lumbungtogel

Suami hantu yang mendominasi sangat sulit untuk dihadapi

Pengamat Was******

Pengamat transportasi MTI sekaligus Akademisi Teknik Sipil Unika Soegijapranata Djoko Setijowarno khawatir pemberian insentif kendaraan listrikakan menambah kemacetan lalu lintas.

Ia khawatir jika mobil dan motor listrik nantinya justru berjejalan di jalanan dan menambah kemacetan.

"Insentif itu jangan sampai akhirnya justru dinikmati orang yang tidak berhak atau orang kaya serta memicu kemacetan di perkotaan," kata Djoko dalam keterangan tertulisnya, Minggu (28/5).

Menurutnya, harapan program ini bisa mengurangi konsumsi BBM dan menekan emisi karbon berpotensi jauh panggang dari api.

Djoko menyebut yang terjadi nantinya adalah penambahan konsumsi energi dan makin bertambahnya kendaraan pribadi yang berjejal di jalan.

"Pihak yang akan diuntungkan dari program ini hanya kalangan produsen kendaraan listrik," ujarnya.

Secara tidak langsung, program ini menjadi cara pemerintah untuk menjaga investasi kendaraan listrik di Indonesia dan mencoba menarik investor baru.

Djoko mengusulkan, jika pemerintah ingin menawarkan win-win solution, maka distribusi kendaraan listrik jangan banyak di kota yang sudah padat dan macet.

Terlebih, kata Djoko, sekitar 80 persen kecelakaan disebabkan oleh sepeda motor. Pemerintah harus mampu mengurangi penggunaan sepeda motor yang berlebihan.

"Jika tidak, dampaknya sudah seperti sekarang," ucap dia.

Lihat Juga : TAIPANMasayoshi Son, Investor Kelas Kakap Incaran Pebisnis Startup

Menurutnya, program tersebut juga harus tepat sasaran. Dia menyebut warga yang bisa beli motor dan mobil ada kelompok orang mampu tidak perlu diberikan subsidi atau insentif.

"Maka dari itu, insentif sepeda motor listrik diprioritaskan untuk daerah terluar, tertinggal, terdepan dan pedalaman (3TP) yang kebanyakan berada di luar Jawa," tuturnya.

Pemerintah menggulirkan program bantuan pemerintah atau insentif untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai pada Maret tahun ini.

Program tersebut diklaim untuk mendorong percepatan adopsi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan menarik investor kendaraan listrik masuk ke Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Perang Penyihir

Luhut Minta Jangan Terlalu Banyak Doa Biar RI Tak Kalah dari China******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi(Menko Marves)Luhut Binsar Panjaitan menyebut Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan doa jika ingin mengalahkan China.

"Saya titip ke Anda yang lebih muda, gunakan nurani untuk bekerja. Jangan berdoa-berdoa saja," katanya di Hotel Mulia, Jakarta Pusat, Selasa (30/5).

Luhut menegaskan ritual-ritual tidak terlalu penting jika tak dibarengi perbuatan baik. Menurutnya, semua orang harus berkontribusi sesuai porsinya demi kemajuan bangsa.

Ia pun kerap menyampaikan kritik tersebut di gereja tempatnya beribadah. Menurutnya, berbuat baik jauh lebih penting ketimbang hanya berdoa saja.

Luhut juga menitipkan pesan agar bangsa Indonesia bersatu. Ia mengklaim masyarakat China tidak punya waktu luang untuk berpikir hal-hal tidak penting, di luar urusan pekerjaan.

"Saya bilang di gereja saya, berdoa, berdoa, tapi tidak berbuat sesuatu yang baik, untuk apa? What's the value? Do something, good thing for your environment," ungkapnya.

"Kita kadang suka lupa, terlalu banyak ritual yang kita lakukan. Maaf, di gereja saya bilang saya nggak terlalu suka gitu. Do something,doa yang terbaik adalah berbuat baik. Itu menurut saya," tandas Luhut.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Kebangkitan Jiwa Tanpa Batas

Baru Rp5,31 T, Sandiaga Sebut Investasi Sektor Parekraf Masih Kurang******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf)Sandiaga Uno mengatakan realisasi investasidi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) masih kurang.

Menurutnya, agar sektor tersebut bisa maju investasi yang dibutuhkan harus lebih dari Rp100 triliun. Adapun realisasi investasi sektor parekraf dari 2020 hingga kuartal I-2022 tercatat baru mencapai Rp5,31 triliun.

"Kalau kita melihat dari 5 destinasi prioritas dan beberapa destinasi unggulan kita membutuhkan USmiliar-8 miliar berarti di atas Rp100 triliun, sementara yang on goingmasih di bawah level Rp10 triliun," ungkap Sandiaga di Jakarta, Selasa (23/5).

