putihslot

trik menang slot duo fu duo cai 866Jutaan kata 383223Orang-orang telah membaca serialisasi

《putihslot》

Bupati Kutai Barat minta maaf soal pemukulan sopir truk oleh ajudan******

Karena itu saya atas nama pribadi, keluarga, Pemerintah Kutai Barat, dan atas nama ajudan saya minta maaf

Balikpapan (ANTARA) - Bupati Kutai Barat (Kubar) FX Yapan minta maaf atas pemukulan yang dilakukan ajudannya terhadap sopir truk pengangkut minyak sawit mentah (CPO/crude palm oil)yang terjadi di kawasan Kinong, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Rabu 20 Desember sore.

Aksi pemukulan itu terekam kamera warga. Begitu diunggah ke media sosial langsung mendapat respons beragam warganet dan tersebar luas.

”Karena itu saya atas nama pribadi, keluarga, Pemerintah Kutai Barat, dan atas nama ajudan saya minta maaf karena suatu hal yang tidak seharusnya terjadi,” ucap FX Yapan dalam konferensi pers di kantor Bupati Kubar, Kamis.

Menurut Bupati Yapan, kejadian tersebut itu berawal saat rombongan dia bertemu dengan konvoi lima truk angkutan CPO. Rombongan Bupati Yapan pulang kampanye dari Kecamatan Jempang dan menggunakan mobil pribadi tanpa pengawalan protokoler.

Truk CPO berkapasitas 15 ton atau 20 ton adalah kendaraan besar, panjang, dan lebar. Sopir tidak serta merta melihat kendaraan lain di belakangnya bila hanya mengandalkan kaca spion. Karena ukurannya juga, dan lebar jalan hanya 6 meter, tidak mudah menyalip truk CPO.

Baca juga: Ribuan warga Kutai Barat antusias sambut kedatangan Presiden Jokowi

Saat memasuki Simpang Damai, rombongan Bupati Yapan meminta jalan kepada truk-truk angkutan CPO tersebut. Empat truk memberi jalan dengan sedikit menepi, namun truk terakhir yang dikemudian Andri Rahman tetap melaju menggunakan hampir seluruh badan jalan.

Sopir mobil Bupati melambaikan tangan ke mobil CPO tanda minta jalan, selain juga karena di belakang rombongan ada mobil ambulan.

Kemudian mobil bupati tetap berusaha mendahului. Saat itu juga dari arah berlawanan tiba sebuah bus.

”Pas mau masuk (Jembatan) Kinong ada bis dari depan, lalu si Daniel (ajudan) melambaikan tangan supaya truk CPO memberi jalan sementara bis sudah berhenti. Tapi begitu kami mau masuk menyalip, dihajarnya lagi. Hampir digulung (ditabrak) dia,” kata Yapan.

Truk CPO tidak mengurangi kecepatan dan tetap di jalurnya sehingga membuat mobil Yapan keluar jalur dan berhenti. Truk CPO Andre Rahman juga berhenti.

Lalu ajudan serta Yapan ikut turun ingin menegur sopir CPO. Tetapi saat ditegur, menurut Yapan, sopir CPO malah juga marah-marah.

Ajudan lalu emosi dan meminta sopir CPO turun dari truknya. Karena itu kemudian terjadilah penganiayaan tersebut.

Baca juga: Pemprov Kaltim bantu RLH korban kebakaran di Kutai Barat

”Karena Daniel ini emosi akhirnya terjadilah sesuatu yang tidak kita inginkan. Saya juga keluar melerai, terus ada kemenakan saya juga keluar melerai. Tapi dia sempat ditendang Daniel (ajudan). Kalau sampai terjadi (kecelakaan) ngga ketemu kita hari ini,” ujar Yapan kepada jurnalis di Barong Tongkok, Kamis.

Meski begitu Yapan mengaku kedua belah pihak sudah saling memaafkan dan kedua belah pihak meneken surat pernyataan perdamaian pada Kamis pagi tersebut.

