pragmatic88 demo rupiah 814Jutaan kata 784441Orang-orang telah membaca serialisasi
《admin jarwo slot》
HK Buka Suara soal Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Tol Trans Sumatera******
PTHutama Karya (Persero) menanggapi kasus dugaankorupsipengadaan lahan di sekitar jalan Tol Trans Sumatera (JTSS) yang menyeret eks pentolan mereka.
EVP Sekretaris Hutama Karya Tjahjo Purnomo mengatakan penyidikan yang dilakukan oleh Korupsi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut adalah transaksi pembelian lahan di Bakauheni dan Kalianda, Lampung, pada 2018-2020.
Transaksi tersebut melibatkan mantan pejabat Hutama Karya dan pihak PT Sanitarino Tangsel Jaya yang saat ini katanya telah ditetapkan sebagai tersangka.
Ia menambahkan Hutama Karya berkomitmen mendukung program bersih-bersih BUMN yang digalakkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap proses bisnisnya.
KPK tengah membuka penyidikan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di sekitar jalan Tol Trans Sumatera (JTSS) yang dilaksanakan Hutama Karya. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan sudah ada tersangka yang ditetapkan tim penyidik dalam kasus ini. Akan tetapi belum bisa disampaikan kepada publik.
Identitas tersangka berikut konstruksi lengkap perkara akan diumumkan bersamaan dengan upaya paksa penangkapan maupun penahanan.
"Nilai kerugian keuangan negaranya sementara mencapai belasan miliar rupiah dan menggandeng BPKP [Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan] untuk menghitung besaran fix dari kerugian dimaksud," katanya di Jakarta, Rabu (13/3).
Dalam proses pengumpulan alat bukti, KPK sudah menyurati Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap tiga orang diduga terkait dengan perkara selama enam bulan.
"Pihak dimaksud adalah dua orang pejabat internal di PT HK Persero dan satu orang swasta," ucap Ali.
Berdasarkan sumber CNNIndonesia.com, tiga orang yang dicegah ialah Direktur PT HK Bintang Perbowo, Pegawai PT HK M. Rizal Sutjipto, dan Komisaris PT Sanitarindo Tangsel Jaya Iskandar Zulkarnaen.
[Gambas:Video CNN]
Bahlil Blak******
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia akhirnya buka suara soal tudingan meminta upeti sebagai syarat pemulihan izin usaha pertambangan (IUP) sejumlah perusahaan.
Hal itu ia sampaikan saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Senin (1/4).
Mulanya, Bahlil menuturkan dirinya mendapat wewenang untuk mencabut izin tambang melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.
Pemerintah pun berupaya untuk mencabut IUP tak produktif yang mencapai 2.078 izin. Namun, Bahlil mengatakan pihaknya tak asal mencabut IUP. Pengusaha terkait diberi waktu untuk untuk mengajukan surat keberatan.
"Setelah melakukan pencabutan, kami berikan ruang pada teman-teman yang merasa keberatan," kata Bahlil.
Ia menjelaskan IUP yang dicabut adalah adalah mereka yang izin usahanya tidak diurus lebih lanjut. Kemudian, IUP yang digadai di bank hingga tak mengurus Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Lebih lanjut, Bahlil mengatakan satgas bisa memulihkan IUP jika pengusaha melampirkan dokumen pendukung dan klarifikasi bahwa yang bersangkutan masih produktif.
Lihat Juga :Tarif Tol Trans Jawa Didiskon 20 Persen Saat Mudik, Ini Cara Dapatnya |
Setelah itu, satgas merekomendasikan IUP dan izin konsesi hutan dapat dipulihkan atau tidak, sesuai dengan kriteria.
Sementara, keputusan pemulihan IUP dan izin konsesi hutan dilakukan melalui mekanisme pleno antara menteri investasi, menteri ESDM, dan menteri LHK. Kemudian, penerbitan SK pemulihan dilakukan sesuai sistem OSS di Kementerian Investasi/BKPM.
Bahlil lantas mengatakan dalam sebuah media, dirinya disebut meminta sesuatu kepada para pengusaha agar IUP nya bisa dipulihkan. Bahlil pun membantah.
"Media tersebut sudah saya bawa ke Dewan Pers dan Dewan Pers menerbitkan keputusan memerintahkan minta maaf pada kami," tutur Bahlil.