Menurut Sandiaga, di tahun politik ini banyak investor masih wait and see. Oleh karena itu, ia ingin meyakinkan kepada para investor bahwa dari jajak pendapat, tingkat kepuasan masyarakat pada pemerintah masih tinggi.

Dengan kata lain, ia mengklaim pemerintah pun berjanji akan tetap menjaga kebijakan yang pro terhadap investasi.

"Kebijakan yang pro terhadap investasinya akan dilanjutkan dan kita justru ingin butuh percepatan pembangunan jadi bukan tahun wait and seetapi justru tahun investasi," ucap Sandiaga.

Lebih lanjut, ia menuturkan per kuartal I 2023, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia mencapai 2,25 juta orang. Sementara, untuk target kunjungan wisatawan mancanegara yang datang tahun ini adalah 8,5 juta orang.

Sedangkan untuk jumlah wisatawan nusantara ditargetkan mencapai 1,2 miliar hingga 1,4 miliar pergerakan. Adapun nilai devisa pariwisata tahun ini ditargetkan mencapai US,08 miliar hingga US,99 miliar.

Sandiaga juga menyebut ekspor ekonomi kreatif bisa mencapai US,46 miliar pada tahun ini. Selain itu, ia juga menargetkan sektor parekraf bisa membuka lapangan kerja bagi 45 juta orang.

Sementara untuk nilai tambah ekonomi kreatif, Sandiaga menargetkan bisa menyentuh level Rp1.279 triliun.

Sandiaga pun menyinggung terkait nilai tambah ekonomi dari konser dan event lain, termasuk konser Coldplay November mendatang. Ia mengklaim dari 3.000 event yang telah dikurasi, bisa menghasilkan perputaran ekonomi hingga Rp162 triliun.

"Perputaran ekonomi Coldplay belum ada hitungan pasti, tapi dari total event, 3.000 event, yang kami kurasi, target perputaran ekonominya di atas Rp162 triliun," tandas Sandiaga.

[Gambas:Video CNN]

Dao Zhen Xinghe

Jubir Luhut Respons Anies soal Jalan Era SBY vs Jokowi******

Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi menegaskan Anies Baswedan salah tafsir data saat mengkritik pembangunan jalan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Ya kan sudah lebih terang benderang ya kalau ternyata (Anies Baswedan) salah paham atau salah tafsir data," kata Jodi kepada CNNIndonesia.com, Kamis (25/5).

Jodi menegaskan jalan tol adalah infrastruktur penting bagi setiap negara. Ia mengibaratkan jalan tol yang dibangun Jokowi adalah arteri koroner utama yang memasok darah ke seluruh tubuh.

Jubir Luhut Binsar Panjaitan menegaskan jalan tol adalah bagian integral dari sistem jaringan jalan. Jalan tol yang dibangun Presiden Jokowi diklaim berperan besar dalam menghubungkan kota-kota besar, daerah industri, dan pelabuhan.

Tak sampai di sana, ia menekankan pentingnya pembangunan jalan untuk memfasilitasi transportasi agar lebih cepat dan efisien. Pembangunan jalan diklaim Jodi bisa mengurangi kemacetan dan secara signifikan mempercepat perdagangan dan distribusi barang.

"Trans Jawa terbukti sangat memperlancar arus mudik," tandasnya.

Senada, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga menegaskan Anies salah membaca data. Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian menyebut interpretasi bakal calon presiden terhadap data Badan Pusat Statistik (BPS) itu salah.

Hedy menerangkan BPS menampilkan data berdasarkan status jalan, bukan pembangunan jalan baru. Misalnya jalan nasional yang bertambah ribuan kilometer berasal dari perubahan status jalan dari jalan provinsi.

"Yang disebut bahwa pembangunan jalan zaman SBY lebih panjang dari zaman Jokowi, itu bukan itu maksud dari BPS itu. Jadi salah interpretasi data BPS," katanya di Gedung DPR RI.

"Jadi data BPS itu bercerita soal penambahan status, bukan pembangunan jalan. Jadi status kewenangan jalan nasionalnya bertambah sekian belas ribu kilometer itu, itu adalah perubahan status dari jalan provinsi ke jalan nasional. Bukan pembangunan jalan baru," jelasnya.

Hari ini, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga mengamini bahwa Anies Baswedan salah baca data. Padahal, ia menyebutkan data yang dipaparkan Anies sudah benar.

"Kelihatannya iya (salah baca data). Kalau datanya bagus, datanya betul," ucapnya di Kantor KPK, Jakarta Selatan, dikutip dari Detik.

