gacor slot jp

pinjol terbaik cepat cair 659Jutaan kata 186621Orang-orang telah membaca serialisasi

《gacor slot jp》

Polri sebut kasus Connie Bakrie masih tahap klarifikasi******

Jakarta (ANTARA) - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Rosan Perkasa Roeslani terhadap Connie Rahakundini Bakrie masih berproses di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

"Kami pastikan proses ini pada tahap klarifikasi terhadap pelapor dan saksi-saksi oleh Direktorat Siber," kata Trunoyudo di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Polri benarkan terima laporan polisi terhadap Connie Rahakundini

Connie dilaporkan terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah dan berita bohong, merujuk pada ucapan Connie dalam video di kanal YouTube "Kanal Anak Bangsa".

Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/52/II/2024/SPKT/BARESKRIM POLRI.

Dalam laporan tersebut, Connie diduga melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah dan berita bohong yang menyesatkan sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (4) juncto Pasal 27A UU Nomor 1 tahun 2024 perubahan kedua atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP dan/atau Pasal 14 dan Pasal 15 UU Nomor 1 tahun 1946.

Secara terpisah, Otto Hasibuan selaku tim hukum Rosan menyebut laporan polisi tersebut telah dilayangkan oleh pihaknya pada Senin (12/2).

Alasannya melaporkan karena ada ucapan terlapor Connie yang diduga mencemarkan nama baik Rosan.

"Karena merasa bahwa adanya ucapan-ucapan, dugaan perbuatan pidana dan pencemaran nama baik terhadap Pak Rosan dengan kata-kata yang ada di dalam video-video atau medsos yang ada," kata Otto.

Otto menegaskan laporan tersebut dilayangkan Rosan atas nama pribadi bukan sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran.

Baca juga: Pengamat: Connie Rahakundini bongkar mafia alutsista melalui parpol

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Menko Polhukam: Ikuti mekanisme Bawaslu dan MK jika ingin gugat pemilu******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto meminta seluruh pihak yang ingin melaporkan pelanggaran atau gugatan pemilihan umum untuk mengikuti mekanisme di Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Mahkamah Konstitusi.

"Apabila ada dugaan kecurangan, tentunya akan dilakukan sesuai dengan mekanisme Bawaslu dan MK. Ikuti mekanisme itu," kata Hadi saat ditemui di kantor Persatuan Gereja Indonesia (PGI) di Salemba, Jakarta Pusat, Rabu.

Menurut Hadi, sampai saat ini mekanisme di Bawaslu dan MK merupakan fasilitas yang disediakan pemerintah untuk menangani sengketa pemilu.

Ia tidak menyarankan masyarakat menggunakan cara lain, terlebih yang berujung pada aksi anarkis dan intimidasi dalam menggugat hasil pemilu.

Hadi pun mengakui sejauh ini sudah ada beberapa laporan pelanggaran pemilu yang masuk ke Bawaslu RI.

Baca juga: Bawaslu ingatkan masyarakat lapor bila temukan pelanggaran pemilu

Selama proses di Bawaslu berjalan, Hadi beserta jajarannya akan memastikan kondisi keamanan dan suhu politik tetap kondusif.

Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengungkapkan lembaganya menerima sebanyak 1.271 laporan dan 650 temuan dugaan pelanggaran selama tahapan pemilu 2024.

Data tersebut terakumulasi hingga 26 Februari 2024 dan terbagi menjadi berbagai jenis pelanggaran.

"Dugaan pelanggaran administrasi, dugaan tindak pidana pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan dugaan pelanggaran hukum lainnya," kata Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (27/2).

Baca juga: Bawaslu RI terima 1.271 laporan dugaan pelanggaran pemilu 2024

Bagja melanjutkan sebanyak 482 laporan dan 541 temuan telah diregistrasi, sedangkan 104 temuan lainnya belum diregistrasi.

"Kemudian hasil penanganan pelanggaran, 479 pelanggaran, ada 324 bukan pelanggaran, 69 pelanggaran administrasi, 39 pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu, dan 125 pelanggaran hukum lainnya," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu RI Herwyn J. H. Malonda menyebut salah satu tren dugaan pelanggaran pidana pemilu adalah pelanggaran administrasi.

