red slot88

teramat

menang hoki slot

Protes petani Eropa tanda solusi iklim jangan hanya dibahas para elite******

... berbagai keluhan yang dilancarkan petani terkait dengan melonjaknya harga produksi pertanian seperti pupuk, bahan bakar, persaingan pangan impor, serta berbagai regulasi dari birokrat ...

Jakarta (ANTARA) - Eropa pada medio Januari hingga awal Februari 2024 ini terguncang oleh berbagai unjuk rasa yang digerakkan oleh kalangan petani di berbagai negara di benua biru tersebut.

Bu tani dan pak tani di berbagai negara Eropa melakukan aksi protes terutama karena mereka selama ini telah terbebani oleh berbagai hal, mulai dari biaya utang operasional dalam bertani, tekanan dari beragam perusahaan multinasional besar terkait sektor pertanian, dampak cuaca ekstrem, hingga derasnya pangan impor selama bertahun-tahun.

Media asal Jerman, DW, memberitakan bahwa para petani di negaranya melakukan demonstrasi menentang pemotongan subsidi bahan bakar untuk pertanian. Unjuk rasa itu dilakukan para petani dengan membawa ribuan traktor dan truk sehingga mengganggu konektivitas beberapa kota di sana.

Aksi para petani tidak hanya terjadi di Jerman, tetapi juga menyebar hingga ke berbagai negara lain di Eropa seperti Polandia, Belgia, Rumania, Portugal, Spanyol, dan Prancis. Para petani di negara-negara itu menyuarakan ketidakpuasan mereka akan dampak reformasi kebijakan lingkungan dan beban biaya tinggi.

Sementara di Belanda, aksi serupa telah terjadi selama beberapa tahun terakhir ini. Gerakan di Negeri Kincir Angin itu bahkan melahirkan sebuah partai politik yang beraliran populis terhadap keinginan para petani, yaitu partai Gerakan Warga Negara Petani (BBB).

Partai BBB itu dalam pemilu legislatif yang terakhir digelar pada 22 November 2023, berhasil meraih tujuh kursi, dari sebanyak 150 kursi yang diperebutkan di Tweede Kamer der Staten-Generaal atau DPR Belanda.

Menurut media Amerika Serikat, Politico, berbagai unjuk rasa yang memiliki beragam tuntutan di berbagai negara tersebut sebenarnya memiliki kesamaan, yaitu keberatan atas menurunnya kesejahteraan para petani.

Analisis yang dilakukan Politico menunjukkan bagaimana margin keuntungan petani tergerus oleh volatilitas harga tidak hanya pada harga produk mereka, tetapi juga pada biaya produksi pertanian.

Di 11 negara Uni Eropa yang dilakukan analisis, ditemukan bahwa tingkat harga yang dibayarkan kepada petani turun lebih dari 10 persen dari tahun 2022 hingga 2023.

Dari berbagai negara tersebut, ternyata hanya Yunani dan Siprus yang mengalami peningkatan pendapatan penjualan dari petani, yang dibantu oleh lonjakan permintaan atas komoditas minyak zaitun.


Mengancam bisnis petani

Dapat disimpulkan bahwa berbagai keluhan yang dilancarkan petani adalah terkait dengan melonjaknya harga untuk produksi pertanian seperti pupuk dan bahan bakar hingga persaingan pangan impor serta berbagai regulasi dari birokrat yang mengancam bisnis mereka.

Sejumlah penerapan konsep regulasi yang dikeluarkan Uni Eropa, seperti program Green Deal dan Farm to Fork, meski terlihat bagus karena ingin mendorong produksi pangan yang ramah lingkungan sekaligus mengurangi emisi karbon, tetapi dalam penerapannya dapat meningkatkan risiko gulung tikar bisnis para petani.

Media asal Spanyol, El Pais, mengingatkan bahwa ketidakpuasan para petani dapat sangat berdampak kepada pemilihan parlemen Eropa pada Juni mendatang.

Menurut El Pais, di berbagai negara di Eropa, gerakan atau partai politik yang terkait dengan sektor pertanian terdiri atas beragam spektrum politik.

Namun pada saat ini, umumnya para petani, termasuk kepada mereka yang skeptis terhadap Uni Eropa, cenderung masuk pada gerakan populis sayap kanan.