Lihat Juga :REKOMENDASI SAHAMDeret Saham Berpotensi Cuan Pekan Ini |
Ia pun mengatakan bakal mencari dan melaporkan pengusaha yang menjadi narasumber media yang dimaksud. Sebab, informasi mengenai Bahlil menarik upeti adalah berdasarkan keterangan pengusaha.
"Jadi konon ada cerita 33 IUP nikel yang diaktifkan ini memberikan upeti, katanya. Tapi saya gak yakin, (upeti diberikan) kepada orang-orang saya, dalam urusan ini satgas. Jadi biar saja diproses, jadi kami panggil 33 orang biar kita uji," ucapnya.
Belakangan, Bahlil tengah menjadi sorotan karena diduga mematok tarif hingga Rp25 miliar untuk memulihkan IUP yang dicabut pemerintah. Ia pun membantah isu tersebut.
Bahlil mempersilahkan semua pihak untuk bertanya kepada salah satu pengusaha yang IUP-nya dipulihkan terkait kasus tersebut.
"Silakan teman-teman tanya ke pengusaha yang IUP-nya dipulihkan, apakah benar," kata Bahlil di Jakarta, seperti dikutip dari detik finance, Senin (18/3).
Isu mengenai bahlil mematok tarif untuk memulihkan IUP ini terungkap dari salah satu laporan media nasional. Bahlil pun telah melaporkan media itu ke Dewan pers.
Tak hanya itu, Bahlil juga akan membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Menurutnya, langkah ini diambil sebagai bentuk pemerintahan yang adil dan terbuka.
Bahlil mengatakan saat ini pihaknya tengah berbicara dengan perwakilan hukum. Ia menyebut kasus dugaan itu tidak hanya mencatut namanya, melainkan juga menyeret Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.
"Maka kami akan melaporkan ini kepada penegak hukum lanjutkan kasusnya ada dugaan pungli atau mencatut nama saya, mengatasnamakan saya, mengatasnamakan satgas yang melanggar hukum. Kita akan proses secara hukum. Biar tidak ada dosa di antara kita, biar kita fair," kata Bahlil.
[Gambas:Video CNN]
KPU DKI siapkan maskot dan lagu promosi penyelenggaraan Pilkada DKI******
bisa menjadi semacam perwakilan KPU DKI JakartaJakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI menyiapkan desain maskot dan lagu promosi (jingle) untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI agar lebih menarik partisipasi masyarakat.
Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024
Label:paitosidney、buku tafsir mimpi 2 d、lampu erek erek
Terkait:paten188、rtp mpo888、juara jp slot、kredit motor kredivo、jam gacor slot online、formulaqq、bo slot mudah menang、joker depo、ppgbet、liga receh88
bab terbaru:rtp ovo88(2024-06-29)
Perbarui waktu:2024-06-29
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)Basuki Hadimuljono berharap Menteri Keuangan Sri Mulyani segera mencairkan anggaran renovasi jalan rusak di 2024.
Basuki mengatakan perlu anggaran sekitar Rp15 triliun untuk melanjutkan renovasi jalan daerah dan jembatan yang rusak. Ini merupakan amanat Presiden Joko Widodo, yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
"Inpres jalan daerah kita lanjutkan pada 2024 ini. Sekarang sedang dalam penelaahan oleh Kementerian Keuangan (pimpinan Sri Mulyani) untuk penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Total 2024 ini mudah-mudahan bisa kita alokasikan Rp15 triliun (dari Kemenkeu)," jelasnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (1/4).
Menteri Basuki mengatakan sebenarnya kebutuhan anggaran untuk perbaikan jalan daerah dan jembatan rusak itu menyentuh Rp16,25 triliun. Namun, sebanyak Rp1,25 triliun merupakan alokasi multiyears dari 2023 lalu.
Sedangkan realisasi penggunaan anggaran 2023 lalu menyentuh Rp14,6 triliun. Basuki menyebut ini mencakup perbaikan 2.873 km jalan daerah dan renovasi jembatan sepanjang 2,7 km.
"Dan Rp15 triliun kebutuhan 2024 yang akan dipenuhi dari anggaran belanja tambahan 2024. Target penanganan jalan dan jembatan sepanjang 2.225 km. Sekarang (anggaran) sedang diproses penganggarannya di Kementerian Keuangan," tutup Basuki.
[Gambas:Video CNN]
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia akhirnya buka suara soal tudingan meminta upeti sebagai syarat pemulihan izin usaha pertambangan (IUP) sejumlah perusahaan.