Herwyn mengatakan pelanggaran administrasi yang terjadi, termasuk kampanye di luar masa kampanye, verifikasi faktual ke pusat partai politik, video media sosial, ataupun kode etik.

"Untuk tren pidana pemilu itu, pertama, dia terkait dengan pasal 521, kemudian 523 tentang politik uang, kemudian pasal 490, 491, 494, dan 493 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum)," kata Herwyn.

Baca juga: Polri sebut selama 2024 terima 322 laporan pelanggaran pidana pemilu

Dia menjelaskan tren dugaan pelanggaran pemilu meliputi pemalsuan dokumen pada masa kampanye atau menjelang hari pemungutan suara yang berkaitan dengan politik uang.

Dua tren pelanggaran itu masih ditangani oleh Bawaslu ataupun pihak kepolisian dan kejaksaan.

"Kemudian tren yang lain itu, pertama, terkait dengan netralitas ASN. Kemudian juga tentang ketentuan Pasal 283 terkait dengan kepala daerah yang melanggar ketentuan Pasal 283 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7/2017," ujarnya.

Temuan dan laporan yang diterima Bawaslu itu belum termasuk dengan pelanggaran administrasi tentang penyebab pemungutan suara ulang di sejumlah daerah.

Baca juga: Bawaslu: Tidak ada yang namanya kecurangan, yang ada pelanggaran
Baca juga: Migrant CARE laporkan dugaan pelanggaran Uya Kuya ke Bawaslu RI

Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Label：slot terbaru mudah menang、777 slot demo、1001 mimpi abjad

Terkait：erek erek kawin、pola maxwin kakek zeus、sbclive4d、pinjol ilegal tidak usah dibayar、situs slot terbaru dan gacor、situs slot terbaik di indonesia、ligahokie、cara dapat uang dari mitra bukalapak、cara pasang togel tanpa kalah、cara ngeridit hp di lazada

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：akslot（2024-07-12）

Perbarui waktu：2024-07-12

Daftar bab terbaru

pembayaran kredivo belum masuk

buku mimpi 3d abjad sang pemimpi

situs slot skywind

qq1221 login

kotaBacaan TerkaitMore+

Novel Dongfang Yan Su Xian'er

situs ter gacor

PHRI Bali ingin spa tak masuk hiburan meski pajak 40 persen ditunda******

Badung (ANTARA) - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali mengatakan tetap memperjuangkan agar status spa/mandi uap tidak masuk dalam kategori hiburan meskipun pada Rabu (17/1) lalu Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan sudah menyampaikan agar dilakukan penundaan penerapan pajak 40-75 persen itu.

“Tetap diperjuangkan, itu kan penundaan untuk 40 persen, sementara dua hal yang substansial bagi kami adalah kedudukan spa yang disebut bagian hiburan dan kenaikan pajak hiburan itu sendiri, itu dua yang diperjuangkan,” kata Ketua PHRI Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati di Badung, Sabtu.

Cok Ace, sapaannya, mengaku senang ketika dukungan dari pemerintah pusat masuk, namun ia tak dapat membendung semangat pengusaha spa yang mengajukan judicial review terkait Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 itu ke Mahkamah Konstitusi.

PHRI Bali yang menjadi induk dari Bali Spa and Wellness Association (BSWA) merasa jika nantinya pajak 40 persen diberlakukan maka pengusaha spa tidak akan mendapat keuntungan.

Dengan margin 25-35 persen saja menurutnya sudah paling tinggi, sementara jika dihadapkan dengan 40 persen maka tidak ada keuntungan yang bisa diperoleh pengusaha.

Maka dari itu, di samping dukungan Menkomarves Luhut Binsar terkait penundaan penerapan pajak, PHRI Bali tetap ingin MK meninjau undang-undang tersebut, termasuk demi pengusaha hiburan di luar spa yang baru bangkit.

Selain itu, posisi spa/mandi uap dalam kategori hiburan perlu dipertanyakan, lantaran dalam peraturan yang diatur Kemenparekraf menyebutkan bahwa spa bukan kelompok hiburan dalam kepariwisataan.

Sejauh ini di Bali baru Kabupaten Badung yang berani mengambil tindakan dengan secara resmi menunda penerapan pajak spa 40 persen dengan menetapkan kembali di angka 15 persen.