Sejumlah politikus sayap kanan seperti Wakil Perdana Menteri Italia Matteo Salvini, memuji para petani karena dianggap berani menentang elite Uni Eropa yang berpusat di Brussels.

“Komisi Eropa menarik usulan legislatif mengenai pestisida. Hidup para petani, yang traktornya memaksa Eropa untuk berbalik dari kegilaan yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dan sayap kiri!,” tulis Salvini di media sosial.


Mereda

Pada medio Februari, aksi unjuk rasa petani memang berangsur-angsur mulai mereda, seperti di Prancis setelah Perdana Menteri Gabriel Attal menjanjikan kepada petani bahwa pihaknya akan mendukung regulasi yang pro-swasembada pangan serta akan memperketat arus impor.

Attal menjanjikan bahwa pemerintah Prancis akan berhenti menerapkan regulasi yang lebih ketat yang memberatkan beban para petani.

Tidak hanya di sejumlah pemerintahan sendiri di beberapa negara Eropa, bahkan pihak Uni Eropa sendiri juga mulai mengoreksi kebijakan yang bakal dibuatnya.

Misalnya, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada Selasa (7/2) menyatakan bahwa pihaknya akan mencabut rancangan undang-undang tentang pengurangan penggunaan pestisida di Uni Eropa di tengah protes para petani Eropa.

Menurut von der Leyen, usulan Komisi Eropa terkait Peraturan Penggunaan Produk Perlindungan Tanaman Berkelanjutan yang merupakan tujuan yang baik untuk mengurangi risiko produk produksi pabrik kimia, saat ini telah menjadi simbol polarisasi sehingga proposal tersebut perlu ditarik.

Namun, von der Leyen memastikan bahwa topik terkait larangan pengurangan penggunaan pestisida akan tetap dibahas pada masa mendatang, tetapi untuk bergerak maju maka perlu lebih banyak dialog dan pendekatan yang berbeda.

Langkah tersebut merupakan hal yang bijak karena berbagai kebijakan sektor pertanian, tentu saja harus erat melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang terkait, terutama para petani.

Hal ini agar berbagai langkah yang sebenarnya bagus guna mengatasi dampak krisis iklim yang semakin parah dari tahun ke tahun, juga dapat diterima dengan baik oleh berbagai kalangan.

Apalagi, rencana Uni Eropa dalam mengatasi dampak perubahan iklim saat ini tengah menyentuh sektor yang sensitif, yaitu bidang pertanian yang menyerap banyak tenaga kerja.

Untuk itu, perlu adanya pendekatan yang lebih holistik dan seimbang dalam melihat manfaat dan mudarat dari berbagai aspek, terutama terkait mata pencaharian banyak orang.


Dukungan publik

Uni Eropa juga selama ini telah fokus dalam membangun industri dengan "teknologi bersih", tetapi hal itu juga disadari perlu adanya dukungan dari publik.

Dukungan dari masyarakat penting dalam rangka mencapai sejumlah tujuan seperti agar menjaga negara-negara di Uni Eropa dapat menjaga target sasaran iklim 2030, serta mencapai net-zero emissionpada 2050.

Tidak dapat dimungkiri bahwa keberadaan umat manusia kini sangat terancam oleh dampak perubahan iklim.

Kajian yang dilakukan kelompok ilmuwan internasional di World Weather Attribution menyatakan bahwa perubahan iklim adalah penyebab utama dari terjadinya rekor kekeringan di hutan hujan Amazon yang mengakibatkan sejumlah aliran sungai mengering, membunuh spesies terancam, serta membahayakan keberlangsungan kehidupan dari jutaan orang di kawasan tersebut.

Padahal, perlindungan terhadap Amazon sebagai kawasan hutan hujan terluas di dunia sangatlah penting dalam mengatasi dampak perubahan iklim karena banyak pepohonan yang tersebar luas di Amazon vital untuk menyerap gas rumah kaca.

Di negara tetangga Brasil, Chili, juga baru-baru ini terjadi kebakaran hutan yang meluas dan mengakibatkan sedikitnya 131 warga tewas. Menurut para ilmuwan, kebakaran hutan mahadahsyat itu terjadi karena suhu yang memanas.

