pola gacor fruit party

Tuhan, tolong biarkan aku pergi!

DPR Sindir Kepala BP Batam Rangkap Jabatan Wali Kota: Anggaran Dobel******

Komisi VI DPRRI menyentil rangkap jabatan kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dirangkap oleh wali kota daerah tersebut.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Khilmi mengatakan BP Batam dulunya badan terpisah dengan pemerintah setempat. Namun, akhirnya wali kota juga merangkap jabatan kepala BP Batam yang mengurus pengembangan wilayah tersebut.

"Jadi di situ terjadi anggaran dobel, di samping Bapak (Wali Kota dan Kepala BP Batam Muhammad Rudi) dapat pendapatan asli daerah (PAD) dari (jabatan) wali kota, juga dapat tiap tahun anggaran belanja dari APBN," katanya dalam rapat kerja dengan BP Batam di DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/9).

Ia tak menampik adanya kemajuan infrastruktur dan pembangunan Batam dalam beberapa tahun terakhir. Namun, Khilmi menyayangkan terjadinya konflik belakangan ini imbas proyek strategi nasional (PSN) Rempang Eco City.

Menurutnya, Muhammad Rudi selaku Wali Kota dan Kepala BP Batam harus paham betul bagaimana keinginan masyarakat Rempang. Khilmi mengatakan Rudi kudu bisa melakukan pendekatan yang cermat kepada warga lokal, bukan berujung demo.

"Orang itu kan mata pencahariannya dan kultur sosial sudah melekat di situ. Kalau misal dipindah ke tempat lain, tapi kultur dan mata pencahariannya mati, itu kan penghasilannya berhenti," kritik Khilmi.

Membalas hal tersebut, Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengatakan relokasi bakal diutamakan kepada 700 kepala keluarga (KK) dari 3 kampung adat di Rempang untuk kepentingan PT Makmur Elok Graha (MEG) membangun pabrik kaca dan solar panel hasil investasi Xinyi Group. Lalu, ada 1 kampung lain di luar Rempang yang akan dibangun tower PT MEG.

Ia menegaskan tidak semua warga terdampak di kawasan 17.600 hektare Rempang Eco City akan direlokasi. Kendati, Rudi menyebut ada provokator yang menyulut emosi warga hingga terjadi bentrokan.

"Jadi pimpinan Komisi VI, sebetulnya sosialisasi sudah berjalan. Saya kira ini ada internal pemerintah dan mungkin ada eksternal. Karena awalnya bagus-bagus saja, tapi setelah ketika kita mau masuk kembali sepertinya banyak sekali provokator dari luar sehingga masyarakat sudah mulai berpikiran lain," ungkap Rudi.

"Karena dari luar banyak pengusaha menguasai lahan di atas 17.600 hektare, ada 100 hektare, 200 hektare. Karena statusnya hutan lindung dan hak pengelolaan atas tanah (HPL), dia tidak akan diganti rugi, maka kita mau ambil kembali. Ini jadi pro kontra sehingga mereka gunakan alasan masyarakat 16 kampung di atas 17 ribu. Sehingga mereka mengumpulkan kekuatan untuk meminta agar kampung tua tidak dipindahkan," imbuhnya.

Ia juga membedah soal dua demonstrasi di Rempang belakangan ini. Rudi mengakui demo pertama memang dilakukan oleh 80 persen warga Rempang terdampak, tetapi tidak dengan demo kedua.

Menurutnya, demo kedua yang pecah di Rempang bukan dilakukan warga lokal. Rudi mengatakan mungkin hanya 10 persen warga Rempang yang berdemo, di mana sisanya orang dari luar wilayah tersebut.

[Gambas:Video CNN]

"Dari koordinator umum sampai ke bawah, mereka bukan orang Rempang. Ini menjadi masalah. Pengalaman (demo) pertama mungkin agak bereaksi para aparatnya, tapi tidak ada sampai luka. Yang dikirim berita hoaks terjadi di tempat lain," tandasnya.

Terlepas dari itu, rangkap jabatan kepala BP Batam dan wali kota ditetapkan Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan dualisme di wilayah tersebut. Ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Berdasarkan beleid tersebut jabatan kepala BP Batam dirangkap secara ex-officio oleh wali kota Batam.

Kembali ke tahun 1978

Daftar Tarif Tol Jagorawi dan Sedyatmo yang Resmi Naik per 20 Agustus******

Tarif Tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Tol Jagorawi) dan Sedyatmo resmi naik sekitar Rp500 sejak Minggu (20/8) 2023.

Mengutip akun Instagram @jasamargametropolitan, kenaikan tarif di ruas Tol Jagorawi sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 854/KPTS/M/2023. Sedangkan tarif baru Tol Sedyatmo diatur berdasarkan Keputusan Menteri PUPR No. 855/KPTS/M/2023.

Selain itu, penyesuaian tarif tol ini diatur dalam Pasal 48 ayat 3 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan serta Pasal 68 ayat 1 PP Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja juga menegaskan kenaikan tarif tersebut menyesuaikan faktor inflasi. Kenaikan tarif juga merupakan hak dari para Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) selaku operator jalan.

