slot gacor jp terus

Selir iblis yang tiada taranya

Kemnaker Soal Pabrik Sepatu Minta Karyawan Resign: Belum Ada Pengaduan******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) belum menerima pengaduan dari karyawan PT Nikomas Gemilang yang diminta mengundurkan diri karena kinerja perusahaan menurun.

"Belum ada pengaduan dari pihak sana (karyawan PT Nikomas Gemilang)," ucap Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri kepada CNNIndonesia.com, Rabu (11.1).

Indah menjelaskan sesuai ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan, mengundurkan diri merupakan inisiatif dari diri sendiri si pekerja. Dengan kata lain, pengunduran diri tidak atas paksaan atau permintaan dari pihak lain.

Indah menuturkan jika karyawan dari perusahaan produsen sepatu olahraga di Serang, Banten itu mengadu ke Kemnaker, pihaknya siap melakukan mediasi bipartit.

Sebelumnya, PT Nikomas Gemilang meminta 1.600 pegawainya mengundurkan diri karena imbas perang Rusia dan Ukraina, harga energi serta permintaan sepatu olahraga yang merosot.

Humas PT Nikomas Gemilang Danang Widi mengatakan pendaftaran pengunduran diri sukarela itu dibuka pada 11-12 Januari 2023. Seluruh hak pegawai akan dibayar tunai oleh perusahaan, sesuai peraturan yang berlaku.

Perusahaan alas kaki tersebut mengaku telah menempuh berbagai cara agar tidak ada pengurangan, namun mereka tak berdaya melawan kondisi ekonomi global yang lebih ketidakpastian.

"Berbagai hal telah kami lakukan seperti stop rekrutmen, tidak ada lembur, pengurangan jam kerja dan program cuti khusus, namun tidak dapat kami hindari dan dengan berat hati kami harus melaksanakan program pengunduran diri sukarela," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Naruto Uzumaki Lima Daun

Buruh Tolak Keras Dalih Pengusaha soal Outsourcing: Perbudakan Modern******

Presiden Partai BuruhSaid Iqbal menegaskan pihaknya menentang keras tenaga alih daya alias outsourcing. Menurutnya, konsep kerja tersebut adalah wujud perbudakan modern. Padahal, pekerja adalah manusia, bukan robot.

"Sebagai Presiden Partai Buruh yang kebetulan sudah 3 periode, isu outsourcingatau dalam bahasa lainnya kami menyebut precarious workatau sebagian di internasional menyebut casual work, itu memang ditentang karena ini adalah modern slavery(perbudakan modern)," katanya dalam konferensi pers, Rabu (4/1).

Iqbal menjelaskan konsepoutsourcingmerugikan buruh karena bekerja kepada perusahaan melalui perantara agen. Salah satu petaka datang ketika buruh terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Iqbal mengatakan buruh akan ditolak kedua pihak, baik perusahaan maupun agen, saat menuntut hak mendapatkan pesangon.

Ia juga menyinggung istilah easy hiring easy firingyang sering digunakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Menurutnya hal tersebut sama maknanya dengan outsourcing.

"Tapi dia (pengusaha) lupa bahwa pekerja itu manusia, bukan robot. Dia (pekerja) juga ingin masa depan, harus dilindungi. Bagaimana Anda bisa melindungi kalau bekerja di satu perusahaan, tapi gak punya hubungan kerja dengan perusahaan itu, yang ada hanya agen outsourcing.Nah, agen outsourcinghanya menerima fee. Apa bedanya dengan perbudakan?" pungkasnya.

Melihat hal itu, Presiden Partai Buruh tersebut tegas menyampaikan bahwa Perppu Ciptaker yang diterbitkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di pengujung 2022 menyimpan kekeliruan.

Padahal, Iqbal mengaku Partai Buruh sudah melakukan diskusi dan kesepahaman bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, lalu menyampaikan usulan kepada pemerintah dalam bentuk 9 poin utama.

Salah satu poin yang disampaikan adalah soal outsourcingalias tenaga ahli daya.