Selain itu, menyebarnya api juga karena angin akibat gelombang panas yang disebabkan perubahan iklim dan dampak fenomena El Nino, serta akibat kekeringan yang kerap melanda Chili sekitar 1 dekade terakhir.

Bahkan di Australia, juga pada Januari 2024, mencatat hujan deras yang memicu terjadinya banjir bandang di negara bagian Queensland.

Oleh karena itu, harus disadari pentingnya mengambil langkah mengatasi dampak perubahan iklim. Akan tetapi lebih elok bila pembahasan itu melibatkan berbagai pihak terkait, bukan hanya dilakukan para elite di tempat mewah dengan hanya memakai cara pandang klan atau kelompok tertentu.

Copyright © ANTARA 2024

Jiwa Takdir yang Abadi

cara pengajuan pinjaman di kredivo

KKP siapkan aturan soal harga patokan benih bening lobster******

Dari hasil survei lapangan dan kajian akademis, KKP menetapkan harga terendah sementara Rp8.500 per ekor

Kinabalu (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan Keputusan Menteri yang mengatur harga patokan terendah benih bening lobster (BBL) di nelayan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Kepala Biro Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan Effin Martiana dalam keterangan diterima di Kinabalu, Malaysia, Jumat, menjelaskan Keputusan Menteri mengenai harga patokan terendah BBL sudah dalam tahap konsultasi publik. Konsultasi publik yang digelar di Cilacap, Jawa Tengah, untuk menampung aspirasi berbagai kalangan mengenai harga patokan terendah BBL di nelayan penangkap. "Dari hasil survei lapangan dan kajian akademis, KKP menetapkan harga terendah sementara Rp8.500 per ekor," ujarnya. Hasil itu menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan, dan masyarakat punya hak memberikan masukan.

Baca juga: KKP-Pemkab Sumba Timur sepakat bangun modeling budi daya udang

Baca juga: KKP galakkan program rehabilitasi terumbu karang di empat lokasi Effin menjelaskan harga patokan terendah Rp8.500 per ekor dengan mempertimbangkan berbagai hal, meliputi dari biaya variabel produksi, biaya tetap produksi, hingga margin keuntungan. Pada draf Rancangan Kepmen turut disebutkan patokan harga terendah dievaluasi paling sedikit satu kali dalam enam bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Pengaturan harga patokan terendah benih benih lobster menjadi jaminan agar nelayan tidak rugi saat menjual hasil tangkapan. Aturan ini juga untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya BBL dengan tetap mengutamakan keberlanjutan ekosistem, serta mendukung pembudidayaan BBL di luar negeri dan di dalam negeri yang berasal dari tangkapan nelayan kecil. Selain rancangan keputusan menteri tentang harga patokan terendah BBL di nelayan, KKP juga sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penangkapan, Pembudidayaan dan Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan yang saat ini dalam tahap menunggu harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Baca juga: KKP siap kirim APK ke kapal Spanyol

Baca juga: KKP sebut Program PIT buka peluang investasi dari hulu ke hilir

Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Grup Monster Hadiah

bocoran admin riki hari ini

23 tewas dalam serbuan Israel ke Gaza, termasuk tempat pengungsian******

Kota Gaza, Palestina (ANTARA) - Setidaknya 23 orang tewas dan puluhan lainnya terluka pada Jumat dalam serangkaian kekerasan dalam penyerbuan Israel di beberapa wilayah di Jalur Gaza, termasuk sebuah taman kanak-kanak (TK) yang menjadi tempat pengungsian.

Pesawat tempur Israel mengebom rumah-rumah dan jalanan di kamp-kamp Bureij, Maghazi dan Nuseirat, kota Zawaida dan kota Deir al-Balah di Jalur Gaza tengah, dan sebuah rumah di kota Rafah bagian selatan Jalur Gaza, menurut sumber medis Palestina.

Empat warga Palestina tewas, termasuk tiga anak, sementara lainnya terluka dalam penyerbuan Israel ke sebuah TK yang dijadikan tempat pengungsian di kota Zawaida di Jalur Gaza tengah, menurut laporan kantor berita resmi Palestina Wafa.

Sumber-sumber media juga mengatakan tentara Israel membom jalan-jalan utama di kamp Maghazi, dan sejumlah rumah di kamp Bureij dan Nuseirat, yang menyebabkan kehancuran total.