Di sisi lain, meski sudah saling memaafkan tersebut, pemberitaan ataupun media sosial masih ramai dengan kejadian tersebut. Aksi yang disebut Bupati Yapan sebagai sebab emosi itu disebut sejumlah media sebagai ‘aksi barbar’ atau ‘aksi penganiayaan’.

Di dalam video yang beredar itu memang tampak seorang pria berbaju merah menendang dan menarik paksa sopir truk, sementara si sopir hanya tampak pasrah dan tidak melawan.

Di Balikpapan, para jurnalis mengonfirmasi kasusnya kepada Kapolda Kaltim Irjen Pol Nanang Avianto.

“Kasusnya sudah ditangani Polres Kubar,” kata Kapolda Nanang.

Baca juga: Ratusan jiwa terisolasi akibat jalan rusak di Kutai Barat

Baca juga: Menyiapkan SDM berkualitas dari kebun sekolah di Kutai Barat

Pewarta: Novi Abdi
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2023

Mendagri tunjuk Al Yasin Ali sebagai Plt. Gubernur Maluku Utara******

Ternate (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menugaskan Wakil Gubernur M. Al Yasin Ali sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Maluku Utara, menggantikan Abdul Gani Kasuba yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Sesuai ketentuan, untuk roda pemerintahan selanjutnya dikendalikan Wakil Gubernur M. Al Yasin Ali selaku Plt. Gubernur," kata Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsuddin Abdul Kadir di Ternate, Jumat.

Penunjukan Al Yasin Ali itu tertuang dalam Surat Keputusan Mendagri Nomor 100.2.1.3/7456/8.1 tentang Penugasan Wakil Gubernur Maluku Utara selaku Pelaksana Tugas Gubernur Maluku Utara tertanggal 21 Desember 2023.

Dalam SK itu disebutkan, berkenaan dengan operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK terhadap Abdul Gani Kasuba pada 19 Desember 2023, untuk mengisi kekosongan kepala daerah ditugaskan pelaksana tugas gubernur.

Baca juga: KPK tahan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba

Samsuddin mengatakan dengan adanya surat ke Wagub Maluku Utara maka aktivitas pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

Selain itu, pihaknya menemui Plt. Gubernur Malut Al Yasin Ali untuk menetapkan pelaksana tugas pada empat organisasi perangkat daerah (OPD) yang kepala dinasnya sudah ditetapkan tersangka bersama gubernur.

"Saya akan menghadap plt gubernur untuk meminta petunjuk terkait penempatan pejabat eselon III yang ada di OPD tersebut untuk diusulkan menjadi pelaksana tugas," katanya.

Baca juga: KPK sita data aliran uang saat geledah rumah Abdul Ghani Kasuba

Bahkan, untuk pengisian jabatan pelaksana tugas pada empat OPD ini bisa saja diambil dari internal dinas maupun luar dinas itu.

Kendati demikian, Sekdaprov mengatakan aktivitas pelayanan di Pemprov Maluku Utara tetap normal, artinya penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan normal.

Sementara itu, ia belum menanggapi soal putusan  Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (21/12) mengabulkan gugatan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak terkait masa jabatan kepala daerah.

Dalam amar putusan MK Nomor 143/PUU-XXI/2023 menegaskan, berdasarkan norma Pasal 201 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014, bahwa hasil pemilihan dan pelantikan tahun 2018, jabatannya berakhir pada tahun 2023.

Namun, kepala daerah hasil pemilihan 2018 dan pelantikannya tahun 2019 akan tetap memegang jabatan selama lima tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Selama tidak melewati satu bulan sebelum pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Baca juga: KPK tangkap 18 orang dalam OTT di Malut
Baca juga: KPK geledah kediaman Gubernur Malut di Ternate

Pewarta: Abdul Fatah
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2023

---

Label：jam jam nya slot gacor、ucokbet、erek penari

Terkait：syarat pengajuan akulaku、situs baru terpercaya、play hoki slot、mahjong ways pg demo、bocoran admin jarwo hari ini 2022、oxslot88 com、slot gacor bet 100、menuqq、bola gacor vip、fufu4d

---

---

bab terbaru：pinjam di ovo（2024-07-01）

Perbarui waktu：2024-07-01