Ketua PHRI Bali yang merupakan Wakil Gubernur Bali 2018-2023 ini berharap kabupaten/kota lainnya segera menyusul, lantaran ada klausul bahwa kepala daerah memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan sepakat untuk menunda penerapan kenaikan pajak barang jasa tertentu (PBJT), agar tidak merugikan masyarakat dan pelaku usaha kecil.

"Jadi kita mau tunda saja dulu pelaksanaannya karena itu dari Komisi XI kan sebenarnya, bukan dari pemerintah ujug-ujug terus jadi gitu. Sehingga kemarin kita putuskan ditunda, kita evaluasi," kata dia.

Baca juga: Kemenkeu berencana diskusi dengan pelaku usaha soal pajak hiburan
Baca juga: PHRI Bali nilai pajak usaha spa idealnya 15 persen
Baca juga: Pengusaha spa di Bali ajukan uji materi terkait tarif pajak

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Menara Kekacauan

balivegas88

Milan menang 3******

Jakarta (ANTARA) - AC Milan bangkit dari tertinggal satu gol untuk menang 3-2 atas Udinese pada Sabtu setempat atau Minggu dini hari WIB, pada laga yang sempat dihentikan akibat kiper Mike Maignan mendapat pelecehan rasial oleh sejumlah penggemar tuan rumah.

Pasukan Stefano Pioli tertinggal enam poin dari pemuncak klasemen Inter Milan untuk menghuni peringkat ketiga, setelah Noah Okafor mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-93, demikian dikutip dari AFP.

Namun pertandingan itu diwarnai teriakan meniru suara kera yang ditujukan kepada Maignan dari sekelompok penggemar Udinese. Kejadian itu membuat Maignan gusar.

Pertandingan dihentikan oleh wasit Fabio Maresca pada akhir babak pertama setelah pelecehan rasial yang berkali-kai ditujukan kepada Maignan, yang kemudian memprotes dengan meninggalkan lapangan bersama rekan-rekan setimnya.

“Tidak ada tempat di permainan kami untuk rasisme: kami kecewa. Kami bersama kamu, Mike,” tulis Milan melalui media sosialnya.

Para penggemar tuan rumah sebelumnya telah beberapa kali diperingatkan untuk menghentikan pelecehan setelah Maignan mengajukan keluhan kepada Maresca. Namun mereka tetap meneruskannya sehingga para ofisial harus menghentikan pertandingan.

Baca juga: Milan kokohkan posisi di peringkat ketiga setelah menang 3-1 atas Roma

Permainan diteruskan lima menit kemudian. Saat itu Milan sedang memimpin berkat penyelesaian Ruben Loftus-Cheek pada menit ke-30.

Para penggemar tuan rumah terus mencemooh Maignan setiap kali ia menerima bola. Hal itu kemudian membuat pertandingan kembali dihentikan sementara

Tiga menit sebelum turun minum, Lazar Samardzic menyamakan kedudukan untuk tuan rumah melalui pergerakannya dari tengah lapangan dan penyelesaiannya.

Florian Thuavin membawa tuan rumah berbalik memimpin pada menit ke-62 setelah menaklukkan Tijjani Reijnders dan Theo Hernandez, dan melepaskan tembakan yang melewati bagian atas kepala Maignan.

Namun Milan berhasil bangkit, dan Luka Jovic menyamakan kedudukan untuk tim tamu dengan golnya pada menit ke-83, dengan memanfaatkan sepakan Olivier Giroud yang terdefleksi menuju garis gawang.

Noah Okafor menjadi pencetak gol kemenangan Milan berkat golnya pada menit ke-93. Gol itu sekaligus memperpanjang laju tidak terkalahkan timnya di liga menjadi enam pertandingan berturut-turut.

Baca juga: Roma menang 2-1 atas Verona pada laga debut pelatih De Rossi
Baca juga: Dua gol Dusan Vlahovic bantu Juventus kalahkan Sassuolo 3-0

Pewarta: A Rauf Andar Adipati
Editor: Teguh Handoko
Copyright © ANTARA 2024

Panjang umur iman

cari situs slot gacor

Menkominfo ungkap penanganan lanjutan kasus suap SAP yang seret BAKTI******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan lebih lanjut terkait penanganan suap yang dilakukan oleh perusahaan perangkat lunak asal Jerman yaitu SAP dan menyeret nama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo.