Berikut rincian tarif baru Tol Jagorawi dan Sedyatmo per 20 Agustus 2023:

[Gambas:Instagram]

1. Tol Jagorawi

• Golongan I: dari Rp7.000 menjadi Rp7.500
• Golongan II dan III: dari Rp11.500 menjadi Rp12 ribu
• Golongan IV dan V: dari Rp16 ribu menjadi Rp17 ribu

2. Tol Sedyatmo

• Golongan I: dari Rp8.000 menjadi Rp8.500
• Golongan II dan III: dari Rp10.500 menjadi Rp11 ribu
• Golongan IV dan V: dari Rp11.500 menjadi Rp12 ribu

[Gambas:Instagram]

Kronik Penulis Lucu

Jangan Lupa Besok Transmart Full Day Sale, Siapkan Daftar Belanja Ya******

Transmart Full Day Sale balik lagi besok, Selasa (12/9). Di gelaran bertajuk September Ceria ini banyak produk yang didiskon 50 persen dan tambahan diskon 20 persen.

Gebyar diskon ini berlangsung dari jam buka hingga pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia!

Lihat Juga : Mangga Harum Manis di Transmart Mulai Seribuan Aja Per 100 Gram

Caranya juga gampang, kamu tinggal unduh aplikasi Allo Bank di ponsel dan selesaikan proses registrasi, lalu upgrade ke Allo Prime atau ajukan Allo Paylater.

Prosesnya dijamin cepat dan bisa langsung dipakai untuk belanja di Transmart Full Day Sale Spesial September Ceria.

Bagi pelanggan yang belum punya kartu kredit Bank Mega atau Mega Syariah bisa mengajukan pembukaan kartu kredit di unit pembukaan instan yang tersedia di gerai Transmart terdekat.

Jangan lupa siapkan daftar belanjaan dan kunjungi Transmart terdekat besok, ya!

Puncak seni bela diri

Zulhas Sebut RI Batal Impor 1 Juta Ton Beras India******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan mengatakan Indonesia batal mengimpor 1 juta ton beras dari India.

Hal ini tak lepas dari India yang tengah menyetop ekspor beras demi mengamankan pasokan dalam negeri mereka.

"Oh enggak (enggak jadi impor dari India). India lagi melarang ekspor berasnya," ungkap Zulkifli di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, seperti dikutip dari detik finance, Senin (4/9).

"India itu mau pemilu, India itu inflasinya 8 persen segala cara terkait pangan dilarang ekspor, agar harganya turun dan inflasinya terkendali. Musuh pemerintahan saat ini itu inflasi," jelas Zulkifli.

Meski demikian, ia mengatakan cadangan beras pemerintah (CBP) Indonesia aman. Berdasarkan data yang ia miliki, CBP saat ini 1,6 juta ton.

"Beras kita cukup kita punya 1,6 juta (ton) agar nggak tidak usah panik kita beras cukup ada 1,6 juta. Tahun lalu 500 ribu, sekarang 1,6 juta mungkin masuk lagi 400 ribu," ujarnya.

Indonesia sebelumnya bakal mengimpor beras dari India. Rencana ini dilontarkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Budi Santoso. Ia mengklaim rencana itu sudah ada sejak lama.

Bahkan, kesepakatan atau Memorandum of Understanding(MoU) juga terjadi sebelum India melarang ekspor berasnya pada 20 Juli 2023 lalu.

"Sebenarnya kemarin kita sudah final tinggal tanda-tangan. Kita kan mau ada MoU khusus impor dari India," ujar Budi, Senin (14/8) lalu.

Namun, saat itu Budi mengatakan sejak adanya kebijakan penyetopan ekspor beras oleh India, pemerintah Indonesia belum mendapatkan keputusan dari negara tersebut. Karenanya, belum ada kepastian apakah impor tersebut berlanjut apa tidak.

"Cuma dengan ada kebijakan India itu, sekarang masih nunggu. Jadi apakah beli apa tidak kita masih nunggu keputusan. Kita kan mau ada MoU khusus impor dari India. Kebetulan dia punya kebijakan itu, mereka belum ngasih keputusan ke kita untuk India berhak atau tidaknya. Karena pada awalnya nggak ada masalah itu, kan kebijakan baru," tutur Budi.

[Gambas:Video CNN]

Wukong membaca obrolan pribadi

Luhut soal Jaminan Utang Kereta Cepat ke China: Enggak Ada Itu APBN******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan InvestasiLuhut Binsar Panjaitan menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak dipakai sebagai jaminan utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

"Enggak ada itu (pakai) APBN," tegasnya di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Rabu (6/9).

Ia juga memastikan sudah tidak ada lagi perbedaan angka pembengkakan biaya KCJB antara Indonesia dengan China. Kedua negara menyepakati angka US,2 miliar atau sekitar Rp18 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS) sebagai cost overrun proyek ini.