Hal itu ia sampaikan saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Senin (1/4).
Mulanya, Bahlil menuturkan dirinya mendapat wewenang untuk mencabut izin tambang melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.
Pemerintah pun berupaya untuk mencabut IUP tak produktif yang mencapai 2.078 izin. Namun, Bahlil mengatakan pihaknya tak asal mencabut IUP. Pengusaha terkait diberi waktu untuk untuk mengajukan surat keberatan.
"Setelah melakukan pencabutan, kami berikan ruang pada teman-teman yang merasa keberatan," kata Bahlil.
Ia menjelaskan IUP yang dicabut adalah adalah mereka yang izin usahanya tidak diurus lebih lanjut. Kemudian, IUP yang digadai di bank hingga tak mengurus Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Lebih lanjut, Bahlil mengatakan satgas bisa memulihkan IUP jika pengusaha melampirkan dokumen pendukung dan klarifikasi bahwa yang bersangkutan masih produktif.
Lihat Juga :Tarif Tol Trans Jawa Didiskon 20 Persen Saat Mudik, Ini Cara Dapatnya |
Setelah itu, satgas merekomendasikan IUP dan izin konsesi hutan dapat dipulihkan atau tidak, sesuai dengan kriteria.
Sementara, keputusan pemulihan IUP dan izin konsesi hutan dilakukan melalui mekanisme pleno antara menteri investasi, menteri ESDM, dan menteri LHK. Kemudian, penerbitan SK pemulihan dilakukan sesuai sistem OSS di Kementerian Investasi/BKPM.
Bahlil lantas mengatakan dalam sebuah media, dirinya disebut meminta sesuatu kepada para pengusaha agar IUP nya bisa dipulihkan. Bahlil pun membantah.
"Media tersebut sudah saya bawa ke Dewan Pers dan Dewan Pers menerbitkan keputusan memerintahkan minta maaf pada kami," tutur Bahlil.
Lihat Juga :REKOMENDASI SAHAMDeret Saham Berpotensi Cuan Pekan Ini |
Ia pun mengatakan bakal mencari dan melaporkan pengusaha yang menjadi narasumber media yang dimaksud. Sebab, informasi mengenai Bahlil menarik upeti adalah berdasarkan keterangan pengusaha.
"Jadi konon ada cerita 33 IUP nikel yang diaktifkan ini memberikan upeti, katanya. Tapi saya gak yakin, (upeti diberikan) kepada orang-orang saya, dalam urusan ini satgas. Jadi biar saja diproses, jadi kami panggil 33 orang biar kita uji," ucapnya.
Belakangan, Bahlil tengah menjadi sorotan karena diduga mematok tarif hingga Rp25 miliar untuk memulihkan IUP yang dicabut pemerintah. Ia pun membantah isu tersebut.
Bahlil mempersilahkan semua pihak untuk bertanya kepada salah satu pengusaha yang IUP-nya dipulihkan terkait kasus tersebut.
"Silakan teman-teman tanya ke pengusaha yang IUP-nya dipulihkan, apakah benar," kata Bahlil di Jakarta, seperti dikutip dari detik finance, Senin (18/3).
Isu mengenai bahlil mematok tarif untuk memulihkan IUP ini terungkap dari salah satu laporan media nasional. Bahlil pun telah melaporkan media itu ke Dewan pers.
Tak hanya itu, Bahlil juga akan membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Menurutnya, langkah ini diambil sebagai bentuk pemerintahan yang adil dan terbuka.
Bahlil mengatakan saat ini pihaknya tengah berbicara dengan perwakilan hukum. Ia menyebut kasus dugaan itu tidak hanya mencatut namanya, melainkan juga menyeret Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.
"Maka kami akan melaporkan ini kepada penegak hukum lanjutkan kasusnya ada dugaan pungli atau mencatut nama saya, mengatasnamakan saya, mengatasnamakan satgas yang melanggar hukum. Kita akan proses secara hukum. Biar tidak ada dosa di antara kita, biar kita fair," kata Bahlil.
[Gambas:Video CNN]
Pemerintah Malaysiamenggratiskan tarif tol untuk kendaraan pribadi untuk menyambut Hari Raya Idulfitri 1445 H. Tarif gratis tersebut akan berlaku selama dua hari, yakni pada 8-9 April 2024.