Budi mengatakan dirinya telah menugaskan secara khusus Inspektur Jenderal Kementerian Kominfo Arief Tri Hardiyanto untuk melakukan pemeriksaan internal pada BAKTI Kemenkominfo.

"Saya sudah minta Irjen untuk memeriksa ini," kata Budi di Jakarta, Kamis.

Hal ini sejalan dengan pernyataan BAKTI Kemenkominfo pada Senin (15/1) yang secara tegas bakal melakukan pemeriksaan internal dan berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk memastikan jajarannya bertugas dengan baik dan mendukung kelancaran pengusutan kasus penyuapan tersebut.

Ia lebih lanjut mengatakan Kementerian Kominfo juga terbuka kepada lembaga penegak hukum yang ingin melakukan penelusuran dan penyelidikan lebih lanjut pada kasus yang menyinggung BAKTI Kemenkominfo tersebut.

"Kalau lembaga penegak hukum mau menindaklanjutinya silahkan saja," kata Budi.

Baca juga: Sebanyak 4.988 BTS BAKTI telah siap diresmikan Presiden

Adapun kasus suap yang dilakukan SAP pertama kali diungkap oleh Departemen Kehakiman (DOJ) Amerika Serikat pada Rabu (10/1). SAP dinyatakan telah melanggar regulasi Praktik Korupsi Asing (FCPA) pada periode 2015-2018 dengan melibatkan banyak negara salah satunya Indonesia.

Melalui pernyataan resmi Departemen Kehakiman Amerika Serikat dinyatakan perusahaan itu melalui agen-agen tertentu, diduga terlibat dalam skema menyuap pejabat Indonesia guna mendapatkan keuntungan bisnis yang tidak pantas seperti kontrak dengan berbagai departemen dan lembaga.

Salah satu lembaga yang disebut dalam pernyataan tersebut adalah Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) yang telah bertransformasi menjadi BAKTI Kemenkominfo di masa ini.

Meluruskan informasi yang beredar, BAKTI Kemenkominfo menyebutkan memang pihaknya sempat melakukan kemitraan dengan perusahaan asing tersebut pada 2018.

Saat itu, BP3TI baru saja diubah bentuknya menjadi BAKTI Kemenkominfo mengikuti Peraturan Menteri Kominfo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAKTI.

Kemitraan dengan perusahaan asal Jerman itu bertujuan untuk memperbaiki tata kelola dan melakukan modernisasi proses bisnis dan seluruh pelaksanaan pembiayaan dan mekanismenya telah mengikuti ketentuan regulasi yang berlaku.

"BAKTI menggunakan layanan dari perusahaan tersebut dengan nilai kontrak untuk komponen perangkat lunak dan lisensi sebesar Rp12,6 miliar. Kontrak tersebut dilakukan melalui proses perencanaan dan pengadaan yang transparan serta akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku," demikian pernyataan BAKTI Kemenkominfo.

Baca juga: KPK dalami informasi perusahaan Jerman suap pejabat Indonesia

Baca juga: Resmikan BTS 4G, Jokowi tekankan konektivitas untuk persatuan bangsa

Baca juga: Menkominfo sebut BTS 4G dan SATRIA-1 "tol langit" untuk hubungkan RI

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2024

Putri Berubah

slot 4d net

MK tegaskan gugatan Anwar Usman di PTUN tak pengaruhi soliditas******

Jakarta (ANTARA) - Hakim Konstitusi sekaligus Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih menegaskan bahwa gugatan mantan Ketua MK Anwar Usman di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta tidak memengaruhi soliditas internal hakim konstitusi.

“Enggak, enggakada. Jadi kami sudah memilah sedemikian rupa urusan kami untuk yudisial, ya, yudisial saja,” katanya setelah peresmian Media Center di Gedung I MK RI di Jakarta, Kamis (18/1).

Ia mengatakan kesembilan hakim konstitusi, ketika rapat permusyawaratan hakim (RPH), tidak pernah terganggu akan gugatan yang dilayangkan Anwar Usman kepada Ketua MK masa jabatan 2023-2028 Suhartoyo.

“Bahkan tidak kami pikirkan juga, karena kami memikirkan benar-benar perkara yang harus kami selesaikan,” ucap dia.