Sebanyak 10 jenazah dan beberapa orang terluka ditemukan dari wilayah-wilayah yang menjadi target di kamp-kamp itu.

Di kota Rafah, sumber medis di Rumah Sakit Kuwait melaporkan delapan warga Palestina menjadi korban tewas dalam pengeboman yang menyasar dua rumah milik keluarga Al-Sayyid dan Al-Nahal.

Sejak 7 Oktober, Israel telah membunuh 27.840 warga Palestina dalam serangan gencar di Jalur Gaza, termasuk diantaranya 12 ribu anak-anak, dan 8.190 wanita, sementara 67.317 lainnya terluka, menurut otoritas Palestina.

Dalam keputusan sementara pada akhir Januari, Mahkamah Internasional (ICJ) memerintahkan Israel untuk mematuhi enam tindakan sementara, termasuk semua tindakan yang mungkin dilakukan untuk mencegah genosida dan memastikan penyediaan layanan dasar dan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil di Gaza.

Sumber: Anadolu

Baca juga: Sekjen PBB serukan gencatan senjata hindari "tragedi besar" di Gaza
Baca juga: Korban tewas Gaza akibat serangan Israel capai lebih dari 27.800 jiwa

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2024

Jalan menuju kebangkitan

situs slot paling gacor saat ini

Putin "sangat terluka" oleh penolakan Barat, kata jurnalis AS******

Matanya berkaca-kaca ketika membicarakan hal itu.

Moskow (ANTARA) - Vladimir Putin tampak "sangat terluka oleh penolakan Barat" dan marah karena hal itu, kata jurnalis AS Tucker Carlson setelah mewawancarai Presiden Rusia itu.

"Amerika Serikat tidak menyukai Rusia, pemerintah AS tidak menyukai Rusia. Saya pikir, seperti kebanyakan orang Rusia, dia mengira berakhirnya Perang Dingin akan membuka pintu bagi Rusia untuk menjadi bagian dari Eropa, karena ini (Rusia) adalah negara Eropa yang separuh luasnya berada di Asia," kata Carlson lewat video di situs miliknya.

Menurut dia, Barat menolak Putin dan bertekad untuk tidak bersekutu dengan Rusia, yang menjadi alasan keberadaan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Kenyataan itu membuat Putin terluka dan sangat kecewa.

"Matanya berkaca-kaca ketika membicarakan hal itu," kata Carlson.

Dia bercerita bahwa wawancaranya dengan Putin dimulai dengan "sejarah yang sangat terperinci sejak abad ke-9 tentang terbentuknya Rusia dari suku-suku menjadi sebuah bangsa, dan peran Ukraina di dalamnya".

Mantan jurnalis Fox News itu juga menunjukkan map "kuno" tebal berisi dokumen-dokumen yang diberikan oleh sang presiden, yang menyebutnya sebagai "bacaan malam hari".

Carlson menilai Putin "cerdas", tetapi dia juga mengatakan bahwa dia "tidak pandai menjelaskan dirinya sendiri" karena dia "jelas menghabiskan banyak waktu di sebuah dunia di mana dia tidak perlu menjelaskan dirinya sendiri."

"Rusia bukanlah kekuatan ekspansionis" seperti yang digambarkan oleh "semua pembohong dan ideolog" di Departemen Luar Negeri AS, kata Carlson, yang menambahkan bahwa "Anda pasti sangat bodoh jika berpikir seperti itu".

Menurut Carlson, Rusia tidak akan mencaplok Polandia dan merangsek ke Wina, ibu kota Austria, tetapi "hanya ingin perbatasannya aman".

Jurnalis AS itu mengaku terkejut ketika Putin "bersedia mengakui bahwa dia menginginkan perjanjian damai di Ukraina", tetapi dia juga mengatakan bahwa Putin akan "melancarkan perang nuklir" jika AS memasuki Krimea, wilayah semenanjung di Ukraina yang diduduki Rusia sejak 2014.

Carlson mengungkapkan bahwa Washington menginginkan "kepemimpinan yang lemah di Rusia". Dia juga mempertanyakan hal itu, karena memiliki "pemerintah pusat yang lemah dalam negara dengan persediaan nuklir terbesar di dunia adalah hal yang gila".

