janji DPR dan DPD pada tanggal 1 Oktober 2024.

Bisa jadi pada saat pendaftaran peserta pilkada, 27—29 Agustus 2024, mereka yang masih berstatus caleg terpilih mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah. Padahal, persyaratan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) huruf s, yang mengundurkan diri adalah anggota legislatif.

Dalam ketentuan itu menyebutkan bahwa calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota harus menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan.


Pengujian konstitusionalitas

Di tengah KPU mempersiapkan pelaksanaan pilkada serentak, dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FKUI) bernama Nur Fauzi Ramadhan dan Ahmad Al Farizy mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas UU No. 10/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) terhadap UUD NRI 1945.

Karena belum jelas aturan mainnya, kata Nur Fauzi, pihaknya mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar memperoleh jawaban apakah calon terpilih pada pemilu anggota legislatif (pileg) bisa maju pada pemilihan kepala daerah atau tidak.

Nur Fauzi, mahasiswa Semester VIII FHUI, berharap jangan sampai pileg menjadi ajang test the water(cek ombak). Hal ini mengingat, tidak menutup kemungkinan caleg terpilih punya niat ikut bursa pemilihan kepala daerah (pilkada), baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dengan menjadikan pileg sebagai ajang cek ombak kekuatan dalam perolehan suara di daerah pemilihan (dapil) sebelum mereka ikut pilkada.

Kendati MK pada hari Kamis (29/2) pukul 16.02 WIB menolak permohonan pemohon, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, terdapat dua substansi penting dalam putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, salah satunya pemilihan kepala daerah serentak tahun ini tetap berlangsung pada bulan November 2024 sesuai dengan jadwal secara konsisten.

Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa mengingat pentingnya tahapan penyelenggaraan pilkada yang telah ditentukan yang ternyata membawa implikasi pada makna keserentakan pilkada secara nasional, Mahkamah perlu menegaskan ihwal jadwal yang telah ditetapkan dalam Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada.

Pasal tersebut menyatakan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada bulan November 2024.

Oleh karena itu, kata Titi, pilkada harus dilakukan sesuai dengan jadwal dimaksud secara konsisten untuk menghindari adanya tumpang-tindih tahapan-tahapan krusial Pilkada Serentak 2024 dengan tahapan Pemilu 2024 yang belum selesai. Artinya mengubah jadwal dimaksud akan dapat mengganggu dan mengancam konstitusionalitas penyelenggaraan pilkada serentak.

Substansi penting lainnya, melalui pertimbangan hukum putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, MK menekankan dan menegaskan agar KPU RI mempersyaratkan bagi calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD apabila tetap mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Apabila merujuk putusan MK tersebut, kemungkinan kecil terjadi perubahan jadwal Pilkada Serentak 2024. Dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2024, jadwal penetapan calon peserta pilkada serentak pada tanggal 22 September 2024, kemudian hari-H pencoblosan pada tanggal 27 November 2024.

Kendati demikian, publik masih menunggu keputusan pembentuk undang-undang terkait dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Sebelumnya, pada Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan IX Tahun Sidang 2022—2023 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, pada 21 November 2023, menyepakati rancangan undang-undang itu menjadi RUU inisiatif DPR. Salah satu poin krusial adalah memajukan pelaksanaan pilkada yang semula pada bulan November 2024 menjadi September 2024.




 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024