MK, kata dia, memang dituntut untuk meningkatkan kualitas putusan sehingga hakim konstitusi tidak mengambil pusing soal perkara yang tengah bergulir di PTUN Jakarta tersebut.

Namun begitu, Enny mengakui, pihak MK telah memberi kuasa kepada kuasa hukum untuk mengurus perkara itu. Hal ini merupakan bentuk kepatuhan MK terhadap hukum beracara.

“Sikap kami sesuai dengan hukum acara, ya. Jadi ketika ada gugatan, ya, kami otomatis tidak bisa hadir sebagai hakim di sidang PTUN. Tapi, kami sudah memberikan kepada kuasa hukum dari para hakim. Sudah ada,” katanya.

Terlepas dari itu, ia berharap, perkara tersebut segera selesai.

“Kami sudah memberikan kuasa saja kepada kuasa hukum. Kami berharap memang segera selesai lah persoalan itu,” ujarnya.

Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Gedung I MK RI diJakarta, Kamis (18/1/2024). (ANTARA/Fath Putra Mulya)

Pada kesempatan terpisah, Ketua Majelis Kehormatan MK (MKMK) I Dewa Gede Palguna mengatakan pihaknya telah berkirim surat kepada PTUN Jakarta pada Rabu (17/1).

Ia menjelaskan surat tersebut berisikan sikap MKMK terkait dengan posisinya dalam perkara dimaksud.

“Isinya cuma kami mengatakan karena dulu ditanya oleh PTUN dalam persiapan, bukan sidang, masih persiapan pemeriksaan, kami ditanya apakah akan menjadi pihak atau bagaimana,” kata dia saat ditemui di Gedung I MK RI di Jakarta, Kamis (18/1).

Menurut dia, MKMK memang mempunyai kepentingan terhadap gugatan itu karena yang digugat adalah surat keputusan (SK) pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK. Adapun SK tersebut dibuat dengan menimbang putusan MKMKad hocketika memutus sidang etik terhadap Anwar Usman.

“Oleh karena itu, dengan sendirinya kita ada kaitan erat dengan pokok perkara dari gugatan itu,” katanya.

Ia menjelaskan MKMK memiliki kepentingan terhadap objek perkara, posisi MKMK dalam gugatan dimaksud diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim PTUN Jakarta untuk menetapkan.

“Dan itu belum dijawab kemarin. Katanya akan dijawab lewat e-courtpada persidangan di tanggal 31 (Januari) nanti. Jadi, selebihnya letsee(mari saksikan, red.), begitu saja,” ujarnya.

Anwar Usman menggugat Suhartoyo ke PTUN Jakarta pada 24 November 2023.

Suhartoyo terpilih sebagai ketua baru MK menggantikan Anwar Usman yang dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan oleh MKMK ad hoc.

Anwar Usman dinyatakan melanggar kode etik dan perilaku hakim dalam mengadili perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 perihal syarat batas usia capres dan cawapres.

Raja Dewa Dandy

bukumimpi2d

KPU tempatkan Muhaimin di tengah saat debat keempat******

Itu sudah diatur

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menempatkan Muhaimin Iskandar di posisi tengah, antara Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD, saat Debat Keempat Cawapres Pemilu 2024 di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (22/1).

Anggota KPU RI August Mellaz di Kantor KPU, Jakarta, Jumat, mengatakan Muhaimin Iskandar juga akan menjadi cawapres pertama yang akan memaparkan visi dan misi saat debat keempat tersebut.

"Nanti, di debat keempat, urutan untuk penyampaian visi dan misi akan dimulai dari pasangan calon nomor urut 1; sedangkan untuk posisi, nanti kalau tidak salah itu, pasangan calon nomor urut 1 di tengah. Itu sudah diatur," kata Mellaz.

Dia pun menjelaskan saat Debat Kelima Capres Pemilu 2024, pada Minggu (4/2) nanti, posisi capres akan kembali seperti Debat Pertama Capres Pemilu 2024.

Baca juga: Ini profil 11 panelis debat cawapres kedua pada Pemilu 2024

Saat debat perdana pada 12 Desember 2023 lalu, posisi pasangan calon nomor urut 1 berada di sebelah kiri, kemudian pasangan calon nomor urut 2 berada di tengah, dan pasangan calon nomor urut 3 berada di sisi kanan.