Anies sebelumnya menyebut pembangunan jalan gratis selama pemerintahan Presiden SBY lebih banyak dibandingkan era Jokowi. Lalu, ia menyinggung soal pembangunan jalan tol di era Jokowi.

Menurut tafsir Anies, Jokowi baru berhasil membangun jalan tol sepanjang 1.600 km dan jalan umum atau tak berbayar alias gratis sepanjang 19 ribu km. Sedangkan SBY berhasil membangun 20 kali lipat pada dua periodenya dari yang direalisasikan Jokowi.

"Bandingkan dengan zaman Pak SBY jalan yang tak berbayar adalah 144 ribu km atau 7,5 kali lipat. Bila dibanding jalan nasional pemerintah ini 590 km, 10 tahun sebelumnya 11 ribu km. 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, standar, itu baru panjang," kata Anies dalam acara Milad PKS di Istora Senayan, Sabtu (20/5) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan ke Sistem Merit Barat

BPKP Singgung Audit Waskita Imbas Dirut Tersangka hingga Penundaan PMN******

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyinggung soal audit PT Waskita Karya (Persero) imbas kasus korupsisang direktur utama Destiawan Soewardjono.

"Sudah disampaikan. Tanya ke penyidik mau lanjut apa enggak. Kalau dimintakan, kami tindak lanjuti," ujar Juru Bicara BPKP Azwad Zamroodin Hakim di The Sultan Hotel Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (24/5).

Azwad menjelaskan ada tahap yang perlu dilakukan BPKP meski ada permintaan audit dari kementerian/lembaga (K/L). Selain itu, ia menegaskan masyarakat kerap salah paham soal produk BPKP.

Namun, Azwad enggan menanggapi soal restrukturisasi Waskita yang sampai membuat Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menunda penyertaan modal negara (PMN). Ia menegaskan hal itu masuk ke ranah teknis.

Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Utama PT Waskita Karya Destiawan Soewardjono alias DES sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pada Kamis (27/4) lalu. DES diduga melakukan korupsi penyimpangan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan PT Waskita Karya dan PT Waskita Beton Precast.

Di lain sisi, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban menyebut penundaan PMN karena restrukturisasi Waskita belum jelas.

"Untuk Waskita rencana PMN ditunda sampai ada kejelasan restrukturisasi. Sebagaimana kita ketahui Waskita perusahaan Tbk jadi kita akan lihat program restrukturisasinya," ujar Rio dalam konferensi pers, Senin (22/5), dikutip dariCNBC Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Huangmen

Ada Kuasa Tiga Menteri Terlibat dalam Izin Pengolahan Pasir Laut******

Presiden Joko Widodo kembali membuka keran pengolahan hingga ekspor sedimentasi pasir lautyang sempat dilarang pada era Presiden Megawati.

Kendati, dalam prosesnya, pengusaha yang ingin mengolah dan mengekspor sedimentasi pasir laut harus mendapatkan izin dari tiga menteri, yaitu menteri kelautan dan perikanan, menteri ESDM dan menteri perdagangan.

Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam hal perencanaan, Pasal 5 ayat 5 menyatakan dokumen perencanaan dan tim kajian akan ditetapkan oleh menteri. Adapun yang dimaksud dengan menteri dalam aturan ini adalah menteri di bidang kelautan dan perikanan (pasal 1 ayat 9).

Sementara itu terkait pertambahan sedimentasi pasir laut, Pasal 10 ayat 4 menyebutkan izin usaha pertambangan untuk penjualan dijamin penerbitannya oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batu bara atau gubernur sesuai dengan kewenangannya setelah melalui kajian oleh tim kajian dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun soal izin ekspor pasir laut dijelaskan dalam Pasal 15 Ayat 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Pasal ini menjabarkan apa yang sudah disinggung soal ekspor pasir laut di Pasal 9 ayat 2.

Lihat Juga : Dilarang di Era Megawati, Kini Jokowi Izinkan Ekspor Pasir Laut

"Pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk ekspor sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf d wajib mendapatkan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang ekspor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan," tulis beleid tersebut, dikutip Senin (29/5).

Lalu, pada Pasal 15 Ayat 5 disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut soal ekspor pasir laut bakal diatur dalam bentuk peraturan menteri. Dengan kata lain, akan ada peraturan menteri perdagangan (permendag) untuk memuluskan izin ekspor tersebut.

Pada Pasal 9 Ayat 2 Huruf d dijelaskan bahwa ekspor pasir laut diperbolehkan dengan syarat. Jokowi menegaskan ekspor pasir laut diperkenankan sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya, Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, dan memasukkan ketentuan baru baru soal pengelolaan dan pemanfaatan pasir laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh pelaku usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[Gambas:Video CNN]