"Di dalam UU Ciptaker outsourcing dibebaskan semua jenis pekerjaan, kemudian juga berlaku seumur hidup. Di dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2022, nampaknya si pembuat perppu ingin mencoba mengubah untuk membatasi, tapi jadi makin membingungkan, bahkan merugikan buruh," jelas Iqbal.

Perppu Ciptaker tetap tidak mengatur batasan jenis pekerjaan outsourcing, sama seperti Omnibus Law sebelumnya yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) inkonstitusional bersyarat. Ketentuan soaloutsourcingdiatur dalam pasal 64 Perppu Ciptaker.

Pada pasal 64 ayat 3 menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sebagian pelaksanaan pekerjaan akan diatur dalam peraturan pemerintah (PP).

Aturan ini berbeda dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di mana batasan pekerjaan outsourcing diikat produk hukum setingkat UU, bukan PP.

"Di UU Nomor 13 Tahun 2003 hanya dibolehkan 5 jenis pekerjaan saja yang outsourcing, yaknicatering, security, driver, cleaning service,dan jasa penunjang perminyakan. Di dalam perppu, pemerintah yang menentukan, tanpa pembatasan. Ini lebih membingungkan, menimbulkan ketidakpastian hukum. Partai Buruh menolak, pasal outsourcingharus kembali ke UU Nomor 13 Tahun 2003," tegasnya.

Iqbal menekankan dua poin utama yang harus diperhatikan terkait pengaturan outsourcing.Pertama, tenaga alih daya tidak boleh untuk kegiatan pokok. Kedua, kegiatan penunjang yang boleh menggunakan tenaga outsourcingdibatasi hanya 5 jenis saja, sesuai yang tercantum di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

[Gambas:Video CNN]

Jalan spiritual yang kekal

Babak Baru di Vietnam: Gojek Tunjuk Sumit Rathor Jadi General Manager******

Memasuki 2023, Gojek, platform on-demandterdepan di Asia tenggara, memulai babak baru bagi bisnisnya di Vietnam. Hal ini ditandai dengan penunjukan Sumit Rathor sebagai General Manager Gojek Vietnam.

Sumit menggantikan peran Duc Phung, co-founderdan General Manager Gojek Vietnam sejak 2020, yang memutuskan mencari tantangan baru di luar organisasi.

Menurut Direktur Grup GoTo dan Head of Food and Indonesia Sales & Ops Gojek, Catherine Hindra Sutjahyo, pertumbuhan Gojek di Vietnam tidak hanya fokus dari sisi bisnis semata, tetapi juga melanjutkan terciptanya dampak sosial yang positif untuk pelanggan dan mitra.

Dia hadir dengan membawa pengetahuan luas dan keahlian dalam memaksimalkan sumber daya manusia di lingkungan teknologi agar dapat meningkatkan manfaat bagi pemangku kepentingan.

Menurut Catherine, pengalaman Sumit yang beragam, didukung oleh rekam jejak dalam mengelola pasar global dan regional, serta kegigihan dalam menciptakan dampak positif bagi pelanggan dan mitra, menjadikan Sumit sebagai kandidat yang ideal untuk mengarahkan Gojek Vietnam ke fase selanjutnya.

"Saya yakin bahwa di bawah kepemimpinan Sumit, tim Gojek di Vietnam akan terus mencapai level baru dan mendorong pertumbuhan yang lebih dalam di pasar," tegasnya.

Terkait dengan tugas barunya tersebut, Sumit menilai Vietnam adalah pasar yang penting dan dinamis bagi Gojek. Dengan karakter yang gesit, dikombinasikan dengan pemahamanhyperlocalyang mendalam, akan menempatkan perusahaan di posisi yang tepat guna memanfaatkan potensi ini.

"Saya senang mendapat kesempatan untuk memimpin perjalanan Gojek Vietnam selanjutnya. Bersama-sama kami akan membangun bisnis yang lebih kuat dan melanjutkan upaya kami untuk memberikan dampak positif bagi semua orang yang mengandalkan layanan kami," ujarnya.