Wawancara Carlson dengan Putin diunggah pada Kamis malam dan telah dilihat lebih dari 60 juta kali, diunggah ulang lebih dari 180.000 kali, dan disukai lebih dari 500.000 akun di platform di X. Di YouTube, wawancara itu telah ditonton hampir 3 juta orang.

Sumber: Sputnik

Baca juga: Rusia resmi cabut perjanjian angkatan bersenjata pasca-Perang Dingin
Baca juga: Putin: Kekerasan di Palestina dan Israel buktikan AS gagal di Timteng

Penerjemah: M Razi Rahman
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2024

legenda kosong

cerah88

Hamas tuding Israel ingin perpanjang agresi di Gaza******

Kota Gaza (ANTARA) - Kelompok pejuang Hamas Palestina menyebut pemerintah Israel dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu melakukan segala cara untuk menyesatkan opini publik Israel dan memperpanjang agresinya di Jalur Gaza.

“Netanyahu dan pemerintahannya berusaha dengan segala cara untuk terus menyesatkan opini publik Zionis dan memperpanjang agresi, meskipun tentara mereka yang kalah menderita kerugian nyawa dan peralatan,” kata anggota biro politik Hamas, Osama Hamdan, dalam konferensi pers di Beirut, Lebanon, pada Rabu (7/2).

Lebih lanjut, ia menuding Netanyahu dan pemerintah Israel juga berusaha menghindari kewajiban pasca-agresi dan menunda konfrontasi dengan komite investigasi mengenai "kegagalan menyedihkan pasca 7 Oktober".

"Para menteri dari pemerintah penjajah telah mengulangi seruan mereka untuk mengusir rakyat Palestina di Jalur Gaza, dalam upaya untuk menghalangi jalan yang mengarah pada penghentian agresi terhadap warga sipil," ujar Hamdan.

Pernyataan itu muncul kurang dari satu jam setelah Netanyahu mengumumkan penolakannya terhadap tuntutan Hamas untuk menyelesaikan kesepakatan pertukaran tahanan.
Baca juga: Hamas usulkan rencana tiga tahap gencatan senjata di Gaza

Netanyahu mengancam akan melanjutkan pertempuran di Jalur Gaza dan bergerak menyerang Rafah di sebelah selatan.

Mengenai tuntutan Hamas untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut, Hamdan mengatakan gerakan tersebut telah menyampaikan pernyataan mengenai proposal untuk memastikan gencatan senjata yang menyeluruh, mengakhiri agresi terhadap warga sipil yang tidak berdaya, memberikan bantuan, mengamankan tempat berlindung bagi para pengungsi, memastikan rekonstruksi, mencabut pengepungan di Jalur Gaza, dan menyelesaikan operasi pertukaran tahanan.

Hamdan mengatakan Hamas telah menyampaikan tanggapannya kepada Qatar dan Mesir mengenai kerangka perjanjian gencatan senjata setelah selesainya konsultasi dengan pimpinan gerakan dan dengan faksi perlawanan.

"Hamas menanggapi secara positif usulan tersebut, meskipun ada reaksi Zionis, yang berusaha untuk mengabaikan hak-hak paling dasar rakyat," katanya.
Baca juga: Israel sebut target militer selanjutnya di Jalur Gaza adalah Rafah

Hamdan mengatakan delegasi dari kelompok yang dipimpin oleh pejabat senior Hamas, Khalil al-Hayya, akan berangkat ke Kairo, Mesir, pada Kamis, untuk menindaklanjuti dialog mengenai apa yang disampaikan Hamas dalam proposal tersebut.

Ia menyebut pihak penjamin perjanjian yang ditentukan Hamas dalam tanggapannya terhadap proposal tersebut adalah Qatar, Mesir, Turki, Rusia, serta PBB.

Dalam sebuah pernyataan kepada Anadolu, sumber informasi dari Palestina mengungkapkan persetujuan Hamas terhadap usulan rencana pertukaran tahanan dan gencatan senjata di Jalur Gaza.

Sumber yang memilih untuk tidak mengungkapkan identitas mereka itu mengatakan bahwa tanggapan Hamas terhadap proposal kerangka kerja Paris yang diajukan pekan lalu mencakup rencana yang terdiri dari tiga tahap, masing-masing berlangsung selama 45 hari, di mana operasi militer di kedua belah pihak akan sepenuhnya dihentikan serta pertukaran seluruh tahanan dilakukan.
Baca juga: AS, Qatar dan Mesir lakukan upaya diplomatik jamin pembebasan sandera

Sumber tersebut mengatakan Hamas menetapkan kesimpulan perundingan mengenai penghentian permusuhan pada akhir tahap kedua.