Menteri Pekerjaan Umum Malaysia Alexander Nanta Linggi mengatakan tarif tol gratis berlaku hanya untuk kendaraan golongan satu. Kendaraan golongan tersebut mencakup semua mobil pribadi, tidak termasuk taksi. Tarif tol berlaku untuk kelas kendaraan lain, seperti truk, taksi, dan bus.
Sementara itu Wakil Menteri Pekerjaan Umum Malaysia Datuk Seri Ahmad Maslan mengungkap penggratisan tol tersebut diperkirakan menelan biaya 37,6 juta ringgit Malaysia atau setara Rp126,4 miliar (asumsi kurs Rp3.365 per ringgit Malaysia).
"Jika kita mengumpulkan biaya untuk dua hari tersebut, pemerintah menghabiskan sekitar 38 juta ringgit Malaysia untuk membayar 33 perusahaan konsesi jalan raya di negara ini. Itu sekitar 19 juta ringgit Malaysia per hari," ujar Ahmad, Jumat (29/3), dilansir dari Bernama.
"Itu keputusan kabinet dan sudah final," sambungnya.
Sementara itu, Ahmad memperkirakan jumlah kendaraan yang melintas tol pada periode Lebaran akan meningkat menjadi 2,1 juta kendaraan per hari, dibandingkan pada hari sibuk biasa yang hanya mencapai 1,82 juta kendaraan per hari.
Ia juga mengimbau pengendara di jalan tol Utara-Selatan (PLUS) untuk merencanakan perjalanannya dengan mengikuti jadwal Travel Time Advisory (TTA) yang disarankan melalui aplikasi MyPLUS-TT.
Ia juga akan mengerahkan lebih dari 4.500 personel di seluruh ekosistem jalan raya untuk memastikan respons yang cepat selama musim perayaan ini.
"PLUS juga memiliki 70 staf pada jam sibuk harian di Pusat Pemantauan Lalu Lintas untuk memantau, mengumpulkan dan menyebarkan informasi lalu lintas terkini dan mengkoordinasikan bantuan kepada pengguna jalan raya," kata dia.
[Gambas:Video CNN]
Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024
Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut ada tujuh jalan tol baruyang akan dibuka secara fungsional selama momen mudik Lebaran. Tarifnya dibebaskan alias gratis.
"Ruas tol fungsional itu masih gratis, jangan lupa. Jadi, bisa dimanfaatkan," kata Anggota BPJT Unsur Masyarakat Tulus Abadi dalam diskusi di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Jakarta Pusat, Senin (25/3).
"Mumpung belum bayar, dimanfaatkan. (Operasional tol fungsional) pukul 6.00 pagi sampai 17.00 sore itu masih gratis, sebelum diberlakukan berbayar," sambungnya.
Rinciannya tol fungsional di Pulau Jawa antara lain Tol Jakarta-Cikampek II Selatan, Tol Solo-Yogyakarta-NYIA, dan Tol Cimanggis-Cibitung.
Sementara itu, tol fungsional di Pulau Sumatra mencakup Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat Seksi 2 Kuala Tanjung-Indrapura dan Seksi 3-4 Sinaksak-Seribu Dolok, Tol Bangkinang-Tanjung Alai, Tol Indrapura-Kisaran, serta Tol Kayu Agung-Palembang-Betung Seksi 3 sebagian.
Akan tetapi, Tulus menegaskan tol-tol lain yang sudah eksisting kemungkinan tidak bakal gratis, hanya didiskon.
Lihat Juga :![]() |
Tulus mengatakan kebijakan diskon tarif tol akan diumumkan langsung oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) atau operator masing-masing jalan tol.
Sebab menurutnya, pemerintah tak bisa terlalu dalam mengintervensi soal diskon tarif tersebut karena menyangkut investasi perusahaan.
Ia juga menegaskan kenaikan tarif di sejumlah ruas tol tidak bisa ditunda dengan adanya mudik lebaran. Tulus menilai penundaan kenaikan tarif berpotensi pada pengguna tol lain di masa mendatang.
1. Tol Jakarta-Cikampek II Selatan
2. Tol Solo-Yogyakarta-NYIA
3. Tol Cimanggis-Cibitung
4. Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat Seksi 2 Kuala Tanjung-Indrapura dan Seksi 3-4 Sinaksak-Seribu Dolok
5. Tol Bangkinang-Tanjung Alai
6. Tol Indrapura-Kisaran
7. Tol Kayu Agung-Palembang-Betung Seksi 3 sebagian.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)《admin jarwo slot》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,kura kura 2d togelHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《admin jarwo slot》bab terbaru。