Selama menjalankan tanggung jawab dalam mengelola beberapa wilayah Indonesia, Sumit berperan penting dalam memperkuat pangsa pasar Gojek. Selain itu, dirinya juga telah terbukti memastikan ketahanan dan pemulihan bisnis selama pandemi Covid-19.

Dia membangun tim yang kuat, serta menstandardisasi dan memperkuat proses terintegrasi di wilayah tersebut. Sebelum bergabung dengan Gojek, Sumit memegang berbagai posisi kepemimpinan senior di industri manufaktur global, dan mendorong pertumbuhan luar biasa di berbagai wilayah geografis.

penyedia sistem

Buruh Kritik Perppu Ciptaker: Niat 'Tampil Beda', Malah Menyesatkan******

Partai Buruh menilai pembuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) mencoba tampil beda dengan isi UU Cipta Kerja. Alih-alih disambut baik, isi Perppu Ciptaker malah semakin menyesatkan.

"Terkait isu upah minimum danoutsourcing, nampaknya si pembuat perppu ingin ada perbedaan dengan UU Cipta Kerja, tetapi justru menyesatkan, membingungkan, dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Niat baik, tapi salah," tegas Pimpinan Partai Buruh Said Iqbal dalam konferensi pers, Rabu (4/1).

Padahal, Iqbal mengatakan serikat buruh yang diwakili Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) telah melakukan pembahasan bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terkait Omnibus Law tersebut.

"Partai buruh menolak isi perppu tentang upah minimum karena apa yang ditulis dalam isi Perppu Nomor 2 Tahun 2022 justru membuat tidak adanya kepastian hukum, menjadi tidak jelas. Ada empat poin ketidakjelasan itu," ungkap Iqbal.

Pertama, di dalam UU Ciptaker dikatakan gubernur dapat menetapkan kenaikan UMK, hal tersebut tidak berubah di Perppu Ciptaker. Ia beranggapan UMK bisa naik atau tidak sesuai keinginan gubernur. Partai Buruh meminta kata-kata "dapat" dihilangkan menjadi "gubernur menetapkan UMK".

Kedua, di UU Ciptaker disebutkan kenaikan upah minimum berdasarkan atau sama dengan inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Iqbal menganggap di dalam Perppu Ciptaker makin tidak jelas karena kenaikan upah minimum berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Menurutnya, variabel indeks tertentu tidak jelas.

"Ketiga, ada pasal di perppu berbunyi, 'Dalam keadaan ekonomi dan ketenagakerjaan tertentu, formula kenaikan upah minimum bisa berubah'. Ini kan kacau, masa dalam satu UU, pasal sebelum dan setelahnya bertentangan," jelasnya.

Menurut Partai Buruh, aturan tersebut seharusnya spesifik menyebut perusahaan yang tidak mampu menaikkan upah minimum dapat menangguhkannya dengan pembuktian melalui laporan kerugian perusahaan dua tahun berturut-turut secara tertulis.

Keempat, Partai Buruh tidak setuju dengan penghapusan upah minimum sektoral di UU Ciptaker maupun Perppu Ciptaker. Menurut Iqbal, upah minimum sektoral harus tetap ada seperti di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sementara itu, soal outsourcing, Iqbal mengatakan apa yang dijelaskan dalam Perppu Cipta Kerja tidak berubah dari Omnibus Law sebelumnya yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) inkonstitusional bersyarat.

Ketentuan soal outsourcingdiatur dalam pasal 64 Perppu Ciptaker. Pada pasal 64 ayat 3 menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sebagian pelaksanaan pekerjaan akan diatur dalam peraturan pemerintah (PP).

Aturan ini berbeda dengan UU Ketenagakerjaan di mana batasan pekerjaan outsourcingdiikat produk hukum setingkat UU, bukan PP.