"Sekarang sudah enggak (China minta jaminan APBN), pakai PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) sekarang, sama kayak yang lain. PII sudah oke, siap. Pokoknya enggak beda jauh dengan PLN, Mandalika, segala macam," kata Seto kepada CNNIndonesia.com di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Senin (26/6).

"Ada struktur PII. Mereka (China) ya awalnya belum mengerti saja. Setelah kita jelaskan, gini-gini, oh ya sudah. Kayak orang pacaran saja, kan awalnya belum kenal gitu," sambungnya.

Seto menyebut bunga utang pinjaman tersebut sudah turun dari kesepakatan terakhir 3,4 persen. Ia mengatakan CDB sepakat menurunkan bunga utang tersebut ke angka 3,2 persen.

Meski tidak sesuai target awal sebesar 2 persen, Seto berdalih angka 3,2 persen sudah ideal di era sekarang. Ia membandingkan tenor dengan suku bunga yang ditawarkan Pemerintah AS, di mana jauh lebih tinggi dari tawaran China.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir Abadi

Pundi Harta Pontjo Sutowo yang Rebutan Hotel Sultan dengan Negara******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo menjadi sorotan karena berebut kepemilikan Hotel Sultandi Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat dengan negara.

Indobuildco memang sempat mengelola tanah tempat berdirinya Hotel Sultan. Namun, hak guna bangunan (HGB) mereka habis dan lahan tersebut harus dikembalikan ke negara.

Meski Pontjo rajin menggugat dan meminta perpanjangan hak kelola, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tanah tersebut sudahinkracht milik negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA). Mahfud meminta Indobuildco segera mengosongkan kawasan tersebut.

Pria bernama asli Pontjo Nugro Susilo itu lahir pada 17 Agustus 1950. Ia merupakan anak dari tokoh kenamaan era Orde Baru, yakni Ibnu Sutowo.

Sang ayah malang melintang di dunia militer saat Presiden Soeharto masih menjabat. Ibnu Sutowo juga terkenal mengembangkan Pertamina, di mana ia menjadi direktur utama pertama di perusahaan minyak negara tersebut.

Berdasarkan buku "Pontjo Sutowo: Pengusaha yang Terpanggil" di situs Universitas Stekom, Pontjo pernah berkuliah di Institut Teknologi Bandung dan mengambil Jurusan Mesin. Sayang, ia hanya bertahan setahun kuliah dan memilih berhenti untuk bekerja.

Pontjo lantas mendirikan PT Adiguna Shipyard pada 1970 berbekal modal sang ayah. Ia pun menjadi bos perusahaan galangan kapal ini dan terus mengembangkan bisnisnya, termasuk berjualan motor tempel kapal impor di Pintu Air, Jakarta Pusat.

Melalui perusahaan ini, Pontjo mulanya membuat tongkang kecil hingga sukses memproduksi berbagai jenis kapal. Ada kapal pantai sampai kapal besar yang berhasil dibuat PT Adiguna Shipyard.

Bahkan, pada 1972 lalu perusahaannya sanggup memproduksi 500 kapal tanker dengan bobot mati menyentuh 3.500 DWT. PT Adiguna Shipyard juga diklaim menjadi perusahaan pertama yang membuat kapal-kapal fiber di tanah air.

Pontjo semakin mendulang cuan dari bisnis ini, di mana masuk dalam daftar 150 orang terkaya Indonesia versi Globe Asia pada 2018 lalu. Kala itu, hartanya diperkirakan menyentuh US5 juta atau setara Rp4 triliun jika dikonversi dengan kurs saat ini.

Bisnis Hotel Pontjo Sutowo

Berbarengan dengan bisnis galangan kapal, Pontjo terjun ke perhotelan pada 1976. Ia mengelola perusahaan keluarga Sutowo bernama PT Indobuildco.

Kala itu, Pemerintah DKI Jakarta meminta Pertamina di bawah pimpinan Ibnu Sutowo membangun hotel. Terlebih, perusahaan pelat merah tersebut sedang banyak uang. Pihak swasta juga tidak diperbolehkan membangun hotel di lahan milik negara kala itu.

Permintaan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin pun disetujui oleh Ibnu Sutowo dan pada 1973 pembangunan hotel dimulai di bawah bendera PT Indobuildco yang dikelola Pontjo.

Berdasarkan arsip Detik (30/1/2007), Ali Sadikin bersaksi bahwa awalnya percaya PT Indobuildco milik Pertamina. Akan tetapi, saat hotel tersebut berdiri pada 1976, Ali merasa ditipu Sutowo karena ternyata PT Indobuildco bukan milik BUMN tersebut.

Hotel tersebut kemudian bekerja sama dengan jaringan hotel internasional, Hilton Hotels Corporation, sehingga sempat bermama Hotel Hilton. Ujung-ujungnya hotel tersebut bukan menjadi milik negara, tetapi malah dikendalikan keluarga Sutowo.

[Gambas:Video CNN]