Pada 28 Januari, sebuah pertemuan diadakan di Paris yang dihadiri Israel, Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar untuk membahas kesepakatan pertukaran tahanan dan gencatan senjata di Gaza yang dilakukan dalam tiga tahap, menurut sumber-sumber Palestina dan Amerika.

Israel memperkirakan ada sekitar 136 warganya disandera di Gaza, sementara mereka menahan sedikitnya 8.800 warga Palestina di penjara-penjara, menurut sumber resmi dari kedua belah pihak.

Israel telah melancarkan serangan mematikan di Gaza menyusul serangan lintas batas oleh Hamas pada 7 Oktober. Serangan Israel menewaskan sedikitnya 27.585 warga Palestina dan melukai 66.978 orang lainnya, sementara hampir 1.200 warga Israel diyakini tewas dalam serangan Hamas.

Baca juga: Israel ingin pegang kendali militer di Gaza setelah perang berakhir
Baca juga: Jumlah warga Palestina yang tewas di Gaza tembus 27.000 orang

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Bunga dan Selir Iblis

akun demo 88

Survei Indikator: Mayoritas masyarakat nilai kinerja demokrasi RI baik******

Jakarta (ANTARA) - Hasil survei lembaga Indikator Politik Indonesia bertajuk Survei Tatap Muka Nasional menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia menilai kinerja demokrasi di Tanah Air saat ini baik.

Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebutkan di Indonesia, masyarakat pada umumnya melihat perspektif demokrasi dari segi ekonomi, sehingga jika perekonomian membaik maka perspektif masyarakat terhadap demokrasi positif.

"Terutama masyarakat bawah, yang lebih melihat aspek ekonomi dalam demokrasi dibanding demokrasi dalam pengertian civil liberties(kebebasan sipil)," ujar Burhanuddin dalam acara Rilis Temuan Survei Nasional yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat.

Ia menyebutkan berdasarkan hasil survei, 67 persen responden menilai pelaksanaan atau praktik demokrasi di Indonesia sejauh ini baik, lalu sebanyak 3,7 persen menilai sangat baik, 23,5 persen menilai sedang, tiga persen menilai buruk, 2,9 persen menilai sangat buruk, dan 3,2 persen tidak mengetahui atau tidak menjawab.

Sementara itu, mayoritas responden menilai kondisi ekonomi di Indonesia saat ini sedang atau biasa saja, yakni sebanyak 41,4 persen.

Kendati demikian, lebih banyak responden yang menilai kondisi ekonomi saat ini baik sebesar 28,2 persen atau sangat baik sebesar 1,9 persen daripada yang menilai buruk sebesar 25,2 persen atau sangat buruk 3,1 persen, sedangkan sebanyak 0,3 persen responden tidak mengetahui atau tidak menjawab.

Burhanuddin menuturkan di mata elit intelektual maupun lembaga masyarakat, demokrasi memang dilihat dari aspek kebebasan sipil, di mana saat ini terdapat penurunan indeks demokrasi di Indonesia selama beberapa tahun terakhir.

Meski demikian fokus seperti itu, kata dia, tidak terlalu banyak dirasakan oleh masyarakat bawah lantaran mereka lebih melihat aspek ekonomi daripada demokrasi.

"Jadi mungkin buat mereka secara umum inflasi lebih penting ketimbang demokrasi dalam pengertian kebebasan sipil," tuturnya.

Survei Tatap Muka Nasional dilaksanakan pada 28 Januari 2024 hingga 4 Februari 2024 secara tatap muka dengan melibatkan 1.200 responden basis dan over-samplingdi wilayah tertentu hingga mencapai 5.500 responden. Sementara toleransi kesalahan berada di kisaran 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Baca juga: Indikator sebut Kejaksaan jadi lembaga hukum paling dipercaya publik
Baca juga: Survei Indikator: 76,2 persen responden puas dengan kinerja Jokowi
Baca juga: Survei Indikator: Tingkat kepercayaan pada Polri 76,4 persen

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024