"Di UU Nomor 13 Tahun 2003 hanya dibolehkan 5 jenis pekerjaan saja yang outsourcing, yaknicatering, security, driver, cleaning service,dan jasa penunjang perminyakan. Di dalam perppu, pemerintah yang menentukan, tanpa pembatasan. Ini lebih membingungkan, menimbulkan ketidakpastian hukum. Partai Buruh menolak, pasal outsourcingharus kembali ke UU Nomor 13 Tahun 2003," tegasnya.

Iqbal menekankan dua poin utama yang harus diperhatikan terkait pengaturan outsourcing. Pertama, tenaga alih daya tidak boleh untuk kegiatan pokok.

Kedua, kegiatan penunjang yang boleh menggunakan tenaga outsourcingdibatasi hanya 5 jenis saja, sesuai yang tercantum di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Republik Tiongkok

KAI Tunjuk Suryawan Putra Sebagai Plt Dirut KCI******

PT Kereta ApiIndonesia (Persero) menunjuk Suryawan Putra Hia sebagai pelaksana tugas Direktur Utama KAICommuter (KCI) menggantikan Roppiq Lutzfi Azhar.

Suryawan sebelumnya menjabat sebagai Executive Vice President KAI Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta. Penunjukan dilakukan KAI pada Rabu (11/1) lalu.

"Seluruh jajaran manajemen KAI Commuter mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi dan pengabdian bapak Roppiq selama menjabat sebagai direktur utama mulai 17 September 2021 yang lalu," ujar VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba dalam keterangan resmi, Kamis (19/1).

"Begitu pula dengan Bapak Wawan, terima kasih atas kontribusinya dalam mengembangkan KAI Commuter," tambah Anne.

Dengan perubahan jajaran direksi baru ini, KAI berharap bisa membawa KAI Commuter semakin berkembang dan terus maju sehingga menjadi ekosistem transportasi urban terbaik di Indonesia.

"Diharapkan juga, kolaborasi yang sudah berjalan antara KAI Commuter dengan KAI Daop 1 Jakarta semakin terus erat dan terus berjalan secara sinergis," jelasnya.

Berikut susunan Direksi KAI Commuter yang baru setelah ada perubahan tersebut,:

Direktur Utama: Suryawan Putra Hia
Direktur Operasi dan Pemasaran: Broer Rizal
Direktur Teknik: Denny Haryanto
Direktur Keuangan dan Administrasi: Adang Sujana

[Gambas:Video CNN]

Ruang Hidup Dewa Dharma

Lelang Ulang, Proyek Tol Terpanjang RI Bakal Molor******

Kementerian PUPR bakal melelang ulang proyek Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci) dalam waktu dekat. Pengerjaan pembangunan proyek bakal mundur dari jadwal awal.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan lelang ulang dilakukan karena gagal melakukan pemenuhan pembiayaan (financial close) dengan kontraktor sebelumnya.

"Kita akan lelang ulang karena kemarin tidak financial close. Konstruksinya bakal mundur lagi," ujarnya ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (17/1).

Hedy menekankan bahwa pembangunan baru akan dilakukan setelah ada investor baru. Karenanya, dalam waktu dekat akan kembali dilakukan lelang dan diharapkan bisa mencapai kesepakatan pembiayaan.

"(Konstruksinya) nanti setelah ada investor baru," jelasnya.

Sebelumnya, menurut BPJT Kementerian PUPR, Tol Getaci terbagi atas empat seksi. Seksi pertama, Junction Gedebage-Garut Utara sepanjang 45,20 km, seksi kedua Garut Utara-Tasikmalaya sepanjang 50,32 km, seksi ketiga Tasikmalaya-Patimuan sepanjang 76,78 km, dan seksi keempat Patimuan-Cilacap sepanjang 34,35 km.

Tol Getaci akan dibangun dalam dua tahap yakni pada tahap pertama ditargetkan rampung pada 2024, dengan menyelesaikan seksi pertama dan kedua. Kemudian, tahap kedua bakal menyelesaikan seksi ketiga dan keempat dengan target penyelesaian pada 2029.

[Gambas:Video CNN]