"Kalau dalam konteks panggung seperti itu. Kalau konteks penyampaian visi dan misi, pertama itu sesuai dengan pelaksanaan debat sejak debat pertama," ujarnya.

Sebelumnya, Senin (15/1), Mellaz juga telah memastikan KPU menggunakan format debat yang sama dengan tiga debat capres-cawapres sebelumnya.

Durasi debat keempat juga akan sama seperti debat sebelumnya, yakni 150 menit, dengan durasi khusus debat 120 menit dan terdiri atas enam segmen.

Baca juga: Wapres minta debat Capres dan Cawapres cukup di forum resmi

Segmen pertama debat akan dibuka dengan penyampaian visi, misi, dan program kerja; kemudian segmen keenam akan ditutup dengan pernyataan kesimpulan oleh masing-masing cawapres.

Debat Keempat Cawapres Pemilu 2024 membahas tema terkait energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.

Rangkaian debat capres-cawapres Pemilu 2024 terakhir akan berlangsung pada 4 Februari untuk capres dan mengusung tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia (SDM), dan inklusi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Masa kampanye Pemilu 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari. Kemudian, jadwal pemungutan suara berlangsung serentak pada 14 Februari 2024.

Baca juga: Indef soroti isu makanan bergizi jelang debat Cawapres

Penginapan Youyaoqi

lgo234

Menteri PANRB minta layanan di MPP Kabupaten Cirebon dioptimalkan******

Yang paling penting ini dampaknya. Jadi pemerintah, Presiden (Jokowi) memberikan arahan bagaimana birokrasi berdampak dan tidak berbelit

Cirebon (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas meminta Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dioptimalkan untuk memudahkan warga setempat dalam mengurus berbagai keperluan pada fasilitas itu. “Hari ini sengaja saya datang mendadak. Memang saya lihat ini belum optimal. Oleh karena itu harapan saya, sayang pemerintah daerah (pemda) kalau tidak mengoptimalkannya,” kata Azwar Anas setelah menggelar inspeksi mendadak di MPP Kabupaten Cirebon, Senin.

Baca juga: Lahan bekas Gedung MPP Pekanbaru yang terbakar jadi lapangan terbuka Dalam lawatannya, Anas menemukan kalau tingkat kunjungan di MPP Kabupaten Cirebon cukup rendah, hanya sekitar 50-200 orang per hari. Padahal fasilitas yang ada sangat menunjang untuk melayani warga. Ia mengatakan, idealnya dalam sehari MPP ini bisa melayani sampai 4.000 warga, karena tujuan dibangunnya fasilitas tersebut adalah membantu masyarakat dalam mengurus hal-hal terkait administrasi yang efisien. Menurut dia, Pemkab Kabupaten Cirebon harus menggencarkan sosialisasi agar lebih banyak masyarakat menikmati kemudahan akses layanan yang sudah terintegrasi di MPP. “Saya minta evaluasi, karena ke depan MPP ini bisa menjadi pilihan masyarakat karena begitu datang rakyat bisa mengurus keperluannya di sini dan bisa selesai,” ujarnya.

Baca juga: Gianyar gelar upacara "Melaspas" sucikan Gedung mal pelayanan publik Selain itu, Anas menyarankan proses perizinan maupun pemberian layanan di MPP tidak perlu berbelit sehingga masyarakat akan tertarik untuk mengunjungi fasilitas teranyar di Kabupaten Cirebon itu. “Yang paling penting ini dampaknya. Jadi pemerintah, Presiden (Jokowi) memberikan arahan bagaimana birokrasi berdampak dan tidak berbelit,” tuturnya. Sementara Bupati Cirebon Imron menyebut ada sejumlah faktor yang mengakibatkan kunjungan di MPP tersebut masih sepi. Salah satunya yakni kurangnya keahlian sumber daya manusia (SDM) hingga keterbatasan anggaran. Walaupun demikian, Imron menjamin pihaknya segera membenahi layanan di MPP Kabupaten Cirebon sesuai masukan yang disampaikan Menteri PANRB. “Meskipun anggaran di MPP terbatas, tetapi kita segera melaksanakan yang diinstruksikan tadi," ucap dia.
Baca juga: Wali Kota Medan pastikan kesiapan tiap anjungan Mal Pelayanan Publik

《gacor slot jp》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，trik main slot dapat maxwinHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《gacor slot jp》bab terbaru。